[kop-baru.htm]
[kanan.htm] 


Refleksi dan Catatan Kerja LBH APIK Jakarta Tahun 2005
 

Pemiskinan Perempuan

dan Upaya Setengah Hati Negara

dalam Menegakkan Hak Asasi Perempuan

 ….Tahun 2005 adalah mimpi buruk bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, utamanya kaum miskin. Musibah demi musibah terus berdatangan, tsunami, gempa, banjir, busung lapar, polio, flu burung serta gizi buruk ibu dan anak melanda sebagian besar wilayah bumi Indonesia. Sementara rasa aman tak kunjung terpenuhi, terror bom yang tak berkesudahan serta kekerasan yang muncul akibat konflik seperti di Poso, menewaskan banyak pihak yang tak berdosa seperti anak-anak perempuan yang menjadi tumbal pertikaian antar kelompok. Kondisi keterpurukan ini semakin diperparah dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak sensitive seperti menaikkan harga BBM, mensahkan APBN 2006 yang bermasalah, hingga kebijakan impor beras dan berbagai kebijakan lainnya yang jauh dari upaya menyelesaikan problem masyarakat kebanyakan, sementara kita menyaksikan dengan getir sikap ketidakpedulian yang ditunjukkan segelintir penguasa yang rakus dan haus kekuasaan, korupsi dan penyalahgunaan jabatan, penggunaan fasilitas berlebihan, menuntut tunjangan di luar akal sehat sementara tidak malu menghabiskan uang rakyat untuk berfoya-foya keluar negeri, nampaknya telah menjadi wajah keseharian para pejabat negeri ini….

A.  Pengantar

Catatan LBH APIK Jakarta ini merupakan laporan pertanggungjawaban kami kepada publik terhadap kegiatan lembaga selama tahun 2005 lalu. Hasil refleksi, pengalaman penanganan kasus, pengalaman dari para perempuan korban dalam menggapai keadilan, serta pengalaman melakukan kegiatan perubahan hukum seperti advokasi kebijakan, publikasi informasi dan berbagai kegiatan pelatihan bantuan hukum, paralegal serta upaya pemberdayaan masyarakat lainnya menjadi pegangan kami dalam membuat laporan tahunan ini.

Tahun 2005 merupakan tahun ke-21 disahkannya Undang-undang No. 7 tahun 1984, tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Pasal 2 CEDAW –khususnya ayat a, b, e dan f– telah secara jelas menyebutkan kewajiban pemerintah untuk menjamin terlaksananya upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui undang-undang.[1] Baik undang-undang di tingkat nasional maupun lokal. Namun sampai saat ini, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi perempuan masih terlihat setengah hati.

Upaya perumusan berbagai undang-undang yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, diwujudkan dengan merencanakan perumusan dan pengesahan undang-undang yang sangat berkaitan dengan kepentingan perempuan. Pada awal tahun, daftar panjang prioritas Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) yang dikeluarkan DPR periode 2005 - 2009, (paling tidak) memuat 9 kebijakan yang berefek langsung pada perempuan, antara lain: RUU tentang Kebebasan Mendapatkan Informasi Publik, RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, RUU Perubahan atas UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan, RUU tentang Jaminan Pemeliharan Kesehatan Masyarakat, RUU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, RUU tentang Pengesahan Protocol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Perdagangan terutama Perempuan dan Anak, RUU tentang  Kewarganegaraan. Kenyataannya sepanjang tahun 2005, pemerintah gagal menyelesaikan dan mengesahkan salah satu kebijakan yang memiliki efek langsung pada perbaikan kondisi perempuan tersebut.

Sementara di berbagai daerah muncul Perda-Perda yang substansinya justru mendiskriminasikan perempuan. Perda-Perda seperti tentang maksiat, pornografi dan pornoaksi, kewajiban berbusana tertentu, pengaturan jam malam bagi perempuan, merebak di berbagai daerah, seperti Medan, Aceh, Padang, Gorontalo, dan daerah-daerah lainnya, seiring dengan berlakunya otonomi daerah. Di tingkat Nasional, tercermin melalui RUU Pornografi dan Pornoaksi serta RUU Revisi KUHP yang sangat bias seperti RUU Pornografi yang bakal memasung kreatifitas perempuan. Sementara, RUU KUHP akan mengkriminalkan perempuan yang dilacurkan (prostituted women) yang berada di jalanan. Para pembuat kebijakan telah menutup mata dari kenyataan yang sangat jelas bahwa kebanyakan perempuan yang terlibat dalam dunia prostitusi adalah korban dari proses pemiskinan (kebijakan) Negara dan kegagalan Negara dalam memberikan pendidikan (pemberdayaan) dan menciptakan lapangan kerja yang layak bagi perempuan khususnya yang miskin. 

Intinya, rumusan-rumusan tersebut telah salah kaprah dan tidak tepat sasaran dan semata-mata mencerminkan “politik seksualitas negara” yang sekali lagi menempatkan tubuh dan seksualitas perempuanlah sebagai yang bersalah atau potensial bersalah karenanya merupakan ancaman bagi norma-norma masyarakat sehingga ia harus ditempatkan menjadi sasaran, yang dikenai hukuman dan sebagai target pengaturan. 

Di sisi lain, satu tahun telah berlalu setalah disahkannya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada 2004. Kenyataannya, sepanjang 2005 masih ditemukan banyak kendala yang dialami untuk mengimplementasikan UU tersebut. Masih banyak aparat penegak hukum, khususnya para jaksa dan hakim yang lebih suka menggunakan pasal-pasal dalam KUHP daripada pasal-pasal terobosan dalam UU PKDRT. Pemerintah terkait juga belum maksimal melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU tersebut seperti melakukan sosialisasi dan distribusi UU PKDRT yang nyatanya masih sangat minim terutama ke wilayah-wilayah terpencil yang sulit mengakses informasi. Begitupun sampai saat ini belum dibuat Peraturan Pemerintah (PP) serta juklak dan juknis yang diperlukan di tingkat pelaksana hukum hal mana turut menghambat pelaksanaan UU tersebut di lapangan.

Pada awal catatan ini akan kami paparkan data dan analisa kasus yang disertai dengan upaya-upaya perubahan hukum yang telah dilakukan. Pengalaman dalam menangani kasus selalu menjadi pijakan awal kami dalam melakukan refleksi kerja. Karena pengalaman dari kasus-kasus yang masuk merupakan “pintu gerbang” LBH APIK Jakarta dalam melakukan upaya perubahan hukum dan advokasinya dalam kerangka Bantuan Hukum Gender Struktural, yakni upaya perubahan hukum yang berdampak pada perubahan kebijakan dan relasi-relasi social menuju keadilan dan kesetaraan gender struktural. Dalam menggapai perubahan hukum ini, tidaklah mudah tanpa peranan dari komunitas dan mitra dampingan kami. Oleh karenanya, LBH APIK Jakarta terus melakukan kerjasama dengan para survivor dan para kelompok perempuan lainnya yang rentan menjadi korban kekerasan, yakni untuk terus meningkatkan kemampuan diri dan tetap konsisten melakukan outreach atau pendidikan melalui diskusi-diskusi di komunitas serta aktif memberikan informasi mengenai hukum dan hak-hak perempuan kepada masyarakat melalui terbitan-terbitan atau publikasi yang dirancang sedemikian rupa agar dapat membantu mereka menyelesaikan kasusnya sendiri/kelompok. Di akhir tulisan, kami mencoba memaparkan peluang, tantangan, ancaman dan catatan penutup.

B. FAKTA, KECENDERUNGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN dan UPAYA PERUBAHAN HUKUM

Sepanjang tahun 2005, LBH APIK Jakarta telah menerima pengaduan sebanyak 1046 (seribu empat puluh enam) kasus dengan perincian: 485 orang datang secara langsung, 323 orang konsultasi melalui telpon, 92 orang konsultasi melalui email, 144 orang konsultasi melalui radio serta 2 kasus jemput bola. Jumlah ini meningkat dari tahun lalu (2004) yang jumlahnya hanya 817 kasus. 

