www.comment-indonesia.cjb.net  |  www.geocities.com/comment_indonesia

>>Sept 2005
>>Sept 2004
>>Agustus 2004
>>Juli 2004
>>Juni 2004
>>Mei 2004
>>April 2004

Link Website
Terapi Musik
EFT Indonesia
Bawah Sadar

Hipnoterapi
Fire Walking

Sekolah Sulap
Aktivasi Otak
Artikel Kesehatan
Mebel Jepara
Terapi Warna
Terapi Tawa
Obat Kuat
Layanan Psikoterapi
Master Hipnotis
Dewa Internet  
ModalOnline
Bank Muamalat
Bank Syariah
Bank Indonesia

E-Syariah
PNM 
MES Jabar 
CIDES

Agustus 2005 

Republika, Rabu, 31 Agustus 2005
Basyarnas Siapkan Tiga Perwakilan Baru

JAKARTA --Badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas) tengah menyiapkan tiga perwakilan baru di daerah. Rencana ini menyusul permintaan beberapa daerah agar ada perwakilan Basyarnas di tempatnya. Ketiga kantor baru berlokasi di Medan, Surabaya, dan Gorontalo.

''Tahun ini ketiga kantor baru siap dibuka,'' kata Ketua Basyarnas, Yudo Paripurno di Jakarta, Selasa (30/8). Di luar kantor pusat di Jakarta, Basyarnas baru punya dua kantor perwakilan di Yogyakarta dan Pekanbaru.

Basyarnas merupakan badan arbitrase untuk penyelesaian sengketa seputar bisnis syariah seperti perbankan dan asuransi. Menurut Yudo, dengan lebih banyak kantor perwakilan, sengketa yang terjadi di daerah tak perlu dibawa ke Jakarta.

Dia mengatakan Basyarnas berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dan derah. Ia mengakui mendirikan perwakilan Basyarnas di daerah tidak mudah. Hambatan utama adalah mencari anggota yang biasanya terdiri dari penasehat hukum, mantan hakim atau jaksa, ulama, dan birokrat. ''Biasanya kami merekrut orang yang sudah punya pengetahuan ekonomi syariah,'' kata Yudo.

Basyarnas berdiri tahun 1993 dengan nama badan arbitrase muamalat yang merupakan perangkat MUI. Sejak 2003 namanya diubah jadi Basyarnas dengan 15 anggota. Tiap tahun belasan sengketa baik asuransi maupun perbankan diselesaikan. ''Belum ada kasus yang menonjol,'' kata Yudo. Mayoritas merupakan kasus pembiayaan macet di perbankan ataupun sengketa klaim asuransi.

Yudo mengungkap penyeleseian lewat arbitrase lebih sederhana, cepat dan ongkosnya lebih murah dibanding di pengadilan serta proses yang tertutup. Sementara, putusan yang dihasilkan juga punya kekuatan hukum dan bersifat memaksa.

Bila pihak yang bersengketa ada yang tidak puas bisa menyelesaikan perkara secara litigasi pengadilan negeri. Selama ini, kata Yudo, belum ada satupun kasus yang tak selesai dan dilanjutkan ke pengadilan.

Yang meringankan beban arbitrase adalah peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tiap lemabaga bisnis. Bila sengketa dengan nasabah tak bisa selesai di tingkat direksi, maka DPS bisa turun tangan membantu sehingga tak perlu dilanjutkan ke arbitrase.

(c21 )

Kompas, Rabu, 31 Agustus 2005
Sukuk Berpotensi Tarik Dana 2 Miliar Dollar AS

Singapura, Kompas - Indonesia diperkirakan dapat menarik dana internasional sebesar 2 miliar dollar Amerika Serikat apabila dapat segera menerbitkan obligasi internasional syariah (sukuk), yang bisa dimulai dengan penerbitan sukuk oleh pemerintah. Bank Indonesia sendiri akan mengeluarkan fatwa untuk memperkenalkan produk sukuk berdenominasi dollar AS itu pada tahun 2006.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Siti Fadjrijah C mengungkapkan hal itu seusai berbicara dalam acara Seminar International Islamic Banking Outlook 2006 di Singapura, Selasa (30/8).

Ia mengatakan, Indonesia memiliki pasar utama dalam penerbitan sukuk itu, yakni para pemilik modal dari Timur Tengah. Indonesia berpeluang menarik dana dua kali lebih besar dibandingkan dengan dana yang ditarik penerbitan obligasi internasional konvensional tahun 2004 sebesar 1 miliar dollar AS.

”Kami berpeluang besar dalam mengundang investor ke Indonesia melalui sukuk. Karena itu, tahun depan kami akan memperkenalkan paket instrumen sistem perbankan Islam, antara lain sukuk. Kami mengakui banyak instrumen yang harus disiapkan dalam perbankan syariah, sama seperti aturan pada bank-bank konvensional, terutama bagi pasar uang,” kata Siti Fadjrijah.

Menurut dia, fatwa BI tentang sukuk harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mempersiapkan persyaratan dan kondisinya. ”Saya tak tahu apakah awal tahun atau lebih lama lagi, tergantung hasil kajiannya,” kata Siti.

Ia menegaskan, BI menargetkan pangsa pasar perbankan syariah akan naik antara 5 persen dan 7 persen pada tahun 2011. Saat ini perbankan syariah Indonesia menguasai 1,3 persen dari pangsa pasar perbankan.

”Target itu bisa dicapai karena ada penambahan outlet, ada pengembangan instrumen, serta ada bank yang total asetnya bertambah karena giat mencari nasabah,” kata Siti Fadjrijah.

Direktur Bank Muamalat U Saefudin Noer mengatakan, penerbitan sukuk akan mendorong pengembangan perbankan syariah dalam negeri. Kondisi itu disebabkan investor yang menanamkan modal dalam sukuk ingin memastikan uangnya diinvestasikan dengan halal.

”Dengan demikian, sebagian besar dana yang masuk melalui sukuk itu diharapkan akan disimpan di bank-bank syariah sehingga akan mendorong pertumbuhan kami,” kata Saefudin.

Menurut dia, instrumen keuangan sejenis sukuk telah digunakan Amerika Serikat dalam bentuk obligasi tanpa bunga dan berhasil menarik sejumlah besar dollar AS. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum dapat menerbitkan sukuk tersebut karena Undang-Undang Surat Utang Negara (SUN) tak mengakomodasinya.

”Saya sudah sempat mengungkapkan hal ini kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, sukuk merupakan jalan keluar dalam repatriasi dollar AS,” kata Saefudin.

Sementara itu, Presiden Direktur Karim Business Consulting Adiwarman A Karim mengatakan, jika Sukuk berhasil diterbitkan awal tahun 2006 atau akhir tahun 2005, pada pertengahan tahun 2006 Indonesia diperkirakan sudah dapat mengejar ketertinggalannya dari Malaysia. Saat ini Malaysia menguasai sekitar 62 persen sukuk yang diterbitkan di dunia, sementara Indonesia hanya satu persen. (OIN)

Republika, Selasa, 30 Agustus 2005
AASI dan DSN Kembangkan Broker Asuransi Syariah
Beberapa perusahaan tengah menanti izin depkeu untuk membuka broker syariah

JAKARTA --Kendati jumlah perusahaan yang mengelola asuransi syariah sudah di atas 20, Indonesia baru punya satu perusahaan broker syariah. Untuk menggiatkan pertumbuhan perusahaan broker asuransi syariah, asosiasi asuransi syariah Indonesia (AASI) dan dewan syariah nasional (DSN MUI) tengah mengkaji untuk mengembangkan divisi syariah bagi broker konvensional.

Menurut Ketua AASI, Syakir Sula, saat ini baru ada satu perusahaan broker asuransi yang mempunyai divisi syariah dan telah mendapatkan izin dari DSN. Sejalan dengan pertumbuhan industri asuransi syariah, keinginan perusahaan broker asuransi terjun ke bisnis syariah makin menguat. ''Idealnya broker membuka divisi syariah atau konversi seluruhnya ke syariah,'' kata Syakir di Jakarta kemarin.

AASI dan DSN, kata mantan direktur Syarikat Takaful ini, akan membuatkan fatwa khusus untuk divisi syariah broker asuransi bila permohonan untuk membuka layanan broker syariah makin besar. Beberapa perusahaan broker saat ini tengah menanti izin dari departemen keuangan.

Sementara sebagian perusahaan telah mulai mengirim stafnya untuk mengikuti pelatihan selama dua pekan yang digelar AASI bekerja sama dengan asosiasi broker asuransi Indonesia (ABAI). ''Nanti akan ada dua broker penuh yang konversi ke syariah. Mereka sedang mengikuti pelatihan,'' kata Syakir. AASI juga sedang memperhitungkan kemungkinan menambah label (s) atau syariah pada gelar broker itu.

Syakir berpendapat untuk menjalankan bisnis broker syariah, perusahaan broker tetap butuh dewan pengawas syariah (DPS). Anggota DPA akan mengawasi kepatuhan syariah perusahaan broker serta stafnya. ''Kalau mau pakai istilah broker syariah harus punya DPS,'' katanya.

Menurut Kepala Divisi Syariah broker asuransi Fresnel, M Syukhandri, broker asuransi merupakan mediator antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Terutama dalam hal mencari perusahaan asuransi yang sesuai, pembuatan term kondisi (perjanjian) asuransi, dan pengurusan klaim nasabah. Broker juga berperan dalam hubungan antara asuransi dengan perbankan.

''Kita berharap dapat ditunjuk sebagai broker perbankan. Dengan demikian perbankan dapat lebih fokus pada core businessnya,''kata Sukhandri. Sektor perbankan memang lebih menguntungkan dan mudah bagi asuransi. Sementara beberapa bank membentuk sendiri perusahaan broker asuransi. Sementara ada satu institusi lain yang juga berperan dalam menghitung jumlah klaim nasabah yaitu adjuster. Berbeda dengan broker, adjuster ditunjuk oleh perusahaan asuransi. Sifat bisnis adjuster masih dianggap netral sehingga belum perlu ada yang syariah.

Sukhandri menambahkan bahwa kebutuhan broker asuransi syariah akan terus meningkat sejalan perkembangan perbankan dan asuransi syariah. Menurutnya ada dua pendapat mengenai peran broker syariah. Dari ABAI menganggap broker biasa bebas masuk ke asuransi syariah. Sementara ada juga yang berpendapat perlunya broker syariah tersendiri.

Fresnel sendiri telah mendapatkan izin dari DSN dan telah mempunyai DPS. Sedangkan untuk mendapatkan kualifikasi broker asuransi syariah harus mengikuti pelatihan dasar selama 2 pekan di AASI. Ditambah tiga pekan kursus lanjutan untuk mendapatkan kualifikasi AIIS (association of islamic insurance society). Kemudian ada lagi pelatihan untuk mendapatkan kualifikasi FIIS (fellow) atau ahli.

(c21 )

Republika, Selasa, 30 Agustus 2005
Nilai Sukuk Capai 1,5 Triliun dolar AS dalam Sepuluh Tahun

BAHRAIN--Pertumbuhan obligasi syariah (sukuk) masih sangat pesat. International Islamic Financial Market (IIFM), lembaga yang bergerak di pengembangan pasar modal dan uang syariah, memperkirakan dalam sepuluh tahun ke depan, nilai sukuk akan mencapai 1,5 triliun dolar AS atau naik dua kali lipat dari posisi saat ini sekitar 8,5 miliar dolar AS. Permintaan penerbitan sukuk masih sangat besar.

CEO IIFM, Ijlal Ahmed Alvi, kepada Bahrain Tribune mengatakan lembaganya mulai mengantisipasi berbagai hal untuk menampung pasar yang membesar. ''Kami akan mengembangkan pasar modal dan pasar uang baik primer maupun sekunder.'' IIFM menurut dia akan berkoordinasi dengan lembaga infrastruktur untuk mengembangkan industri keuangan Islam.

