Master Hipnotis, Pelatihan Hipnotis, Hipnoterapi

 

June 25, 2007 22:23:13 WIB
Peran Tionghoa Indonesia (Part 8-habis)



Disadur oleh Josh Chen – Global Citizen

Solusi "masalah Tionghoa".

Setelah dari berbagai perspektif sejarah kita memahami akar "masalah Tionghoa" yang dihadapi bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama mencari solusinya. Solusi masalah Tionghoa harus berangkat dari keinginan untuk menyatukan seluruh komponen bangsa demi kemajuan bangsa dan negara kita, tanpa prasangka sedikitpun.

Adalah kenyataan sejarah bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian integral bangsa kita, bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Etnis Tionghoa mempunyai akar sejarah yang sangat panjang di bumi Indonesia, hampir seribu tahun lamanya. Bandingkan dengan sejarah bangsa Amerika dan Australia yang hanya beberapa ratus tahun lamanya. Budaya Tionghoa telah mengisi khasanah budaya Indonesia, baik dalam bahasa, kesenian, makanan dsbnya. Oleh karenanya seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali dengan lapang dada harus menerima keberadaan etnis Tionghoa secara utuh, apa adanya. Demikian juga seluruh etnis Tionghoa harus menempatkan dirinya tanpa reserve sebagai bagian integral bangsa Indonesia.

Adalah tugas dan kewajiban seluruh etnis Tionghoa di Indonesia untuk membangun bangsa dan negara menuju masyarakat yang kita cita-citakan. Sebuah masyarakat yang adil dan makmur, demokratis, bersih dari KKN, menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM. Sebaliknya seluruh jajaran pemerintahan baik pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif harus memperlakukan etnis Tionghoa sama dengan komponen bangsa lainnya. Seluruh peraturan mulai dari UUD, Undang- undang, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Gubernur dsbnya harus bersih dari hal-hal yang berbau diskriminasi.

Peraturan mengenai SBKRI harus segera dicabut seperti juga BKMC harus dibubarkan. Pihak birokrat mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur dan seluruh jajarannya maupun para elit partai politik, tokoh agama, pengamat, tokoh-tokoh LSM dllnya harus menjauhkan diri dari prangsangka rasial. Tidak boleh lagi ada ucapan atau ungkapan seperti apa yang diucapkan Gubernur Sutiyoso ketika masalah villanya di kawasan Puncak dipermasalahkan para wartawan dengan mengatakan "Mengapa villa saya yang luasnya hanya seratus meter persegi dan terbuat dari kayu diributkan, mengapa villa Cina-Cina sipit tidak dipermasalahkan ?" Atau seperti yang diucapkan seorang anggota DPR dari fraksi PDI-P ketika berselisih dengan Alvin Lie, anggota DPR dari fraksi Reformasi yang kebetulan berasal dari etnis Tionghoa.

Etnis Tionghoa jangan hanya berkonsentrasi dalam bidang bisnis saja, tetapi harus mau memasuki segala jenis profesi, mulai dari guru, dosen, peneliti, tentara, polisi, jaksa, hakim, pengacara, artis, wartawan, sastrawan, pelaut sampai politikus. Etnis Tionghoa harus berusaha keluar dari isolasi yang selama ini mengkungkungnya. Politik bukan sesuatu yang menakutkan dan perlu dijauhi, sebaliknya perlu dipelajari dan dipahami. Etnis Tionghoa harus turut berpolitik praktis secara aktif dengan cara memasuki partai politik yang sesuai dengan pilihannya atau bersama-sama komponen bangsa lainnya mendirikan partai politik untuk dijadikan alat perjuangan untuk mencapai apa yang selama ini dicita-citakan. Etnis Tionghoa jangan mau hanya dijadikan mesin pengumpul uang saja seperti apa yang dilakukan rejim Orde Baru.

Memang tragedi Mei 1998 membangkitkan kesadaran etnis Tionghoa bahwa selama ini mereka secara politis tidak berdaya sama sekali. Ini terbukti setelah jatuhnya rejim Soeharto, berbagai kelompok peranakan Tionghoa segera membentuk partai politik, paguyuban, perhimpunan, LSM dsbnya, antara lain Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI), Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI), Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI), Solidaritas Pemuda Pemudi Indonesia Untuk Keadilan (SIMPATIK) dsbnya. Namun dalam perjalanannya, karena banyak menghadapi kendala semangat yang pada mulanya mengebu-gebu, perlahan-lahan mulai menyurut. Di samping itu seperti juga yang terjadi pada partai-partai politik dan organisasi nasional lainnya, perpecahan telah menjadi mode yang menimpa partai-partai politik dan organisasi-organisasi di kalangan etnis Tionghoa.

