www.comment-indonesia.cjb.net  |  www.geocities.com/comment_indonesia

>>Agustus 2005
>>Sept 2004
>>Agustus 2004
>>Juli 2004
>>Juni 2004
>>Mei 2004
>>April 2004

Link Website
Terapi Musik
EFT Indonesia
Bawah Sadar

Hipnoterapi
Fire Walking

Sekolah Sulap
Aktivasi Otak
Artikel Kesehatan
Mebel Jepara
Terapi Warna
Terapi Tawa
Obat Kuat
Layanan Psikoterapi
Master Hipnotis
Dewa Internet  
ModalOnline
Bank Muamalat
Bank Syariah
Bank Indonesia

E-Syariah
PNM 
MES Jabar 
CIDES

September 2005 

Republika, Jumat, 30 September 2005
Tahun 2006 BMI Akan Tumbuh Konservatif

JAKARTA --Iklim makro ekonomi yang belum stabil membuat Bank Muamalat lebih konservatif untuk pertumbuhan tahun 2006. Menurut Direktur Bisnis BMI, Arviyan Arifin, faktor yang mempengaruhi ekonomi seperti harga minyak, inflasi, dan suku bunga memang membuat pertumbuhan tahun 2006 tidak sekencang tahun sebelumnya.

Sepanjang tahun 2005 ini diperkirakan aset BMI tumbuh 70 persen dan pembiayan tumbuh 55 persen atau ditargetkan Rp 9 triliun. ''Untuk tahun depan kita akan tumbuh terukur dan konservatif, tapi masih sekitar 40-50 persen,'' kata Arviyan, usai menerima Superbrand Award, Kamis (29/9).

Untuk menggenjot agar pertumbuhan tetap tinggi, BMI giat melakukan penggalangan dana pigak ketiga (DPK) dari masyarakat. Salah satu strateginya adalah distribusi kartu Shar-e lewat 1.200 kantor pos di seluruh Indonesia. Arviyan memperkirakan BMI dapat menjual sejuta paket kartu Shar-e lewat jaringan kantor pos. ''Mungkin danaya bisa sekitar Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun,'' katanya. Rata-rata satu kartu Shar-e mempunyai simpanan dana antara Rp 700-800 ribu. Selain itu BMI juga melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi masa Islam dalam pembuatan kartu tanda anggota, salah satunya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang punya jutaan kader.

Sedangkan untuk pembiayaan, BMI masih fokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang relatif lebih tahan terhadap gejolak ekonomi. Untuk itu, BMI menempuh kerja sama dengan 28 bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia. BMI juga menjalin kerja sama dengan beberapa baitulmal wattamwil (BMT).

Untuk mengatasi naiknya suku bunga di perbankan konvensional, BMI mempertimbangkan untuk menaikkan nisbah bagi hasil untuk nasabah deposito. Saat ini BMI masih menerapkan porsi 55 persen untuk nasabah. ''Degan nisbah seperti itu pun masih bisa mengimbangi suku bunga penjaminan yang 10 persen,'' kata Arviyan.

Namun, dia belum bisa memberi perkiraan nisbah bagi hasil yang baru. Yang jelas, kata Arviyan, BMI masih melakukan perhitungan dan ada batasan maksimal untuk nasabah. ''Kalau ekuivalen dengan bunga 12-14 persen mungkin masih bisa kita kejar, tapi di atas itu saya kira tidak,'' katanya. Merujuk pengalaman BMI pada krisis 1998 lalu, Arviyan yakin nasabah BMI tergolong loyal.

Sebelumnya, Direktur Utama BMI A Riawan Amin, mengatakan kondisi ekonomi saat ini memang bisa memaksa perbankan syariah merevisi target meski tak jauh dari target semula. BMI sendiri, katanya, tidak merevisi target namun sudah bersiap-siap mengetatkan anggaran terutama dalam pembiayaan. ''Kita lebih konservatif,'' katanya. Lagipula batas revisi anggaran yang disampaikan ke Bank Indonesia sudah terlewati bulan Juni lalu.

Riawan, optimistis target BMI, terutama keuntungan masih bisa terkejar. Tahun ini BMI menargetkan keuntungan Rp 150 miliar. Sampai bulan September ini sudah tercatat keuntungan Rp 109 miliar. ''Insya Allah akan tercapai,'' kata Riawan. Angka ini dua kali lipat dari target anggaran tahun 2004 lalu.

(c21 )

Republika, Jumat, 30 September 2005
MAS Umumkan Produk Murabahah

SINGAPURA--The Monetary Authority of Singapore (MAS) mengumumkan kebijakan di bidang keuangan syariah yang cukup menarik. Penawaran tersebut menurut MAS ditujukan untuk menarik investor syariah masuk ke Singapura.

Produk murabahah yang ditawarkan Singapura disebut pembiayaan perdagangan jangka pendek. Selain itu, Otoritas Moneter Singapura juga telah menerbitkan amandemen peraturan perbankan 2005 yang memasukkan transaksi murabahah sebagai bagian dari kegiatan perbankan. Sebelumnya transaksi jual beli tidak termasuk dalam UU Perbankan Singapura. Namun, dengan skim murabahah, bank dibolehkan membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan pembayaran dicicil kemudian.

Situs MAS mengatakan langkah MAS membebaskan pajak atas transaksi murabahah dan memasukkannya sebagai praktik bank dilakukan menyusul diskusi dengan pelaku pasar dan konsultas yang berpendapat hal tersebut amat penting untuk pengembangan keuangan syariah di Singapura. ''Jika ingin menjadi hub syariah, Singapura memang harus aktif mengembangkan produk keuangan syariah,'' kata Heng Swee Keat, Managing Director MAS.

MAS mengakui transaksi keuangan syariah menjadi bagian dari bisnis global saat ini. Karena itu, sebagai salah satu pusat keuangan dunia, Singapura mengakui harus menerbitkan juga instrumen atau produk murabahah. MAS terbuka untuk mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.

(tid )

Republika, Kamis, 29 September 2005
Akselerasi Anti Kemiskinan Lewat Intergrasi Pajak dan Zakat

Bambang Setiaji
(Rektor, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Muktamar I Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) menghasilkan beberapa rekomendasi di bidang fiskal, moneter. Di antaranya adalah memberdayakan umat lewat zakat dan wakaf.

Di sisi fiskal, zakat yang peruntukkannya ditujukan bagi delapan kelompok umat bisa digunakan sebagai alat mengentaskan kemiskinan. Mengembalikan zakat ke dalam sistem keuangan negara bisa mempercepat program pengentasan kemiskinan (welfare).

Di Indonesia, pengentasasan kemiskinan tertatih-tatih, disebabkan tekanan APBN. Dikaitkannya program antikemiskinan pada setiap pencabutan subsidi BBM pantas dicurigai sebagai program reaktif yang cenderung meredam, daripada program terencana dan utama. Jelas tidak kontinyu. Sementara mengalokasikan dari anggaran (APBN) tampak amat sulit lantaran seperempatnya sudah tersita untuk utang luar negeri.

Sistem ketatanegaraan kita memungkinkan percepatan pengentasan kemiskinan dengan optimalisasi zakat. Instrumen ini merupakan ajaran sentral Islam (rukun Islam). Apalagi kita sudah punya undang-undangnya.

Dari Akomodasi ke Pemeranan
Kewajiban zakat adalah kewajiban kepada negara sehingga bisa jadi sumber penerimaan pokok. Di Indonesia, kewajiban masyarakat terpecah yaitu pajak (sekuler) yang dibayarkan ke pemerintah, dan zakat (suci) melalui organisasi Islam atau langsung.

Keduanya tidak optimal. Sebagian memiliki kesadaran tinggi berzakat tetapi tidak sadar pajak. Ada yang bayar pajak tapi tidak berzakat. Ada yang tidak dua-duanya atau membayar keduanya dengan baik. Diduga yang terakhir sangat rendah.

Untuk pemeranan dan penggalian sumber seluas mungkin, ada kemungkinan mengintegrasikan zakat dan pajak supaya diperoleh pengetasan kemiskinan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Mengapa harus zakat? Zakat adalah pungutan khusus yang alokasinya sudah tertentu (specific purpose tax) kepada delapan asnaf mencakup semua hal mulai pangan/gizi, kesehatan, dan pendidikan. Kebebasan beragama tetap harus dihormati dalam aplikasinya.

Pungutan zakat dan pajak dikuasakan kepada negara, khususnya departemen keuangan (depkeu). Masyarakat disodori form berisi pertanyaan apakah akan membayar zakat yang terintegrasi dengan pembayaran pajaknya. Dengan integrasi tersebut akan diperoleh keuntungan berikut;

Pertama, pungutan terintegrasi memudahkan pemerintah menentukan beban optimal (optimal burden). Pungutan zakat tidak boleh memaksa sebagaimana konsesus kenegaraan yang ada, tetapi jika wajib pajak memilih membayar zakat terintegrasi hendaknya langsung dikurangi kewajiban pajaknya. Misalnya sebesar 50 persen atau 70 persen, syukur 100 persen dari kewajiban zakatnya atas total kewajiban pajak.

Kedua, integrasi akan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah, minimal tetap mendapatkan 1 juta, hanya saja didalamnya terdapat dana spesifik (spesific purpose tax) dari rakyat yang harus diperuntukkan kepada program pengentasan kemiskinan yang secara transparan diumumkan di lembaran negara dan dipertanggungjawabkan di depan DPR.

Ketiga, total penerimaan negara mungkin lebih tinggi karena adanya cross check. Pembayar zakat umumnya jujur dalam menghitung penghasilan karena sifatnya yang elektif (tidak memaksa). Dengan mentransparasikan pembayaran zakat, maka pemerintah dapat mengefektifkan pajak.

Keempat, dengan memegang dana suci perilaku pejabat pemerintah diharapkan lebih dingin dalam memegang dan mengalokasikan uang negara yang bersifat ''panas'' dan menggoda. Sanksi moral dan sosial, serta kontrol berbagai elemen masyarakat akan meningkat dengan memegang dana kemiskinan zakat. Ini terkait dengan memerangi aksi korupsi.

Peran Organsasi Keagamaan
Gagasan ini mungkin ditentang organisasi keagamaan, karena zakat merupakan sumber dana yang menopang organisasi keagamaan. Mereka tetap harus diakomodasi ke dalam program penyaluran. Caranya, wajib pajak dan zakat dapat memilih penyaluran dana kemiskinan melalui birokrasi pemerintah, MUI, NU, Muhammadiyah atau lainnya. Jika memilih di luar daftar bisa memakai isian terbuka, atau memilih tidak menyalurkan zakatnya lewat Depkeu dengan konsekuensi tidak memperoleh pengurangan pajak. Pemeluk agama lain bisa berpartisipasi dalam program pengentasan kemiskinan dengan pilihan isian yang sama. Singkatnya, organisasi keagamaan akan berperan dalam penyaluran sesuai dengan amanat undang-undang sejauh akuntabel.

( )

Republika, Kamis, 29 September 2005
Sudah Saatnya Investasi Dolar Diubah ke Dinar

JAKARTA -- Sebagai wujud pengamalan ekonomi syariah, sudah saatnya kaum Muslim yang mempunyai tabungan dam investasi dalam mata uang dolar mengkonversinya dalam dinar emas. Untuk itu gerakan investasi dalam dinar emas perlu digalakkan sebagai langkah awal penggunaan mata uang dinar emas.

Menurut Komisaris Batasa Consulting, M Syafii Antonio, ada dua cara untuk menggunakan kembali dinar emas, yaitu dalam investasi dan mata uang. ''Contohnya dalam tabungan haji kita konversi ke dinar,'' kata Syafii di sela seminar bisnis Islami di Bidakara, Selasa (27/9).

Syafii menegaskan, gerakan investasi dalam dinar harus dimulai saat ini. Menurutnya, konversi tabungan atau investasi lain dari dolar AS ke dinar emas akan mengurangi kebutuhan akan dolar AS sehingga bisa mengamankan nilai tukar rupiah. Selama ini salah satu penyebab keterpurukan ekonomi di Indonesia diakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS karena permintaan dolar yang makin tinggi.

Dalam sistem ekonomi global ini, kata Syafii, siapa bisa menguasai mata uang dialah yang akan menguasai ekonomi. Akhirnya penguasa ekonomi adalah juga penguasa dunia. ''Inilah yang dilakukan Amerika saat ini dengan menguasai dolar sebagai mata uang dunia,'' tambanya.

Karena itu, setelah mengkonversi investasi dari dolar AS ke dinar emas, langkah selanjutnya adalah menggunakan dinar emas sebagai mata uang. Minimal untuk perdagangan antar sesama negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Syafii menambahkan, negara anggota OKI sudah saatnya menggunakan mata uang bersama dalam bentuk dinar emas. Ini seperti yang dilakukan negara Eropa dengan euro. Syafii yakin negara OKI bisa mewujudkan hal itu karena mempunyai kesamaan. ''Bahkan negara-negara Eropa yang ratusan tahun saling berperang pun bisa mewujudkan hal itu,'' katanya.

Menurut dia, tiap-tiap negara OKI bisa memiliki mata uang dinar sendiri, misal dinar Saudi, dinar Iran, dan dinar Indonesia yang nilainya sama dan berlaku di seluruh dunia.

(c21 )

Republika, Kamis, 29 September 2005
LKS Makin Menarik

WASHINGTON--Gubernur Bank Sentral Malaysia, Tan Sri Zeti Akhtar Aziz mengatakan lembaga keuangan syariah menjadi lembaga intermediasi yang makin menarik di negara Islam dan bukan Islam. Negara seperti Inggris, Singapura bahkan mengubah peraturan perundangan demi mengakomodasi keuangan syariah.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga menjadi mainstream baru di Amerika Serikat dan Eropa di mana banyak bank konvensional menyediakan divisi syariah. ''Kami yakin inilah momentum pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,'' kata Zeti yang baru saja memperoleh gelar gubernur bank sentral terbaik untuk tahun ini dari EuroMoney, sebuah majalah di AS dan Eropa.

Lembaga keuangan syariah, kata Zeti sebagaimana dikutip Bermana, semula hanya untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan umat Islam yang tak boleh terlibat bunga bank. Namun, sekarang telah meluas di mana umat Islam juga menganggapnya sebagai investasi yang menarik.