Menurut dia, salah satu yang tengah disiapkan adalah standardisasi produk pasar modal dan pasar uang syariah supaya bisa diterima lintas negara. ''Kami akan meminta supaya IDB memfasilitasi agar terjadi kesepakatan mengenai hal ini,'' kata Ijlal. IIFM telah melobi Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan negara lainnya untuk mewujudkan standardisasi.

IIFM belajar dari Pakistan dan Sudan dalam pengembangan sukuk. Menurut Ijlal, ada sekitar 22 yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah dan semuanya punya peran penting.

Tahun lalu, sukuk tumbuh hingga 300 persen per tahun dengan total nilai emisi 6,7 miliar dolar AS. Sedangkan obligasi syariah negara telah mencapai 4 miliar dolar AS di kawasan timur tengah hingga tahun lalu. Tahun depan diperkirakan total nilai sukuk akan mencapai 10 miliar dolar.

IFSB Gelar Pertemuan Lembaga Keuangan Islam di Eropa

KUALA LUMPUR--Islamic Financial Services Board (IFSB), sebuah lembaga internasional di bidang pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan syariah (LKS) bakal menggelar pertemuan di Eropa. Pertemuan tersebut, difasilitasi oleh bank sentral Luxemburg 8-9 November mendatang. Temanya adalah 'Industri Keuangan Syariah di Eropa: Sebuah Tantangan'.

Menurut sekjen IFSB, Rifaat Ahmed Abdel Karim, sebagaimana dilansir kantor berita Bernama, forum ini akan membicarakan isu penting serta risiko potensial serta tantangan yang dihadapi LKS di Eropa. Ajang ini akan dihadiri akademisi, praktisi dan pengawas. Menurut dia, para praktisi,pengawas, analis, dewan pengawas syariah, akuntan, dan auditor, perlu duduk bersama untuk mengantisipasi berbagai hal sebelum LKS di Eropa makin berkembang.

Di antara yang akan hadir adalah gubernur bank sentral Luxemburg, Yves Merch, gubernur bank sentral Lebanon Riad Toufic Salamo, Shaikh Saleh A Kamil dari General Council for Islamic Banks and Financial Institution serta GM Bank Islam Malaysia Bhd, Datuk Noorazman A Aziz.

Adapun topik yang akan dibahas adalah penerapan corporate governance di LKS termasuk dalam transparansi pelaporan di bank Islam. Yang lain yang akan dibahas juga adalah risiko legal dan syariah serta pasar modal dan pusat keuangan syariah di Eropa.

Hasil dari pertemuan ini diharap bisa menjadi katalisator untuk mengantarkan lembaga keuangan Islam mampu bersauing di pasar Eropa dan bisa menjadi pemain yang diandalkan di Eropa.

(tid )

Republika, Selasa, 30 Agustus 2005
Nasabah Reksa Dana Syariah Loyal

JAKARTA --Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, naiknya suku bunga serta merosotnya indeks harga saham mengakibatkan reksa dana saat ini mengalami redemption (penarikan dana investasi) besar-besaran. Reksa dana syariah pun terkena imbas, kendati tidak besar jumlahnya.

Manajer Marketing PNM Investment Mangement (IM), Arke Nurjatni, mengatakan nasabah reksa dana syariah di PNM IM termasuk loyal dan tak mudah terpengaruh. ''Memang ada dana yang ditarik tapi jumlahnya tidak signifikan,'' kata Arke, Senin (29/8).

Menurut Arke, masalah utama dalam reksa dana adalah likuiditas. Dalam kondisi makro ekonomi seperti ini menurut Arke, pilihan bagi nasabah adalah menempatkan uang dalam deposito atau dalam dolar AS. Orang pun memburu dolar. Karena itu pemerintah harus mengimbau supaya nasabah tenang.

PNM IM punya tiga instrumen reksa dana konvensional dan dua syariah. Reksa dana syariah terdiri pendapatan tetap (Amanah Syariah dengan total dana kelola sekitar Rp 298 miliar) dan campuran (PNM Syariah dengan total dana Rp 71 miliar) ''Pendapatan reksa dana syariah campuran memang naik turun namun tak separah reksadana lain,'' kata Arke.

Dia meyakinkan bahwa selalu ada celah dalam situasi yang sulit. Kebetulan saham di Jakarta Islamic Indeks (JII) merupakan saham pilihan sehingga tak mengalami penurunan drastis seperti dialami saham perusahaan rokok. ''Saham rokok turun luar biasa,'' tuturnya.

Dengan kondisi ini Arke menyarankan nasabah menambah dana di reksa dana syariah. Harga saham turun dan di sisi lain ia optimistis hingga akhir tahun reksa dana campuran bisa memberikan bagi hasil yang lebih tinggi dibanding deposito. ''Kalau masuk sekarang kami yakin tetap bisa di atas rata-rata 15 persen per tahun,'' kata Arke.

Arke menambahkan, PNM IM selalu menerima masukan dari analis saham mengenai kemungkinan turunnya indeks saham hingga akhir tahun. Kemudian dengan menyesuaikan portofolio investasi yang ada, PNM belum mempunyai rencana untuk mengubah asumsi pertumbuhan mereka. ''Kita optimis tetap tumbuh positif,'' katanya.

(c21 )

Republika, Selasa, 30 Agustus 2005
Bukopin Syariah Bidik UKM

JAKARTA -- Bank Bukopin Syariah tahun ini menargetkan dapat melemparkan pembiayaan hingga Rp 400 miliar. Hingga bulan Juli 2005 dana yang tersalurkan telah mencapai Rp 252,5 miliar.

Menurut Asisten Vice Presiden Unit Syariah Bukopin, Noor Cholis, dengan pencapaian ini pihaknya optimistis dapat memenuhi target. Salah satu cara adalah meningkatkan pembiayaan untuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dengan plafon di bawah Rp 5 miliar. ''Pertama-tama pembiayaan biasanya untuk semi corporate dengan nilai di atas Rp 5 miliar. Namun akan kita tingkatkan yang UKM,'' kata Noor, Senin (29/8). Bukopin Syariah mendefisinikan pembiayaan UKM adalah pembiayaan dengan nilai di bawah Rp 2,5 miliar ke bawah. Bidanya antara lain, keseahatan, transportasi, kontsruksi, dan perdagangan.

Menurut Noor, porsi pembiayaan di bawah Rp 5 miliar telah mencapai 80 persen dengan skim mayoritas murabahah (70-80 persen). Sedangkan, untuk mikro Bukopin Syariah bekerja sama dengan baitulmal wattawmil (BMT) lewat program koperasi swa mitra.

Untuk mendukung pembiayaan, Bukopin Syariah terus meningkatkan pendaanaan dari masyarakat. Hingga bulan Juli ini dana pihak ketiga (DPK) terkumpul Rp 170,2 miliar atau naik Rp 32,6 miliar dari posisi awal tahun. Ini berarti mengalami kenaikan hampir 24 persen.

Saat ini Bukopin Syariah punya enam outlet yakni empat kantor cabang di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bukittinggi plus dua kantor cabang pembantu di Jakarta dan Payakumbuh, Sumatra Barat. Tahun ini, satu outlet akan dibuka di Medan, Sumatera Utara.

Menurut analisa Karim Business Consulting (Karim), Bukopin Syariah merupakan bank syariah dengan pertumbuhan pendanaan tertinggi di Indonesia selama 2003 dan 2004 yang mencapai angka 147,5 persen. Untuk tingkat Asia Pasifik dan Timur Tengah, Bukopin Syariah menempati urutan kedua setelah HSBC Amanah dari Malaysia.

Noor menambahkan, fasilitas dan pricing merupakan salah satu kunci untuk menarik dana nasabah. ''Sebagian besar nasabah kita kan rasional,'' tuturnya.

Saat ini deposito di Bukopin Syariah memberikan bagi hasil setara 7,95- 8,5 persen. Sedangkan tabungan menggunakan skim giro wadiah (titipan) sehingga bank tidak wajib memberikan bonus.

(c21 )
 

Kompas, Selasa, 30 Agustus 2005
Muamalat merupakan Bank Paling Efisien

Singapura, Kompas - Sekitar 500 praktisi bank syariah dari Indonesia dan negara-negara Islam berkumpul di Singapura, Selasa (30/8) besok, mendiskusikan perkembangan terakhir perbankan syariah dalam upaya mengembangkan sektor perbankan dan keuangan syariah sehingga lebih mengglobal.

Pada pertemuan yang sama, sebuah lembaga pemeringkat dan konsultan khusus perbankan syariah, Karim Business Consulting Pte Ltd, mengumumkan hasil penilaian mereka atas kinerja bank- bank syariah di dunia.

Karim menetapkan Bank Muamalat sebagai bank syariah dengan aset di bawah 1 miliar dollar AS sebagai bank yang paling efisien (the most efficient) dibandingkan dengan bank-bank syariah lainnya di Indonesia maupun dunia. Pada kategori ini hanya ada dua bank syariah asal Indonesia yang lolos, yakni Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

Mereka menyisihkan bank- bank syariah lainnya dari negara lain, yakni Bahrain Islamic Bank, Shah Jalal Islamic Bank, Arab Islamic International Bank, dan Meezan Bank. Tingkat efisiensinya dihitung berdasarkan rasio biaya usaha terhadap laba usaha, Bank Muamalat tingkat efisien sebesar 45,9 persen, sedangkan BSM 47,1 persen.

Direktur Bank Muamalat U Saefuddin Noer menyebutkan, pada periode Juni 2005 Bank Muamalat menargetkan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebesar 83 persen atau di bawah ketentuan Bank Indonesia senilai 93 persen. Penilaian sebagai bank syariah terefisien itu sendiri terjadi karena realisasi BOPO Bank Muamalat sebesar 78 persen.

”Kami melakukan pengontrolan berimbang dalam hal pengeluaran dan biaya terhadap penerimaan pendapatan. Walaupun tetap melakukan ekspansi, Bank Muamalat hadir dalam waktu singkat dan dengan biaya investasi yang efisien,” ujar Saefuddin.

Sementara itu, Presiden Direktur Karim Business Consulting Pte Ltd Adiwarman A Karim mengatakan, untuk tahun ini penghargaan terhadap perbankan syariah dibagi menjadi dua bagian, yakni Penghargaan Bank Islam Internasional (IIBA) untuk tingkat global dan Penghargaan Kualitas Perbankan Islam (IBQA) 2005 untuk tingkat lokal. Penghargaan internasional itu sendiri terdiri atas lima kategori, yakni kategori bank syariah yang paling untung, bank tercepat dalam hal pertumbuhan pembiayaannya, bank syariah terbaik di kawasan, bank terefisien, dan bank syariah yang tercepat pertumbuhan asetnya.

Adiwarman menyatakan, pihaknya memilih BSM sebagai bank syariah yang tercepat pertumbuhan asetnya dan kategori bank tercepat dalam hal pertumbuhan pembiayaannya, disusul Meezan Bank, dan Bank Muamalat. Sementara pada kategori bank syariah yang paling untung diduduki oleh BSM pada urutan pertama, kemudian Bahrain Islamic Bank, serta Meezan Bank.

Khusus untuk Bank Muamalat, Adiwarman mengatakan, Bank Muamalat berhak mendapat predikat bank terbaik dalam hal penyediaan fasilitas ibadah terbaik (the most convenient musholla) sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang mencetak angka 165,69 dengan persentase 92,05 persen.

”Nasabah butuh tempat untuk menunaikan kewajiban keagamaan mereka. Bagi bank syariah, tak adanya mushala akan menyulitkan perbankan karena nasabah mesti keluar dari kantor bank itu untuk mencari tempat ibadah,” kata Adiwarman. (OIN)

Republika, Senin, 29 Agustus 2005
BPRS Perlu Standardisasi
BI dan Asbisindo sedang membuat draf standardisasi tersebut.

JAKARTA -- Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) lahir lebih dulu dibanding bank umum syariah dan jumlahnya sudah mencapai 89 unit. Sudah saatnya BPRS dilakukan penyeragaman standar operasional dan prosedur (SOP) serta sertifikasi bagi para direktur dan komisaris. Ini penting agar linkage dengan bank umum syariah dapat lebih mudah tercapai.

Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) bersama dengan Bank Indonesia (BI) sedang membuat draf SOP BPRS dan juga sertifikasi jajaran direksi dan komisaris. ''Kita akan mengadakan tes bagi para calon direktur dan komisaris BPRS,'' kata ketua Asbisindo, Wahyu Dwi Agung, beberapa waktu lalu.

Yang akan melakukan tes adalah Lembaga Pengkajian Perbankan Indonesia (LPPI), Asbisindo, dan BI. Seperti halnya bank umum syariah, BPRS juga memerlukan jajaran direksi yang berpengalaman dan punya kemampuan. Bila direksi bank umum syariah minimal punya pengalaman dua tahun memegang jabatan di bank syariah maka direksi BPRS perlu punya pengalaman minimal satu tahun di BPRS.

''Pengalaman sangat perlu, tapi belum cukup,'' kata Wahyu. Karena itu, sebelum dilakukan tes, calon direksi atau komisaris akan mendapat pelatihan selama dua pekan.

Untuk SOP rumusannya sudah diselesaikan oleh tim kecil Asbisindo dan BI. Rumusannya berdasar pengalaman-pengalaman dari beberapa BPRS yang sudah mapan.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam SOP BPRS adalah masalah standardisasi akad-akad yang sering digunakan, yaitu jual beli (murabahah), bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musyarakah), dan sewa (ijarah).

Wahyu mengatakan, pada bulan Oktober mendatang akan dilakukan uji coba pada beberapa BPRS di wilayah Jakarta. Bila ini berhasil maka akan mulai diberlakukan secara nasional mulai tahun 2006. Dengan adanya standardisasi ini, Wahyu berharap ide tentang linkage antar-BPRS bisa segera terlaksana.

Ketua Asbisindo yang membawahi BPRS wilayah Jabotabek, Abidin Said, mengatakan masalah standardisasi akad memang sangat penting. Contohnya, akad jual beli (murabahah) yang paling banyak dipakai, tetapi masih ditafsirkan secara berbeda-beda.

Dia mencontohkan pemahaman akad murabahah sesuai dengan mazhab Syafi'i yang mensyaratkan adanya orang, barang, dan ijab kabul. Padahal, sesuai perkembangan zaman sekarang sudah ada mesin penjual otomatis. ''Kita sudah pernah bahas ini di seminar. Nantinya diharapkan semua BPRS mempunyai pemahaman yang sama dalam akad,'' kata Abidin.

Selain itu, BPRS juga harus membuat standar laporan yang sama ke BI. Ini karena BI membolehkan BPRS melakukan penjualan barang langsung ke nasabah dan membeli langsung barang hasil penyalur. Semua pembelian dan penjualan itu juga harus dicatat dalam neraca keuangan yang dilaporkan ke BI.

Abidin mengakui yang dibutuhkan BPRS saat ini adalah kesesuaian operasional dan syariat. Sekarang bukan saatnya lagi mendirikan BPRS dengan bebas. Bila dulu hanya butuh modal Rp 50 juta, kini di Jabotabek minimal Rp 2 miliar. Di daerah lain minimal Rp 2 miliar untuk ibu kota provinsi dan Rp 500 juta untuk kabupaten.

Selain itu, kini tak semua orang bisa menjadi direktur atau komisaris BPRS. Sebelumnya BPRS masih mengandalkan tenaga konvensional untuk jabatan direktur dan komisaris. ''Komisaris yang penting punya saham mayoritas. Tapi, masalahnya tak semua komisaris mengontrol pelaksanaan prinsip syariah,'' kata Abidin.

Begitu pula dengan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dulu hanya mengambil nama kiai setempat yang populer, tetapi belum tentu mengerti masalah perbankan. Ini membuat fungsi DPS menjadi tak berjalan.

Abidin berharap setelah standardisasi menghidupkan kembali program Asbisindo mengenai lembaga penjamin likuiditas BPRS. Dulu BPRS menyetor dana kepada asosiasi untuk penjamin likuiditas, tetapi terhenti karena kurangnya pengurus dan teknologi. ''Dulu software-nya belum ada,'' tuturnya.

(c21 )

Republika, Senin, 29 Agustus 2005
Singapura Bukan Lawan Indonesia

Akhir pekan lalu Republika mengirimkan beberapa pertanyaan mengenai perkembangan ekonomi syariah, termasuk di Singapura, kepada Presiden Direktur Karim Business Consulting, Adiwarman Azwar Karim. Berikut petikannya.

Mampukan Singapura menjadi hub ekonomi syariah?
Untuk menjadi sebuah hub yang diperlukan adalah infrastruktur yang memudahkan berbagai pihak untuk bertemu. Oleh karena itu, populasi Singapura yang kecil menjadi tidak relevan, sedangkan praktik bisnis konvensional yang ramai menunjukkan kesiapan infrastruktur mereka dalam memfasilitasi berbagai transaksi bisnis.

Dengan kesiapan infrastruktur ini, mereka tinggal membawa content bisnis keuangan syariah untuk menjadi global shariah hub. Masuknya konsultan keuangan syariah, seperti Karim Business Consulting, merupakan contoh masuknya content yang diperlukan. Sebaliknya, content yang sebaik apa pun memerlukan infrastruktur yang baik untuk dapat mendunia.

Bagaimana untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat?
Kepercayaan tidak dapat diperoleh begitu saja, tapi harus diperjuangkan. Bagi Singapura kepercayaan bisnis telah mereka peroleh terbukti dengan perekonomian mereka. Untuk bisnis syariah mereka masih perlu membuktikannya. Cara terbaik adalah dengan membuka diri terhadap kehendak pasar keuangan syariah. Ibaratnya, Singapura memiliki kolam renang yang canggih yang selama ini digunakan oleh banyak juara renang. Ketika kaum Muslimin menghendaki kolam renang yang khusus bagi mereka, misalnya laki dan wanita terpisah, dan menggunakan pakaian renang Muslim, Singapura mengatakan silakan pakai kolam renang kami dengan peraturan yang Anda yakini.

Jadi, mungkinkah Singapura menjadi pesaing syariah kita?
Singapura tidak mungkin menjadi saingan Indonesia atau Malaysia dalam bisnis keuangan syariah sebagaimana mereka tidak mungkin menjadi saingan dalam memproduksi minyak kelapa sawit. Tentu saja mereka sangat mungkin menjadi tempat perdagangan minyak kelapa sawit. Masuknya Singapura ke bisnis ini lebih merupakan fastabiqul khairat, siapa pun yang ingin ikut memajukan ekonomi syariah perlu diberi kesempatan.

Pangsa pasar bank syariah di Malaysia dan Indonesia masih sangat kecil setelah sekian lama. Perlu thinking out of box. Ibarat suatu daerah hanya memiliki satu kolam renang maka dibuatlah berbagai peraturan yang ketat untuk menjaga tidak tercampurnya lelaki dan wanita, juga pakaian renangnya tidak boleh meniru bahan pakaian renang yang ada, gaya berenangnya pun tidak boleh meniru gaya berenang yang ada.

Di daerah lain dengan infrastruktur yang lebih baik, mempunyai banyak kolam renang canggih, satu di antaranya dipersilakan untuk syariah. Peraturannya silakan tentukan sendiri. Ini yang dimaksud thinking out of box. Jadi, tidak terjebak pada keinginan untuk berbeda di segala aspek gaya berenang, bahan pakaian renang.

Praktik syariah butuh regulasi khusus. Bagaimana cara menyusunnya?
Ada dua cara dalam menyusun regulasi perbankan syariah. Pertama, membuat berbagai regulasi yang rinci untuk memastikan syariah dipatuhi, mulai dari undang-undang, peraturan, dan surat edaran. Kedua, membuat regulasi umum dengan mengatakan we follow international sharia standards. Keduanya ada pro dan kontranya. Yang pertama dilandasi falsafah be creative, innovate, don't just merely imitate conventional banks. Yang kedua dilandasi falsafah don't reinvent the wheel, follow and modify according to sharia.

Indonesia sejak awal selalu menjadi pelopor, bahkan kemerdekaan Indonesia menginspirasikan negara lain untuk merdeka dan mengubah peta dunia. Singapura dapat belajar dari Indonesia dan mungkin akan memodifikasi menjadi lebih baik. Ini tantangan Indonesia untuk terus menyempurnakan yang telah ada.

Bisa Anda jelaskan ungkapan trust in the system lebih detail?
Trust in the system and in the people adalah ungkapan yang menarik disimak. Pelaku bisnis apalagi asing sangat alergi pada perubahan arah kebijakan yang tidak terduga pada khususnya dan ketidakpastian regulasi pada umumnya. Pelaku bisnis sama sekali tidak alergi, bahkan senang dengan regulasi yang jelas dan rinci, mendorong kreativitas bisnis dengan risiko yang terkendali. Regulasi yang ada harus seimbang antara financial stability, market development, dan market inclusion.

Memang agak ironis karena kinerja bank syariah Indonesia jauh lebih baik daripada Malaysia, terutama pada tahun 2004 saat kinerja bank syariah di Malaysia mengalami penurunan. Keunggulan Malaysia bukan pada bank syariah komersialnya yang full fledge, tetapi pada windows dan penerbitan sukuknya.

Islamic windows Maybank asetnya lebih besar dari bank syariah mana pun di Malaysia atau di Indonesia. Sekitar 60 persen sukuk yang ada di dunia diterbitkan di Malaysia, Indonesia hanya satu persen dari total nilai sukuk dunia.

Lalu, apa yang mungkin digarap oleh Singapura?
Singapura akan lebih mengembangkan sharia investment banking, bukan sharia retail banking. Karakteristik investment banking adalah mempertemukan investor dengan proyek/objek yang dibiayai. Dana dan proyeknya dapat saja berasal dari luar Singapura. Di struktur secara syariah di Singapura.

Misi kami tidak pernah berubah. Kami ingin berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan ekonomi Islam. Kami ingin Indonesia maju menjadi pemimpin kebangkitan ekonomi syariah di dunia. Ibaratnya banyak bakat-bakat untuk menjadi juara renang dunia yang berasal dari Indonesia, tetapi perlu berlatih di kolam renang canggih. Singapura diibaratkan gerbang dari suatu taman yang indah yang bernama Indonesia. Membuka kantor di Singapura sama dengan membuka gerbang agar dunia dapat melihat taman indah itu.

Retail banking bank syariah di Singapura dapat dikatakan tidak sukses karena tidak menarik secara bisnis. Yang dipasarkan adalah Wadiah account yang berarti tidak memberikan bagi hasil. Kami ingin berkontribusi dengan pemahaman ekonomi syariah yang tepat sehingga dapat menjadi profitable sharia compliant business, bukan sekadar making business out of syariah-attributes.

(tid )

Republika, Kamis, 25 Agustus 2005
Sutan Takdir Alisyahbana dan Ekonomi Islam
Bagian Dua dari Dua Tulisan (Habis)

Sofyan S Harahap
Dosen Universitas Trisakti dan UI

Pendapat Sutan Takdir Alisyahbana (STA) bahwa etos ekonomi Islam sangat kuat sejalan dengan pendapat A Mez yang menyatakan bahwa pada abad ke-4 hijriyah atau abad 10, 11 Masehi, pendukung kebudayaan Islam adalah saudagar. Juga pendapat dari CC Torrey yang mengatakan teologi Islam adalah teologi perdagangan. J H Kramers menyatakan Christopher Colombus menemukan Amerika berdasar tulisan ilmuan Muslim seperti Al Balkhi, AL Bakri, Al Idrisi, Al Battani, Yaqut dan lain lain.

Banyak istilah perdagangan dan instrumen bisnis internasional mengadopsi istilah Islam seperti cek dari bahasa Arab Saks, tarif dari ta'rif, traffiq dari Tafriq, magasin, dari makhazin, risk, calibre, wechsel, duane, dan sebagainya. Merujuk pada tulisan Ahli anthropolog Clifforf Geertz, STA membuktikan bahwa banyak santri dan haji yang aktif dalam kegiatan industri dan perdagangan di daerah Jawa. Mereka memperoleh untung dari bekerja, hemat, kerja jeras, kerja sama, pendidikan, tepat waktu, transparan atau terus terang, rasional dan saleh. Organisasi ekonominya sangat maju dan bahkan mengalahkan Cina. Hidupnya di sekitar masjid dengan cara berpikir lepas dari ketergantungan pada pemerintah.