Pada masa kampanye Pemilu 1999, sejumlah partai politik menggunakan atraksi liong- barongsai untuk menarik simpati etnis Tionghoa agar memilih partainya. Sebenarnya hal ini sah-sah saja, tetapi di sisi lain hal ini membuktikan betapa signifikannya etnis Tionghoa dalam perolehan suara untuk memenangkan Pemilu. Etnis Tionghoa pada masa kampanye seperti komponen bangsa lainnya menjadi bahan rebutan.

Pada tanggal 16 September 1998, terbawa oleh arus reformasi Presiden B.J.Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden No.26/1998 yang ditujukan kepada suluruh jajaran birokrasi agar menghapuskan penggunaan istilah "pribumi" dan "non pribumi". Selanjutnya pada tanggal 17 Januari tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Kepres No. 6/2000 yang berisi pencabutan Instruksi Presiden No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Agama No.13/2001 yang menetapkan Imlek sebagai libur fakultatif dan diteruskan dengan pencabutan larangan penggunaan bahasa Tionghoa baik lisan maupun tulisan. Orang boleh tidak suka kepada Gus Dur, tetapi adalah suatu kenyataan sejarah bahwa ia telah membuktikan dirinya sebagai seorang demokrat yang percaya akan adanya kemajemukan di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Ia juga telah membuktikan dirinya sebagai pengayom kelompok minoritas yang selama tiga puluh dua tahun secara politik sangat lemah dan dimarjinalkan.

Ketika menghadiri perayaan Imlek yang diselenggarakan MATAKIN pada tanggal 17 Februari 2002, Presiden Megawati Soekarnoputeri mengumumkan mulai tahun 2003 Imlek sebagai hari raya etnis Tionghoa menjadi hari Nasional. Konsekuensi Imlek sebagai hari Nasional tentunya menjadi hari libur nasional, bukan fakultatif. Namun sampai saat ini Menteri Agama sebagai instansi yang berwenang menentukan hari libur nasional belum mengeluarkan surat keputusannya. Keputusan Presiden Megawati menjadikan Imlek sebagai hari Nasional menimbulkan kontroversi. Apalagi kalau alasannya karena hari raya etnis, bagaimana dengan etnis lainnya ?

Demikian juga kalau dengan alasan agama atau kepercayaan, masih banyak agama atau kepercayaan lain di Indonesia seperti agama Kaharingan, Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dsbnya yang dapat menuntut perlakuan yang sama dari pemerintah. Malahan ada yang berprasangka bahwa keputusan ini hanya untuk konsumsi politik menghadapi Pemilu 2004. Ada juga yang berpendapat bahwa keputusan ini adalah suatu keniscayaan sebagai tanggapan alamiah terhadap perkembangan ekonomi China yang terlalu massif untuk diabaikan.

Dengan dikeluarkannya Keppres Abdurrahman Wahid dan Keputusan Menteri Agama serta pernyataan Presiden Megawati tersebut, etnis Tionghoa merasa telah bebas dari "penjara" yang selama ini mengurungnya. Dalam waktu singkat ratusan perkumpulan barongsai, liong, wu shu dsbnya bermunculan di kota-kota di seluruh Indonesia. Puluhan surat kabar dan majalah serta ratusan kursus bahasa Tionghoa bermunculan bagaikan cendawan sehabis hujan. Malahan Metro TV setiap hari menayangkan acara khusus dalam bahasa Tionghoa.

Demikian juga ada stasion radio komersial yang secara khusus menyiarkan acara dalam bahasa Tionghoa. Ratusan yayasan-yayasan Tionghoa totok, baik yang berdasarkan suku, asal daerah, marga, alumni sekolah dsbnya turut bermunculan. Tahun baru Imlek dirayakan secara terbuka dan meriah, demikian juga perayaan-perayaan tradisi dan agama/kepercayaan Tionghoa lainnya seperti Capgomeh, Pehcun, Tongciu, gotong toapekong dsbnya. Malahan baru-baru ini berlangsung pemilihan "Cici dan Koko" se Jakarta Barat.

Timbul kesan di masyarakat bahwa etnis Tionghoa dalam masa euphoria menyambut kebebasan ini telah bertindak berlebihan dan kebablasan. Mereka merasa bahwa masalah Tionghoa telah selesai dan rasialisme telah lenyap dari bumi Indonesia. Padahal peraturan mengenai SBKRI masih berlaku dan dilaksanakan. Di samping itu puluhan peraturan-peraturan yang diskriminatif masih tetap eksis.