Dia mengungkap di Malaysia saat ini aset bank syariah mencapai 11 persen dari total bank nasional. Dia juga mengungkap Islamic Financial Services Board (IFSB) yang tengah menyiapkan standar kehati-hatian untuk lembaga keuangan syariah meyakinkan bahwa sistem ini membawa harmonisasi dan menyiapkan standar untuk komunitas internasional.

Malaysia saat ini punya 40 produk keuangan syariah. Sementara saat ini yang tengah berkembang pesat adalah asuransi syariah. Dari sisi pasar modal syariah juga tumbuh pesat di mana pada akhir Juli 2005 terdapat penjualan obligasi yang mencapai 15,76 miliar ringgit Malaysia atau 84 persen dari total obligasi.

(tid )

Media Indonesia, 26 Sept 2005
Catatan Muktamar I IAEI: Saatnya Indonesia Berubah
Muhammad Syakir Sula, Wakil Ketua Umum IAEI

KITA tidak menduga. Muktamar I Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Medan ternyata mendapat sambutan antusias dari khalayak. Hadir sekitar 450 peserta. Mereka adalah pakar dan pemerhati ekonomi syariah dari berbagai daerah, para akademisi berbagai perguruan tinggi di Indonesia, praktisi ekonomi syariah, ulama, pengusaha, gubernur, organisasi profesi syariah, dan Majelis Ulama Indonesia.

Pembicara internasional juga meramaikan hajatan ini, seperti Prof Dr MA Mannan (Bangladesh), Dr Moustofa Desuki (Universitas Al-Azhar Mesir), Prof Dr Sudin Haroun (UUM Malaysia), Prof Dr Aslam bin Hanif (IIUM Malaysia), dan Prof Madya Dr Gaffar Ismail (UKM Malaysia).

Sejumlah konsep cemerlang lahir. Meneg BUMN Sugiharto menelurkan gagasan pentingnya penggunaan mata uang berbasis emas dinar dan dirham. Ini untuk mengatasi ketakstabilan kurs rupiah sekarang dan di masa yang akan datang. Sugiharto meminta IAEI untuk mengkaji dan merumuskan praktik penggunaan mata uang dinar dan dirham ini dalam sistem moneter di Indonesia. Bahkan dia berharap IAEI menjelaskan secara langsung kepada Presiden tentang hal ini.

Dinar dan dirham merupakan mata uang Romawi yang telah lama digunakan berbagai negara sejak ribuan tahun lalu. Hingga kini mata uang itu telah menunjukkan ketangguhannya karena tidak pernah mengalami depresiasi akibat inflasi. Harga ayam sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang hampir sama, yakni mendekati satu dirham. Ini berarti sudah 1.400 tahun inflasi mendekati nol. Kini di beberapa negara nonmuslim sudah mulai mengkaji kembali penggunaan mata uang berbasis emas. Mereka menyadari bahwa gonjang-ganjing ekonomi dunia saat ini bisa diatasi bila semua transaksi uang mempunyai 'payung' dalam bentuk emas.

Prof Mannan, pakar ekonomi Islam Internasional dari Bangladesh, melontarkan gagasan pentingnya wakaf uang (cash waqf). Dia Mannan mengatakan bank syariah harus diberi kesempatan mengelola wakaf uang. Peraturan atau hukum positif yang membatasi peran bank mengelola dana wakaf harus diubah. Hukum dibuat untuk kesejahteraan karena itu harus disesuaikan dengan kepentingan manusia. Hukum ada karena kita ada. Lagi pula dari sisi pengawasan, pengelolaan wakaf secara profesional melalui instrumen perbankan jauh lebih hati-hati karena akan diawasi oleh bank sentral. Mannan mengatakan beberapa tahun yang lalu gagasan ini masih dianggap skeptis di kalangan ahli ekonomi syariah, namun tahun 2003 dan 2004 sudah ada undang-undang tentang zakat dan wakaf di beberapa negara.

Mannan memulai gagasannya ini dengan memberi contoh dia mengeluarkan 50.000 dolar dari dompetnya, sebagai wakaf tunai yang pertama, disusul Prof Sofyan Safri sebagai moderator, lalu pengurus IAEI lainnya.

Hemat saya, pemerintah Indonesia sudah saatnya memberi proporsi besar dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam di sini. Memang kita perlu secara terus menerus mendorong. Setidaknya untuk bisa segera menerbitkan berbagai instrumen syariah, sukuk atau obligasi negara syariah. Jika tidak, kita akan tertinggal dengan Singapura.

'Syekh' Gho Chok Tong, mantan PM Singapura, telah menyiapkan berbagai macam instrumen lembaga keuangan syariah dalam rangka untuk menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan ekonomi syariah di Asia.

Malaysia sudah melangkah jauh, terutama dalam rangka menarik dana dari Timur Tengah. Dalam kesempatan diskusi dengan Syekh Dr Moustafa Desuki salah satu pembicara dari Universitas Al Azhar Kairo, ia mengatakan Timur Tengah tengah bermandikan dolar, terutama dengan naiknya harga minyak dunia. Selain itu, sejak peristiwa 11 September, sebagian besar dana Timur Tengah ditarik dari Amerika, jumlahnya mencapai 1,4 triliun dolar AS. Amerika tengah berusaha untuk menarik kembali dana ini jika kita tidak menyiapkan instrumen syariah yang menarik bagi mereka, tidak tertutup kemungkinan dana ini kembali ke Amerika.

Lepas dari segala perdebatan yang terjadi, penilaian Mannan perlu kita pahami bersama. Ia mengatakan, ''Saya melihat semangat dan perhatian para pakar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang hadir di sini demikian tinggi. Saya yakin Indonesia bisa menjadi kiblat pengembangan ekonomi Islam, dan itu sangat memungkinkan karena Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim paling besar di dunia. Negara Anda termasuk negara yang sangat demokratis, dan umat Islam di sini termasuk paling toleran terhadap umat lain.''

Eramuslim.com, Publikasi: 26/09/2005 12:09 WIB
Dr. Ugi Suharto: Menggunakan Dinar-Dirham Dapat Lepaskan Ketergantungan dari AS

eramuslim - Hampir seluruh negara dalam transaksi kerjasama, jual beli, maupun hutang piutang menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Akibatnya AS secara politik-ekonomi mampu mengusai ekonomi dan politik negara-negara yang selama ini dianggap sebagai negara sahabat, termasuk Indonesia. Giliran selanjutnya, AS menghegemoni negara-negara sahabatnya itu, terutama negara-negara Muslim.

Penggunaan dolar AS bukannya membuat negara-negara Muslim untung, tapi buntung. Sebut saja misalnya, Indonesia. Tiap detik mata uang rupiah dapat dikendalikan oleh para pengambil kebijakan pemerintah AS; politisi dan konglomeratnya. Akibatnya dapat kita rasakan saat ini. Contohnya, harga minyak mentah dan BBM bisa mereka atur seenaknya.

Karena itu, untuk menghadapi masalah ini perlu langkah dan terobosan guna melepaskan hegemoni AS. Salah satunya adalah dengan menggunakan mata uang dinar-dirham. Ide ini telah digulirkan Meneg BUMN Sugiharto. Lalu bagaimana peluang mata uang yang pernah dipakai Nabi saw. ini? Kepada eramuslim, pakar Ekonomi Islam dari Interntional Islamic University Malaysia (IIUM) Dr. Ugi Suharto menguraikan masa depan dan keistimewaan dinar dan dirham. Berikut petikannya:

Bagaimana pendapat Anda dengan usulan Meneg BUMN Sugiharto agar negaa-negara Asean memakai mata uang dinar-dirham dalam bertransaksi?

Ini suatu ide yang bagus. Karena, dengan menggunakan mata uang dinar dan dirham maka kita tidak akan bergantung lagi dengan dolar Amerika Serikat (AS). Kalau dolar dan lainnya itu fiat money (uang kosong). Sebenarnya fiat money itu tidak mempunyai nilai fix. Ia cuma ada nilai nominal saja, dan nilainya itu ditentukan oleh pemerintah. Jadi banyak unsur politiknya daripada keasliannya. Tapi kalau kita menggunakan dinar (emas) atau dirham (perak) itu memang asli sesuai dengan nilai harganya. Dan itu akan lebih stabil dibandingkan dengan uang fiat. Mahathir sendiri mendukung itu.

Apakah negara-negara Asean akan sepakat dengan penggunaan dinar dan dirham dalam transaksi biliteral/multilateral di antara mereka? Pasalnya hanya Malaysia dan Indonesia saja yang siap.

Kalau sudah ada dua negara yang menggunakan dinar-dirham, maka dua negara itu sudah bisa melakukan transaksi. Misalnya, Indonesia dengan Malaysia. Dengan begitu kita tidak perlu pakai dolar lagi. Itu lebih mudah, tidak perlu dulu dengan banyak negara. Dulu sudah ada rencana Malaysia dengan Iran. Kalau Pak Sugiharto menggagas ini, itu baik sekali dan bisa kerjasama dengan Malaysia.

Implikasi politik dan ekonominya apa ketika dinar-dirham dipakai hanya oleh dua negara?

Ya memang begini, kalau dinar-dirham dipakai oleh dua negara maka fungsi sentral Bank Indonesia agak berkurang. Sebab kalau kita menggunakan fiat money, seluruh masalah keuangan masih ada di Bank Indonesia. Jadi, itu saja implikasinya. Tapi insya Allah soal stabilitas, kondisinya akan lebih stabil. Khususnya kalau banyak negara yang begitu (menggunakan dinar-dirham) maka tidak bergantung dengan dollar, atau juga tidak bergantung euro.

Dengan penggunaan dinar-dirham, apakah rupiah sebaiknya tetap dipakai atau bagaimana?

Untuk sementara ini masih bisa. Karena kita masih berdagang dengan negara-negara lain yang tidak menggunakan dinar-dirham. Jadi dinar-dirham ini kita gunakan dengan negara-negara yang sudah sepakat.

Apakah dengan menggunakan dinar-dirham bisa menekan dollar AS yang selama ini menghegemoni transaksi internasional?

Seandainya pemakai dinar-dirham semakin banyak, misal antara negara Muslim, mereka setuju semua dengan penggunaan dinar, itu semakin bagus. Maka mau tidak mau mereka akan membeli minyak kita dengan dinar. Beli minyak di Arab dengan dinar. Dengan sendirinya kekuatan AS makin lemah. Jelas itu ada implikasi yang baik buat dunia Islam.

Di negara-negara Timur Tengah (Arab) sendiri juga belum menerapkan mata uang ini?

Belum memang. Harus digalakkan, ya semua negara Arab. Ini semua harus dari kita. Malaysia, dan Iran juga sudah setuju. Kita mulai dari negara-negara yang sepakat dulu, baru kelihatan hasilnya maka akan diikuti negara-negara lain. Ide ini sebenarnya bukan ide baru. Penggunaan emas sebagai mata uang itu dimulai tahun 1970. Ini sebenaranya sistem universal yang pernah berlaku pada zaman Nabi saw..

Bagaimana gambaran negara-negara Muslim yang sudah menggunkan dinar-dirham?

Di antaranya Malaysia. IDB (Islamic Development Bank) kemungkinan juga sudah pakai dinar. IDB sudah membuka dan memprakarsai itu. Itu baru ditingkat wacana. Jadi beberapa negara. Mungkin berinisiatif begitu kendati sedikit. Tapi kita harus memulai dari yang sedikit itu.

Kalau dalam konteks Indonesia, apa kendalanya?

Ini kembali kepada mindset kita. Itu soal ketidakpercayaan begitu. Karena belum ada yang memulai jadi kita takut memulai. Tapi sebenarnya kita bisa memulai dengan Malaysia. Malaysia itu di antara penggagas pertamanya. Karena itu kita harus mendekati Malaysia untuk kerjasama. Jadi eksport-impor kita dengan Malaysia sudah bisa dengan dinar.

Ketika kita menggunakan dinar-dirham, apa ada kesulitan dalam infrastruktur perbankannya?

Tidak ada. Sama saja seperti emas.

Tapi sayang ya pihak DPR kita tak begitu peduli dengan ide besar ini?

Iya lah. Karena kita ini kebanyakan isu.

Artinya wacana penggunaan dinar-dirham belum popular atau menarik bagi mereka?

Iya wacana ini belum populer di Indonesia. Karena itu harus kita populerkan. Emas itu punya kekuatan sendiri. Ia nature, alami. Berbeda dengan uang kertas, uang Rp 100 ribu, kertas itu sendiri harganya paling 50 perak. Tapi kalau dinar itu sama antara nilai nominal dengan nilai intrinsiknya. Kalau satu dinar sama dengan 2, 25 gram, maka nilainya sama dengan harga jual emas 2,25 gram emas.

Artinya dinar-dirham tak kenal dengan inflasi atau devaluasi ya?

Tidak. Cukup stabil. Bisa inflasi kalau ditemukan tambang emas besar-besaran. Tapi itu tidak lazim.

Jadi dengan menggunakan dinar-dirham, kita juga betransaksi BBM dengan negara-negara Barat akan lebih aman, dong?

Iya. Sekarang yang jadi masalah, mau tidak negara-nagara Barat bermu'amalah dengan dinar-dirham. Sebenarnya kalau negara-negara Islam, negara-negara OPEC mau memaksa Barat, itu bisa. Tapi soal harga diri kita, soal idealisme kita. Harus dimulai, dan Indonesia harus mengambil peran di masa mendatang membantu mensosialisasikan penggunaan ekonomi Islam. Uni Eropa membuat Euro, sebenarnya juga masih fiat money.

Saat ini apa sudah ada negara Barat yang bertransaksi dengan dinar-dirham?

Itu tergantung kitanya. Sekarang masalahnya soal kepercayaan saja. Kita lebih percaya pada dinar atau dolar. Kalau kita berani bersikeras, Ok, barang saya ini harus dan hanya bisa dibeli dengan dinar, maka mau tak mau mereka akan memakai dinar.

Jadi harus ada policy atau politik seperti itu ya?

Iya. Harus ada keberanian memang. Kalau tidak begitu, kita bisa memulai dengan negara-negara yang sepakat memakai dinar. (dina).