Di Indonesia keadaan ini juga terjadi seperti di Minangkabau, Aceh, Mandailing, Palembang. Posisi mereka sukar dikalahkan pedagang Cina. Mereka menghargai etos kerja, dengan ditopang semangat mencari ilmu dan semangat ekonomi yang tinggi serta berakhlak jujur sebagaimana yang diajarkan Islam. Mereka ini langgeng selama pemerintahan Belanda sampai tokoh Haji Samanhudi dan H O S Tjokroaminoto pada tahun 1922 mendirikan Serikat Dagang Islam. Tetapi jangan ditanya situasinya setelah merdeka apalagi pada masa rezim Soeharto dan saat ini.

Dalam sejarah internasional kondisi serupa terjadi. Bangsa Arab, Parsi, dan India merupakan konglomerat Asia yang besar bahkan ke Tiongkok. Islam dapat menundukkan kebudayaan Cina, India, Turki, Parsi, Yahudi Kristen, Yunani, Byzantium, Romawi dan sebagainya. Arab menjadi pusat lalulintas perdagangan dunia yang sangat ramai dan memperdagangkan begitu banyak komoditas utama pada era itu. STA juga merujuk tulisan Maime Robinson yang menyatakan Islam punya prinsip dagang dan teknik pembukuan dengan baik sebagaimana ditulis juga oleh Ibnu Khaldun.

Masalahnya, menurut STA yang terpenting adalah bagaimana mengubah sikap hidup dan cara berpikir umat Islam dan memberikan nilai dan norma budaya yang membangkitkan cita dan kegembiraan bekerja mencapai kehidupan yang lebih baik. STA dengan rendah hati mengakui keterbatasannya dalam penyelidikan dan pemikiran tentang Islam. STA menilai sekarang ini Islam selalu dinilai sebagai contoh keterbelakangan dan penghalang modernisasi dan kemajuan ilmu dan teknologi. Padahal pada abad 8-11 Masehi yang terjadi sebaliknya.

Ia kemudian berpendapat, karena sebadian besar rakyat Indonesia Muslim, atau sekurang kurangnya mengaku beragama Islam maka selayaknya kita memakai unsur Islam itu dengan jalan mengintensifkan penyebaran rasionalisme dan etos ekonomi seperti terkandung dalam masyarakat dan kebudayaan Islam di masa silam. Atau, seperti juga nampak sekedarnya dalam lingkungan santri dan haji yang dalam banyak hal masih jadi tulang punggung ekonomi pedesaan.

STA menutup dengan harapan, "Mudah mudahan di masa yang akan datang di sekitar pondok pesantren dan masjid maupun di rumah orang Islam akan hidup kembali suasana ilmu, kemajuan ekonomi dan kesadaran kehidupan keduniaan di sisi penyerahan yang bulat kepada Tuhan Yang Maha Esa".

Republika, Kamis, 25 Agustus 2005  13:20:00
BSM dan BMI Paling Efisien

JAKARTA -- Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) berhasil menjadi bank paling efisien untuk kategori bank syariah internasional dengan aset di bawah 1 miliar dolar AS. Bank syariah Indoensia juga mendominasi dalam pertumbuhan aset yang paling cepat.

Itulah hasil penelitian Karim Business Consulting (KBC) yang akan dipresentasikan dalam konferensi perbankan syariah di Singapura 30 Agustus mendatang. Penelitian ini mencakup kinerja 44 bank di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah selama tahun 2004. ''Sayangnya kami tak bisa mendapat data dari perbankan syariah di Amerika dan Eropa,'' kata Direktur Utama Lembaga Manajemen PPM, Achsan Permas, yang menjadi partner penelitian KBC, Rabu (24/8).

Efisiensi ditentukan berdasar biaya operasi per pendapatan (BOPO). BSM berada di urutan pertama dengan BOPO 45,9 persen disusul BMI dengan 47,1 persen. Bahrain Islamic Bank dan Shahjalal Islamic Bank dari Bangladesh membuntuti di urutan ketiga dan keempat. Di kategori yang sama BSM juga menjadi bank paling profitable dengan angka return on asset (ROA) 1,5 persen. Sementara BMI di urutan keempat dengan ROA 0,9 persen.

Secara keseluruhan, 10 bank syariah paling efisien diraih sembilan bank dari Malaysia dan satu dari Kuwait. Mereka berhasil mencatatkan BOPO dari 4,3 persen hingga 24,4 persen. Sementara bank paling profitable secara keseluruhan masih didominasi wilayah Timur Tengah yang mempunyai aset besar dan kondisi bisnis syariah mapan.

Achsan mengatakan penyebab utama tingginya BOPO bank syariah di Indonesia karena masih dalam tahap perkembangan. Perbankan syariah di Indonesia yang dibuka pertama tahun 1992 masih banyak melakukan ekspansi pembukaan cabang. Sementara bank syariah di Malaysia telah ada sejak 1982. ''Untuk menjangkau 200 juta penduduk Indonesia tentu butuh lebih banyak effort dibanding menjangkau 20 juta penduduk Malaysia,'' kata Achsan.

Sementara Managing Director KBC, Rustika Tamrin, menyatakan bank syariah Indonesia banyak membiayai sektor ritel dibanding korporat sehingga BOPO cenderung lebih besar. Selain itu ada perbedaan kebijakan bank sentral Malaysia dan Indonesia dalam pembukaan outlet bank syariah.

Di Malaysia, bank konvensional bisa memberikan layanan dengan sistem window syariah. ''Dengan cara ini kantor cabang bank konvensional bisa melayani produk syariah dengan pegawai konvensional juga,'' kata Rustika. Sementara di Indonesia outlet unit usaha syariah dan konvensional harus dipisahkan. Bahkan bila dalam satu gedung harus mempunyai pintu masuk yang berbeda. ''Ini membuat biaya pembukaan outlet bank syariah di Indonesia lebih besar,'' kata Rustika. Dia berharap Bank Indonesia (BI) bisa memperlunak kebijakan pembukaan oulet syariah seperti Malaysia.

Menurut Direktur Kepatuhan BSM, Hanawijaya, untuk meraih pendapatan yang tinggi bank syariah juga harus melebarkan jaringan dengan membuka lebih banyak outlet. ''Ada signifikasi yang dirasakan. Pertumbuhan BSM sejalan dengan penambahan outlet,'' kata Hana. Untuk tingkat pertumbuhan aset dan pembiayaan secara keseluruhan pada 2003-2004 juga didominasi oleh bank syariah Indonesia.

Untuk pertumbuhan aset, BRI Syariah, BSM, Bank Syariah Jabar, Bank Bukopin Syariah, BNI Syariah, dan BMI masing-masing menempati peringkat kedua, tiga, empat, tujuh, delapan, dan sepuluh. Untuk pertumbuhan pembiayaan tercatat Bank Bukopin, BSM, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Jabar, dan BMI di urutan 2-6 dan sembilan. Standar Chartered dan HSBC Amanah dari Malaysia masih memimpin untuk pertumbuhan aset dan pembiayaan.

(c21 )

Republika, Senin, 22 Agustus 2005
BNI Konversi Cabang Konvensional
Selain konversi, BNI memberi otonomi lebih luas sebagai persiapan menuju anak perusahaan

JAKARTA --Menganggap potensi bisnis bank syariah cukup bagus, manajemen BNI berencana mengkonversi sejumlah cabang di beberapa provinsi di Indonesia. Cabang yang akan dikonversi adalah cabang-cabang di wilayah di mana populasi masyarakatnya cukup religius.

''Kami punya rencana konversi cabang-cabang konvensional ke syariah untuk daerah-daerah yang masyarakatnya religius,'' tandas Direktur BNI, Bien Soebiantoro, usai bertemu dengan nasabah BNI di Padang, akhir pekan lalu. Padang dianggap sebagai salah satu provinsi yang bagus untuk mengembangkan bank syariah di samping Madura, dan Aceh. Khusus, untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seluruh cabang konvensional BNI dapat dikonversi ke syariah sejalan dengan penerapan syariat Islam.

Cabang BNI konvensional mencapai lebih dari 930, sedangkan cabang syariah baru 30-an. BNI Syariah bakal menambah 10 kantor cabang dan 25 kantor cabang pembantu dalam tahun ini. Dalam waktu dekat, cabang yang akan dibuka adalah Bogor, Surakarta, dan Balikpapan. Secara terpisah, Ekonom BNI, Ryan Kiryanto, menambahkan konversi syariah untuk harus dilakukan hati-hati. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah kondisi keberagaman nasabah BNI di satu daerah. ''Salah menilai kondisi bisa berbalik merugikan BNI sendiri.''

Bien melanjutkan, BNI syariah melirik segmen ritel. Pangsa pasar BNI Syariah terdiri dari 30 persen nasabah menengah dan 70 persen kecil. ''Yang bagus juga adalah, penabungnya ada juga yang Non-Muslim.'' Itu membuktikan sistem perbankan syariah dengan sistem nisbah, bukan bunga, lebih diminati masyarakat. ''Salah satu penyebabnya adalah karena sistem ekonomi Islamik yang lebih realistis dan tidak mendahului takdir.'' Maksudnya, kata Bien, bagi hasil kepada nasabah diberikan berdasar kinerja bank syariah dalam waktu tertentu atau tidak mendahului takdir. Berbeda dengan bunga bank yang tidak realistis ditetapkan dimuka.

Selain konversi, pada semester II ini, BNI akan memberi otonomi lebih luas bagi cabang syariah. Ini semacam persiapan untuk menjadikan BNI syariah anak perusahaan dan tidak lagi merupakan bagian dari BNI secara umum. ''Diperkirakan, sampai 2008, pemberian otonomi kepada BNI syariah selesai seluruhnya.'' Untuk pengembangannya, BNI syariah juga membuka diri terhadap investor asing terutama dari timur tengah dan Malaysia. Hal ini terkait kendala permodalan. ''Bank Indonesia mensyaratkan bank syariah yang lepas dan berdiri sendiri harus memiliki modal minimal Rp 3 triliun.''

( c22 )

Republika, Senin, 22 Agustus 2005
'Interkoneksi Bank Syariah Mudah dan Murah'

JAKARTA -- Interkoneksi yang memungkinkan nasabah bisa saling tarik dan setor tunai di berbagai kantor cabang bank syariah masih sebatas wacana. Padahal investasi yang dibutuhkan tidak terlalu mahal di samping banyak bank syariah menggunakan teknologi informasi (TI) yang sama.

Wakil Direktur Sigma, Djarot Subiantoro beberapa waktu lalu mengatakan ada tujuh bank syariah yang menggunakan sistem informasi Sigma Syariah, termasuk dua bank syariah terbesar yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI). ''Dengan platform yang sama, proses interkoneksi akan lebih mudah dan murah,'' katanya. Untuk interkoneksi, menurut Djarot, hanya butuh perubahan antar muka (interface) pada software yang sudah terpasang di tiap bank. Selain itu, menurut dia, perubahan hanya perlu dilakukan di server kantor pusat karena sistemnya center line. Yang juga tak kalah penting, tambahnya, interkoneksi butuh sertifikasi baik dari VISA, MasterCard, maupun Artha Jasa.

Menurutnya, waktu implementasinya pun singkat dengan maksimal tiga bulan saja. ''Saya tak bisa sebutkan nilai investasinya, tapi tidak mahal,'' kata Djarot. Dia menambahkan, jika sistem informasi yang digunakan tiap bank berbeda hal itu juga bukan masalah karena TI perbankan punya message format standar. Selama ini, kata dia, koneksi antarbank syariah terutama BSM dan BMI masih sebatas transaksi lewat ATM. Belum ada interkoneksi yang memungkinkan nasabah bank syariah melakukan setor dan tarik tunai di kantor cabang bank syariah lain.