Dari jumlah 485 kasus yang datang secara langsung tersebut tercatat 325 orang mengadukan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.  Selebihnya adalah 4 kasus perkawinan campuran, 16 kasus perburuhan, 12 kasus nafkah pasca perceraian, 23 kasus harta bersama, 15 kasus ingkar janji menikah, 9 kasus dating violence, 6 kasus waris, 20 kasus perwalian anak, 22 kasus kekerasan seksual, 11 kasus pidana umum, 9 kasus perdata umum, 2 kasus PRT, 1 kasus kawin paksa, 1 kasus aborsi, 1 kasus politik.

Jumlah kasus yang didampingi LBH APIK Jakarta sebanyak 97 kasus dengan perincian 22 kasus di tingkat kepolisian, 7 kasus di tingkat Pengadilan Negeri, 1 kasus di tingkat Pengadilan Tinggi, 1 kasus di tingkat Pengadilan Agama, 1 kasus di tingkat P4D, 1 kasus ditingkat PTUN, 1 kasus di tingkat PT.TUN, 5 kasus di tingkat Mahkamah Agung, 1 kasus di tingkat Mahkamah Militer, 33 kasus didampingi dengan Pembuatan Draft serta 24 kasus didampingi dengan Mediasi.

Selain itu LBH APIK juga mendampingi kasus-kasus publik diantaranya: Kasus Pemecatan Nurlela (SLTP 56), kasus pidana Nurlela atas tuduhan pencemaran nama baik, Judicial Review Surat Utang Negara, Judicial Review UU Advokat, Judicial Review BBM, Judicial Review Tarif Listrik, Kasus Nunukan (Banding), dan Kasus Deportasi buruh migran dari Malaysia (750.000 orang), kasus Poso, Kasus Penangkapan salah seorang Pekerja UPC dalam kasus aksi Pepres 36/2005, Kasus Penangkapan 53 orang aktivis UPC/Uplink dalam aksi penolakan kenaikan BBM. LBH APIK juga terlibat dalam pendampingan kasus UPC (gugatan judicial review Perpres 36 tahun 2005); bersama GEMAS (Gerakan Masyarakat Sipil) akan mengajukan gugatan Citizen Law Suit terhadap Kenaikan BBM.

Fakta kekerasan terhadap perempuan juga kami pantau melalui tiga (3) surat kabar harian yakni Pos Kota, Warta Kota dan KOMPAS. Setelah kami lakukan analisa terhadap berita-berita tersebut dari bulan Januari hingga Agustus 2005, terdapat beberapa jenis kasus yang berhasil kami identifikasi, yakni:

No

Jenis Kasus

Jumlah                  

1

Perkosaan

185

2

KDRT

95

3

Buruh

35

4

PRT

16

5

Trafficking

12

Berdasarkan pengalaman advokasi LBH APIK Jakarta sepanjang tahun 2005, kecenderungan dan pola kasus kekerasan terhadap perempuan yang menonjol adalah:

1.  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak masuk ke LBH APIK Jakarta yakni berjumlah 325 kasus. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bila diklasifikasikan meliputi: 65 kasus korban kekerasan fisik dan psikis; 61 kasus korban kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi; 107 kasus korban kekerasan psikis; 35 kasus korban kekerasan psikis dan ekonomi; 6 kasus korban kekerasan fisik dan ekonomi; 2 kasus korban kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual; 28 kasus korban kekerasan ekonomi; 1 kasus kekerasan ekonomi dan seksual; 1 kasus korban kekerasan fisik, psikis dan seksual; 16 kasus korban kekerasan fisik serta 2 kasus korban kekerasan psikis dan seksual.

Meningkatnya kasus KDRT yang masuk ke LBH APIK Jakarta menunjukkan adanya peningkatan kesadaran perempuan bahwa KDRT merupakan kejahatan dan bukan lagi merupakan masalah privat atau aib yang harus disembunyikan, korban semakin berani untuk mengupayakan penyelesaian kasusnya dan mengakses keadilan melalui jalur hukum. Meski selama tahun 2005 dari 314 kasus KDRT yang melapor ke kepolisian hanya 19 kasus. Dari 19 kasus tersebut baru ada 8 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah menerapkan pasal-pasal dalam UU PKDRT. Dari bentuk kekerasan yang dialami korban ada 6 kasus kekerasan fisik, 1 kasus kekerasan ekonomi dan 1 kasus kekerasan psikis. Sedangkan, jika dilihat dari hubungan antara pelaku dengan korban, 6 orang adalah istri pelaku, 1 orang adalah anak pelaku serta 1 orang pekerja rumah tangga.

Walaupun UU PKDRT telah 1 tahun berlaku, ternyata Pasal 279, 351, 352 jo pasal 356 Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih banyak menjadi acuan Aparat Kepolisian dalam menerima laporan ketimbang menggunakan pasal-pasal dalam UU PKDRT. Namun demikian ada perubahan yang cukup signifikan pada sikap aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT, misalnya tidak lagi ditemukan aparat yang berdalih dan menolak serta tidak mau membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan dengan alasan apa yang dilaporkan adalah masalah rumah tangga sehingga diselesaikan saja secara kekeluargaan. Dalam pemeriksaan pun, aparat juga tidak lagi berpihak pada pelaku dan justru mencari-cari kesalahan pelaku. Tidak terjadi lagi upaya aparat untuk mendamaikan pelaku dan pelapor atas kepentingan pelaku. Jika terjadi perdamaian dan perkara dicabut semata-mata karena keinginan pelapor/korban. Bahkan ada satu kasus KDRT yang ditangani, ketika pelapor/korban dan pelaku berdamai dan sepakat untuk mencabut laporan, pihak kejaksaan menolak dan meneruskan kasusnya sampai ke Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT telah dianggap sebagai kejahatan publik dan bukan persoalan rumah tangga biasa.    

Jika dilihat dari jumlah keseluruhan kasus KDRT yang diterima LBH APIK Jakarta, jumlah korban yang mau melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian masih sangat minim. Masih minimnya atau masih sedikitnya keinginan dari korban KDRT untuk menempuh proses hukum atas kekerasan yang dialaminya, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: adanya ketakutan korban seandainya pelaku dihukum bagaimana dengan anak-anak mereka yang nantinya diejek oleh teman-temannya dengan mengatakan “bapak kamu penjahat”, korban juga khawatir jika pelaku dihukum maka siapa nantinya yang akan membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak mereka, korban juga ketakutan seandainya pelaku dihukum penjara maka sekeluarnya pelaku dari tahanan akan “membalas dendam” kepada korban.

Namun demikian yang menjadi pertimbangan terbesar pada diri korban sehingga tidak melapor adalah kekhawatiran korban akan proses hukum dan sistem hukum yang tidak berpihak kepada korban sehingga pada akhirnya korban justru malah terombang-ambing oleh proses hukum yang tidak jelas dan berlarut-larut. Selain itu, korban juga enggan melalui proses hukum yang memang memerlukan waktu cukup panjang atau lama untuk menyelesaikan kasusnya.

Kendala-kendala tersebut di atas bukanlah hal baru dan selalu muncul dari tahun ke tahun. Korban biasanya memilih menempuh proses perceraian untuk menghentikan kekerasan yang dialaminya. Dari 308 korban Kekerasan dalam rumah tangga yang datang ke LBH APIK Jakarta sebanyak 128 korban menempuh proses perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana secara keseluruhan belum mampu menciptakan atau menjamin rasa keadilan bagi korban, sehingga korban lebih nyaman mengupayakan jalur lain, perdata. Selain juga sistem sosial dan budaya yang eksis belum mendukung sepenuhnya upaya korban untuk mengakses keadilan dan menghukum pelaku. Ketergantungan korban terhadap pelaku juga menunjukkan ketidakberdayaan korban akibat nilai-nilai stereotype keperempuanan yang ditanamkan oleh masyarakat (keluarga) sejak dini.