Republika, Senin, 26 September 2005  12:51:00
Target PNM Rp 100 M dari BMT

BANDUNG -- PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan perbankan syariah mencanangkan gerakan nasional pemberdayaan Baitul wat Tamwil (BMT) di Menara Bank Jabar, Ahad (25/9). Pencanangan itu diawali dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dari Kantor Menneg BUMN, Menneg Koperasi dan UKM, Gubernur Jabar, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Menurut Dirut PNM, Abdul Salam, dengan kerja sama sindikasi perbankan syariah itu bisa mencapai jumlah minimal Rp 100 miliar. ''Pada acara pencanangan itu, PT PNM menandatangani MoU dengan delapan perbankan syariah,'' ujar Abdul.

Abdul mengatakan, yang menghadiri acara pencanangan itu adalah BMT se-Jabar, induk-induk BMT (Inkopsyah, induk BMT, BMT Centerm, dan BMT Thoriqot), serta bank syariah maupun bank yang memiliki unit syariah. Bank yang melakukan pendatanganan perjanjian kerja sama dengan sindikasi pembiayaan ada delapan bank syariah, di antaranya Bank Jabar sebesar Rp 20 miliar, Bank Bukopin Rp 5 miliar, dan BNI Rp 15 miliar. Bank syariah lain yang proses kerja sama sindikasinya masih dilakukan adalah Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Muamalat, Bank BRI Unit Syariah, Bank Permata Syariah, dan Bank Bukopin Unit Syariah.

''Diharapkan kerja sama sindikasi tersebut akan mencapai jumlah minimal Rp 100 miliar. Pada tahap awal yang akan diprioritaskan adalah 1.000 BMT yang sudah berbadan hukum dalam jangka waktu dua tahun,'' katanya.

Kalau 1.000 BMT yang sudah berbadan hukum itu diprioritaskan, kata Abdul, diharapkan akan terjadi efek snowball sehingga pada akhirnya 3.000 BMT bisa dibiayai seluruhnya. ''Untuk mempersiapkan tenaga pengawas BMT, kami juga menandatangani MoU dengan Ikopin untuk pengadaan SDM,'' ujarnya.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali, pengembangan sistem keuangan BMT itu perlu dibarengi dengan pengelolaan agar dana-dana itu bisa berjalan dengan baik. Pihaknya berharap BMT bisa konsisten terhadap pola pengembangan syariah sehingga BMT bisa menjadi solusi bagi pembiayaan UKM. Selama ini untuk ke bank UKM itu sangat sulit. ''Namun, agar nisbah standar dan tidak memberatkan nasabah, perlu ada standar karena nisbah itu sekarang tergantung lokasi dan sering berbeda antardaerah yang satu dengan lainnya,'' katanya.

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Maulana Ibrahim, meskipun pencanangan itu merupakan proyek percontohan, pihaknya berharap program akan terus berlangsung. Jadi, tidak hanya semusim.

Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai salah satu bank yang ikut menandatangani MoU itu. Menurut Humas PT BSM, Firman Jatmiko, pada penandatanganan MoU itu BSM diwakili oleh Presdir Yuslam Fauzi dan Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan Hanawijaya. ''BSM sudah menyalurkan dana ke-23 BMT sebesar Rp 26 miliar,'' ujarnya.

Firman mengatakan, di tengah konsisi ekonomi dalam masa pemulihan, BSM mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik. Berdasarkan laporan keuangan per Agustus, BSM berhasil menghimpun dana Rp 6,24 trilun, aset BSM mencapai Rp 7,606 trilun. Rasio kecukupan modal per Juli 2005 masih di atas ketentuan dari BI, yaitu 10,44 persen, return on asset mencapai 2,83 persen, dan return on equity 22,06 persen.

Bank Muamalat juga mendukung program tersebut. Direktur Bank Muamalat, M Hidayat, mengatakan bahwa untuk lebih memperluas pelayanan pembiayaan sektor usaha mikro dan kecil salah satu strategi yang dapat digunakan adalah melakukan program aliansi dengan jaringan lembaga keuangan mikro syariah (BMT).

Hidayat mengatakan, jaringan BMT tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai perpanjangan pihak bank umum syariah untuk menjangkau layanan pembiayaan kepada ssaha kecil dan mikro melalui program linkage. ''Dalam rangka memberdayakan keberadaan BMT sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah (LKS) yang bergerak di bidang usaha mikro, Bank Muamalat mendukung program gerakan nasional pemberdayaan BMT,'' ujarnya.

(kie/rhs )

Republika, Senin, 26 September 2005
Bank Syariah UEA Berlomba Buka Cabang

DUBAI -- Perbankan syariah di Uni Emirat Arab (UEA) sedang berlomba memperluas jaringan mereka dengan membuka kantor cabang baru. Ekspansi dilakukan sebelum liberalisasi sektor perbankan yang mengharuskan berkompetisi dengan bank asing yang akan diperbolehkan membuka cabang awal 2006. Di bawah perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), negara-negara Teluk akan dipaksa ikut dalam liberalisasi perdagangan termasuk sektor perbankan. Hal ini akan sangat berpengaruh pada bank-bank kecil.

Di UEA kini sudah ada 28 bank asing. Namun, sejak 20 tahun lalu izin bagi bank asing sudah tak diberikan lagi.

Seperti diberitakan Khaleej Times, Emirates Bank International membuka sembilan cabang baru tahun ini, menggenapi jumlah total 29 kantornya. Akhir tahun akan ada tambahan tiga kantor lagi dan tahun depan diharapkan ada 40 cabang.

Awal Juni lalu Dubai Islamic Bank (DIB) telah membuka cabang ke-23 di Dubai Internet City. Mereka juga segera mengakuisisi bank di Sudan dan Pakistan. DIB telah menguasai 60 persen saham Al Khartoum Bank. National Bank of Dubai (NBD) telah mempersenjatai diri dengan 40 kantor cabang dan satu cabang di London.

(c21 )

Republika, Senin, 26 September 2005
Pendapatan Investor TAIB Lebih dari 100 Persen

MANAMA -- Bank TAIB di Bahrain menyatakan bahwa salah satu produk investasi syariahnya, TAIB Islamic GCC Index Fund, telah memberikan pendapatan lebih dari 100 persen kepada investor dalam jangka waktu kurang dari setahun. CEO TAIB Bank, Mohammed Saleh, menyatakan bahwa kinerja investasi di bank yang dipimpinnya memang sangat fenomenal. ''TAIB akan terus menjaga tradisinya menjadi pionir dalam instrumen investasi inovatif yang memberikan pendapatan superior pada investor,'' kata Saleh seperti dikutip Bahrain Tribune, Sabtu (24/9).

Saleh menambahkan bahwa produk investasi itu telah diluncurkan sejak Maret 2004 lalu dan merupakan investasi syariah pertama yang ditempatkan dalam pasar saham syariah di kawasan Teluk. ''Kerja keras sebagai yang pertama telah memberikan hasil yang menggembirakan selama tahun lalu,'' katanya.

Dia menegaskan bahwa keistimewaan pada produk TAIB Islamic GCC Index adalah saham-saham dari perusahaan yang beroperasi sesuai syariah serta terdaftar di bursa saham Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Oman, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Banyak perusahaan merupakan pemain besar di kawasan Teluk dalam berbagai sektor terutama telekomunikasi, perbankan syariah, dan transportasi.

(c21 )

Republika, Sabtu, 24 September 2005
NPL BMT Rata-rata di Bawah Lima Persen

BANDUNG --Kinerja baitulmaal wattamwiil (BMT) di Indonesia tergolong baik. Meski sebagian besar mengalami kendala permodalan, kualitas pembiayaan BMT terjaga. Salah satu indikatornya adalah angka pembiayaan bermasalah (non permofming financing, NPF) yang di bawah 5 persen.

''Rata-rata NPF BMT di bawah lima persen,'' ujar Ketua Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) BMT, Prof Dr Ir M Amin Aziz, usai acara seminar yang digelar dalam rangka menyambut Milad Universitas Islam Bandung ke-47 tahun, Kamis (22/9) Amin Aziz, mengungkap 10 persen dari 3.000 BMT di Indonesia gagal mengelola lembaganya. Sedangkan 90 persen lainnya hingga kini masih eksis dan mempunyai performa yang baik. Amin mengatakan yang menjadi masalah adalah tidak semua BMT memiliki disiplin untuk melakukan pengawasan keuangan karena kurang menguasai manajemen.

Dia mengungkap baru 30 persen BMT yang memiliki analisis keuangan dan manajemen baik. Untuk meningkatkan kemampuan manajemen BMT, akan digelar Kongres Nasional BMT pada awal Desember 2005. Amin Aziz mengatakan setiap tahun terjadi penambahan dan pengurangan BMT. kie

Zakat Expo Digelar Mulai 28 September

JAKARTA--Dalam rangka menyambut Ramadhan dan menyosialisasikan gerakan zakat, Badan Amil Zakat, akan menggelar Zakat Expo 28 September-2 Oktober 2005. Ajang ini bertujuan menyiarkan zakat sebagai instrumen yang bisa mengangkat ekonomi umat.

Zakat Expo, menurut rilis yang diterima Republika kemarin, akan berlangsung di areal Masjid Agung Al Azhar Jl Sisingamangaraja, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Acara ini diramaikan dengan bazar dengan peserta lembaga pengelola zakat, lembaga perbankan syariah dan asuransi syariah, lembaga pendidikan Islam, penerbit dan toko buku serta perusahaan dan pelaku bisnis.

Selain pameran, Zakat Expo akan diramaikan dengan acara pendukiung yakni penganugerahan Zakat Award terhadap lembaga pengumpul dan pengelola zakat terbaik, peluncuran buku berjudul Spektrum Zakat karya Yusuf Al Qardhawi, serta lomba cerdas cermas tentang zakat untuk tingkat SMU dan sederajat.

Untuk memeriahkan acara, panitia juga menggelar aneka lomba mulai dari lomba menggambar untuk anak dengan tema Keluargaku Membayar Zakat, Pengumpulan tanda tangan di atas spanduk bertuliskan Kami Mendukung Gerakan Zakat Nasional serta ajang temu muka dengan selebriti tanah air. tid

Republika, Sabtu, 24 September 2005
BMI Terus Tingkatkan Dana Pihak Ketiga

JAKARTA -- Sebagai pionir perbankan syariah di tanah air, Bank Muamalat Indonesia (BMI) terus berusaha meningkatkan keuntungan. Salah satu strategi adalah menjaring dana pihak ketiga (DPK) sebanyak-banyaknya terutama dengan melakukan kerja sama dengan berbagai ormas Islam.

Berdasarkan laporan keuangan bulan Agustus 2005, aset BMI juga telah tumbuh mencapai Rp 6,53 triliun dengan laba sebelum pajak mencapai Rp 109,7 miliar. Sementara Dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) telah terkumpul sebesar Rp 5,03 triliun dan pembiayaan yang disalurkan telah mencapai Rp 5,55 triliun.

Artinya BMI mencatatkan angka financing to deposit ratio (FDR) lebih dari 100 persen. Angka DPK naik 49,25 persen dan pembiayaan naik 53,33 persen dari pada tahun lalu.

Walaupun banyak menyalurkan pembiayaan, namun tingkat pembiayaan macetnya masih rendah. Tercatat hingga bulan Agustus ini non performing financing (NPF) masih berkisar 2,7 persen. Sementara dari segi rentabilitas, BMI mencatatkan angka return on asset (ROA) sebesar 2,85 persen, return on equity (ROE) 21,79 persen, dan biaya operasi per pendapatan operasi (BOPO) mencapai 78,35 persen. Sementara posisi rasio kecukupan modal (CAR) 16,7 persen.

Kinerja tahun ini memang lebih baik dari tahun lalu. Pada tahun 2004 aset BMI Rp 4,22 triliun dengan laba sebelum pajak Rp 62,04 miliar dan NPF sebesar 2,27 persen. Saat itu terkumpul DPK sebesar Rp 3,37 triliun dengan penyaluran pembiayaan mencapai 3,62 triliun. Dari segi rentabilitas, tahun lalu tercatat ROA sebesar 2,52 persen dan ROE 20,61 persen dan BOPO 81,87 persen.

Kenaikan jumlah DPK menunjukkan agresivitas BMI dalam menjaring nasabah. Salah satu cara yang ditempuh adalah lewat kerja sama pembuatan kartu tanda anggota dengan partai politik dan ormas Islam. Kartu tanda anggota sekaligus berfungsi sebagai kartu Shar-e yang bisa digunakan sebagai ATM Muamalat.

Dalam pembuatan KTA BMI telah menjalin kerja sama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam munas PKS kemarin BMI berhasil menjual ribuan kartu Shar-e. BMI juga menjalin kerja sama dengan Mathlaul Anwar, ormas Islam yang banyak bergerak dalam bidang pendidikan dan mempunyai enam juta anggota. Demikian pula dengan Al Washliyah dan dalam waktu dekat dengan Al Khairiyah dan Partai Bulan Bintang.

Direktur Utama BMI, A Riawan Amin, mengatakan kerja sama dengan berbagai ormas Islam akan terus digalang. ''Kita hanya membuka pintu hijrah ke syariah, selanjutnya terserah kepada masing-masing pihak,'' kata Riawan, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, terkait dengan berita di beberapa media yang beredar Kamis 22 September 2005 yang menyatakan terjadi tindak pidana di BMI, Asisten Direktur BMI, Lukita Tri Prakasa membenarkannya. ''Memang benar telah terjadi tindak pidana terhadap rekening MUI di Bank Muamalat.'' Ia menyatakan tersangka merupakan sindikat yang telah biasa mengakali Bank dengan berbagai modus operasi dan telah lama dicari kepolisian.

Biasanya, kata dia, bank-bank korban sindikat enggan untuk melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian karena takut mengurangi kepercayaan masyarakat kepada Bank tersebut".

''Kami berbeda. Setelah tahu kasus ini, kami membuat tim kecil.'' Berkoordinasi dengan jajaran kepolisian, sindikat ini berhasil dilacak. ''Tidak satupun kru Muamalat terlibat.