Sementara itu, Direktur BMI, A Riawan Amin, mengatakan bahwa interkoneksi antar bank syariah akan sangat menguntungkan. Dia mencontohkan seorang nasabah BSM menyetor di Bank Muamalat dan secara bersamaan langsung tercatat di BSM. Atau maksimal transaksi pagi sudah tercatat pada sore hari. Bila tiap bank punya kantor cabang 50, kata Riawan, dengan adanya interkoneksi maka secara otomatis seakan-akan punya cabang 100.

Ini juga mempermudah akses bank syariah bagi umat Islam selain kemudahan transaksi bagi nasabah bank syariah yang cabangnya sedikit. Direktur BMI, Andi Buchari, mengatakan draf MoU untuk interkoneksi BSM dan BMI sudah disusun dan tinggal menunggu kesediaan BSM untuk melakukan kerjasama. ''Kalau BSM bersedia kita akan segera implementasikan secepatnya,'' kata Andi.

(c21 )

Republika, Jumat, 19 Agustus 2005
Asuransi Mubarakah Garap Pendataan Penduduk

JAKARTA --Asuransi Mubarakah menawarkan program pendataan penduduk kepada pemerintah daerah di beberapa wilayah. Pendataan penduduk secara digital ini dimaksudkan sebagai salah satu strategi pemasaran kepada masyarakat. Dengan pendataan penduduk secara digital, setiap masyarakat mendapat perlindungan asuransi jiwa.

Tahap awal kerja sama ini dilakukan di Kabupaten Penajam di Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk 120 ribu jiwa. Pemda mendapat keuntungan karena data penduduk telah dibuat digital dengan data sangat lengkap bahkan meliputi nomor rekening bank. ''Potensi kerja sama ini sangat besar,'' kata Direktur Asuransi Mubarakah, Nur Ambulani. Dengan 420 kota dan kabupaten, menurut dia, peluang memasarkan asuransi sangat bagus.

Nur Ambulani menjelaskan untuk membuat data penududuk satu kabupaten butuh waktu enam bulan. ''Asuransi lebih repot dibanding KTP karena ada ratusan item yang harus diisi tiap penduduk termasuk ahli warisnya. Sedangkan, data pada KTP hanya 20 item,'' kata Ambulani. Asuransi Mubarakah dikonversi ke syariah pada tahun 2001. Asuransi ini menggarap pasar korporasi dengan didukung 20 kantor cabang di berbagai daerah. Setelah dikonversi menurut Ambulani banyak masalah yang harus diselesaikan termasuk pembinaan sumber daya manusianya.

''Banyak pemda yang ingin mempunyai data penduduk lengkap,'' kata Ambulani. Dia berharap niat itu dicapai dengan bekerja sama dengan asuransi syariah. Masalahnya, kata dia, masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan asuransi. Apalagi, membedakan antara asuransi konvensional dan syariah. Dengan pemasaran asuransi lewat KTP, maka Mubarakah berkesempatan menjelaskan langsung kepada masyarakat tentang asuransi syariah. Mubarakah juga telah melakukan penjajakan ke 60 kabupaten di seluruh Indonesia. Diharapkan awal tahun 2006 sudah ada tiga kabupaten lagi yang menyusul yaitu Bontang dan Tanah Grogot, (keduanya di Kaltim), dan Sukabumi.

Selain lewat pemda kabupaten, Mubarakah telah mendapat izin dari departemen dalam negeri lewat program sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Data yang disiapkan sebetulnya bisa digunakan data kependudukan nasional dan jadi acuan dalam single identity number (SIN) untuk beragam keperluan.

( c21 )

Republika, Jumat, 19 Agustus 2005
Produk Takafulink di Bandung Laris

BANDUNG --Minat masyarakat Bandung Jawa Barat terhadap unit link yang ditawarkan Syarikat Takaful Indonesia sangat tinggi. Baru satu bulan produk Takafulink dikeluarkan, sudah terhimpun dana sebesar Rp 400 juta. Sementara total dana yang diperoleh Takaful dari unit link mencapai Rp 5 miliar.

Branch Manager Syarikat Takaful Indonesia di Bandung, Yudi Setiawan, minat masyarakat pada unit link bagus lantaran memiliki kelebihan yakni proteksi. ''Di unit link, jika nasabah meninggal, keluarga mendapat santunan,'' kata Yudi, beberapa waktu lalu.

Menurut Yudi, produk unit link Syarikat Takaful baru ditawarkan di Bandung sebulan lalu. Dia menjelaskan, persiapan yang dilakukan--terutama sumber daya manusia yang menjadi konsultan keuangan investasi link, belum optimal. Kendatipun demikian, peminatnya sudah cukup tinggi.

''Nasabah memilih unit link karena return di bank sekarang kecil. Sedangkan, nasabah ingin memperoleh return optimal.'' Makanya, kata Yudi, nasabah melirik produk link yang mirip reksa dana.

Dengan Takafulink itu, sambung Yudi, nantinya dana dari nasabah akan dimanage dengan baik. Dana itu, kata dia, bisa dialokasikan ke time deposite, obligasi, saham dan sebagainya. Pada produk itu, kata dia, Takaful konsepnya sebagai wakalah (perantara) yang dipercaya untuk mengelola dana.

Sementara itu, menurut Yudi, asuransi termasuk sektor yang efektif memasarkan reksa dana. ''Untuk konvensional saja 60 persen rekasadana itu dijual di asuransi,'' ujarnya. Di asuransi syariah juga demikian. Pertumbuhan asuransi syariah di Kota Bandung cukup berkembang. Produk asuransi yang paling diminati adalah produk dana pendidikan dan asuransi jiwa.

Tahun 2005 ini, pertumbuhan asuransi syariah sekitar 25 persen. Salah satu indikasinya, pengajuan polis syariah selalu bertambah. Hal itu, kata dia, menunjukkan minat dan pengetahuan masyarakat untuk menggunakan asuransi syariah terus berkembang.

''Meskipun pertumbuhannya cukup baik, tapi masih ada beberapa hal yang harus dibenahi,'' katanya. Di antaranya adalah kurangnya SDM yang mengerti tentang agama dan ekonomi dan kurangnya dukungan pemerintah untuk memajukan asuransi atau pun bank syariah.

''Seharusnya kalau pemerintah benar-benar serius ingin mengembangkan syariah, harus membuat regulasi yang jelas tentang bank syariah. Bahkan, sudah waktunya pemerintah membuat bank syariah BUMN,'' ujarnya. Sedangkan di asuransi syariah harus ada lembaga khusus sehingga ada peluang untuk mendorong pertumbuhan asuransi syariah.

(kie )

Republika, Jumat, 19 Agustus 2005
Kenaikan Harga Minyak Dongkrak LKS
Kinerja dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup fenomenal.

JAKARTA--Naiknya harga minyak, kondisi perekonomian Amerika Serikat dan pesatnya pertumbuhan ekonomi di Asia mendongkrak pertumbuhan lembaga keuangan syariah di dunia. Demikian hasil riset Karim Business Consulting. Temuan tersebut akan dipaparkan di International Islamic Banking Outlook 2006 di Singapura, 30 Agustus mendatang.

Presiden Karim Business Consulting, Adiwarman A Karim dalam siaran pers yang diterima Republika menyatakan secara umum kinerja bank syariah di dunia sangat baik. Hal itu tercermin dari beberapa rasio yakni rasio pendapatan terhadap aset, pendapatan terhadap modal serta prosentase kredit tidak lancar.

''Bank syariah di Indonesia cukup fenomenal pertumbuhannya,'' kata Adiwarman. Posisi bank syariah bergerak dari kwadran return rendah dan kwadran return tinggi. Adiwarman, beberapa waktu lalu, menyatakan dengan posisi seperti ini, Indonesia bisa menarik dana timur tengah yang tengah gerilya mencari tempat investasi. Sebaliknya, Singapura yang sedang gencar mengkampanyekan sebagai hub syariah, bisa menjadi pintu masuk dana timur tengah karena negara tetangga itu didukung infrastruktur yang lengkap.

Pada IIBO 2006 yang akan dibuka oleh pemimpin otoritas moneter singapura dan deputi gubernur BI, Siti Chalimah Fajriah, Karim memperkenalkan K-Mark Model--sebuah model yang menggabungkan perilaku konsumen dan segmentasi pasar. Selain itu, Karim juga menjabarkan simulasi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia dan internasional. Karim mengatakan model yang diakui cukup akurat.

Penelitian yang dilakukan Karim mendapati pertumbuhan non organik (masuknya pemain baru) memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan lembaga keuangan syariah dibanding pertumbuhan organik. Mengenai kinerja bank, Karim mendapati temuan berbeda. ''Bank syariah di Saudi, Qatar, dan Kuwait memperlihatkan kinerja yang bagus.'' Indikatornya adalah naiknya rasio return on aset (ROA), return on equity (ROE).

Sementara, bank syariah di Bahrain bergerak dari quadran laba yang rendah ke arah kwadran kelebihan modal. ''Ini mengakibatkan ROAnya lebih baik tapi ROEnya tetap.''

Bank syariah di Uni Emirat Arab bergerak dari kwadran laba kecil ke arah berkurangnya modal yang berarti bisnis tumbuh baik tapi harus menambah modal untuk mendongkrak pertumbuhannya. Sedangkan, di Malaysia, ROA dan RAE bank syariah justeru cenderung merosot. ''Mungkin kredit tidak lancarnya naik,'' kata Karim.

Mengenai pengaturan, Karim menyatakan bahwa bank syariah di beberapa negara tumbuh baik kendati tidak disertai pengaturan yang baik termasuk aspek manajemen risiko--yang membuka peluang untuk merosotnya kualitas aset terutama untuk pembiayaan bagi hasil. Pengaturan untuk restruturisasi non-performing murabahah juga kurang dikembangkan.

''Kami juga melihat masih ada dualisme pengawasan dan regulator yakni bank sentral dan dewan syariah.'' Di beberapa negara, pengawasan oleh bank sentral sedangkan kepatuhan pada syariah menjadi tanggung jawab internal bank.

IIBO 2006 ini merupakan ajang outlook kedua yang digelar Karim setelah di Bali pada akhir 2005. IIBO 2006 kembali memaparkan hasil riset serta mempertemukan pakar, bankir dan praktisi ekonomi syariah lainnya dan akan ditutup dengan menyerahkan penghargaan atas kinerja bank syariah.

IIBO 2006 akan memaparkan empat hasil penelitian antara lain, global ekonomi dan dampaknya terhadap bank syariah, kinerja bank syariah di seluruh dunia, perbandingan peraturan bank syariah di 12 negara, serta strategi pemasaran lembaga keuangan syariah di dunia.

(tid )

Republika, Jumat, 19 Agustus 2005
Ensiklopedia Islam

Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata al dhorbu fil ardhi, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata al qardhu yang berarti al qoth'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan.

Sedang menurut istilah, mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Labanya dibagi dua sesuai dengan kesepakaan.

Rasulullah SAW pernah melakukan mudharabah dengan Khadijah dengan modal dari Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal itu untuk diperdagangkan. Peristiwa ini terjadi sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi. Mudharabah sudah ada sejak jaman jahiliyah. Begitu Islam datang, kegiatan ini tetap diakui.

Islam mensyariatkan dan membolehkan mudharabah untuk memberikan keringanan kepada manusia. Kadang, sebagian manusia memiliki harta tapi tidak memiliki kemampuan memproduktifkannya. Kadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta, kesulitan mencari modal untuk kegiatan usaha, tapi dia memiliki kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan mudharabah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaat.

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal). Sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harga sebagai modal. Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.

Rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Untuk kegiatan mudharabah ini ada beberapa syarat yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Pertama, modal harus dalam bentuk uang tunai. Jika berbentuk emas atau perak batangan atau barang perhiasan atau barang dagangan, tidak sah.

Kedua, modal diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan. Ketiga, keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasenya seperti setengah, sepertiga atau seperempat.

Keempat, mudharabah bersifat mutlak. Pemilik modal tidak mengikat si pelaksana untuk berdagang di negeri tertentu atau memperdagangkan barang tertentu atau berdagang pada waktu tertentu.