Kasus kekerasan seksual terhadap istri yang terungkap pada tahun ini terdapat 5 (lima) kasus dimana para korban juga memilih perceraian sebagai solusi mengakhiri kekerasan ketimbang mengupayakan keadilan atas kasusnya yang dimungkinkan saat ini dengan adanya UU PKDRT. Beberapa kasus yang menonjol antara lain: Pertama, korban selalu dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan alat bantu. Korban sebenarnya sangat keberatan dan sangat tersiksa dengan hubungan seksual tersebut namun suami selalu mengancam. Korban baru berani menggugat cerai setelah suami berada dalam rumah tahanan karena terjerat kasus penggelapan. Kedua, dalam kasus dimana suami ketika melakukan hubungan seksual, selalu menggunakan cincin atau aksesoris pada penisnya, hingga korban mengalami pendarahan di vaginanya, dalam hal inipun korban lebih memilih bercerai daripada melaporkan kasusnya kepada polisi. Ketiga, korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual sedangkan suami menderita penyakit kelamin (PMS) karena sering berganti-ganti pasangan, akibatnya korban mengalami infeksi dibagian vagina dan rahimnya. Keempat, korban sering dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak lazim karena suami mempunyai kecendrungan penyimpangan perilaku seksual seperti korban dipukuli terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual. Bahkan dalam kasus kelima, korban disuruh menonton VCD porno yang berisi praktek kekerasan terhadap perempuan dan mempraktekkan gaya ‘sado masochis’ tersebut ketika berhubungan dengan korban (istrinya). Yang lebih parahnya lagi pada kasus tersebut suami membiarkan anak-anak untuk ikut menonton VCD porno tersebut, padahal umur anak masih dibawah umur.

Sementara dari pemberitaan media, terdapat 95 kasus KDRT yang berhasil diidentifikasi dan 18 kasus KDRT membawa pada kematian istri. Berbagai bentuk kekerasan yang digambarkan tidak jauh berbeda dengan kasus-kasus yang masuk ke LBH APIK, mulai dari kekerasan fisik seperti penyiksaan yang berujung pada pembunuhan, pemukulan, tamparan, pencekikkan, dan bentuk penyiksaan fisik lainnya, kekerasan psikis, seperti suami selingkuh, menikah lagi, dijadikan istri kedua tanpa diberitahukan statusnya lebih dulu, dan ditinggal pergi tanpa ada kabar, kekerasan seksual, berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang jika tidak dituruti maka istri dipukul dan disiksa, dan kekerasan ekonomi, seperti tidak memberi nafkah atau tidak memberi uang sekolah anak. Sementara respon aparat yang digambarkan dalam pemberitaan biasanya hanya sampai pemeriksaan, sangat jarang media yang memberitakan kasus-kasus KDRT sampai pada proses putusan dipengadilan. Sehingga sangat sedikit kasus yang sudah diputus diketahui berapa hukumannya dan pasal mana yang digunakan untuk menjerat pelaku. Meski demikian ada tiga kasus yang diberitakan dengan putusan, yaitu:

No

Judul berita

Tanggal

Hukuman /pasal yang digunakan

1

Dewi Hughes Terlalu Menderita

13 April 2005

Pelaku dianggap melanggar UU No 23/2004 tentang PKDRT pasal 7, 8, 45, dan 49

2

Mulut Istri Disumpal sambil Dipukuli, Dimasukin Cabe, Dioles Salep

2 Juli 2005

Pelaku dikenai pidana penjara 2 tahun

3

Minta Duit Arisan Istri Dihajar Suami

23 Juli 2005

Pelaku dikenai pasal UU no 23 Tahun 2004 tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sementara dari respon masyarakat terhadap kasus KDRT, tercatat pada kasus dimana penganiayaan yang diterima korban sudah pada kategori penganiayaan berat barulah masyarakat bertindak. Meski demikian setidaknya masyarakat tidak lagi melihat KDRT sebagai isu privat atau urusan rumah tangga biasa. Dalam beberapa kasus masyarakat mencoba berupaya menolong korban.

No

Judul berita

Tanggal

Respon masyarakat

1

Ketahuan Nikah Lagi, Istri Dihajar dan Digunduli

19 Januari 2005

Berusaha menolong korban

2

Sering Dimarahi suami, Ibu Muda Tenggak Racun Serangga

31 Januari 2005

Menolong korban

3

Marah Karena Gagal Salurkan Tenaga Kuda Suami Hajar Bini Dirumah Janda

21 Februari 2005

Melerai perbuatan tersangka

4

Suami Suka Mabuk dan Ringan Tangan Ibu Tiga Anak Tewas Minum Racun

23 Februari 2005

Membawa korban ke Rumah Sakit

5

Istri dan Dua Anaknya Dibunuh Lalu di Bakar

21 Maret 2005

Menangkap tersangka

6

Telat Jemput suami Mau Dibakar

30 Maret 2005

Menyelamatkan korban

7

Diduga Stres Disiksa Suami, Tina Meninggal

11 April 2005

Melaporkan ke polisi

8

Ditangkap karena siksa istri Suami biadap nekat nyolong HP polisi

10 April 2005

Menolong korban

9

Bapak cemburu, anak tiri dibakar

12 April 2005

Memberi keterangan kepada aparat

10

Ibunya jadi stres coba nabrak kereta api

4 Mei 2005

Menolong korban

11

Istri Dipukuli dan Disiram Minyak Tanah

12 Agustus 2005

Melerai perbuatan tersangka, dan melaporkan ke polisi

 

2.  Kekerasan Seksual


Pada tahun 2005 ini LBH APIK Jakarta telah melakukan pendampingan hukum terhadap 22 orang korban kekerasan seksual dengan perincian: 10 orang korban perkosaan, 6 orang korban pencabulan, 4 orang korban pelecehan seksual dan 2 orang korban kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (incest).

Selama LBH APIK Jakarta mendampingi kasus korban pelecehan seksual, baru pada tahun ini ada kasus yang proses hukumnya sampai ke tingkat Pengadilan, antara lain:

Pertama, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang direktur kepada para staf/karyawannya. Ada 5 orang korban yang memberanikan diri melaporkan peristiwa yang mereka alami. Adapun bentuk kekerasan seksual yang dialami korban antara lain: dicium, dipegang pantat, diremas buah dada, dipeluk, dikirim sms porno, diajak berhubungan seksual, dll. Para korban pun berani melaporkan setelah pelaku tidak lagi menjabat sebagai direktur. Atas laporan korban, pelaku melaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Para korban mendapatkan dukungan penuh dari rekan-rekan sekerjanya dalam menempuh proses hukum dengan menjadi saksi di pengadilan. Pada tahap pemeriksaan dan penyidikan, aparat kepolisian sangat responsif demikian juga pihak kejaksaan. Namun pada proses persidangan dimulai, terjadi penggantian jaksa di mana jaksa tersebut sangat tidak berpihak pada korban. Bahkan jaksa tersebut memfasilitasi perdamaian antara korban dan pelaku disebuah hotel. Namun secara tegas, korban menolak perdamaian. Sampai dengan saat ini proses hukum masih berlanjut. Kasus ini “beruntung” bisa sampai ke tahap persidangan di Pengadilan karena banyaknya korban yang melapor dan dukungan saksi, mengingat selama ini banyak kasus pelecehan seksual yang terhenti hanya sampai pada tahap pelaporan karena sistem pembuktian yang tidak berpihak pada korban pelecehan seksual.  

Kedua, kasus pelecehan seksual yang yang dilakukan oleh warganegara Guatemala dengan “MODUS” mencari pegawai sebagai Sales Promotion Girl. Pelecehan seksual tersebut telah dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2001, dan baru pada tahun 2005 ini ada korban yang berani melaporkan kasusnya. Dalam persidangan terungkap bahwa sudah banyak perempuan Indonesia yang menjadi korban atas tindakan terdakwa tersebut. Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan ancaman hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan tuntutan hukuman ini dikuatkan dalam amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, yaitu selama 7 (tujuh) tahun penjara. Kasus ini cukup mendapat respon baik dari aparat dan prosesnya cukup cepat.