(c21 )

Republika, Sabtu, 24 September 2005
Obligasi Syariah Lebih Stabil
Koreksi obligasi syariah hanya 5 persen dari harga awal

JAKARTA -- Pengaruh kenaikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang menyebabkan harga obligasi rontok beberapa bulan lalu ternyata tidak terlalu mempengaruhi kinerja obligasi berbasis syariah. Sedikitnya emiten obligasi syariah membuat pergerakan reksadana berbasis syariah terhadap obligasi syariah tidak terlalu fluktuatif. Sehingga harga obligasi syariah yang terdaftar di Bursa Efek Surabaya (BES) cenderung lebih stabil dibanding obligasi korporasi dan Surat Utang Negara (SUN).

Demikian penjelasan Direktur Perdagangan, Pencatatan, dan Keanggotaan BES, Guntur Pasaribu, usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BES, Jumat (23/9) siang. ''Kondisi sekarang relatif sudah pulih untuk pasar obligasi secara umum. Sementara untuk obligasi syariah tidak terlalu terpengaruh terhadap kenaikan tingkat bunga bank yang kini berada di posisi 10 persen,'' kata Guntur.

Koreksi terhadap harga obligasi syariah di BES saat pasar obligasi terguncang tiga pekan lalu, menurut Guntur, diperkirakan hanya mencapai rata-rata 5 persen terhadap harga awal. Sementara pada waktu yang sama, harga obligasi korporasi dan SUN bisa terkikis di atas 10 persen.

Bahkan, SUN FR04 yang jatuh tempo Februari tahun depan ada yang mendiskon sampai 20 persen. Penggerusan harga besar-besaran menimpa harga obligasi korporasi. Kresna Securities menyatakan, pekan lalu mereka mendapatkan obligasi korporasi salah satu bank swasta dengan tingkat bunga mencapai 26 persen. Saat itu, kondisi pasar memang sepi pembeli sehingga para penjual obligasi terpaksa mendiskon harga cukup banyak.

Lebih lanjut Guntur menjelaskan, fluktuasi obligasi syariah juga disebabkan oleh masih jarangnya produk reksadana berbasis syariah pendapatan tetap. Di mana reksadana jenis ini akan mengalokasikan portofolionya di instrumen obligasi syariah. ''Pengelola reksadana juga terkesan jarang mengambil obligasi syariah,'' kata dia.

Sampai semester I 2005, emiten yang menerbitkan obligasi dengan basis syariah baru Apexindo Pratama sebesar Rp 240 miliar dan Indosat Rp 285 miliar. Total pemasukkan mencapai Rp525 miliar. Untuk semester II, telah dicatat obligasi syariah ijarah Ricky Putra Globalindo sebesar Rp 125 miliar.

Tahun lalu, total nilai obligasi syariah mencapai Rp600 miliar. Bila Indofood jadi masuk ke syariah, diperkirakan total nilai obligasi syariah di BES mencapai Rp1 triliun.

Bapepam menyatakan,sampai dengan Juli 2005, telah tercatat secara kumulatif ada 16 emiten yang menawarkan obligasi syariah mereka dengan total nilai emisi Rp 2 triliun. Terhadap kinerja tahun lalu, Obligasi syariah tumbuh 23 persen dan nilai emisinya tumbuh 143 persen.

(c23 )

Republika, Sabtu, 24 September 2005
'Kuncinya Inovasi dan Kreativitas'

Mengembangkan pulau kecil di tengah samudra yang sangat luas. Begitu pendapat Presiden Direktur Bank Syariah Mandiri, Yuslam Fauzi, tentang pengembangan bank syariah di Indonesia. Dia berpendapat iklim Timteng dari Malaysia dan Indonesia. Karena itu polanya pun berbeda. Berikut petikannya.

Bagaimana Anda melihat perkembangan industri perbankan syariah saat ini?
Untuk overseas, kita bisa mundur ke tahun 1975-an karena jika mundur ke belakang banyak sekali. Dubai Islamic Bank dan IDB berdiri sekitar tahun 1975-an. Mundur sedikit ke tahun 1970. Ketika itu kawasan Timur Tengah (Teluk) mengalami booming minyak dan kebanjiran dolar atau yang dikenal petro dolar.

Orang kaya Timteng semula menginvestasikan uangnya ke luar negeri-- Luxemburg, New York, London, Swiss dan lainnya. Waktu itu mereka tak mau menerima bunganya karena menganggapnya haram atau subhat. Akhirnya dana itu terparkir tanpa dimanfaatkan.

Ada pakar dari Timteng, Dr.Thaha yang pada training international islamic bank menceritakan bahwa return yang diberikan bank Islam pada lima tahun pertama berdirinya sangat bagus. Pada tahun tertentu angkanya mencapai 25 persen. Padahal deposito di bank-bank di New York hanya memberi bunga sekitar 3 persen.

Ternyata banyak benefit yang diperoleh dengan bank syariah, yakni, return lebih besar, halal, dan capital inflow yang berarti bisa membangun lingkungan yang lebih dekat. Benefit tersebut mendorong orang kaya Timteng menarik uangnya dari luar negeri.

Pertumbuhan tahun 1975-1985 luar biasa. Itu berkah petro dolar. Karena kuatir penarikan dana, praktisi perbankan Eropa menawarkan juga layanan syariah. Tahun 1984, Malaysia memproklamirkan berdirinya bank syariah. Lingkungannya berbeda karena Malaysia tak punya petro dolar. Iklim ekonominya pun berbeda. Ternyata juga bisa berkembang pesat. Kunci suksesnya berbeda yakni inovasi dan kreativitas.

Mengapa harus inovatif?
Kalau tidak inovatif berat. Malaysia tidak punya petro dolar. Itu yang saya sebut developing a very small island of syariah within the very huge ocean of capitalism. Membangun pulau kecil bernama syariah di tengah samudra kapitalism.

Banyak produk di Malaysia yang belum diintroduce di sistem perbankan di manapun termasuk Timteng. Mereka memperkenalkan bay dayn bi ad dayn dan diragukan kalangan Timteng. Malaysia juga yang pertama menerbitkan sukuk. Belakangan pembelinya juga dari Timteng.

Mengapa kondisinya berbeda, tapi Malaysia juga bisa sukses?
Perbankan di Timteng tak perlu kreatif dan inovatif, uangnya sudah banyak. Investor datang dengan sendirinya. Sedangkan, di Malaysia, yang tak punya petro dolar, harus ada kreativitas. Bank syariah harus berhadapan head to head dengan bank konvensional. Dengan kreativitas mereka ternyata berkembang sangat cepat.

Ternyata untuk mengembangkan bank syariah, caranya tak harus seragam. Kondisinya berbeda. Spektrum keberagamaan orang juga berbeda-beda. Oleh orang yang sangat tekstual (fiqh oriented) bisa saja kreativitas disebut sebagai out of boundaries atau keluar jalur.

Bagi orang yang beragama pada tataran kontekstual atau esensialisme mungkin kreativitas tidak melanggar esensi dalam bermuamalah. Pesan inti dalam Alquran cuma jangan riba, jangan maysir, dan jangan gharar.

Sukuk di Malaysia sukses dan sekarang bank asal Timteng buka cabang di Malaysia karena pasar sukuknya bagus. Padahal, pertama kali praktisi Timteng terkaget-kaget.

Kreativitas dan inovasi untuk masyarakat kita diperlukan. Tentu kita juga harus menerima masukan supaya produk baru lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat tapi juga tetap dalam koridor syariah.

Pola mana yang lebih cocok untuk Indonesia?
Di satu sisi, kita banyak mirip dengan Malaysia. Sama-sama harus bisa mengembangkan pulau kecil di tengah samudra. Kita bersaing dengan konvensional langsung. Kemiripan yang lain kita tidak punya petrodolar dan sama-sama orang Melayu. Mazhab fiqhnya juga mayoritas Syafii. Jadi, menurut saya lebih dekat jika kita mau mendorong kreativitas seperti di Malaysia.

Memang sekarang ini ada peluang petro dolar baru. Harga minyak melangit. Timteng lagi kebanjiran uang. Ibaratnya petro dolar kedua. Jika Eropa pada jilid pertama memfasilitasi dengan membuat investasi syariah. Maka dalam posisi sekarang ini, Sungapura sudah memproklamirkan diri jadi hub. Hub itu kalau dari sistem komputer itu terminal yang dari situ disebarkan ke klien-klienya. Kita harus bergerak cepat membuka peluang mereka masuk. Buat fasilitas dan isntrumen yang memungkinkan mereka masuk dan bukan menghambat. Singapura sudah mengumumkan peraturan pajak investasi syariah dengan jelas. Kita pajak murabahah saja belum dicabut.

Lalu, apa pendapat Anda tentang ide penyeragaman praktik bank syariah internasional?
Keseragaman dengan dunia luar bagus saja. Di bank internasional juga ada standar seperti risk management dengan Basel. Untuk kemajuan bersama, penyeragaman boleh bahkan perlu. Sepanjang manfaat lebih banyak dari mudharat oke. Tapi jika banyak mudharatnya nggak usahlah.

Anda dulu pernah di BSM sebagai direktur. Sekarang kembali sebagai Presdir. Bagaimana Anda melihat perubahan di industri perbankan syariah?
Ada banyak yang positif tapi juga ada yang perlu dicermati. Menurut saya lebih sedikit peraturan lebih mudah mengembangkan bank syariah. Ibaratnya bagaimana seorang balita bisa tumbuh dan berkembang jika tak diberi kesempatan. Atau jangan juga si balita dibiarkan menyebrang jalan dan kemudian tertabrak kendaraan dan kemudian mendapat omelan si ibu. Harusnya yang kecil-kecil ini dilindungi dulu. Dahulu, kami lebih leluasa berkembang. Tapi dari sisi pertumbuhan, harus diakui sekarang ini sangat cepat.

Peraturan yang masih bisa diperbaiki antara lain soal akuntansi yang dibuat Ikatan Akuntansi Indonesia dan beberapa PBI yang membatasi gerak bank syariah. Saya juga termasuk yang tidak setuju dengan UU Perbankan Syariah kalau kehadirannya menambah panjang deret aturan yang membatasi inovasi dan pengembangan perbankan syariah.

(siti darojah )

Republika, Kamis, 22 September 2005
'Kurikulum Ekonomi Islam Harus Dijaga'

BANDUNG -- Perguruan tinggi yang membuka program ekonomi Islam namun belum adanya standar kurikulum memunculkan tanggapan negatif beberapa pihak. Ketua Umum Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS PTIS), Dr Qamari Anwar MA menyatakan, jalur syariah dalam hal ini harus benar-benar dijaga.

Menurut Qamari, munculnya perguruan tinggi yang membuka program ekonomi berbasis syariah itu, bersamaan dengan munculnya perbankan syariah. Sehingga, mengalami kendala di SDM. Namun, apa pun permasalahannya, sedapat mungkin harus di jaga agar pembelajaran perekonomian islam khususnya mengenai perbankan syariah, tidak sampai keluar dari jalur syariah. ''Agar tidak keluar dari jalur syariah, yang meluluskan ahli-ahli ekonomi berbasis syariah itu juga harus diaklerasikan,'' ujar Qamari usai acara Seminar dan Musyawarah Nasional IX BKS PTIS, Senin (19/9).

Qamar mengatakan yang ideal adalah perbankan syariah itu digulirkan setelah perguruan tinggi melahirkan beberapa lulusan. Namun, kata dia, karena suasana di Indonesia sudah seperti itu, maka akan menjadi pekerjaan yang sangat besar untuk semua perguruan tinggi Islam mencetak SDM lulusan ekonomi islam itu.

''Nanti kita lihat pada musyawarah itu bagaimana keinginan dari PTIS. Apakah perlu mengusulkan standar baku ekonomi islam atau bagaimana,'' katanya. Sebenarnya, sambung dia, standar kurikulum dari pemerintah secara nasional sudah ada. Namun, kata dia, tidak semua kurikulum pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah. Yang ditetapkan itu, hanya 20 persen saja. Sisanya, kata dia, menjadi kewenangan perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulumnya. Ketetapan itu, merupakan tuntutan dari semua perguruan tinggi.

''Misalnya Universitas islam Bandung (Unisba), saat ini dalam mengajarkan program perbankan syariah itu mengembangkan kurikulum sendiri. Mereka, mengkaitkan dengan kebutuhan perbankan syariah dan lingkungan,'' ujarnya. Ketika ditanya berapa perguruan tinggi swasta yang sudah memiliki program ekonomi islam, Qamari mengatakan, pihaknya kurang mengetahui angka pasti. Namun, kata dia, ada beberapa kampus yang sudah menghasilkan SDM yang berkualitas. Misalnya, kata dia, Universitas Islam Indonesia (UII). Sementara untuk Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), saat ini sedang mengembangkan program itu.

Sedangkan menurut Rektor Unisba, Prof Dr HE Saefullah W SH LLM, dalam membuat kurikulum perbankan syariah, pihaknya membuat kurikulum itu dari study banding perguruan tingi dan melihat kebutuhan nyata perbankan syariah di Indonesia. Kurikulum yang dibutanya itu, kata dia, merupakan gabungan dari beberapa perguruan tinggi. ''Selain mengajarkan teori mahasiswa yang belajar di program perbankan syariah itu kami beri prakteknya. Misalnya dengan magang di bank syariah. Bahkan, beberapa mahasiswa secara informal sudah pesan oleh bank-bank itu,'' katanya.

Meskipun tidak ada standar kurikulum yang pasti dari pemerintah, sambung dia, dalam membuat kurikulum program perbankan syariah itu tidak mengalami kesulitan. Justru, kata dia, pihaknya merasa diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum oleh Depdiknas. Di Unisba sendiri, kata dia, program perbankan syariah itu baru masuk tahun ketiga. Sehingga, belum melahirkan lulusan. Sedangkan untuk program ekonomi islam, saat ini pihaknya masih melakukan berbagai persiapan terutama menyiapkan SDM. ''Untuk program perbankan syariah dan lambaga keuangan syariah itu kau selalu mengembangkan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pasar,'' ujarnya.