Amandemen UUD 1945 belum seperti yang kita harapkan seperti juga RUU Kewarganegaraan yang disiapkan pemerintah masih terdapat point-point yang bersifat diskriminatif. BKMC belum secara resmi dibubarkan dan setiap saat dapat diaktifkan kembali. Ada perasaan yang berkembang di sementara kalangan masyarakat bahwa privileges (keistimewaan) yang diberikan kepada etnis Tionghoa telah berlebihan. Hal ini sewaktu-waktu dapat menimbulkan kecemburuan yang berbahaya yang patut disadari etnis Tionghoa. Apa yang diucapkan Gubernur Sutiyoso membuktikan bahwa di dalam hati dan benak sementara pejabat negara masih ada benih-benih rasialisme yang tanpa disadarinya sewaktu-waktu dapat terlontar keluar.

Selaras dengan kemajuan pembangunan yang dicapai RRT dan membaiknya hubungan antara pemerintah RI dan RRT, masih banyak orang-orang Tionghoa yang bersikap anasional dan merasa dirinya seolah-olah warga negara RRT. Bagi orang-orang ini mereka merasa menjadi warga negara Indonesia hanya ketika menyodorkan paspornya saat berurusan dengan pihak imigrasi. Sikap seperti ini sungguh-sungguh sangat berbahaya, karena dari pengalaman sejarah kita belajar bahwa hubungan antar negara dapat berubah-rubah setiap saat. Hari ini bersahabat, besok bisa saja bermusuhan.

Ada lagi sikap di sementara kalangan etnis Tionghoa yang membesar-besarkan solidaritas dan persatuan Tionghoa perantauan (Hua Ren) atau sementara kalangan berduit yang merasa dirinya dalam setiap saat dapat saja beralih menjadi penduduk atau warga negara lain.

Apakah dengan dicabutnya peraturan-peraturan yang bersifar diskriminatif dan Imlek dijadikan hari libur nasional, masalah Tionghoa telah berakhir dan diskriminasi rasial telah lenyap dari bumi Indonesia? Sunguh naif apabila kita berpikiran dan berpendapat demikian. Berakhirnya masalah Tionghoa dan lenyapnya diskriminasi rasial hanya dapat tercapai apabila jurang pendidikan dan ekonomi telah berhasil dihilangkan.

Hal ini baru dapat tercapai apabila kita telah berhasil membangun bangsa dan negara yang demokratis, bersih dari KKN dan selalu menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM. Untuk itulah etnis Tionghoa sebagai bagian integral bangsa Indonesia harus bersama-sama komponen bangsa lainnya membangun bangsa dan negara sesuai dengan apa yang kita cita-citakan tersebut. Namun harus kita sadari bahwa tugas ini tidak mudah, jangankan untuk mencapai semuanya itu, untuk keluar dari krisis ekonomi saja sampai saat ini kita belum juga berhasil.

Penutup:
Semoga tulisan bersambung ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sangat penting rasanya kita semua mengetahui dan mempelajari akar permasalahan konflik baik secara di luar permukaan ataupun di balik permukaan, untuk menentukan langkah bersama menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan menghargai perbedaan setiap individu.

Semoga di masa yang akan datang, mungkinkah posisi-posisi menteri, gubernur, kapolri, jaksa agung, walikota, bahkan presiden dan wakil presiden bisa dipegang oleh IBC?? Only time will tell....

WE ARE FOR DIFFERENCE, FOR RESPECTING DIFFERENCE FOR ALLOWING DIFFERENCE, FOR ENCOURAGING DIFFERENCE UNTIL DIFFERENCE NO LONGER MAKES A DIFFERENCE

Bhinneka Tunggal Ika.... Il Pluribus Unum.....

Kembali Ke Halaman Utama - Koleksi Artikel Politik Indonesia

           


Holistic Solution Center | Hypnosis Association | EFT Indonesia | Psikoterapis | Bawah Sadar | Belajar Hipnotis | Layanan Hipnoterapi | Belajar Hipnoterapi | Buku Hipnotis Gratis | Hypnosis Training | Organisasi Hipnosis | Master Hipnotis | Solusi Salah Ketik | Fakir Magic | Sekolah Sulap | Psikologi Indonesia | Terapi Musik | Aktivasi Otak | Neurotherapy | Pengobatan Herbal | Artikel Kesehatan | Pakar Seks | Terapi Seks | Master Seks | Obat Ejakulasi Dini | Perusahaan Furniture | Master Indonesia | Toko Barang Antik | Terapi Tertawa | Kota Jepara | Pelatihan Internet Marketing