Sedangkan ketiga, adalah kasus perkosaan dan pencabulan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, yang banyak menjadi korban adalah anak-anak, sementara pelakunya adalah orang dewasa dan juga terhitung dekat dengan korban. Pada kasus perkosaan dan percabulan masih ada aparat kepolisian yang tidak mau menerima laporan korban dengan alasan kasusnya sudah berlangsung lama serta tidak ada saksi. Dan sikap yang mengecewakan dari aparat juga bahwa korban pada dasarnya sudah dibuatkan Surat Pengantar untuk Visum, tetapi tidak ada tindak lanjut dari kasus itu. Dalam kasus yang lain, korban juga tidak dibuatkan Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan. Bahkan dalam kasus-kasus yang tidak ada saksinya, korban malah ditakut-takuti kalau korban nantinya bisa dilaporkan oleh pelaku karena telah mencemarkan nama baik pelaku.

Keempat, terhadap 2 kasus incest, yang 1 dilakukan oleh ayah kandung (yang sekarang kabur), dan yang 1 lagi dilakukan oleh kakek kandungnya sendiri yang dibantu oleh ibunya karena ‘paksaan’ kakeknya, kasus ini sekarang masih dalam tahap penyidikan di RPK Polda Metro Jaya, dan kakeknya sempat ditahan dan sekarang mengajukan penangguhan penahanan.  

Sementara itu di media terdapat setidaknya 186 kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dan 10 diantaranya berakhir dengan kematian korban. Korban mulai dari bocah atau anak SD, remaja ABG, mahasiswa hingga ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, juga baby sitter. Sementara pelaku, tidak saja orang asing tetapi terutama orang-orang terdekat korban seperti pacar korban yang selama ini oleh masyarakat cendrung dibaikan sebagai pihak yang dapat (potensial) menjadi pelaku. Untuk kasus gank rape, atau dilakukan oleh pelaku yang berjumlah lebih dari satu sebanyak 19 kasus.

Data yang ada menyebutkan bahwa pelaku perkosaan lebih banyak dilakukan oleh orang yang dikenal baik oleh korban, yaitu sebanyak 144 kasus dari 186 kasus, seperti kami sitematiskan dalam table berikut:

No

Keterangan

Jumlah

1

Incest (paman, ayah kandung, anak kandung, ayah tiri, kakak tiri, kakek tiri, kakek kandung)

37 kasus

2

Orang dikenal (tetangga, guru, ustad, teman, pacar, dukun, dokter, tukang ojek langganan, tukang bakso langganan)

106 kasus

3

Baru kenal

17 kasus

4

Tidak dikenal

16 kasus

5

Tidak diketahui

9 kasus

 

Jumlah keseluruhan kasus

185

Latar belakang kecenderungan kasus ini karena pelaku biasanya memanfaatkan rasa percaya yang ada pada korban --bahwa pelaku tidak mungkin melakukan hal seperti itu.

Dari segi umur, kasus perkosaan memanglah tidak mengenal berapapun usia korban, hal ini terungkap dari data yang berhasil diidentifikasi, menyebutkan bahwa kasus perkosaan di tahun 2005 menimpa; balita (13 kasus), anak-anak dan remaja usia 6-18 tahun (67 kasus), ibu rumah tangga usia 19-40 tahun (27 kasus), dan nenek-nenek usia 41-60 tahun (7 kasus). Sementara, dari segi umur pelaku, ditemukan bahwa pelaku mulai dari anak–anak (7 tahun) hingga kakek-kakek. Dalam kasus anak-anak dan remaja (gank rape), biasanya dikarenakan dampak VCD Porno dan minuman keras. Sedangkan untuk usia pelaku 30 tahun keatas lebih didominasi hubungan relasi kuasa, misalnya ayah dengan anak (incest), kakek dengan cucu (incest), tetangga dengan balita sebelah rumahnya, dukun dengan pasiennya.

Dalam kasus perkosaan yang muncul juga terdapat keterlibatan aparat sebagai pelaku seperti perkosaan yang dialami perempuan yang dilacirkan (PYLA) yang dilakukan 2 aparat polisi  (Pos Kota, 2 Agustus 2005) dan kasus yang sama yang dilakukan oleh 7 aparat Trantib di dalam truk (Warta Kota, September 2005)

3. Kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Ada 2 kasus PRT yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta pada tahun 2005 ini. Kasus pertama, dimana PRT adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan majikan. Informasi kasus ini diperoleh dari aparat RPK. Pihak kepolisian sangat memperhatikan korban dan kasusnya. Polisi justru yang menghubungi LSM Perempuan untuk memenuhi kebutuhan korban seperti: bantuan hukum, psikologis dan rohani. Korban pun ditampung sementara di rumah salah satu awak RPK. Kasus kedua, dimana PRT adalah korban yang menjadi “tersangka” pembunuhan majikan. Kasus ini baru sampai pada tahap investigasi ke pihak kepolisian karena informasi baru diperoleh dari media.

Sementara, kasus kekerasan terhadap PRT di media tahun ini sangat menonjol baik dari segi kuantitas maupun kesadisan dari perlakuan yang dialami PRT. Tercatat di media cetak sebanyak 16 kasus, 9 diantaranya PRT mengalami kekerasan seksual berupa pemerkosaan oleh majikan laki-laki atau anak laki-laki majikan, 4 kasus kekerasan fisik beripa penyiksaan sampai mati, pukulan, disetrika, dan disiram minyak panas. Minimnya perlindungan hukum dan keamanan ketika bekerja, mengakibatkan PRT seringkali mendapatkan kekerasan fisik dari majikan, serta mendapatkan perlakuan yang semena-mena, dan mudah diposisikan sebagai ‘tersangka’, misalkan dituduh mencuri uang. Dampak dari kurangnya perlindungan itu juga mengakibatkan kesejahteraan PRT terabaikan, misalnya: kasus PRT yang melahirkan di kamar mandi yang disebabkan kekurangan biaya dan akses kesehatan yang baik, serta kasus PRT yang jatuh dari lantai dua sebagai upaya melarikan diri, karena tidak tahan diberi makanan basi.

Dari 16 kasus yang diberitakan, terdapat 9 kasus yang di proses hukum. Biasanya kasus yang diproses hukum adalah kasus perkosaan, sedangkan kasus penyiksaan yang tidak berakibat kematian memiliki kecenderungan tidak diproses hukum. Kecenderungan lain yaitu bila terdapat kasus, dimana pelakunya adalah PRT dan korbannya majikan, maka biasanya kasus tersebut diproses hukum dan statusnya memberatkan pihak PRT.

4.  Ketenagakerjaan

LBH APIK Jakarta pada tahun ini menerima kasus-kasus yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yakni sebanyak 16 kasus, yang antara lain terdiri dari 3 kasus pesangon tidak dibayar, 2 kasus dipaksa mengundurkan diri, 1 kasus mutasi sepihak, dan 8 kasus PHK sepihak.

Pada awal bulan Januari 2005 terjadi deportasi buruh migran dari Malaysia sebanyak kurang lebih 750 000 orang, dalam menangani kasus ini LBH APIK bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang peduli dengan buruh migran. LBH APIK Jakarta juga mengadvokasi kasus buruh migran sebanyak 67 orang bekerjasama dengan KOPBUMI. Selain menangani kasus deportasi, LBH APIK Jakarta menangani kasus buruh migran yang langsung datang ke LBH APIK Jakarta, dan kasus penipuan yang dialami oleh calon buruh migran.

Tahun ini kasus buruh migran yang datang langsung ke LBH APIK Jakarta sebanyak 4 Kasus. Sedikitnya kasus buruh migran disebabkan karena sekarang ini banyak lembaga yang sudah mau menangani kasus buruh migran, dan sudah banyaknya paralegal di daerah-daerah kantong buruh migran.

Untuk kasus ketenagakerjaan yang tercatat di media cetak, terdapat 35 kasus, 15 kasus diantaranya masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), masalah kesejahteraan sebanyak 14 kasus, selebihnya masalah pelanggaran perusahaan dalam menggaji buruh, keamanan kerja, beban kerja, proses rekruitmen kerja dan penempatan kerja. Kasus pemutusan hubungan kerja lebih banyak dilatarbelakangi oleh perusahaan yang tidak mampu lagi memperkerjakan buruh dalam jumlah yang banyak, karena perusahaan mengalami kebangkrutan. Permasalahan ini menjadi pelik tatkala perusahaan tersebut masih menyisakan tanggungan terhadap buruh yang di PHK, misalkan gaji yang belum dibayar selama 4 hingga 6 bulan, gaji dibayar nyicil, dan uang pesangon yang tidak diberikan. Sementara masalah kesejahteraan kerja, lebih didominasi oleh masalah gaji buruh yang tidak sesuai upah minimum regional (UMR), gaji yang dibayar mencicil, tidak ada jaminan masa depan atau jaminan social, hingga tidak diperbolehkannya cuti haid.