 ( kie )

Republika, Kamis, 22 September 2005
Baznas Bidik PNS Untuk Penggalangan Zakat

JAKARTA -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sedang memperjuangkan revisi UU No 38 tahun 1999 tentang zakat sehingga pengumpulan zakat bisa bersifat 'memaksa'. Untuk tahap awal kemungkinan aturan itu akan dikenakan terhadap pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Kepala Divisi Pengumpulan Baznas, Naharus Surur, selama ini pengumpulan zakat tidak efektif karena badan pengelola zakat tak bisa memaksa pembayaran zakat. Karena itu dalam revisi UU zakat akan dimasukkan klausul wajibnya zakat terhadap perorangan. ''Kita akan mulai dari PNS dulu karena yang lebih mudah. Untuk masyarakat umum agak sulit,'' kata Nahar di Jakarta, kemarin (21/9).

Namun, tak semua PNS dikenaikan kewajiban zakat yang akan dipotong langsung 2,5 persen dari gaji ini. ''Hanya level tertentu, untuk yang di bawah mungkin hanya infak saja,'' kata Nahar. Yang harus diperhatikan, PNS telah banyak mendapat berbagai pungutan di luar pajak. ''Ini harus diperhatikan agar tak muncul resistensi,'' tambahnya.

Jumlah PNS saat ini mencapai tiga juta orang. Program wajib zakat ini sebelumnya pernah dilaksanakan pada masa orde baru namun akuntabilitasnya dipertanyakan. Nahar juga mengatakan bahwa zakat ini nantinya dapat digunakan untuk pemotong pajak penghasilan sehingga beban wajib zakat tak bertambah lagi. Lembaga pengelola zakat dapat menerbitkan formulir nomor pokok wajib zakat (NPWZ) serta surat pemberitahuan pajak (SPP) untuk pembayar zakat (muzakki). Formulir ini bisa digunakan untuk pengurangan pajak penghasilan dan sudah disetujui oleh Dirjen Pajak.

Menurut Nahar, diharapkan dengan revisi UU zakat Baznas mendapatkan peran dan dukungan yang lebih besar. Selama ini pemerintah tidak menyediakan dana yang cukup untuk operasional Baznas. ''Peran kami besar dalam pemberantasan kemiskinan tapi dengan dukungan sangat kecil,'' katanya. Dia berharap revisi UU zakat dapat selesai akhir tahun ini dan dapat diterapkan tahun depan.

Menurut penelitian Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta pada tahun 2004, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Namun, ini baru potensi zakat perorangan, belum pada perusahaan, pertanian, dan pertambangan yang bisa jauh lebih besar.

Sedangkan survet PIRAC di 11 kota menunjukkan jumlah zakat yang dibayarkan masyarakat mencapai Rp 3,7 triliun. ''Ada gap sangat besar antara potensi dengan realisasi zakat,'' kata Nahar. Lagipula dari jumlah zakat yang dibayarkan lebih dari 60 persennya dibayarkan langsung ke peneirma zakat (mustahik).

Direktur Eksekutif Baznas, Emmy Hamidiyah, mengakui kesadaran masyarakat untuk membayar zakat masih sangat rendah. ''Selama ini masyarakat hanya mengenalzakat fitrah setiap lebaran. Padahal yang lebih penting zakat harta, profesi, pertanian,'' kata Emmy.

Di samping itu zakat lebih banyak yang disalurkan langsung kepada mustahikyang terdiri dari delapan ashnaf (golongan). Padahal dengan cara ini bantuan dari zakat lebih bersifat konsumtif dan tak berdampak pada penghapusan kemiskinan. Bila lewat lembaga pengelola zakat, maka sebagian besar akan disalurkan ke sektor produktif. ''Kemiskinan bisa hilang dengan bekerja. Maka zakat bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja,'' kata Emmy.

Dalam Muktamar Ahli Ekonomi Islam (IAEI) sempat mengemuka usulan agar masyarakat dilarang memberikan zakat secara langsung dan dianjurkan lewat lemabag pengelola zakat. Karena penyaluran zakat secara langsung dianggap tidak memberdayakan masyarakat miskin.

( c21 )

Republika, Kamis, 15 September 2005
Merindukan Pemerintah Yang Berani Menerbitkan SUN Syariah

Gunawan Yasni
Anggota DSN MUI

Beberapa waktu lalu, pemerintah mengungkap rencana menerbitkan surat utang negara berbasis syariah. Diperkirakan surat utang negara tersebut akan diterbitkan tahun 2006. Hanya saja, sebelum SUN syariah diluncurkan, masih ada satu langkah lagi yang harus ditempuh. UU No 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara menurut departemen keuangan harus direvisi. Sebab di dalamnya hanya memuat surat utang negara berbasis bunga.

Penerbitan SUN syariah ini tampak terhambat dibanding obligasi syariah korporasi. Dalam kenyataannya, obligasi korporasi dengan prinsip syariah telah mencapai belasan yang dimulai dengan obligasi syariah Indosat. Pada awal dikeluarkannya, obligasi Syariah Indosat tidak punya acuan hukum positif seperti UU atau peraturan Bapepam yang menjadi naungannya. Obligasi Syariah Indosat bernaung di bawah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No.32 tentang Obligasi Syariah dan No.33 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. Obligasi korporasi dengan prinsip syariah yang sesudahnya juga bernaung di bawah Fatwa DSN MUI No. 41 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Sangat disesalkan bahwa UU No. 24 Tahun 2002 yang keluar pada tahun yang sama dengan penerbitan obligasi syariah Indosat tidak sama sekali memasukkan hal-hal yang memungkinkan untuk mengakomodir prinsip syariah. Obligasi syariah dalam fatwa-fatwa yang telah disebutkan mengalami redefinisi sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat diperjual belikan.

Jika dicermati secara keseluruhan, ketika kata bunga di dalam UU No. 24 Tahun 2002 dapat diganti dengan istilah kupon yang masih cukup dikenal secara konvensional. Dalam transaksi keuangan syariah, istilah kupon bisa lebih didetailkan dengan kupon bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), kupon margin (murabahah, salam, dan istishna), kupon pendapatan sewa menyewa (dari ijarah atau bisa juga pajak) dan lainnya sesuai dengan hakekat akad-akad syariah.

Dengan begitu sesungguhnya UU No.24 Tahun 2002 sudah cukup mengakomodir untuk diterbitkannya obligasi negara berprinsip syariah. Tentunya penyesuaian kata bunga menjadi kata kupon di dalam UU ini juga diikuti dengan penyesuaian yang sama dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.343/ KMK 01/ 2003 Tentang Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara.

Memang merupakan wewenang Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian prinsip syariah terhadap UU tersebut. Namun, belajar dari sepak terjang Indosat dan pelaku pasar modal lainnya, yang dibutuhkan hanyalah niat dan tekad atau dengan kata lain keberanian untuk melakukan sedikit penyesuaian dalam UU tersebut atau mengupayakan naungan Fatwa dari DSN MUI.

Gengsi Berprinsip Syariah
Bisa dimaklumi bila alasan pemerintah tak ingin memperoleh naungan Fatwa DSN MUI untuk SUN syariah, karena akan membuat pemerintah terlihat lebih kecil dibanding ulama DSN MUI. Perasaan gengsi semacam ini yang mungkin membuat negara RI dengan jumlah Muslim terbesar tidak mempunyai keberuntungan dalam membangun negaranya ke depan. Jangankan kesulitan dan musibah dapat diatasi sepenuhnya; kemudahan naungan Fatwa dan Skema Syariah yang ditawarkan saja masih terus menerus dikaji tanpa disusul keberanian untuk menerimanya. Apalagi mengimplementasikannya. Sekadar mengingatkan, firman Allah SWT berbunyi ''Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.'' (Q.S. 47. Muhammad : 7).

Pemerintah mungkin juga enggan mengupayakan penerbitan SUN syariah karena mungkin mereka beranggapan itu tambahan pekerjaan yang tidak perlu. Jangan-jangan akan sulit bagi pemerintah semacam ini untuk diteguhkan kedudukannya.

Partai-partai yang berhaluan Islam juga sudah saatnya memperjuangkan transaksi keuangan syariah termasuk SUN syariah karena hal semacam ini sangat konkret dan dibutuhkan pelaku ekonomi. Jangan terjebak dalam polemik yang menghabiskan energi untuk sesuatu hal yang tak kunjung selesai. Revisi Undang Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara membutuhkan kerja para wakil partai berhaluan Islam di DPR dan Pemerintah RI.

Syariah Untuk Negara
Secara natural Obligasi Negara Berprinsip Syariah mempunyai proses balancing/ hedging sendiri antara cost dan income dalam penerbitannya. Dengan skimnya sendiri, obligasi syariah mampu me-leverage out cost of fund, yang artinya bisa menjadikan biaya dana itu variabel sehingga biaya bunga obligasi konvensional pemerintah yang selama ini membebani APBN bisa diminimalisir dan digantikan dengan bagi hasil atau marjin pendapatan sewa atau pajak yang menyesuaikan kepada kinerja negara.

Dibutuhkan keikhlasan, keberanian sinergi banyak pihak seperti DSN MUI, pemerintah, DPR RI, lembaga keuangan Islam intenasional, pelaku ekonomi/pasar modal syariah dan pihak lain yang menunggu. Ada baiknya dimulai dengan skala kecil dan signifikan. Obligasi syariah negara, seberapapun besarannya adalah sangat signifikan untuk mencari investor baru yang lebih bervariasi. Dari kacamata investasi, ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi karena Indonesia mendiversifikasikan ketergantungan terhadap para investor yang selama ini itu-itu saja. Ada pepatah yang mungkin patut menjadi acuan bagi kita semua yang mendukung kemajuan diterapkannya prinsip syariah: Mengekonomikan Prinsip Syariah dan Mensyariahkan Prinsip Ekonomi bagi negara yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafuur.
 

Republika, Kamis, 15 September 2005
Bank Syariah Masih Disalahpahami

Jika bank syariah belum seratus persen halal mengapa memilih konvensional yang seratus persen haram.

DEPOK -- Walaupun digagas pertama kali oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), keberadaan bank syariah sebagai alternatif sistem konvensional yang berbasis bunga masih banyak dipertanyakan oleh umat. Bank syariah dianggap belum sepenuhnya menerapkan syariah dan banyak umat Islam menganggap sistem syariah tak ada bedanya dengan sistem konvensional.

Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI), A Riawan Amin, mengatakan dirinya sering ditanya tokoh dan ormas Islam yang masih meragukan praktik syariah di BMI dan bank syariah lain. ''Kami ini masih dianggap setengah syariah,'' kata Riawan usai seminar celestial management di kampus UI, Rabu (14/9).

Yang menyedihkan, transaksi di bank syariah juga dianggap sama saja dengan transaksi bank konvensional. Sistem bagi hasil maupun jual beli masih dianggap sama dengan sistem riba. Yang dilihat hanya nilai uang yang harus dibayarkan nasabah ke bank.

''Lalu kalau kami belum 100 persen syariah, mengapa lebih memilih bank yang 100 persen haram,'' kata Riawan. Hal ini menunjukkan belum sepenuhnya konsep bank syariah diterima bahkan oleh tokoh-tokoh umat Islam.

Perbankan syariah, lanjut Riawan, juga kembali mendapat kritikan keras ketika mereka bergabung dalam sistem ATM Bersama dengan bank konvensional lainnya. Penggabungan ATM dianggap mencampurkan dana bank syariah dengan bank konvensional. ''Padahal itu hanya masalah akuntansi saja, lagipula uang yang haram bukan zatnya,'' tuturnya.

Riawan menjelaskan, uang sebagai benda pada dasarnya adalah halal. Yang menjadi haram adalah bagaimana kita mendapatkannya. Uang adalah benda yang selalu beredar secara cepat. Tidak ada yang menjamin bahwa uang yang kita pegang saat ini, kemarin tidak berada di tangan penjahat.

Berbagai pemahaman yang masih keliru ini dianggap dapat menghambat perkembangan perbankan syariah. Namun, selain dari mayarakat, perbankan syariah juga terbelenggu oleh regulasi yang tidak praktis. ''Misalnya tidak boleh membuat layanan syariah di cabang konvensional atau dengan sistem window syariah seperti di Malaysia,'' kata Riawan.

Selama ini unit syariah di bank konvensional bahkan diharuskan mempunyai gedung terpisah. Setidaknya pintu masuk yang terpisah. Riawan memaklumi secara ideal aturan itu bagus. ''Bahwa sapi memang tak boleh dicampur dengan babi. Tapi sebenarnya tidak seperti itu,'' katanya.

Sekali lagi, kata Riawan, pengertian keharaman uang bukan terletak pada zatnya. Dengan dibolehkannya cabang konvensional memberi layanan syariah, maka pengembangan perbankan syariah akan lebih mudah dan murah.

Direktur Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES, Nadratuzzaman Hosen, menyatakan bahwa beberapa komunitas umat Islam terutama yang berpaham sufi memang sangat hati-hati dalam masalah ini. ''Mereka menganggap uang itu yang haram zatnya, darimana dia diperoleh,'' kata Nadra.

Untuk itu, lanjut Nadra, PKES harus lebih banyak terjun ke masyarakat menjelaskan bagaimana hakikat bank syariah. Terutama ke berbagai majelis taklim dan pengajian. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai praktek perbankan syariah dan haramnya bunga bank seperti fatwa MUI dua tahun lalu. Nadra menambahkan, adalah ironi ketika nasabah bank syariah yang loyal banyak juga yang merupakan pengusaha keturunan Tionghoa. Sementara umat Islam ada yang tidak loyal pada sistem syariah ketika bank konvensional dinilai lebih menguntungkan.

Dalam situasi tingginya suku bunga saat ini, nasabah keturunan Tionghoa itu tetap tenang-tenang saja dan tidak memindahkan dana ke bank konvensional. ''Mereka tahu hal ini tak akan berlangsung lama. Namun banyak nasabah umat Islam yang memindahkan dana ke bank konvensional,'' kata Nadra.

(c21 )

Republika, Rabu, 14 September 2005
Depag akan Nilai Jurusan Syariah

Kemampuan bahasa Arab jurusan ekonomi dan syariah masih minim.

JAKARTA --Departemen agama berencana melakukan penilaian terhadap perguruan tinggi (PT) yang menggelar jurusan syariah dan program studi agama yang berada di bawahnya. Standar lulusan syariah adalah menguasai bahasa Arab, Inggris dan mampu membaca kitab berbahasa Arab serta ilmu komputer.