(dam )

Republika, Kamis, 18 Agustus 2005
Bukopin Konversi Dua Koperasi Swamitra

JAKARTA -- Bank Bukopin tahun ini melakukan konversi dua koperasi binaan program Swamitra menjadi baitulmal wattamwil (BMT). Direncanakan, setiap tahun tumbuh sepuluh koperasi swamitra syariah baru. Menurut Group Head Micro Banking Bukopin, Karel Palallo, dua koperasi swamitra yang dikonversi adalah Koperasi Albina di Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Koperasi Sahabat Umat di dekat kampus Gunadharma, Depok.

''Konversi ini atas kemauan mereka dan juga adanya kebutuhan pasar,'' kata Karel ketika dihubungi Republika, Senin (15/8). Karel menjelaskan, rencana konversi koperasi swamitra digagas sejak tahun lalu. Konversi dua koperasi ini menjadi pilot project. Bila sukses, Bukopin akan menawarkan program konversi ke seluruh Indonesia. BMT Radio Dalam sudah mulai beroperasi penuh secara syariah sejak tiga bulan lalu. Koperasi Radio Dalam telah lama berdiri dengan total aset Rp 1,2 miliar. Karel mengatakan bahwa proses konversi untuk koperasi ini tergolong cepat.

Sementara BMT Sahabat Umat masih dalam tahap simulasi sistem. Diharapkan BMT eks koperasi swamitra ini beroperasi penuh secara syariah awal September 2005. BMT Sahabat Umat baru berusia satu tahun dengan aset sekitar Rp 800 juta. Karel menambahkan bahwa kendala utama konversi adalah lemahnya sumber daya manusia dan teknologi informasi yang belum sesuai standar. Untuk menjembataninya, pengurus BMT diberi kesempatan magang di Bukopin Syariah. Perhitungan bagi hasil koperasi syariah berbeda dengan konvensional sehingga perlu perangkat lunak khusus.''Komputer mereka kami pasangkan perangkat lunak untuk koperasi syariah,'' kata Karel.

Bukopin membuka pendaftaran bagi koperasi maupun individu yang ingin membuat koperasi swamitra syariah. Bukopin akan memberi pelatihan, kerja sama modal, teknologi dan pengawasannya. Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 410 koperasi swamitra Bukopin termasuk 38 di wilayah Jakarta dan Tangerang. Bukopin menargetkan ada 100 koperasi swamitra baru yang terbentuk tiap tahunnya.

(c21 )

Republika, Kamis, 18 Agustus 2005
ICON Terbitkan Obligasi Mudharabah

JAKARTA -- Untuk menjangkau investor lebih luas, anak perusahaan PLN, PT Indonesia Comnet Plus (ICON), berencana menerbitkan obligasi syariah dengan skim mudharabah. Obligasi yang berjangka waktu lima tahun tersebut diterbitkan sebesar Rp100 miliar dengan kisaran indikasi bagi hasil sebesar 13,75-14,50 persen.

Direktur Utama ICON, Demdem Rochkadar Sukada, saat paparan publik, Selasa (16/8) siang mengatakan pasar obligasi syariah cukup luas. ''Jika menerbitkan produk konvensional, investor syariah tidak melirik. Tapi jika syariah, yang konvensional pun bisa ikut,'' tandas Rochadar. ICON memilih akad mudharabah setelah konsultasi dengan DSN MUI. Mengenai besaran yang hanya Rp 100 miliar, Rochadar mengatakan perusahaannya ingin mencari pembiayaan secara perlahan-lahan. Dana Rp 100 miliar tersebut digunakan seluruhnya untuk pembangunan jaringan dan peningkatan keandalan sistem komunikasi perusahaan yang 99 persen sahamnya dimiliki PLN.

ICON memiliki infrastruktur jaringan telekomunikasi data berkapasitas tinggi berupa backbone fiber optik. Kapasitasnya sebesar 2,5 Gigabytes per detik dan dapat diupgrade. Jangkauan infrastruktur tersebut mencakup Jawa-Bali dengan jangkauan sampai ke tingkat kabupaten. PLN menggunakan jasa ICON untuk jaringan teknologi informasi rekening pelanggan mereka. Obligasi syariah ICON dijamin dengan aset perusahaan berupa piutang berkategori lancar dan peralatan telekomunikasi dengan nilai sekurangnya 125 persen dari nilai pokok obligasi. Sementara pendapatan yang dibagihasilkan adalah pendapatan dari sewa akses jaringan data dan jasa telekomunikasi dengan PLN Kantor Pusat. Pembayaran pendapatan bagi hasilnya dilakukan tiap tiga bulan sekali.

Obligasi ini mendapat peringkat A- (single A minus) dari perusahaan pemeringkat Kasnic. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas dengan wali amanat Bank Niaga. Menurut rencana,bookbuilding dilakukan 16 Agustus - 5 September 2005. Masa penawaran berlangsung 27 - 29 September dengan tanggal penerbitan 4 Oktober dan dicatat di Bursa Efek Surabaya.

( c22 )
 

Republika, Kamis, 18 Agustus 2005
Obligasi Syariah Malaysia Kuasai Pasar

KUALA LUMPUR--Obligasi syariah di Malaysia tahun ini diperkirakan mencapai dua pertiga dari total obligasi yang terbit. Menurut data Aseambanker Malaysia Bhd, nilai obligasi syariah yang diterbitkan hingga akhir Juli 2005 sekitar 21,5 miliar ringgit Malaysia dari sekitar 33 miliar ringgit Malaysia total obligasi di Malaysia.

''Kita akan lihat makin banyak lagi perusahaan lokal yang menerbitkan produk keuangan syariah tahun ini,'' kata Baljeet Grewal, kepala riset ekonomi di Aseambankers sebagaimana dimuat dalam situs Business Times beberapa waktu lalu. Perusahaan lokal menjual sekitar 15,76 miliar ringgit Malaysia hingga akhir Juli 2005.

Menurut data Bank Negara Malaysia, dari total obligasi yang diterbitkan, peminjam mendapatkan sekitar 9,1 miliar ringgit Malaysia pada 2004 atau naik 12 persen dibanding tahun 2003.

Malaysia kata Baljeet, masih tertarik jadi pusat industri keuangan syariah dunia. Salah satu sektor yang mendorong maraknya obligasi syariah pada 2005 adalah infrastruktur, serta proyek-proyek privatisasi. Pemerintah juga mendorong penggunaan mata uang ringgit Malaysia untuk obligasi yang diterbitkan. Untuk obligasi dalam mata uang ringtit, pemerintah akan memberi potongan pajak dan meminta dan pensiun menitipkan dananya di perusahaan tersebut.

(tid )

Republika, Kamis, 18 Agustus 2005
Bapepam Prioritaskan Pengembangan Pasar Modal Syariah
Kinerja produk pasar modal syariah hingga Juli 2005 cukup menggembirakan.

JAKARTA -- Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menetapkan pengembangan pasar modal syariah sebagai salah satu prioritas kerja lima tahun ke depan. Rencana tersebut dituangkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Dengan program ini, pengembangan pasar modal syariah memiliki arah yang jelas dan makin membaik.

''Pasar modal syariah tumbuh sangat baik. Karena itu, dalam lima tahun ke depan, Bapepam memprioritaskan pengembangan pasar modal syariah sekaligus dengan produk pasar modal syariah,'' kata ketua Bapepam, Darmin Nasution di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut dia, berkembangnya produk pasar modal berbasis syariah juga merupakan potensi dan sekaligus tantangan pengembangan pasar modal di Indonesia.

Dia mengatakan ada dua strategi utama yang dicanangkan Bapepam untuk mecapai pengembangan pasar modal syariah dan produk pasar modal syariah. Pertama, mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah. Yang kedua, kata Darmin, mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah.

Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam menjadi tujuh implementasi strategi antara lain, mengatur penerapan prinsip syariah di pasar modal, menyusun standar akuntansi yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal, dan menyusun pola pemberdayaan pelaku pasar modal (profesi ahli syariah).

Selain itu, kata Darmin, Bapepam berencana menyosialisasikan penerapan prinsip syariah di pasar modal, mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah, menciptakan produk pasar modal syariah yang baru, dan tetap bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan pelaku pasar guna mengkaji dan mengembangkan produk pasar modal syariah.

Sampai dengan Juli 2005, kinerja produk pasar modal berbasis syariah cukup menggembirakan. Saham perusahaan yang tercatat pada Jakarta Islamic Index (JII) menunjukkan kinerja baik dan meningkat 20,9 persen dari 164 poin menjadi 198,2 poin pada akhir Juli lalu. Kapitalisasi pasarnya juga naik 47,9 persen dari Rp 263,8 triliun di 2004 menjadi Rp 390,2 triliun, Juli 2005.

Sementara dari pasar obligasi, Bapepam telah mengeluarkan pernyataan efektif untuk tiga emiten yang menawarkan obligasi berbasis syariah mereka ke pasar. Tiga emiten ini membukukan total nilai emisi sebesar Rp 585 miliar. Sehingga sampai dengan Juli 2005, telah tercatat secara kumulatif ada 16 emiten yang menawarkan obligasi syariah mereka dengan total nilai emisi Rp 2 triliun.

''Obligasi syariah tumbuh 23 persen dan nilai emisinya tumbuh 143 persen jika dibanding akhir tahun lalu,'' ujar Darmin lagi. Sedangkan di sisi reksa dana, telah ada tiga reksa dana syariah yang diluncurkan sejak awal Januari sampai Juli 2005. Secara kumulatif telah terdaftar 12 reksa dana syariah, di mana telah terjadi peningkatan 20 persen dari tahun lalu.

Dana yang dikelola fund manager juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada akhir 2004 tercatat ada Rp 413,9 miliar dana kelola reksa dana syariah. Sedangkan, posisi akhir Juli mencatatkan pertumbuhan 166,6 persen dengan total dana kelola reksa dana syariah mencapai Rp 1,1 triliun.

Strategi Bapepam:
* mengatur penerapan prinsip syariah
* menyusun standar akuntansi
* mengembangkan profesi pelaku pasar
* sosialisasi prinsip syariah
* mengembangkan produk
* menciptakan produk baru
* meningkatkan kerja sama dengan DSN MUI

(c22 )

Republika, Selasa, 16 Agustus 2005
BMI Kerja Sama dengan 21 Asuransi
Bancassurance dan unit link tengah jadi tren dunia keuangan

JAKARTA -- Bank Muamalat Indonesia (BMI) menandatangani kesepakatan kerja sama dengan 21 perusahaan asuransi syariah. Penandatanganan yang bertepatan dengan milad asosiasi asuransi syariah (AASI) ke 1 di Jakarta, Senin (15/8) malam, diharap mempercepat pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Ketua Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), M Syakir Sula, mengatakan selama ini BMI baru menjalin kerja sama dengan Asuransi Takaful saja. Padahal, sudah ada 24 perusahaan asuransi syariah baik asuransi penuh maupun unit syariah dari perusahaan asuransi konvensional. ''Kerja sama ini membuka peluang sebesar-besarnya pada asuransi syariah untuk lebih berkembang,'' kata Syakir di Jakarta, kemarin (15/8).

Dengan kerja sama, 21 perusahaan asuransi syariah dapat mengakses semua produk asuransi BMI seperti kesehatan, karyawan, kerugian, maupun asuransi kredit. Sebaliknya, BMI dapat menyodorkan produk Shar-e kepada nasabah dan karyawan 21 perusahaan asuransi tersebut.

''Bank Muamalat juga bisa menjadi funding advisor dalam pengelolaan dana asuransi,'' kata Syakir. Selain itu, terbuka kemungkinan BMI mendapat pendanaan dari asuransi dalam skema mudharabah muqayyadah. Premi asuransi dapat diinvestasikan pada proyek-proyek pembiayaan BMI.