 

5.  Kasus Komprehensif: “Menggugat Tanggung Jawab Institusi TNI dan Institusi Kepolisian dalam Merespon Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilakukan Anggotanya”

Dalam kasus-kasus yang ditanganinya, LBH APIK Jakarta mengambil salah satu isu untuk ditangani secara komprehensif. Isu yang diangkat dalam kasus komprehensif ditahun ini adalah Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang dilakukan oleh Aparat TNI dan POLRI salah satu alasan mengangkat isu kasus ini adalah tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan yang dilakukan oleh aparat TNI dan POLRI yang masuk ke LBH APIK Jakarta.

Sejak bulan Januari 2005 hingga Oktober 2005 jumlah kasus yang masuk ke LBH APIK Jakarta khususnya mengenai kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang dilakukan oleh aparat TNI dan aparat kepolisian berjumlah kurang lebih 26 kasus. Adapun kasus yang dialami korban antara lain kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kejahatan Perkawinan, Penelantaran Nafkah, Kekerasan Seksual dan Ingkar Janji serta Kekerasan fisik.

Ketika korban memilih agar kasus yang dialaminya diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instsitusi TNI atau institusi Kepolisian dimana pelaku bertugas, banyak sekali kendala yang harus dihadapi oleh korban, antara lain:

  1. Pada saat korban melapor, pihak aparat TNI dan aparat kepolisian kurang sensitive terhadap kasus yang dialami korban.

  2. Instsitusi atau kesatuan pelaku kurang responsive dan sangat lambat penanganannya, sehingga tak jarang laporan yang disampaikan oleh korban hanya sebagai laporan saja tanpa proses yang jelas.

  3. Instsitusi atau kesatuan pelaku seringkali berusaha menghindar dalam penanganan kasus dengan cara melempar-lempar tanggung jawab penanganan kasus.

  4. Sikap atasan atau teman pelaku yang tidak berpihak kepada korban dan cenderung melindungi pelaku.

  5. Sikap atasan atau teman pelaku cendrung malah menyalahkan korban.

  6. Walaupun ada beberapa kasus yang akhirnya diproses, seringkali hukuman yang diberikan kepada pelaku hanya sebatas sanksi disiplin, namun pada kasus tertentu tak jarang pelaku hanya diberikan sanksi berupa teguran lisan.

C.  CATATAN SITUASI KONSTITUEN dan PENGALAMAN PENDAMPINGAN dalam UPAYA PENGUATAN dan PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI KONSTITUEN

Selain memberikan pelayanan hukum, LBH APIK Jakarta melalui divisi Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) juga telah melakukan upaya pemberdayaan dan penguatan terhadap kelompok konstituen yakni kelompok perempuan mitra (klien), kelompok perempuan kampung miskin kota, buruh perempuan, perempuan yang dilacurkan (PYLA), dan pekerja rumah tangga (PRT). Pemberdayaan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti outreach, diskusi kasus dan pemberian informasi hukum, pelatihan para legal dan pelibatan dalam berbagai aktifitas dan upaya advokasi yang dilakukan LBH APIK Jakarta beserta jaringannya.

Sepanjang tahun 2005, situasi sosial politik dan berbagai kebijakan ekonomi yang muncul semakin memperburuk situasi para kelompok konstituen. Bagi kelompok miskin kota misalnya, selama ini menghadapi persoalan seputar hak kepemilikan atas tanah yang sulit diperoleh karena adanya kebijakan seperti Perda No.11/1998 tentang Ketertiban Umum yang lalu di tahun 2005 kembali dikuatkan oleh terbitnya Perpres No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum yang sangat tidak berpihak pada rakyat miskin dan menuai protes keras dari masyarakat.

Belum selesai dengan urusan perjuangan menegakkan keadilan akibat keluarnya perpres No. 36/2005 kembali rakyat dikagetkan dengan dikeluarkannya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 90% lebih. Dampak dari kenaikan harga BBM ini sesungguhnya dirasakan oleh banyak pihak, tetapi kelompok perempuan miskin kota ini lah yang menanggung beban paling berat. Karena kenaikan ini jelas menambah beratnya beban domestik mereka.

Demikian juga dengan fenomena PSK yang pada dasarnya adalah perempuan yang dilacurkan (PYLA) karena mereka dilacurkan oleh sistem sosial ekonomi yang memiskinkan mereka. Mereka tidak saja berhadapan dengan proses pemiskinan yang memperpuruk mereka tetapi juga berbagai bentuk kekerasan fisik dan seksual yang mereka terima dari masyrakat juga terutama dari aparat yang  harusnya menjadi pelindung warganya. Dalam media cetak, rata-rata kasus kekerasan terhadap prostitute ini terjadi saat dilakukannya razia oleh petugas Trantib. Kasus razia para PYLA di Jakarta pada tahun 2005 semakin marak, rata-rata terdapat 3-6 berita penggarukan pada setiap bulannya. Dari penggarukan yang dilakukan aparat hampir semua memperlakukan PYLA sebagai penyebab terjadinya prostitusi, misalnya PYLA dikejar-kejar hingga ada yang masuk got karena tempat prostitusinya diobrak abrik aparat. Selain itu seringkali razia yang dilakukan tidak memperhatikan keselamatan para PYLA. Dari semua kasus kekerasan yang dialami PYLA tersebut tidak ada satu kasuspun yang berhasil diproses secara hukum, para PYLA hanya diangkut ke panti rehabilitasi dan kemudian dipulangkan ke kampung halaman. Sementara respon masyarakat masih semata-mata menyalahkan mereka dan bahkan gemar menghakimi dengan misalnya merusak tempat prostitusi (“3 Warung remang-remang dirusak ratusan warga,” Pos Kota, 23 Mei 2005).

Kisah tentang PYLA/AYLA yang mengalami eksploitasi baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi bukan merupakan berita baru. Pengalaman melakukan pembelajaran bersama  mereka (outreach) menunjukkan berlapisnya kekerasan yang mereka alami. Pelaku kekekerasan yang senantiasa melakukan eksploitasi telah menjadi bertingkat dan berlapis mulai anggota keluarga, masyarakat sekitar, germo atau mucikari, orang sekeliling yang ‘menumpang’ hidup kepadanya, pacar, konsumen sudah pasti, dan juga aparat secara langsung sebagai pelaku pemerkosa dan pelanggaran lainnya maupun melalui rumusan kebijakannya (Perda Trantib DKI Jakarta dan Perda-Perda tentang maksiat). Lumrah jika kita menyatakan bahwa kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami diibaratkan sebuah kembang kol dimana ketika lapisan terluar dikelupas akan terus menemukan lapisan berikutnya, artinya kekerasan yang dialami tidak akan pernah berhenti.

Sementara itu, fenomena tenaga kerja sepanjang 2005 ditandai dengan maraknya kasus penutupan pabrik di wilayah industri Tangerang, Bekasi dan Jakarta. Seperti kasus penutupan 16 pabrik garmen (Harian Suara Merdeka, 28 Desember 2005). Selain itu dari pengalaman melakukan proses penyadaran dan pemberdayaan terhadap rekan-rekan buruh di kawasan KBN Cakung menyatakan bahwa lebih dari 10 pabrik garmen di kawasan tersebut juga mengalami penutupan dengan modus hilang dan kaburnya pemilik pabrik. Jika menilik pada data dan fakta tersebut dimana penutupan pabrik banyak dialami oleh perusahan garmen maka sudah dapat dipastikan yang mengalami dampaknya adalah buruh perempuan. Tercatat di hampir setiap pabrik garmen memperkerjakan paling tidak 90%nya adalah buruh perempuan. Selain penutupan pabrik juga ditemukan kasus ‘kerja paksa’ atas nama lembur karena tidak terpenuhinya target jumlah produk. Untuk menyikapi hal tersebut kami mencoba melakukan proses penyadaran hukum dan bersama-sama mendesak pemerintah dalam hal ini Disnakertrans bidang pengawasan khusus wilayah Jakarta Utara sebagai organ yang berwenang melakukan ’teguran’ mendesak untuk segera melakukan tindakan tegas. 