Hal itu ditegaskan Direktur Perguruan Tinggi Islam, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama (Depag), Arief Furqon. Dia berpendapat lulusan ekonomi syariah tak boleh kalah dengan lulusan ekonomi konvensional. Penguasaaan bahasa Arab merupakan kuncinya.

''Dari yang sudah ada secara umum kemampuan bahasa Arab tidak bagus, Itu jadi keprihatinan saya,'' kata Arif di Jakarta, Selasa(13/9). Bahkan dia menyatakan ada doktor ilmu syariah yang belum menguasai bahasa Arab. Padahal di Amerika, lanjut Arif, untuk mengikuti program master ilmu Islam, mahasiswa diharuskan bisa membaca dan memahami kitab dalam bahasa Arab.

Depag akan mengambil sampel beberapa mahasiswa yang satu program studi yang menonjol, misal indeks prestasi di atas 3,5, untuk mengikuti tes komprehensif. Bahan tes terdiri kemampuan membaca kitab, bahasa inggris, dan mata kuliah. Khusus untuk program studi ekonomi syariah, Depag akan menggandeng tokoh ekonomi syariah untuk ikut membuat soal tes ini.

''Kita akan mulai pada 2006,'' kata Arif. Untuk saat ini Depag baru dalam tahap percobaan penilaian skripsi mahasiswa. Nantinya, kata Arif hasil penilaian ini akan diumumkan kepada masyarakat agar mereka tahu PT mana yang memang berkualitas.

Arif menambahkan, untuk kurikulum ekonomi syariah, Depag menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing perguruan tinggi untuk mengembangkannya. ''Keseragaman kurikulum tidak ada. Hanya janji kualitas lulusan yang harus dipegang. Kita sudah keluarkan kompetensi minimal,'' tuturnya.

Sejak izin dibuka pada tahun 2002, sudah ada 14 PT baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS) yang membuka jurusan ekonomi syariah. Diantaranya 6 PTN yang terdiri dari IAIN WaliSongo Semarang, UIN Malang, STAIN Surakarta, IAIN Mataram, IAIN Imam Bonjol di Padang, dan IAIN Sumatera Utara di Medan. Arif mengatakan bahwa kualitas jurusan ekonomi syariah di PTS rata-rata lebih baik daripada di PTN. ''Di PTS banyak tokoh ekonomi syariah yang menjadi penggeraknya. Mereka sangat bersungguh-sungguh,'' tuturnya.

Sementara itu, Ketua Program Pascasarjana Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, Mustafa Edwin Nasution, mengatakan kemampuan bahasa Arab memang bentuk yang ideal bagi lulusan ekonomi syariah. Namun kondisi di lapangan agak sulit. ''Untuk tahap awal oke-oke saja tanpa bahasa Arab. Kita sadar tak mudah menguasai bahasa Arab, apalagi untuk yang sudah tua-tua,'' kata Nasution.

Lagipula saat ini sudah banyak referensi ekonomi syariah yang berbahasa Inggris. Bahkan di lembaga riset dan publikasi Islamic Development Bank (IDB), lanjut Nasution, dia menemukan banyak referensi dalam bahasa Inggris. Sedangkan usaha penerjemahan buku referensi ke dalam bahasa Arab juga sudah mulai dilakukan. Namun masih dibatasi pertimbangan market. ''Memang sedikit komersial untuk menutupi biaya cetak,'' kata Nasution. Sedangkan penerjemahan buku oleh perguruan tinggi menurut Edwin belum ada.

Edwin berharap pemerintah mau membantu usaha penerjemahan referensi ekonomi syariah dari bahasa Arab. Seperti yang dilakukan pemerintah Jepang dulu dengan menerjemahkan buku dari teks Inggris ke bahasa Jepang untuk transformasi ilmu. ''Mereka maju dengan tak harus tahu bahasa Inggris,'' tambahnya.

Ketua STEI Tazkia, M Syafii Antonio, mengakui mendidik mahasiswa memahami bahasa Arab memang bagian yang paling sulitt.

(c21 )

Republika, Senin, 12 September 2005
30 PT Ajukan Izin Buka Jurusan Ekonomi Syariah

Tim penilai hanya merekomendasi perguruan tinggi yang memenuhi kriteria minimal.

JAKARTA -- Sebanyak 30 perguruan tinggi (PT) baik negeri maupun swasta telah mengajukan izin untuk membuka jurusan ekonomi syariah. Namun, tak semua permohonan bisa dipenuhi karena kendala kualifikasi dosen dan ketersediaan referensi ekonomi syariah.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia Bogor, Mukhamad Yazid, yang menjadi anggota tim penilai pembukaan dan pendirian program studi ekonomi syariah Departemen Agama (Depag). Menurut Yazid, keberadaan dosen yang menguasai ekonomi syariah merupakan syarat utama pendirian jurusan ekonomi syariah. ''Karena itu, tak semua izin bisa dipenuhi,'' kata Yazid usai wisuda perdana STEI Tazkia di Jakarta, Sabtu (10/9).

Untuk satu program studi atau jurusan, jelas Yazid, harus mempunyai dosen minimal dua pendidikan master dan empat sarjana ekonomi syariah. Bila PT masih kekurangan mereka harus merekrut tambahan dosen. ''Padahal, populasi lulusan ekonomi syariah di Indonesia masih kurang,'' ujar Yazid.

Yazid menambahkan, syarat lainnya adalah keberadaan referensi ekonomi syariah yang lengkap. Suatu hal yang tidak mudah karena jumlahnya masih terbatas. ''Masih banyak referensi ekonomi syariah yang masih ditulis dalam bahasa Arab sehingga sulit dipelajari oleh mahasiswa, bahkan dosen,'' ujarnya.

Namun, di beberapa universitas Islam negeri (bekas IAIN) buku-buku tersebut sudah banyak dijumpai. Bahkan, kata Yazid, Menteri Agama pernah memborong banyak buku ekonomi syariah untuk beberapa universitas Islam negeri.

Tim penilai ini terdiri dari tim ahli dan tim teknis. Mereka mewakili pemerintah dalam melakukan survei atas sarana infrastruktur fisik, kelengkapan kurikulum, silabus, referensi, dan dosen. Yazid berharap tugas tim penilai akan selesai tahun ini juga karena makin banyak PT yang ingin membuka jurusan ekonomi syariah.

Menurut Yazid, beberapa PTN terkemuka belum mempunyai rencana membuka jurusan ekonomi syariah. Ekonomi syariah di PTN terkemuka, seperti UI, IPB, dan UGM masih berupa peminatan.

Ketua STEI Tazkia, Syafii Antonio, mengatakan bahwa untuk mengatasi kendala referensi bisa dilakukan dengan membuat perpustakaan maya. Dengan cara ini buku dan jurnal ilmiah dapat diakses dengan internet jaringan lokal kampus. ''Nantinya perpustakaan tak harus butuh ruang besar, lagipula tak banyak siswa mampu beli buku,'' kata Syafii.

Syafii menjelaskan, tim dari STEI Tazkia sejak setahun lalu juga sudah bekerja sama dengan Depag untuk mengembangkan kurikulum ekonomi syariah tingkat SMU dan Madrasah Aliyah (MA). ''Kita sudah mulai pilot project tahun lalu di 68 SMU dan MA di Jakarta,'' ungkap Syafii.

Dalam proyek itu setiap sekolah mengirimkan dua guru, yaitu mata pelajaran ekonomi dan agama Islam untuk mendapatkan pelatihan ekonomi syariah. Mereka kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya sebagai mata pelajaran pilihan. ''Tahun ini diharapkan sudah ada penyempurnaan kurikulum,'' kata Syafii.

Belum diketahui kapan Depag akan mulai menerapkan kurikulum itu. Namun, Syafii berharap Departemen Pendidikan Nasional juga bisa berperan dalam mengembangkan kurikulum ekonomi syariah ini. ''Diharapkan nanti bisa berkembang ke daerah lain,'' katanya. Dalam waktu dekat STEI Tazkia akan menerima lima lulusan SMU dari Aceh untuk dididik menjadi dosen dan guru ekonomi syariah.

(c21 )

Republika, Sabtu, 10 September 2005
Pakistan Terbitkan Peraturan Asuransi Syariah

ISLAMABAD--Pemerintah Pakistan menerbitkan Takaful Rules 2005 untuk mengawal praktik asuransi syariah di negerinya. Peraturan ini disiapkan oleh unit kerja yang diatur oleh Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP). Tujuannya mengatur skim dan praktik asuransi syariah di Pakistan.

Dengan peraturan tersebut, model operasional Wakala (agen) diakui. Praktik agen dalam dunia asuransi memang diakui di sebagian besar negara yang mengenal asuransi syariah. Dengan model wakala, jika ada surplus dalam dana asuransi syariah harus didistribusikan di antara pemegang polis. Operatora akan mengenakan biaya wakala (fee) untuk menutup biaya operasional bisnis asuransi syariah.

Nilai fee ditetapkan setelah berkonsultasi dengan komite syariah perusahaan. Sedangkan seluruh investasinya harus ditujukan pada instrumen berbasis syariah.

Dengan peraturan baru ini, operator asuransi syariah dibolehkan investasi di saham. Meski demikian, saham yang dipilih harus saham perusahaan yang kegiatannya halal dan tidak berbasis bunga. Operatora asuransi syariah juga bisa memilih portofolio investasi di reksa dana syariah selain menempatkan di deposito bank syariah.

Dengan peraturan baru, tak ada lagi unit atau cabang syariah perusahaan asuransi konvensional. Produk asuransi syariah harus diterbitkan perusahaan asuransi syariah.

(tid )

Republika, Sabtu, 10 September 2005
Pegadaian Syariah Timor Leste Dibuka 2006

Seluruh kantor pegadaian yang dibangun sebelumnya hancur.

JAKARTA -- Timor Leste membutuhkan lebih banyak pegadaian terutama dengan skim syariah untuk membantu sebagian besar rakyat yang masih miskin. Pinjaman dari bank tak banyak berhasil karena kebiasaan warga Timor Leste yang lebih suka memboroskan kelebihan uang untuk berpesta.

Menurut Presiden Komunitas Islam Timor Leste, Arif Abdullah Sagran, saat ini baru ada dua pegadaian swasta yang dijalankan oleh orang Portugis dan Cina. Sedangkan pemerintah Timor Leste belum mempunyai lembaga pegadaian. Padahal pegadaian lebih sesuai bagi rakyat miskin Timor Leste dibanding pinjaman dari bank.

''Kalau hanya butuh 100 dan mendapat pinjaman bank 2.000, maka yang 1.900 akan habis untuk pesta,'' kata Arif, di acara konferensi Ar Rahnu Serantau atau forum pegadaian syariah se-Asia Tenggara di Jakarta, Jumat (9/9). Menurutnya pegadaian lebih bermanfaat karena memberikan dana sesuai kebutuhan.

Karena itu Komunitas Islam Timor Leste menargetkan tahu 2006 membuka pegadaian syariah dengan bantuan Ar Rahnu Serantau. Dana yang dibutuhkan sekitar 300 ribu dolar AS. Menurut rencana, pegadaian ini akan mengadopsi sistem dari Perum Pegadaian Indonesia. Sebelum Timor Leste merdeka, Perum Pegadaian pernah punya empat kantor cabang di negara itu. Namun kini semua sudah berubah fungsi dan sebagian hancur dalam kerusuhan pasca referendum.

Arif menambahkan, pinjaman yang akan diberikan ke nasabah berkisar antara 50-500 dolar AS. Dengan sistem pegadaian Indonesia, dana yang didapat berkisar 60 persen dari emas yang digadaikan. Pada permulaan nanti, pelelangan emas yang tak bisa ditebus nasabah akan dilakukan di Indonesia. Namun kendala utama adalah perbedaan harga emas di kedua negara. Di pasaran Timor Leste, saat ini emas dihargai sekitar 12 dolar AS. Sementara di Indonesia sekitar Rp 150 ribu.

Arif yakin pegadaian syariah tetap akan diterima warga Timor Timur yang sebagian besar nonmuslim. ''Pasti menarik karena kita akan memberi harga yang lebih rendah daripada bunga pegadaian konvensional,'' kata Arif. Bunga di pegadaian konvensional Timor Leste bisa mencapai 18 persen.

Lagipula masyarakat dan pemerintah Timor Leste tidak pernah mempermasalahkan agama. Bahkan Timor Leste tidak mempunyai agama resmi dan suasana keagamaan lebih terbuka dibanding sebelum mereka merdeka. ''Yang penting siapa pun yang mau membantu Timor Leste,'' kata Arif.

Timor Leste mempunyai 992 ribu jiwa penduduk termasuk 6.000 muslim. Pendapatan per hari mereka rata-rata hanya 5 sen dolar AS atau Rp 500. Sekitar 67 persen berusia di bawah 22 tahun atau belum produktif.

'Bantu Pemberdayaan Umat'

JAKARTA -- Forum kerja sama pegadaian syariah se-Asia Tenggara, Ar Rahnu Serantau sepakat untuk membantu pemberdayaan umat lewat lembaga keuangan mikro syariah di tiap negara. Bantuan ini akan menggunakan skim qardhul hasan yang sekaligus mempunyai misi sosial.

Menurut Direktur Utama Perum Pegadaian, Dedy Kusdedi, saat ini perkembangan lembaga keuangan mikro syariah di Asia Tenggara telah tumbuh cepat. ''Keberadaan mereka sangat membantu menciptakan lapangan kerja,'' kata Deddy, kemarin (9/9).

Dia mencontohkan, di Thailand terutama wilayah Pattani yang 65 persen warganya Muslim, pegadaian syariah dikelola oleh koperasi syariah. Perkembangannya pun sangat pesat. Namun mereka mengalami kendala utama, kurangnya dana segar.

Karena itu Ar Rahnu bekromitmen untuk membantu perkembangan lembaga keuangan mikro dengan mengupayakn dana segar yang murah. ''Sebenarnya dana bisa didapat dengan mudah di pasar uang, tapi kita ingin ada misi pemberdayaan umat,'' katanya.