Syakir berharap setelah kerja sama dengan BMI, perusahaan asuransi syariah yang tergabung dalam AASI juga melakukan kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM). Apalagi produk bancassurance dan unit link sedang jadi tren. Kue asuransi syariah memang menggiurkan. Saat ini ada 24 perusahaan asuransi syariah terdiri 3 asuransi syariah penuh, tujuh unit asuransi jiwa, 13 unit asuransi kerugian, dan satu unit reasuransi.

Syakir menambahkan, hingga akhir tahun ini sepuluh perusahaan asuransi konvensional bakal membuka unit syariah. Permohonan sudah disampaikan ke AASI, dan sebagian sudah sampai juga ke dewan syariah nasional (DSN) dan departemen keuangan. ''Saya optimistis akhir tahun bisa buka, permohonannya sudah sejak awal tahun,'' tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama BMI, A Riawan Amin, mengatakan nasabah BMI akan punya banyak pilihan asuransi dengan kerja sama tersebut. Sebaliknya, nasabah asuransi memperoleh kemudahan membayar premi lewat kartu Shar-e. Hingga akhir tahun BMI menargetkan ada 1.200 kantor pos yang menjadi gerai kartu Shar-e sehingga titik layanan BMI bertambah banyak.

Masing-masing perusahaan asuransi juga dapat mengembangkan produknya bersama BMI. Atau, mereka juga dapat menerbitkan produk asuransi syariah bersama. Riawan mengakui rasa kebersamaan di kalangan praktisi asuransi syariah sangat besar. ''Tiap ada produk baru didiskusikan bersama prospeknya, mereka bisa gotong royong,'' kata Riawan.

Malah, tambah Riawan, tak tertutup kemungkinan produk bersama asuransi syariah terwujud lebih dulu. Kendati, secara hitung-hitungan lebih mudah mewujudkan produk bersama di kalangan perbankan syariah. Menurutnya, bank dan asuransi syariah menghadapi situasi yang sama. Keduanya masih memegang porsi yang kecil dibanding lembaga keuangan konvensional. Dia berharap kebersamaan di kalangan perbankan dan asuransi syariah bisa ditingkatkan. ''Setidaknya kita bisa membuat produk bersama,'' kata Riawan.

Riawan menambahkan, setelah kerja sama ini BMI masih membuka diri terhadap beberapa perusahaan asuransi lain yang akan membuka unit syariah. Namun semua tergantung pada rekomendasi AASI. ''Kami terbuka untuk pengembangan lembaga keuangan syariah.''

(c21 )

Republika, Jumat, 12 Agustus 2005
Interkoneksi Bank Syariah Mutlak Ada
Sejalan dengan nilai Islam dan bisa menekan biaya

JAKARTA--Gagasan interkoneksi dan produk bersama antarbank syariah sangat mungkin diwujudkan. Selain efisien dan memperluas layanan bank syariah, ide tersebut juga memperkukuh ikatan persaudaraan di kalangan lembaga keuangan syariah. ''Saya sangat setuju dengan ide tersebut. Gagasan ini viable untuk dibicarakan,'' kata Kepala Divisi Syariah BNI, Rizqullah, di Jakarta, Kamis (11/8). Menurut dia, gagasan interkoneksi bank syariah sejalan dengan konsep ukhuwah dan taawun di antara sesama bank syariah.

Ide membuat interkoneksi menurut Rizqullah sejalan dengan nilai Islam. ''Kita ini ummatan wahidan (umat yang satu).'' Secara teknis, interkoneksi dan produk bersama bisa diimplementasikan. Islam, kata Rizqullah, mengajarkan kerjasama dengan dilandasi i'tikad baik untuk kemajuan bersama dalam rangka melayani masyarakat. Interkoneksi memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Dengan cara ini, biaya operasional yang diusung perbankan syariah juga bisa ditekan. Menurutnya, investasi di bidang teknologi memang cukup menguras dana. Bagi bank syariah yang asetnya masih kecil, investasi di bidang teknologi informasi secara bersama akan lebih murah dibanding mengeluarkan dana sendiri-sendiri.

Dia mengaku bahwa selama ini belum mendengar ada rencana mengimplementasikan interkoneksi dan juga produk bersama tabungan syariah. Tapi, ia tahu ada perusahaan yang menawarkan jaringan antarbank syariah. Seperti yang disediakan oleh Alto. 'Tinggal kesungguhan masing-masing bank syariah untuk mewujudkannya.'' Interkoneksi ini juga bernilai lebih karena berarti semua bank syariah bersama-sama melayani transaksi masyarakat dengan landasan persaudaraan. ''Tinggal dimatangkan saja konsepnya dan dibicarakan bersama, saya yakin praktisi lain setuju.''

Sementara itu, GM Permata Syariah, Ismi Kushartanto, mengatakan untuk produk bersama harus ada kesamaan teknologi dan level pelayanan. Karena itu dia meminta agar bank syariah lebih dulu up grade teknologi dan pelayanan sehingga mencapai standar yang sama. ''Saya tak mau dong level servis saya turun,'' kata Ismi. Permata Syariah menikmati teknologi dari Bank Permata yang cukup canggih. Kini ada 24 bank yang bisa melakukan melakukan transfer dengan telepon mobile dengan Permata Syariah. Selain itu ada 34 bank yang bekerja sama transfer antar bank lewat ATM dengan kelompok ATM Bersama maupun ATM Alto. Menurut Ismi, saat ini yang paling dibutuhkan nasabah adalah kemudahan akses dan pelayanan yang baik. Dari sisi kebersamaan, membuat produk bersama bank syariah sangat baik. ''Namun harus ada kemauan dari sisi manajemen karena ini juga menyangkut sisi bisnis,'' tuturnya.

Ide Ini Pernah Muncul

Ketua Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), Wahyu Dwi Agung, menjelaskan bahwa ide interkoneksi dan produk bersama sebetulnya pernah muncul beberapa waktu lalu. Namun, karena ada kesibukan lain, rencana ini terlupakan. Dia mengungkap pernah ada satu vendor yang menawarkan ATM syariah. ''Kalau konvensional punya ATM Bersama, kita punya ATM Syariah.'' Produk bersama yang menggunakan koneksi real time online ini akan membuat nasabah bank syariah bangga punya layanan yang dasarnya silaturahmi selain kemudahan akses.

Asbisindo, kata Wahyu, mendukung sepenuhnya rencana tersebut. Asbisindo juga bersedia menjadi fasilitator untuk mempertemukan praktisi bank syariah. Merujuk layanan Bank Al Rajhi yang hadir di sekitar Masjidil Haram, menurut Wahyu ideal juga bila ATM Syariah ditempatkan di pusat kegiatan Islam. Produk bersama dengan interkoneksi ini juga akan mempercepat realisasi gerakan tabungan syariah.

( c21/tid )

Republika, Rabu, 02 Maret 2005  10:25:00
Bank Syariah tak Khawatir Kenaikan Suku Bunga

JAKARTA -- Bank Indonesia baru berenana. Itu pun bila inflasi benar-benar tinggi. Kalangan perbankan syariah menganggap tidak perlu khawatir dengan rencana Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga. Selain selama ini memberikan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dibanding bank konvensional, mereka berpendapat kenaikan suku bunga ini dipicu oleh rencana menetralisasi tingkat inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Direktur Bank Muamalat Indonesia Andi Buchari mengatakan, pihaknya tidak terlalu merisaukan rencana tersebut. ''Itu kan antisipasi jika tingkat inflasinya lebih tinggi dari perkiraan,'' katanya di Jakarta kemarin (1/3). Andai BI merealisasikan rencananya, BMI juga tak terlalu repot. ''Kami akan meningkatkan nisbah bagi hasil,'' ujarnya.

Menurut Andi, yang saat ini diberikan kepada nasabah adalah nisbah minimal. Jika nisbahnya dinaikkan maka tingkat bagi hasil yang diberikan BMI kepada nasabah deposan dan penabung menjadi makin jauh di atas bank konvensional. Yang ada sekarang saja sudah lebih tinggi.

Mengenai beban operasional, menurut dia, pasti ada. Tapi, jumlahnya tak terlalu signifikan. ''Kami korbankan pendapatan kami supaya nasabah tidak lari,'' jelasnya. Andi tak menampik bahwa nasabah bank syariah pun masih banyak yang tak sekadar mengandalkan layanan syariah yang profesional, tapi juga return yang tinggi.

Senada dengan Andi, Kepala Unit Usaha Syariah BNI, Rizqullah, juga tidak menganggap rencana BI menaikkan suku bunga sebagai satu ancaman. Saat ini tingkat bagi hasil kepada deposan dan penabung masih lebih tinggi dibanding suku bunga yang diberikan bank konvensional. ''Yang kita berikan kepada nasabah itu 2-3 poin lebih tinggi,'' katanya. Jadi, bank syariah masih tetap bisa bersaing andai suku bunga bank jadi naik.

Rizqullah mengatakan belum perlu menyesuaikan margin pembiayaan baru terutama yang menggunakan akad murabahah. ''Untuk sementara ini belum perlulah,'' katanya lagi. Apalagi, rencana menaikkan suku bunga itu terkait dengan prediksi inflasi akibat naiknya harga bahan bakar minyak. ''Kayaknya itu baru warning,'' ujarnya.

Namun, jika suku bunga bank memang naik dan berkepanjangan, besar kemungkinan bank syariah juga perlu mempertimbangkan kenaikan margin untuk pembiayaan yang baru. Sementara, yang lama tetap karena akad murabahah itu hanya untuk satu kali dan bersifat fixed. Hal itu terkait dengan bagi hasil kepada nasabah. Jika tak ada penyesuaian, menurut dia, bagi hasil kepada nasabah menjadi tidak kompetitif.

Mengenai kemampuan bersaing, menurut Rizqullah, harus dilihat dulu portofolio pembiayaan dan pendanaan. Jika pembiayaannya baik, tingkat bagi hasil lebih tinggi dan bank syariah tak perlu khawatir. ''Jangan terlalu khawatir. Kita tunggu saja dulu langkah BI,'' katanya.

Direktur Bank Syariah Mandiri Iskandar Z Rangkuti juga mengatakan tak perlu merisaukan rencana BI menaikkan suku bunga bank. ''Itu langkah yang ditempuh pemerintah untuk meredam gejolak inflasi berlebihan,'' katanya. Bagi bank syariah, rencana itu tak akan mengubah operasional secara signifikan. Termasuk dari portofolio keuangan. ''Jika SBI naik, kemungkinan SWBI juga ikut naik. Hasilnya jadi seri juga,'' tuturnya.

Yang terbebani dari dampak inflasi, menurut Iskandar, adalah nasabah. Dengan naiknya BBM, barang produksi menjadi lebih mahal. Untuk tidak membebani nasabah, BSM belum akan mengambil langkah terobosan. ''Bagi kami, asal tidak rugi sudah cukup,'' katanya. Sedikit laba, menurut dia, sucah cukup memadai. ''Jika kenaikannya hanya 0,25 persen, saya rasa tidak signifikan pengaruhnya,'' jelasnya. Iskandar menuturkan, secara overall beban operasional memang ikut naik. Dia berharap inflasi tidak berkepanjangan karena rakyat juga yang ikut menanggung kenaikan biaya.

(tid )

Republika, Rabu, 02 Maret 2005
Pemerintah Harus Proteksi BPR Syariah

SURABAYA -- Sesepuh masyarakat Jawa Timur, HRP Mohammad Noer, menganggap semakin tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan perbankan yang berbasis syariah di Jawa Timur merupakan suatu indikasi bahwa sistem perbankan yang berpedoman pada nilai-nilai agama ini kian digemari masyarakat.

''Sesuai hukum pasar, semakin banyaknya BPR Syariah yang berdiri berarti kian banyak saja masyarakat yang merasakan manfaatnya,'' ujar M Noer saat mengikuti RUPS BPR Syariah Bakti Makmur Indah (BMI) akhir pekan lalu di Surabaya. Namun, yang membuat mantan gubernur dan kini menjabat sebagai Dewan Penasihat BPR Syariah BMI ini cukup gerah adalah seiring dengan pertumbuhan lembaga perbankan Syariah, tetapi di sisi lain lembaga perbankan konvensional juga tidak mau ketinggalan.