Fenomena lain yang terungkap ketika melakukan proses belajar bersama bahwasanya hak-hak normatif buruh perempuan pada umumnya tidak terpenuhi. Upah yang masih di bawah UMP, tidak diperkenankannya bergabung dengan serikat buruh, fasilitas penunjang kesehatan seperti kamar mandi yang tidak layak dan tidak terpenuhinya syarat K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) menjadi rentetan daftar yang tidak pernah dipenuhi oleh pihak perusahaan. Selain itu soal kesehatan reproduksi dan hak reproduksi masih diabaikan. Terungkap seorang buruh perempuan yang tengah hamil dipotong gajinya karena dianggap kehamilannya menurunkan kualitas kerjanya, sedangkan perempuan yang mengambil cuti haid gajinya di potong. Bukan itu saja sampai saat ini cuti haid masih harus dibuktikan dengan pemeriksaan secara fisik oleh perusahaan. Hal tersebut dilegitimasi oleh UU No.13/2003 yang menyamakan cuti haid dengan sakit pada umumnya, jadi jika buruh perempuan mengalami haid dan tidak betul-betul sakit atau bahkan sampai pingsan akibat haidnya tersebut maka ia tidak diperbolehkan cuti haid.

Sementara itu, fenomena PRT, yang juga hampir 100% adalah perempuan merupakan kelompok orang yang rentan terhadap tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun seksual.  Tidak hanya ruang kerja yang privat tersembunyi dalam rumah, pola hubungan (relasi) antara PRT dengan majikan yang sampai saat ini masih jauh dari setara menjadi dasar alasan mengapa kekerasan terhadap PRT masih saja terus berlangsung. 

Seperti catatan proses belajar bersama dengan mereka yang terdokumentasikan, hampir sebagian besar dari mereka pernah mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, diantaranya, gaji yang ditunda, lauk pauk dan makanan yang dibedakan, tidak diberi tempat tidur yang layak, seringkali dimarahi tanpa sebab, dipukul jika melakukan kesalahan yang sepele, tidak diberi cukup istirahat, bekerja lebih dari 12 jam, bahkan sampai pada pelecehan seksual oleh majikan dan anak majikan laki-laki. Latar belakang mereka yang hidup sendiri jauh dari sanak saudara,  kebutuhan akan memperoleh pekerjaan yang besar dan rasa tanggungjawab yang tinggi pada keluarga di kampung, merupakan alasan mengapa mereka selalu diam tidak melakukan perlawanan ketika kekeran menimpa mereka. Seperti yang banyak diungkapkan PRT dalam beberapa kali diskusi “... kita mah pasrah aja, yang penting tidak sampai mati dan gaji tetap dibayar.. emang kita yang salah kok...”. 

Pada akhirnya, proses pemberdayaan mutlak dilakukan untuk menciptakan para perempuan korban kekerasan tidak hanya menjadi ‘korban’ tetapi berubah menjadi survivor. Inilah yang coba dilakukan oleh LBH APIK Jakarta baik melalui kegiatan pelatihan paralegal, pembentukan posko, outreach dan advokasi bersama. Seperti  yang juga dilakukan terhadap para klien (mitra) yang kasusnya ditangani oleh LBH APIK Jakarta. Saat ini telah ada 38 orang paralegal mitra. Meskipun peran mereka barangkali belum bisa memenuhi harapan dari perempuan-perempuan pencari keadilan lainnya yang membutuhkan paralegal, paling tidak dari proses evaluasi dan monitoring yang dilakukan terungkap bahwa sebagian besar dari mereka telah berperan melakukan pemberdayaan sesuai kapasitas mereka di lingkungannya masing-masing. Peran paralegal yang telah mereka lakukan diantaranya adalah memberikan konsultasi dan penyadaran hukum sesuai kapasitasnya. 

Bercermin dari pengalaman melakukan proses pembelajaran bersama mitra, mitra sebagai kelompok perempuan survivor memiliki potensi untuk berperan aktif melakukan perubahan, tidak hanya perubahan untuk dirinya sendiri tetapi perubahan secara struktural untuk mencapai terciptanya kesetaraan dan keadilan hukum terutama bagi para perempuan korban kekerasan yang mencari keadilan.  Solidaritas, setia kawan, perasaan senasib dan semangat belajar dan berproses bersama menjadi kekuatan mitra. 

D.  MENGGALANG KEKUATAN untuk PERUBAHAN KEBIJAKAN

Untuk lebih mendesakkan kepentingan penegakan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan tersebut, LBH APIK Jakarta juga telah melakukan serangkaian kegiatan advokasi kebijakan yang menyasarkan perubahan di tingkat substansi aturan perundang-undangan yang ada.

Seperti pengalaman sebelumnya, maraknya kasus KDRT telah mendorong LBH APIK Jakarta melakukan advokasi RUU Anti KDRT sejak tahun 1997 dan tahun 2004 telah berhasil disahkan. Tahun 2005, LBH APIK Jakarta bersama dengan jaringannya yang tergabung dalam Jangka-PKTP terus mendorong upaya implementasi UU baru tersebut melalui kegiatan sosialisasi ke berbagai daerah, pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), audiensi ke pihak aparat, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU PKDRT seperti dengan memantau perkembangan kasus atau melakukan refleksi bersama dalam pertemuan nasional antara LSM pendamping korban.

Selain mengadvokasikan implementasi UU PKDRT, LBH APIK juga menyadari perlunya kebijakan khusus soal nafkah oleh karena selama ini kasus nafkah atau penelantaran ekonomi bagi istri dan anak adalah kasus yang paling banyak dari kasus KDRT lainnya, sementara belum ada perlindungan khusus untuk mengatasi masalah ini di luar penyelesaian pidana yang diatur dalam UU PKDRT. Tahun ini LBH APIK telah melakukan kajian perbandingan aturan tentang nafkah dari berbagai Negara seperti Singapura, Malaysia dan Philipina serta di Indonesia sendiri, dan berdasarkan kajian tersebut telah disusun naskah akademis bekerjasama dengan pihak BPHN.

LBH APIK Jakarta juga menginisiasi adanya RUU anti Perkosaan untuk merespon ketiadaan sistem perlindungan yang komprehensif tidak saja untuk melindungi korban tetapi juga untuk mencegah terjadinya peristiwa perkosaan atau ancaman kekerasan seksual yang menimpa perempuan pada umumnya. Advokasi RUU ini dilakukan bersamaan dengan upaya mengkritisi RUU KUHP yang di dalamnya memuat Bab tentang Kejahatan Kesusilaan yang dirasakan tidak komprehensif dan mereduksi persoalan kekerasan yang dialami perempuan sebagai semata-mata isu kesusilaan.  

Untuk merespon Program Legislasi Nasional 2005-2009 yang mengagendakan sejumlah RUU terkait dengan kepentingan penegakan HAM perempuan, seperti RUU Trafiking, RUU Revisi UU Kesehatan, RUU Revisi UU Kewarganegaraan yang juga isunya telah diadvokasikan selama ini, LBH APIK Jakarta beserta jaringannya menginisiasi terbentuknya Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) guna membuat langkah politis mendesakkan agenda prolegnas yang pro perempuan, atau memastikan agar pembahasan berbagai RUU tersebut benar-benar memasukkan perspektif dan kepentingan penegakan HAM perempuan.  Dari pantauan terhadap substansi RUU-RUU yang sedang dibahas tersebut, terlihat masih kentalnya bias ‘male oriented’’ dan masih jauh dari harapan penegakan HAM perempuan. RUU Revisi UU Kewarganegaraan misalnya, masih menganut asas kesatuan kewarganegaraan dengan pusat sentralnya pada laki-laki/bapak yg menentukan, sehingga mengabaikan hak yang sama bagi perempuan untuk menentukan kewarganegaraan dirinya maupun anaknya. Begitupun bias dalam RUU Revisi KUHP yang mengkriminalkan prostitute di jalanan dan RUU Pornografi dan pornoaksi yang represif menjadi sasaran advokasi. 