(c21 )

Republika, Sabtu, 10 September 2005
AASI Sepakat Status Darurat Reasuransi Dicabut

JAKARTA--Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia sepakat status darurat reasuransi konvensional dicabut. Dengan menggunakan reasuransi syariah, produk asuransi syariah terjaga kemurniannya. ''Namanya asuransi syariah di Indonesia sudah kaaffah (sempurna),'' kata ketua AASI, Muhammad Syakir Sula di Jakarta kemarin.

Menurut Syakir, pencabutan status darurat akan diajukan jika Nasional Re (Nas-Re) sudah buka. ''Mungkin bulan depan.'' kata Syakir lagi. Setelah itu, AASI juga segera mengirimkan permohonan kepada dua perusahaan reasuransi lainnya (TuguRe dan Marein) untuk mempercepat pembukaan unit syariahnya.

Sebetulnya kedua perusahaan reasuransi lainnya sudah siap membuka unit syariah. Hanya saja proposal dan permohonan izin ke departemen keuangan dan DSN MUI belulm di ajukan. Sementara pelatihan dan persiapan infrastruktur telah dilakukan. Saat ini memang baru satu perusahaan reasuransi yang membuka unit syariah (Reindo). Menyusul NasRe yang akan beroperasi bulan depan.

Menurut Syakir, dua perusahaan reasuransi syariah sebetulnya juga belum cukup. ''Untuk asuransi kerugian yang nilainya besar sebetulnya masih kurang.'' Hanya saja, modal yang ditempatkan Nas-Re untuk syariah cukup besar mencapai Rp 15 miliar. Sedangkan, nilai asuransi syariah untuk produk kerugian biasanya kecil karena sifatnya baru unit atau cabang syariah. ''Cabang syariah belum akan masuk untuk menutup asuransi pesawat atau gedung yang besar-besar. Untuk yang besar mungkin sudah dicover oleh cabang konvensional.'' Berdasar alasan tersebut, menurut Syakir, dua perusahaan reasuransi syariah sudah cukup. ''Risiko untuk cabang syariah belum terlalu besar.''

Apalagi jika nanti dua yang lain masuk ke produk syariah. Belum lagi dua perusahaan reasuransi syariah dari Malaysia yang juga bisa menjadi tempat untuk reasuransi. Oleh karena itu status darurat sudah bisa dicabut. Syakir yakin anggota asosiasi tak keberatan dengan usul pencabutan status darurat penggunaan reasuransi konvensional. ''Untuk sementara mereka mungkin tidak masuk ke asuransi yang nilainya besar supaya dua perusahaan ini cukup.''

Sementara itu, Presdir Syarikat Takaful Indonesia, Wan Zamri Wan Ismail berpendapat status darurat penggunaan reasuransi konvensional sebaiknya tak lekas dicabut. ''Kecuali kapasitas perusahaan reasuransi cukup besar,'' katanya kepada Republika kemarin.

Menurut Wan Zamri, reasuransi untuk asuransi kerugian (umum) biasanya besar. Sedangkan, untuk produk life (jiwa dan keluarga) kecil. ''Untuk life saja mungkin cukup. Tapi untuk kerugian masih kurang.''

Dengan modal Rp 15 miliar, menurut Wan Zamri, asuransi yang dapat ditutup hanya senilai Rp 1,5 miliar atau sepuluh persennya. Sedangkan, untuk asuransi kerugian biasanya bernilai puluhan miliar rupiah. Idealnya sebuah perusahaan reasuransi memiliki modal Rp 100 miliar. ''Reasuransi itu memang harus besar modal.''

Wan Zamri berharap status darurat dicabut jika sudah lengkap empat perusahaan reasuransi membuka unit syariah. ''Kalau sekarang menurut saya terlalu awal.'' Jika keempat perusahaan reasuransi sudah membuka unit syariah, baru distribusi risiko lebih aman.

(tid )

Republika, Jumat, 09 September 2005
IAEI Desak Pemerintah Dukung Ekonomi Islam

JAKARTA--Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) mendesak pemerintah menerapkan ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam diyakini sebagai solusi dari krisis ekonomi yang akan selalu kembali karena Indonesia memberlakukan sistem pasar.

''Krisis akan selalu menyertai sistem pasar. Makin ke sini jaraknya akan makin pendek atau makin sering terjadi,'' kata ketua IAEI, Mustafa E Nasution kepada wartawan di Jakarta. Resesi sudah mulai terjadi tahun 1930 dan terus berulang.

IAEI menggelar muktamar dan simposium ahli ekonomi Islam di Medan, 18-19 September mendatang. Forum yang dihadiri akademisi dan praktisi ekonomi Islam dari Indonesia dan 20 negara di dunia ini juga membicarakan kurikulum ekonomi syariah di Indonesia.

''Krisis yang kita alami ini tak lain karena ada pelaksanaan nilai yang salah,'' kata KH Ma'ruf Amin, dewan penasihat IAEI. Di dunia konvensional, spekulasi hal yang lumrah. Sebaliknya, Islam melarang. Ekonomi Islam bukan sekadar praktik tapi juga menjaga perilaku. Perilaku positif seperti jujur, terbuka dikembangkan. ''Jadi, solusinya hanya satu. Kembali ke ekonomi Islam.''

Mustafa E Nasution berpendapat political will pemerintah amat kurang. Untuk itu, IAEI akan menyampaikan kerangka ekonomi Islam kepada pemerintah. ''Minimal seperti Singapura yang pemerintahnya mendukung penuh niat jadi pusat keuangan syariah.'' Dalam jangka pendek, menurut Mustafa, dukungan pemerintah akan mendatangkan investor Timur Tengah (Timteng) sehingga nilai rupiah terangkat.

Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia, A Riawan Amin, mengatakan buble growth, crash dan resesi adalah konsekuensi logis dari sifat ekonomi jahiliyah yang saat ini menjadi standar ekonomi nasional dan internasional. ''Resesi akan selalu kembali.''

Bagi negara yang fundamental ekonominya lemah seperti Indonesia, potensi berlanjut ke krisis moneter yang parah amat besar. Ia juga sepakat bahwa jalan keluar satu-satunya adalah kembali ke sistem ilahiyah. Aset bank syariah hanya 1 persen dari total perbankan menurut dia, belum bisa banyak berpengaruh.

(tid )

Republika, Kamis, 08 September 2005
Permata Syariah Sediakan Rp 100 Miliar untuk UKM

JAKARTA-- Permatabank Syariah menyediakan dana Rp 100 miliar untuk usaha kecil, dan menengah (UKM). Dana tersebut, menurut GM Permatabank Syariah, Ismi Kushartanto, dapat digunakan untuk memperkuat modal UKM.

''Masalah klasik UKM adalah minimnya modal,'' kata Ismi, di sela workshop tentang Peluang Pembiayaan Syariah dan Keunikan Bank Syariah di Jakarta, Rabu (8/9). Permatabank Syariah berniat untuk membantu menyelesaikannya. Ismi menjelaskan pengusaha kecil dan menengah terbiasa menggunakan bank konvensional dan belum kenal bank syariah. Sayangnya, lanjut Ismi, bank konvensional tak terlalu peduli pada UKM karena sektor ini dianggap kurang menguntungkan dan berisiko tinggi.

Berbeda dengan bank syariah. ''Praktik bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena tidak berdasar bunga dan spekulasi,'' tandas Ismi. Prinsip tersebut mengakibatkan nilai kontrak jual beli atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah tidak akan berubah hingga selesai jangka waktunya.

Dana pembiayaan sebesar Rp 100 miliar tersebut, menurut Ismi, merupakan komitmen dari Permatabank Syariah untuk ikut mengembangkan UKM. Pengusaha UKM dapat menggunakannya sebagai dana investasi atau modal kerja.

Dari Rp 100 miliar yang disediakan, kata Ismi, sebanyak 50 persen atau Rp 50 miliar diperuntukkan bagi UKM yang tergabung dalam binaan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA). Selebihnya untuk UKM di luar binaan YDBA.

Saat ini, katanya, pembiayaan untuk UKM baru terealisasi Rp 2 miliar untuk 4 orang nasabah. ''Jadi masih ada peluang yang besar bagi kalangan UKM yang ingin memanfaatkannya," papar Ismi. Dia menjelaskan prosedurnya juga tidak sulit.

Pengusaha UKM yang tergabung dalam YDBA, tinggal meminta rekomendasi dari YDBA dan mengajukan permohonan ke Permatabank Syariah. '' Kami tidak meminta agunan bagi pengusaha UKM yang bergabung dengan YDBA.'' Alasannya sederhana. YDBA, menurut Ismi, tak akan merekomendasi pengusaha UKM yang nakal.

Sedangkan, untuk pengusaha UKM yang tidak tergabung dalam YDBA, Permatabank Syariah meminta agunan tambahan. ''Sekadar untuk menjaga risiko.''

Sementara itu, Ketua YDBA, Toni Sumarsono, membenarkan bahwa masalah utama yang menghambat UKM adalah permodalan. Ia juga mengakui bahwa bank konvensional tidak tertarik atau jarang masuk ke sektor ini karena nilai pembiayaan yang diajukan kecil. ''Ini terobosan jika bank syariah mau membiayai kegiatan UKM,'' paparnya.

(c28 )

Republika, Rabu, 07 September 2005
Bank Islam Tumbuh 20,6 Persen

JAKARTA--Industri perbankan syariah di dunia tumbuh 19,6 persen pada tahun 2004 atau turun dari 20,6 persen tahun 2003. Demikian hasil riset yang dilakukan Karim Business Consulting (Karim) terhadap 130 bank syariah di seluruh dunia.

Tingginya angka pertumbuhan menurut analisa Karim disebabkan dua banyaknya pemain baru yang masuk ke industri keuangans yariah dalam dua tahun terakhir. ''Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di Timur Tengah,'' kata Adiwarman A Karim dalam siaran pers yang diterima Republika beberapa waktu lalu.

Karim yang memaparkan hasil risetnya di Singapura mengatakan ada beberapa model layanan bank syariah yang ditawarkan yakni windows (bagian dari bank induk), mendirikan bank umum syariah, dan mendirikan unit usaha syariah atau bagian dari bank induk tapi dengan produk dan layanan terpisah. Kendati pertumbuhannya sangat tinggi, aset bank syariah di tujuh negara ini masih tergolong kecil. ''Ini karena masih baru dan masih dalam pertumbuhan,'' tambahnya. Otoritas Keuangan Inggris ( Britain's Financial Services Autorithy) menyebutkan bahwa total aset bank syariah di seluruh dunia sekitar 200 miliar-500 miliar dolar AS dengan tingkat pertumbuhan 10-15 persen per tahun.

Berdasarkan hasil riset, Karim mendapati bahwa total aset bank syariah pada 2004 mencapai 61,1 miliar dolar AS. Dari total aset tersebut, Saudi Arabia menempati urutan teratas dengan total aset 23,6 miliar dolar atau 38,7 persen dari total aset bank syariah. Kuwait menempati urutan kedua dengan 14.2 miliar dolar AS atau 23,3 persen dari market share bank syariah. Uni Emirat Arab menempati posisi ketiga dengan 12,0 juga dolar AS, Malaysia 5,5 miliar dolar AS, Qatar 3,5 miliar dolar AS, dan Bahrain 1,0 miliar dolar AS. Sementara Indonesia berada di posisi keenam dengan 1,3 miliar dolar AS atau 2,1 persen dari pasar bank syariah yang diteliti Karim.

Dari sisi penetrasi pasar, Karim menyimpulkan bahwa bank syariah masih cukup lemah kendati menunjukkan peningkatan dari 17,6 persen pada tahun 2002 jadi 19,3 persen tahun 2004. Kendati demikian secara terpisah masing-masing negara mencatatkan angka berbeda. Di Indonesia penetrasi pasarnya baru sekitar 1 persen berbanding dengan 22 persen di Kuwait.

''Bank syariah diciraikan dengan aset yang masih kecil, pemain terbatas dan segmen industri yang relatif baru,'' kata Karim. Dari sisi kualitas aset, Karim mendapati rata-rata kualitas aset bank syariah cukup baik. Hanya saja di Malaysia, kualitas asetnya merosot sejalan dengan meningkatnya kredit tidak lancar (non performing financing) yang angkanya mencapai 10 persen pada 2003 dan turun jadi 9,8 persen pada tahun 2004. Sayangnya, turunnya NPF tidak dibarengi dengan meningkatnya return on average asset (ROAA) yang turun dari 0,6 persen pada 2003 menjadi 0,3 persen tahun 2004.

(tid )

Republika, Rabu, 07 September 2005  10:50:00
Bank Indonesia Terbitkan PBI Bank Syariah Baru

JAKARTA--Bank Indonesia menerbitkan peraturan bank Indonesia terkait praktik bank syariah baru. PBI No 7/23/2005 ini berisi ketentuan tentang fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah di Indonesia.

Deputi direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Edi Setiadi, di Jakarta kemarin, mengatakan peraturan ini terkait praktik kliring antarbank di Bank Indonesia. Idealnya bank tak boleh kalah kliring. Namun, jika saat kliring, ada bank yang kekurangan dana maka dapat dicover dengan pembiayaan jangka pendek dengan masa efektif tiga hari. Berdasarkan peraturan tersebut, maka kebutuhan dana jangka pendek akan difasilitasi BI sejauh agunan bank yang mengajukan cukup memadai.

Agunan yang diajukan harus yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Agunan bisa berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia yang memiliki masa berlaku sekurang-kurangnya tiga hari pada saat pinjaman jangka pendek jatuh tempo atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk surat berharga lainnya harus mudah dicairkan menjadi uang tunai sehingga perlu dinilai berdasarkan peringkatnya.

(tid )

Bisnis Indonesia, Senin, 05 September 2005
Investasi Syariah

Rupiah dan perbankan syariah

Ketika suatu mata uang mengalami gejolak seperti yang dialami rupiah saat ini, sering timbul berbagai pemikiran kreatif mulai dari yang sifatnya taktis-praktis sampai kepada yang fundamental-filosofis.

Namun semua pemikiran itu betapapun bagusnya haruslah dilihat kontekstualitas pada situasi yang dihadapi karena setiap pemikiran didasari oleh asumsi-asumsi tertentu.

