[kop-atas.htm]
 
[kanan.htm]

 

Kerangka Acuan

“Perlindungan HAM Melalui Reformasi KUHP”

 

 

I. Pendahuluan

 

Naskah RUU KUHP yang sekarang ini sebetulnya memiliki sejarah riwayat yang panjang: ia telah disiapkan dalam waktu yang sangat lama. Lebih dari puluhan tahun lamanya. Langkah penyusunan konsepnya sudah dimulai dilakukan sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan dikeluarkannya draft Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Lembaga Pembenahan Hukum Nasional (LPHN) pada tahun 1963. Pada tahun-tahun selanjutnya, langkah-langkah penyusunan pembaharuan konsep RUU KUHP semakin konkrit.

 

Pada bulan Maret 1981 disusun  dua Tim untuk perumusan RUU KUHP, yang bekerja secara bersamaan, yaitu Tim Pengakajian dan Tim Rancangan KUHP --yang kemudian dileburkan ke dalam satu Tim. Berturut-turut yang menjadi pimpinan Tim ini adalah: Prof. Sudarto, SH (meninggal tahun 1986); Prof. Mr. Roeslan Saleh (meninggal 1988); dan, terakhir, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H. (sejak tahun 1987-1993). Tim yang terakhir inilah yang berhasil memformulasinya dalam bentuk RUU yang dikenal dengan Konsep tahun 1993. Pada 13 Maret 1993 Tim Mardjono Reksodiputro ini menyerahkan draft tersebut kepada Menteri Kehakiman yang pada waktu itu dijabat oleh Ismail Saleh, S.H. Tetapi draft ini berhenti di tangan Menteri Kehakiman, dan direvisi kembali oleh Menteri Kehakiman berikutnya dengan Tim yang baru di tahun 2000, sampai akhirnya direvisi kembali di bawah Tim tahun 2005-2007

 

RUU KUHP 2007 ini boleh dikatakan merupakan produk pemikiran generasi mutakhir ahli hukum pidana Indonesia. Generasi pakar hukum pidana baru ini tentunya memiliki kompetensi akademis dan semangat zaman yang berbeda dengan generasi ahli hukum pidana sebelumnya (generasi Prof. Sudarto, SH dkk).  Perbedaan kompetensi akademis, konteks zaman, dan kepentingan antar generasi perancang RUU KUHP, tak dapat dipungkiri akan mempengaruhi pula hasil masing-masing Tim Penyusunan. Sebagai sebuah produk pemikiran dari generasi baru ahli hukum pidana Indonesia. Tim yang baru ini kemudian  menyusun sebuah kodifikasi baru hukum pidana, dengan mengubah sistematika-nya dan menambah delik-delik baru. Dengan demikian, dalam naskah yang baru (yang saat ini dirancang), pemerintah berusaha memformulasi sebanyak mungkin tindak pidana “baru” yang berkembang dalam suatu masyarakat  modern --yang belum dicakup dalam KUHP Hindia Belanda, yakni melakukan kebijakan kriminalisasi. Selain, tentu saja, menghapuskan aturan-aturan yang dianggap archaic (kebijakan dekriminalisasi). 

 

Saat ini Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP 2007) telah rampung dirancang dan kini sudah berada ditangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin, untuk diteruskan ke Presiden. Sebelumnya pada Rapat Paripurna ke-13 DPR, 1 Februari 2005 –yang membahas Program Legislasi Nasional periode 2005-2009, Hamid Awaluddin telah menyampaikan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pembahasan terhadap RUU-KUHP pada tahun pertama program legislasi, yakni tahun 2005. RUU ini memang sudah lama disiapkan pemerintah dan tertunda-tunda diajukan ke DPR. Makanya wajar apabila Menteri Hukum dan HAM bertekad menjadikan RUU ini sebagai prioritas untuk diajukan pembahasannya ke DPR. Keinginan mempunyai sebuah hukum pidana nasional telah lama menjadi obsesi bangsa ini. Keinginan yang hendaknya tidak saja diletakkan dalam kesadaran sekadar menggantikan Wetboek van Strafrecht --produk hukum pidana pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tetapi lebih jauh dari itu, hendaknya dilandasi oleh suatu semangat atau keinginan memiliki sebuah hukum pidana yang dapat difungsikan dalam tatanan negara demokratis.

 

Oleh karena itu mendasarkan pada paparan diatas Aliansi Nasional RKUHP dan Komnas HAM berniat menyelenggarakan Konsultasi Publik yang bertemakan Perlindungan HAM Melalui Reformasi KUHP”.

 

 

 

 

II. Tujuan Kegiatan

 

Kegiatan Konsultasi Publik ini bertujuan untuk:

Melihat hal-hal yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan pembaharuan terhadap RUU KUHP dengan mengukur kondisi-kondisi kekinian dan realitas sosial-politik masyarakat Indonesia termasuk trend dan perkembangan jenis-jenis dan modus kejahatan-kejahatan yang ada. Tujuan selanjutnya adalah  melihat dukungan dari masyarakat mengenai kebutuhan atas reformasi KUHP sekaligus memetakan pihak-pihak yang mendukung reformasi KUHP

 

Konsultasi publik ini juga diharapkan dapat memetakan aturan-aturan yang menjadi prioritas dalam menghadapi kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, melihat pergeseran/perubahan rumusan dalam rancangan KUHP saat ini dibandingkan dengan perubahan naskah RUU KUHP sebelumnya, menjadi hal yang krusial.

 

 

 

 

III. Tempat Kegiatan

Ruang Seruni Hotel Santika, Jl AIPDA. K.S. Tubun, No 7 Slipi, Jakarta. Telp 021- 5361777

 
[kop-bawah.htm] 

Kembali Ke Halaman Utama

       


Holistic Solution Center | Hypnosis Association | EFT Indonesia | Psikoterapis | Bawah Sadar | Belajar Hipnotis | Layanan Hipnoterapi | Belajar Hipnoterapi | Buku Hipnotis Gratis | Hypnosis Training | Organisasi Hipnosis | Master Hipnotis | Solusi Salah Ketik | Fakir Magic | Sekolah Sulap | Psikologi Indonesia | Terapi Musik | Aktivasi Otak | Neurotherapy | Pengobatan Herbal | Artikel Kesehatan | Pakar Seks | Terapi Seks | Master Seks | Obat Ejakulasi Dini | Perusahaan Furniture | Master Indonesia | Toko Barang Antik | Terapi Tertawa | Kota Jepara | Pelatihan Internet Marketing