Untuk merespon minimnya perlindungan terhadap PRT, LBH APIK Jakarta juga terlibat aktif dalam jaringan JALA-PRT yang menginisiasi adanya RUU Perlindungan Khusus bagi PRT. Selain juga mengkritisi Perda DKI Jakarta tentang Pramuwisma yang lebih banyak mengatur tentang retribusi bagi pemda dari usaha penyalur PRT ketimbang memberikan perlindungan bagi PRT itu sendiri.  

LBH APIK Jakarta bekerjasama dengan Federasi LBH-LBH APIK dan LBH serupa se-Indonesia telah me-lounching kampanye mengenai pentingnya Optional Protocol CEDAW (OP-CEDAW), yang dimulai dengan seminar dan penerbitan bahan-bahan kampanye pada pertengahan bulan Desember 2005. Hal ini dilakukan untuk mendorong pemerintah agar segera menindaklanjuti kesepakatan dan penandatangan persetujuan ratifikasi OP-CEDAW yang telah dilakukan pada masa pemerintahan yang lalu (Gus Dur), selain mengingat impelementasi CEDAW masih jauh dari harapan, bahkan ancaman yang muncul saat ini melalui Perda-Perda di berbagai daerah semakin mendesak perlunya ratifikasi segera OP-CEDAW tersebut.

E.  MELAKUKAN PENYEBARLUASAN INFORMASI untuk PERUBAHAN SISTEM HUKUM YANG ADIL BAGI PEREMPUAN

Kegiatan yang dilakukan untuk perubahan sistem hukum melalui kegiatan penanganan kasus (divisi PELHUK), pelatihan dan pemberdayaan masyarakat (divisi PPM) serta advokasi kebijakan (divisi PK), didukung sepenuhnya oleh divisi penelitian dan pengembangan (divisi Litbang) yang melakukan berbagai kajian, penelitian dan publikasi serta penyediaan informasi maupun pendokumentasian materi terkait dengan hokum dan perempuan. LBH APIK Jakarta setiap tahunnya menerbitkan buletin Suara APIK per 3 bulanan, dan Lembar Info setiap bulannya. LBH APIK Jakarta juga telah menerbitkan komik dan buku-buku hasil penelitian serta pengalaman pendampingan.

Tahun ini LBH APIK Jakarta menerbitkan buku UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk ikut mensosialisasikan UU baru tersebut yang merupakan UU yang memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban KDRT. Selain itu, LBH APIK Jakarta juga berhasil menerbitkan 4 buah buku (kerjasama dengan percetakan LKiS JogJakarta) berkaitan dengan rangkaian hasil penelitian yang kami lakukan mengenai pembakuan peran, yakni: buku “Respon Agama Islam terhadap Pembakuan Peran Perempuan”, buku “Dampak Pembakuan Peran terhadap Perempuan Kelas Bawah”, buku “Kondisi Perempuan di bawah Hukum Islam di Indonesia”, dan buku “Pembakuan peran dalam Kebijakan-kebijakan di Indonesia”. Disamping menerbitkan buku, secara rutin Divisi LitBang menerbitkan Lembar Info, yang pada tahun 2005 ini telah menerbitkan beberapa tema antara lain: “Masalah Harta Bersama dalam Hukum”, “Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Dilacurkan (PSK)”, “Hak Perempuan Atas Aborsi Yang Aman”, “Prolegnas Pro Perempuan”, “Pentingnya Ratifikasi OP Cedaw” (4 topik). Selain itu juga buletin Suara APIK yang mengangkat tema: “UU PKDRT Pilar Perlindungan Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Lingkaran Kekerasan Negara” dan “Perempuan dan Anak yang Dilacurkan (PYLA/AYLA)”.

LBH APIK juga sedang menyelesaikan (tahap akhir) dua buah penelitian mengenai “Pelecehan Seksual di Tempat Kerja” dan penelitian tentang “Besaran Kasus Perkosaan di Jakarta”. Penelitian ini sedianya akan dipergunakan untuk bahan advokasi RUU anti Perkosaan. Sementara, sebagai salah satu anggota Kartini Network --yakni sebuah jaringan kolaborasi akademisi dan aktifis LSM perempuan se-Asia tenggara--, LBH APIK Jakarta telah melakukan penelitian mengenai “Seksualitas terhadap Kelompok Minoritas Seksual: Janda, Lesbian dan Pekerja Seks”, yang dikoordinasi oleh FISIP UI. Masih bekerjasama dengan Kartini Network, LBH APIK Jakarta telah memfasilitasi peluncuran buku “Demokrasi Keintiman: Seksualitas di Era Global” yang ditulis oleh personel LBH APIK Jakarta, dan telah diterbitkan oleh LKiS Jogjakarta. LBH APIK Jakarta merasa penting untuk menjalin kerjasama yang erat dengan pihak akademisi bagi kepentingan perubahan kondisi perempuan yang lebih baik. Setiap tahun LBH APIK Jakarta juga membuka audiensi dengan para mahasiswa Kajian Wanita Paska Sarjana UI, seperti tahun ini, dilakukan untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang dialami perempuan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki situasi mereka.  

Guna menyebarluaskan informasi mengenai isu-isu perempuan dan hukum, LBH APIK Jakarta juga telah menyediakan dan mengoperasionalkan perpustakaan mengenai hukum dan perempuan serta website yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

F.  CATATAN PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dari catatan berbagai kasus dan situasi kekerasan yang dialami oleh umumnya   perempuan korban dan khususnya perempuan miskin, menunjukkan bahwa sistem hukum dan sosial di Indonesia belum menjamin penegakan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan. Perempuan Indonesia belum dapat mengakses sepenuhnya hak yang paling mendasar untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan (hak untuk hidup dengan rasa aman) dan bebas dari segala bentuk diskriminasi sebagaimana yang telah dijamin dalam amandemen Konstitusi. Karena kenyataannya perbedaan yang dialami perempuan seperti karena jenis kelaminnya, gender, status pekerjaannya dan situasi khusus perempuan lainnya menyebabkan mereka rentan mendapat perlakuan tidak manusiawi dan diskriminasi berlapis-lapis seperti halnya yang dialami oleh PRT dan PYLA/AYLA di tanah air.

Berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, pada umumnya juga terjadi atas nama lembaga perkawinan dan keluarga. Sampai saat ini, Pemerintah belum melakukan perubahan mendasar terhadap ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Perkembangan wacana tentang pengukuhan dominasi laki-laki atas perempuan dalam perkawinan semakin berkembang dengan ditentangnya prinsip Monogami Tanpa Syarat, yang merupakan kelanjutan dari penolakan masyarakat terhadap Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama untuk mempertahankan kewarganegaraannya (WNI) dan anaknya dalam perkawinan campuran pun belum diakomodir dalam RUU Revisi UU Kewarganegaraan yang sedang dibahas di DPR (Pansus Kewarganegaraan) saat ini.

Kemunduran ini juga terlihat dalam bidang kesehatan, yaitu dengan berkembangnya wacana yang melekatkan peran gender perempuan sebatas pada fungsi reproduksinya saja. Penolakan terhadap akses perempuan untuk memperoleh kesehatan, termasuk dalam pengaturan aborsi yang aman bagi perempuan, begitu kuat di berbagai kelompok masyarakat. Sementara, sikap Pemerintah dalam pembahasan Amandemen UU Kesehatan belum terlihat jelas. Namun, bila Pemerintah menyetujui penolakan tersebut, maka perempuan sekali lagi dikebiri haknya untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan termasuk atas kesehatan reproduksinya. Sekali lagi, Hak Asasi Perempuan untuk hidup sehat telah dilanggar.