Bank-bank konvensional, jelas Noer, biasanya juga mendirikan kantor cabangnya dekat dengan BPR Syariah untuk menandingi. Hal tersebut sangatlah tidak adil. Jika ditinjau dari segi permodalan jelas saja BPR Syariah yang ada saat ini tidak sebanding dengan bank konvensional tersebut. Selain itu, target nasabah yang dibidik oleh bank konvensional tersebut saat ini adalah nasabah yang selama ini menjadi lahan garapan BPR Syariah.

Sejak dulu, kata Noer, BPR Syariah dekat dengan pelaku usaha kecil dan menengah. ''Kalau sekarang mereka masuk kita harus waspadai itu,'' lanjutnya. Untuk itu, M Noer berharap pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dapat memberikan proteksi kepada BPR Syariah atau paling tidak semacam regulasi jelas yang mengatur hal tersebut. BI mestinya sudah bisa mengontrol antara bank umum dan BPR Syariah. ''Jika ia tidak turun tangan, jangan harap BPR Syariah bisa berkembang pesat,'' tuturnya.

Senada dengan HM Noer, Komisaris Utama BPR Syariah, Tjuk K Sukiadi, mengatakan bahwa mulai merambahnya bank konvensional untuk berebut kue dengan BPR Syariah perlu dipertanyakan. Secara teori jika bank-bank umum tersebut masuk ke pasar pasti rugi. ''Makanya, kalau mereka sekarang mulai masuk ke pasar kita ini harus diwaspadai,'' kata Tjuk.

Agar dapat berkembang, kata Tjuk, BPR Syariah untuk saat ini harus mempunyai inovasi, berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih bagi para nasabahnya, serta gencar melakukan promosi-promosi baik itu melalui penyebaran brosur-brosur maupun memasang iklan di berbagai media cetak dan elektronik. ''Untuk tahun 2005 ini saja BPRS kami berani menawarkan untuk menurunkan tingkat bagi hasil atau margin pembiayaan yang akan diberikan,'' kiatnya.

(arz )

Republika, Rabu, 02 Maret 2005
UEA Stop Izin Bank Islam Baru

DUBAI -- Bank sentral Uni Emirat Arab untuk sementara menghentikan permohonan izin baru bank Islam. Seorang sumber mengatakan bank sentral baru saja menolak permohonan sebuah bank nasional yang bermarkas di Dubai untuk membuka sebuah bank Islam baru.

Menurut sumber tersebut, bank di Dubai itu sudah mengajukan izin untuk mengoperasikan sebuah bank umum syariah yang terpisah atau bukan unit dari bank konvensional. Namun, permohonan itu ditolak dengan alasan bank-bank yang ada sudah cukup banyak. Dikhawatirkan pasar akan jenuh dengan hadirnya bank-bank baru.

''Bank nasional itu ingin menjalankan bank umum syariah untuk menjawab permintaan pasar akan layanan lembaga keuangan Islam,'' kata sumber di bank sentral tersebut. Penolakan didasarkan pada kenyataan bahwa bank sentral beberapa waktu lalu menerbitkan kebijakan yang berisi penghentian sementara penambahan atau perizinan bank baru di Uni Emirat Arab. Alasannya, dari segi jumlah sudah cukup banyak untuk melayani kebutuhan transaksi keuangan di negerinya.

Sumber di bank sentral sebagaimana dikutip Khaleej Times edisi 1 Maret 2005 menyebutkan bahwa saat ini mereka justru berniat menganjurkan bank-bank skala kecil untuk merger, membentuk bank dengan aset yang lebih besar. Kebijakan ini dianggap lebih baik ketimbang menerbitkan izin untuk lahirnya bank baru, konvensional maupun syariah.

Bank Sentral Uni Emirat Arab saat ini memfokuskan kerjanya pada pengawasan terhadap praktik perbankan dalam memperbaiki kinerja industri perbankan nasional secara keseluruhan. ''Saya kira semakin banyak bank baru lahir, risikonya juga makin besar,'' katanya. Sumber itu menyatakan Bank Sentral Uni Emirat Arab tengah bersiap-siap menerapkan Basel 11 Capital Accord yang mengatur tentang kewajiban pemilik bank untuk meningkatkan modalnya. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir setiap permohonan bank baru akan ditolak.

Dari segi jumlah, sebetulnya bank Islam di Dubai belum terlalu banyak. Sampai saat ini baru empat bank yang beroperasi penuh menggunakan prinsip islami. Praktisi perbankan menilai jumlah bank Islam di Uni Emirat Arab masih terlalu sedikit. Kendati demikian, mereka menghendaki adanya peraturan terpisah karena dari sisi size industri perbankan syariah di negeri itu makin besar. Di negeri yang berlokasi di kawasan Teluk itu sedikitnya empat bank yang beroperasi secara syariah penuh dan beberapa cabang syariah dari bank konvensional. Tingkat pertumbuhan institusi keuangan Islam di Dubai secara rata-rata di atas dua puluh persen.

Ebrahim Fayez Al Shamsi, CEO Bank Islam Emirate (Emirates Islamic Bank), bank paling anyar di negeri itu, mengatakan kepada Gulf News bahwa praktik lembaga keuangan Islam sepenuhnya berbeda dari praktik keuangan konvensional dalam segala kontrak dan kewajibannya. Permodalan, aktiva produktif, serta risikonya pun tak sama.

Dengan karakter berbeda dan jumlah yang makin besar, menurut dia, sudah saatnya pemerintah mengantisipasi dengan membuat peraturan yang berbeda dari peraturan lembaga keuangan konvensional. Secara kuantitatif, jumlah lembaga keuangan Islam di Uni Emirat Arab terus bertambah. Saat ini bank-bank swasta yang menyatakan diri ingin konversi dari layanan konvensional ke layanan perbankan Islam.

(tid )

Republika, Selasa, 01 Maret 2005
Enam Fatwa Baru Disahkan
Kode Etik DSN dan DPS Sedang Dikaji

JAKARTA -- Sidang pleno Dewan Syariah Nasional (DSN) mengesahkan enam fatwa baru terkait dengan penyelesaian pembiayaan murabahah dan juga line facility. Rumusan kode etik bagi DSN dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau suvervisory board masih dalam perumusan.

''Jika yang dibahas itu sesuatu yang baik, kita akan ikuti,'' kata ketua DSN MUI KH Ma'ruf Amien di Jakarta kemarin (28/2). Rencana Islamic Financial Services Board (IFSB) membakukan ketentuan tentang kode etik bagi DSN dan DPS juga sudah dibahas sebelumnya dalam pertemuan ulama atau ijtima' tsanawi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Project Manager IFSB, Madzlan Mohammad Hussein, mengaku tengah merumuskan ketentuan tentang good corporate governance untuk lembaga keuangan Islam. Termasuk dalam pembahasan corporate governance adalah wewenang DSN dan DPS. Diperkirakan Juni mendatang konsep GCG sudah selesai dan bisa diterapkan pada lembaga keuangan Islam, terutama yang menjadi anggota IFSB.

KH Ma'ruf Amien mengungkapkan, DSN MUI sudah mengesahkan enam fatwa baru, antara lain tentang line facility, potongan utang pembiayaan murabahah (pembiayaan dengan prinsip jual beli), rescheduling pembiayaan murabahah, reconditioning pembiayaan murabahah, penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang tak mampu bayar, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah.

Soal fit and proper test, menurut Ma'ruf, sudah dilakukan. Tes untuk calon anggota DPS dilakukan dua kali, di Bank Indonesia dan DSN selaku pengawas DPS. Soal fatwa sepenuhnya wewenang DSN. Tidak mungkin ada KKN soal fatwa. Bahwa fatwa itu berkaitan dengan produk lembaga keuangan dan bisnis syariah, dia tak menampiknya.

''Tapi, kami dibatasi oleh kaidah fikih dan kaidah syar'i,'' katanya. Sepanjang tidak ada larangan secara syar'i, sebuah fatwa tentang produk keuangan mungkin disahkan. Hal itu merujuk pada kaidah fikih yang menyatakan asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi, fatwa tidak semata karena kepentingan bisnis.

Ma'ruf menegaskan bahwa wewenang DPS tidak terlalu luas. Mereka hanya mengawasi kepatuhan bank terhadap aspek syariah yang dalam hal ini fatwa DSN MUI. Pengawasan teknis perbankan menjadi tugas Bank Indonesia. Mereka yang ditetapkan untuk jadi DPS itu hanya yang memang mengerti fikih muamalat dan syariat Islam. Namun, soal integritas juga menjadi hal penting di luar pengetahuan dan komitmen pada pengembangan lembaga keuangan Islam.

Mengenai rancangan IFSB yang kemungkinan bakal diadopsi di Indonesia, KH Ma'ruf Amien menyatakan harus dilihat dulu kesesuaiannya. ''Kita tidak menolak hal-hal baik.'' Hanya saja, menurut dia, boleh jadi ada sesuatu yang berbeda.

'Fatwa Ini untuk Antisipasi Masalah'

Keenam fatwa baru yang disahkan DSN MUI, antara lain tentang line facility, diskon, serta penyelesaian akad murabahah. Line facility adalah alokasi plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan yang mengikat secara moral yang dituangkan dalam MoU.

Fatwa DSN berikutnya adalah potongan utang bagi pembiayaan murabahah. DSN menilai nasabah yang baik perlu diberi penghargaan. Nasabah yang berkurang kemampuannya karena satu sebab diberikan diskon untuk keringanan demi berjaga-jaga dari pembiayaan yang tidak terlunasi.

Pembiayaan murabahah yang bermasalah juga bisa di-rescheduling atau dijadwal kembali. Bentuknya bisa beberapa macam, di antaranya memperpanjang waktu pembiayaan. Masih di bidang pembiayaan murabahah, DSN juga merumuskan fatwa reconditioning atau pembuatan akad baru bagi nasabah yang tidak bisa melunasi utang pada waktunya. Jika usahanya masih memiliki prospektif, pembiayaannya bisa dibuatkan akad baru.

Fatwa keempat terkait dengan pembiayaan murabahah adalah prosedur penyelesaian (settlement) bagi nasabah yang juga tidak mampu membayar pembiayaan sesuai waktu yang disepakati. Untuk nasabah ini maka ada beberapa opsi yang bisa dilakukan, di antaranya menjual objek pembiayaan dan kemudian menyelesaikan perjanjian dengan bank.

Masalah keenam yang dirumuskan dalam fatwa DSN MUI adalah tentang pencadangan dalam pembiayaan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah). Dalam hal terjadi masalah dengan pembiayaan bagi hasil maka bank melakukan pencadangan yang dananya diambil dari bagian keuntungan bank yang diperoleh lembaga keuangan syariah setelah bagi hasil dengan nasabah.

(tid )

 << September 2004 | Agustus 2005 | September 2005 >> 

Artikel/berita yang dikutip di website ini dipergunakan bukan untuk kepentingan komersial

depan | artikel | jadwal
Bagaimana Cara Mengatasi Ejakulasi Dini

Kami menerima donasi dari berbagai pihak untuk pengembangan lembaga  dengan sifat tidak mengikat

Artikel Ekonomi Indonesia, Berita Ekonomi Indonesia

Bagaimana Cara Menjual Apapun Lewat Internet

 

 

 


Holistic Solution Center | Hypnosis Association | EFT Indonesia | Psikoterapis | Bawah Sadar | Belajar Hipnotis | Layanan Hipnoterapi | Belajar Hipnoterapi | Buku Hipnotis Gratis | Hypnosis Training | Organisasi Hipnosis | Master Hipnotis | Solusi Salah Ketik | Fakir Magic | Sekolah Sulap | Psikologi Indonesia | Terapi Musik | Aktivasi Otak | Neurotherapy | Pengobatan Herbal | Artikel Kesehatan | Pakar Seks | Terapi Seks | Master Seks | Obat Ejakulasi Dini | Perusahaan Furniture | Master Indonesia | Toko Barang Antik | Terapi Tertawa | Kota Jepara | Pelatihan Internet Marketing

 

1