Sebenarnya, melemah atau menguatnya rupiah merupakan hal yang sangat wajar selama hal itu mencerminkan melemah atau menguatnya kondisi ekonomi riil yang dilihat dari fundamental ekonomi Indonesia. Yang tidak wajar adalah gejolak rupiah, turun dan naik sebanyak 100 basis point atau lebih hanya dalam satu hari.

Melemah atau menguatnya mata uang yang mencerminkan fundamental ekonominya, juga terjadi di jaman ke khalifahan Islam meskipun menggunakan uang dinar emas dan dirham perak. Kurs dinar terhadap dirham yang tadinya 1:10 perlahan-lahan bergerak menjadi 1:15.

Gejolak rupiah jelas tidak mencerminkan fundamental ekonomi karena fundamental ekonomi tidak dapat berubah dalam hitungan hari. Jadi bila suatu mata uang mengalami gejolak harian maka dapat dipastikan penyebabnya bukan pada hal-hal yang fundamental.

Menuding kenaikan harga minyak sebagai penyebab gejolak rupiah merupakan kekeliruan. Menaikkan suku bunga sebagai reaksi dari turunnya nilai rupiah juga keliru.

Bila benar kenaikan harga minyak yang menjadi penyebab melemahnya rupiah maka seharusnya mata uang negara pengimpor minyak lainnya juga mengalami gejolak, bahkan lebih parah karena tidak mempunyai ekspor minyak. Ternyata tidak.

Menaikkan suku bunga rupiah untuk mengantisipasi turunnya nilai rupiah akibat naiknya suku bunga Fed, memang tepat karena uang bergerak sesuai hukum bejana berhubungan. Bila return (imbali hasil) investasi dolar lebih menarik daripada investasi rupiah, maka orang akan menjual rupiahnya untuk membeli dolar.

Namun menaikkan suku bunga rupiah untuk meredam gejolak rupiah bukan saja tidak tepat, bahkan dapat menimbulkan efek samping yang dapat membawa pada krisis perbankan dan selanjutnya krisis ekonomi yang lebih besar.

Tugas Bank Indonesia untuk menyesuaikan suku bunga rupiah agar nilai riil nya dibandingkan dengan mata uang lain tetap berada pada keseimbangan. Bila ternyata kemudian disadari bahwa nilai riilnya tidak lagi kompetitif maka menaikkan suku bunga pun harus dilakukan pada saat yang tepat.

Bila dilakukan pada saat merosotnya nilai rupiah maka pasar akan membaca bahwa selama rupiah terus melemah BI akan terus menaikkan bunga.

Pasar akan melihat ini dari dua sisi negatif, pertama, naiknya suku bunga tidak efektif menahan merosotnya rupiah, dan kedua, menimbulkan kecemasan munculnya kredit macet karena naiknya bunga. Dengan volume transaksi valas yang tipis, spekulan akan membaca ini bahwa tit for tat game yang mereka tawarkan diikuti BI.

Apalagi kalau bank sentral juga melakukan intervensi dengan menjual dolar untuk meredam gejolak rupiah, bukan menjual dolar untuk memfasilitasi transaksi riil yang ada underlying transaction nya.

Apa kaitannya dengan perbankan syariah? Pertama, meskipun pangsa pasar perbankan masih sangat kecil, fatwa Dewan Syariah Nasional untuk perbankan syariah dapat memberikan inspirasi.

Bank tidak boleh melakukan transaksi valas kecuali secara spot dengan harga hari ini. Forward dan swap hanya boleh dilakukan bila ada kebutuhan riil akan valas dengan bukti underlying transaction-nya.

Jangan ragu-ragu untuk menghentikan perdagangan rupiah yang bertujuan untuk sekedar diperdagangkan, baik di pasar internasional maupun di pasar domestik.

Kedua, naiknya harga minyak telah menjadikan islamic funds dari Timur Tengah sibuk mencari tempat untuk menginvestasikan windfall profit mereka.

Malaysia merupakan contoh sukses menarik dana petro dolar dengan menguasai 62% dari total pasar sukuk (obligasi syariah) dunia. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya memiliki 1%. Uangnya memang penting, namun yang paling penting memberikan sinyal pada pasar bahwa investor percaya untuk berinvestasi di Indonesia.

Oleh Adiwarman Azwar Karim
Presdir KARIM Business Consulting

Republika, Kamis, 01 September 2005
Efisien Bukan Berarti Memangkas Biaya

Bank Muamalat memperoleh penghargaan sebagai bank syariah yang paling efisien untuk kategori bank dengan aset di bawah 1 miliar dolar AS. Setelah ini apa yang dilakukan?
Prioritas BMI saat ini mendukung fatwa MUI tentang riba, dengan memastikan ketersediaan akses investasi syariah bagi umat Islam di seluruh pelosok nusantara. Kami menjalin kerja sama kerjasama dengan mitra strategis misalnya dengan kantor pos dan pegadaian syariah. Masyarakat yang di daerahnya belum ada bank syariah bisa menggunakan jasa bank syariah dengan membeli kartu Shar-E produk kami di kantor pos. Kemudian untuk menabung, mereka juga tinggal datang ke kantor pos menyetorkan dananya. Cara ini cukup mudah dan bisa menjangkau masyarakat di banyak wilayah.

Apakah BMI sudah berpikir untuk go international?
Setelah memudahkan masyarakat untuk menjangkau bank syariah, baru kami berpikir go international. Tentu saja kami harus memperhatikan internal resources, aspirasi pemegang sajam dan blessing dari otoritas keuangan, serta melihat prospek pasarnya. Kalaupun go international, kami harus melaukan dengan cara-cara yang sangat efisien. Contohnya seperti bank multi nasional yang sekarang ini mengoperasikan unit syariahnya di Indonesia. Mereka menawarkan aktivitas yang sangat mereka pilih dengan hati-hati sehingga pemakaian resources sangat efisien. Sama seperti di Indonesia, jika BMI berkesempatan go international kami akan sangat menyandarkan kerja sama aliansi dengan mitra-mitra stgrategis.

Tidakkah go international saat ini penting? terlebih setelah Singapura bertekad menjadi hub syariah?
Secara misi sebetulnya ini penting dilakukan karena dalam sistem keuangan internasional sekarang ini bukan pemerintah suatu negara tapi perbankanlah yang dominan menciptakan money suply. Jadi keberadaan perbankan nasional di luar negeri sedikit banyaknya berarti ikut mengontrol ekonomi negara lain. Yang terjadi selama ini, ekonmi kita yang habis-habisan dikontrol spekulan-spekulan asing.

Soal, efisiensi, apa saja yang dilakukan manajemen BMI?
Efisiensi bukanlah memotong biaya atau menekan harga supplier serendah mungkin. Apalagi memeras keringat karyawan. Karena, hal-hal tersebut bisa merusak kualitas pekerjaan dan spirit win-win antara BMI dan stake holder-nya (customer, crew, capital proverder, community).

Di BMI Efisiensi dimulai dengan memastikan hanya hal-hal yang perlu saja dilakukan serta dilakukan dengan urutan yang benar. Kehidupan sekarang ini, semakin kompleks. Begitu banyak godaan untuk melakukan hal-hal yang nice to do instead of must to do. Karena itu kami berpendapat kemampuan memilah hal yang penting menjadi hal yang amat sangat diperlukan. Kemampuan melakukan penyederhanaan menjadi kompetensi yang sangat dibutuhkan untuk menjadikan organisasi unggulan. Dalam kasus BMI, kami memangkas 16 divisi menjadi 5 tanpa memangkas kru dan fasilitasnya. Mobil dinas yang digunakan pimpinan sama mulai direktur utama hingga pemimpin cabang. Kami juga menghancurkan sekat dan tembok yang membatasi divisi dan direksi, menghilangkan corporate title, dan melakukan penyederhanaan grading.

Apakah Hasilnya signifikan terhadap efisiensi?
Ya. Tentu saja. Kami menargetkan untuk menakan rasio biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO) tahun ini 83 persen atau di bawah ketentuan BI yang 93 persen. Tapi, realisasi yang kami dapatkan malah jauh lebih baik. BOPO kami tahun ini malah 78 persen. Kami tetap melakukan ekspansi dengan biaya efisien. Yang membanggakan efisiensi tidak mengganggu pengembangan jaringan. Kami mendapati pertumbuhan 300 persen, aset yang terus tumbuh dan bonus kru yang teurs membaik. Alhamdulillah. Ini semua kehendak Yang Maha Kuasa.

(tid )

Republika, Kamis, 01 September 2005
'Saatnya Terapkan Ekonomi Islam'
Untuk Indonesia yang rentan terhadap perubahan keuangan internasional, sistem ini sangat pas.

SINGAPURA--Naiknya suku bunga dam merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali dialami Indonesia. Pada posisi seperti ini, tak ada lain kecuali pemerintah harus menerapkan ekonomi dan keuangan Islam. ''Harus segera diterapkan untuk menghindari kondisi seperti ini,'' kata kepala BNI Syariah, Rizqullah, di sela acara International Islamic Banking Award yang diselenggarakan Karim Business Consulting Rabu, (30/8) di Singapura.

Rizqullah berpendapat jika suku bunga naik terus, Indonesia akan kesulitan membangun. Kondisi seperti ini, katanya, kembali menunjukkan bahwa ekonomi konvensional tidak memberi kemaslahatan umat.

Rizqullah menyatakan praktisi dan pakar sudah membujuk pemerintah untuk serius mengembangkan ekonomi Islam. Dalam penerbitan obligasi syariah misalnya. ''Sampai sekarang belum ada realisasi.'' Padahal, dengan tidak memberlakukan bunga, ekonomi dan keuangan Islam lebih stabil sehingga rakyat tidak berat. Dalam ekonomi Islam, semua pihak sejajar dan saling menguntungkan.

Sementara itu, Direktur Bank Muamalat Indonesia (BMI), U Saefudin Noer, menegaskan situasi ekonomi makro Indonesia saat ini menunjukkan sistem perbankan konvensional rentan krisis. Kondisi sekarang sekarang memberi peluang bagi spekulan.

Pengalaman BMI membuktikan sistem syariah cukup andal dan tidak akan diterjang spekulan bisnis, atau mengeksploitasi pihak lain. ''Di Bank Islam, uang bukan komoditas atau spekulasi. Dana harus diputar agar mengalir seperti udara dan air supaya sektor riil ikut merasakan kemakmuran.'' Kahlil Rowter, excecutive vice president head of research Mandiri Sekuritas, mengakui kelebihan bisnis syariah dibanding konvensional.

Dikatakannya produktivitas lembaga keuangan syariah lebih bagus. Untuk Indonesia yang rentan terhadap perubahan keuangan Internasional, termasuk tekanan suku bunga, sistem ini sangat cocok. Apalagi nasabah perbankan--terutama deposan--cenderung memilih deposito jangka pendek karena kuatir fluktuasi suku bunga.

Rowter berpendapat Singapura melihat potensi bisnis syariah. Singapura ingin mengejar Malaysia yang lebih dulu sukses. ''Bila tak cepat mengambil peluang ini, tidak mustahil dana dari negara Islam yang seharusnya bisa dimanfaatkan Indonesia, tersedot ke negeri jiran.'' Untuk menangkap peluang tersebut, menurut Rowter, Indonesia harus listing di Kuala Lumpur.

International Islamic Banking Award 2005

The Most profitable
All Type/overall
1. Gulf Investment House Kuwait
2. Unicom Investment Bank Bahrain
3. Gulf Finance House Bahrain
Commercial bank (windows Unit)
1. Bank Negara Indonesia Syariah-Indonesia
2. Public-Malaysia
3. EON Malaysia
Commercial bank (full fledge, asset 1 Miliar Dolar AS)
1. Bank Syariah Mandiri Indonesia
2. Bahrain Islamic bank-Bahrain
3. Meezan Bank Pakistan
The Most Eficient (full fledge asset 1 miliar dolar AA)
1. Bank Muamalat Indonesia
2. Bank syariah Mandiri Indonesia
3. Bahrain Islamic Bank-Bahrain
The fastest Growth of Asset
All Type/ Overall
1. Standard Chartered Malaysia
2. BRI Syariah
3. Bank Syariah Mandiri
Commercial Bank (windows and Unit)
1. Standard Chartered Malaysia
2. Bank Rakyat Indonesia syariah-Indonesia
3. Bank Jabar syariah-Indonesia
Commercial bank full fledge asset 1 Miliar Dolar AS)
1. Bank syariah Mandiri
2. Meezan Bank
3. Bank Muamalat Indonesia
The Fastest Growth of Funding
all type/overall
1. HSBC Amanah Malaysia
2. Bukopin Syariah
3. Bank Syariah Mandiri
Windows/Unit
1. HSBC Amanah Malaysia
2. Bukopin Syariah
3. BRI Syariah
Full Fledge (Aset 1 Miliar Dolar AS)
1. Bank Syariah Mandiri Indonesia
2. Meezan Islamic Bank Pakistan
3. Bank Muamalat Indonesia

(hir )

 << Agustus 2005 | September 2005 | Oktober 2005 >> 

Artikel/berita yang dikutip di website ini dipergunakan bukan untuk kepentingan komersial

depan | artikel | jadwal
Bagaimana Cara Mengatasi Ejakulasi Dini

Kami menerima donasi dari berbagai pihak untuk pengembangan lembaga  dengan sifat tidak mengikat

Artikel Ekonomi Indonesia, Berita Ekonomi Indonesia

Bagaimana Cara Menjual Apapun Lewat Internet

1

 


Holistic Solution Center | Hypnosis Association | EFT Indonesia | Psikoterapis | Bawah Sadar | Belajar Hipnotis | Layanan Hipnoterapi | Belajar Hipnoterapi | Buku Hipnotis Gratis | Hypnosis Training | Organisasi Hipnosis | Master Hipnotis | Solusi Salah Ketik | Fakir Magic | Sekolah Sulap | Psikologi Indonesia | Terapi Musik | Aktivasi Otak | Neurotherapy | Pengobatan Herbal | Artikel Kesehatan | Pakar Seks | Terapi Seks | Master Seks | Obat Ejakulasi Dini | Perusahaan Furniture | Master Indonesia | Toko Barang Antik | Terapi Tertawa | Kota Jepara | Pelatihan Internet Marketing