Pelanggaran Hak Asasi Perempuan tidak hanya ditunjukkan Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah. Terlihat dengan semakin banyaknya peraturan daerah yang merugikan, bahkan mengkriminalisasikan perempuan. Beberapa daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) seputar tindakan maksiat, pelacuran, prostitusi dan syariah, yang isinya menyudutkan perempuan. Perda-perda yang dibuat sebelum tahun 2005 ini mensahkan bahwa perempuan yang dilacurkan (PYLA) adalah pelaku tindak kriminal dan ini berarti juga membatasi akses perempuan di wilayah publik.

Ancaman bagi penegakan HAM perempuan tidak saja tercermin melalui kebijakan yang ada, tetapi juga muncul dari masyarakat luas khususnya kelompok dominan yang kental dengan ‘politik identitasnya’, yang seringkali mereduksi persoalan struktural sebagai isu moralitas semata. Kepentingan dominasi kelompok-kelompok ini diakomodir oleh penguasa setempat untuk tujuan-tujuan politis dan kekuasaan.   

Selain itu, sepanjang 2005 terlihat bahwa Pemerintah kurang tanggap terhadap persoalan kaum miskin. Bahkan lebih buruk dari itu, kebijakan yang dibuat semakin memperparah kondisi kemiskinan yang sudah ada. Proses pemiskinan menjadi mata rantai yang tak berujung. Advokasi hak-hak perempuan di luar masalah atau isu ekonomi menjadi terhambat dan tidak efektif. Masyarakat akan memilih hidup dalam kekerasan ketimbang kelaparan. 

Meski demikian, peluang ke depan masih tetap ada, misalnya melalui agenda Prolegnas bisa didesakkan berbagai kepentingan perempuan yang telah diadvokasikan selama ini. Pemerintah mengakui pentingnya ada UU tentang Trafiking dengan merumuskan Rancangan Undang-undang penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU PTPPO). Selain juga mengakui perlunya ada perlindungan saksi/korban dan kekhususan delik mengenai perlindungan saksi serta hukum acara yang berbeda dari hukum acara pidana yang selama ini digunakan (KUHAP). Oleh karenanya, instansi pemerintah yang menjadi leading sector untuk RUU PTPPO secara khusus perlu didorong untuk segera mengsahkan RUU Perlindungan Saksi.

Terkait dengan UU PKDRT yang telah disahkan pada tahun 2004, Pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan Departemen Hukum dan HAM, melakukan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kerjasama Upaya Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan mengundang Instansi Pemerintah terkait lainnya dan perwakilan masyarakat. Meskipun agak terhambat, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk memberikan masukannya melalui diskusi dengan Departemen Hukum dan HAM. Dalam diskusi tersebut terlihat bahwa Pemerintah mulai terbuka dalam menerima masukan kelompok perempuan.

Dalam audiensi dengan pihak Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian), seperti yang dilakukan LBH APIK Jakarta beserta jaringannya (Jangka-PKTP), terlihat adanya keterbukaan dan respon positif dari kedua instansi tersebut untuk memperbaiki kinerja mereka dalam merespon kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP). Bahkan ketika audiensi dengan Kejaksaan, dihadiri oleh Ketua Kejaksaan Agung RI dan jajaran pimpinan yang lain yang menunjukkan keseriusan lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan memang selama ini, dari hasil pantauan maupun pengalaman pendampingan, institusi Kejaksaan adalah yang paling tidak sensitive dalam merespon kasus KTP, daripada dua institusi lainnya, kepolisian dan kehakiman.      

Selain itu, terdapat pula tokoh-tokoh perempuan di Legislatif yang dapat diajak kerjasama untuk mendorong perubahan hukum yang lebih pro perempuan. Meski secara umum, kondisi Legislatif saat ini sedang terpuruk dengan adanya isu percaloan, tunjangan DPR yang berlebihan dan kinerja yang lamban dalam menghasilkan produk kebijakan baru hal mana membuat kepercayaan public terhadap kredibilitas dan kinerja DPR semakin melemah.

Di masyarakat luas, isu kekerasan terhadap perempuan --khususnya isu KDRT semakin tersosialiasi terutama setelah digolkannya UU PKDRT tahun lalu. Saat ini tidak hanya LSM yang melakukan kegiatan sosialiasi dan pendampingan korban, tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat potensial lainnya. Saat ini sudah bermunculan lembaga-lembaga pendampingan KTP berbasis karang taruna ataupun WCC berbasis pesantren, seperti Puspita (Pusat Penanganan KTP) Puan Amal Hayati di Pesantren Cipasung Tasikmalaya, dan di Pesantren As-Sakienah di Indramayu. Selain melakukan sosialiasasi di internal, mereka juga secara luas melakukan berbagai kegiatan kampanye isu KTP/KDRT di masyarakat. Mereka bahkan mendampingi para perempuan korban KTP, mulai dari penguatan psikis hingga pendampingan ke pengadilan.  

Perkembangan yang baik ini menjadi peluang bagi upaya perbaikan kondisi HAM perempuan. Secara psikologis pun, hal ini memotivasi kami, yang saat ini merasa kelelahan dengan banyaknya kasus yang masuk, dan beban kerja yang berat untuk mengadvokasi berbagai kebijakan, sementara di sisi lain kapasitas SDM tidak mencukupi. LBH APIK Jakarta saat ini hanya dapat menyediakan empat orang pengacara yang memberikan konsultasi dan dampingan secara Cuma-cuma kepada para perempuan pencari keadilan, khususnya perempuan yang tidak mampu. Tentu saja SDM yang ada sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus yang berdatangan ke LBH APIK Jakarta. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kualitas pelayanan, diantaranya, saat ini LBH APIK Jakarta tidak maksimal dalam melakukan ‘jemput bola’ kasus khususnya bagi kasus-kasus struktural yang dialami kaum paling terpinggirkan seperti perempuan yang dilacurkan (PYLA) dan PRT. Demikian pula untuk kasus-kasus trafiking yang mereka (para korban) tidak mungkin diharapkan dapat datang langsung ke lembaga karena adanya berbagai hambatan struktural, termasuk minimnya akses informasi akan hak-hak mereka.

Hal ini yang kemudian mendorong LBH APIK Jakarta membangun jaringan advokat untuk ikut menangani kasus kekerasan terhadap perempuan secara pro-bono atau cuma-cuma. Peluang ini dimungkinkan karena adanya peran khusus advokat yang dimandatkan atau tercantum baik dalam UU Advokat maupun UU PKDRT, yakni sebagai suatu kewajiban bagi Advokat untuk menangani probono dan khususnya pendampingan bagi korban KTP/KDRT. Saat ini sudah terdapat Aliansi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, yang di-lounching di Jakarta pada bulan Oktober. Kebanyakan dari anggota aliansi ini adalah alumni dari pelatihan Bantuan Hukum Gender Struktural yang diselenggarakan oleh LBH APIK Jakarta sejak tahun 1997.  Selain itu, pelatihan paralegal juga dilakukan terhadap kelompok masyarakat potensial seperti kelompok mitra (klien) dan pendamping korban.

Dalam operasionalnya, saat ini pendanaan LBH APIK Jakarta masih tergantung dari Funding, meski sekarang sudah memiliki kantor sendiri. Oleh sebab itu, ke depannya LBH APIK akan lebih gencar melakukan upaya-upaya fundraising lembaga dan melibatkan masyarakat luas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan bantuan hukum gender structural di LBH APIK. Selain itu, advokasi anggran yang berperspektif perempuan perlu diupayakan, sehingga tersedianya alokasi dana pemerintah untuk kepentingan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan memajukan HAM perempuan menjadi agenda prioritas pembangunan di negeri ini.

Berdasarkan catatan dari pengalaman pendampingan dan advokasi LBH APIK Jakarta, serta hasil refleksi atas situasi politik sosial yang berlangsung sepanjang 2005, maka kami perlu menyampaikan rekomendasi kepada pihak Pemerintah dan DPR:

  1. Agar tidak setengah hati dalam melaksanakan komitmen serta akuntabilitasnya untuk penegakan hak-hak asasi perempuan sebagaimana yang ditegaskan dalam Amandemen Konstitusi RI.

  2. Memperbaiki kinerjanya menjadi lebih sensitif pada kepentingan rakyat luas yang diwakilinya, serta mewujudkan hal tersebut melalui produk kebijakan yang lebih pro rakyat dan tidak diskriminatif.

  3. Pihak pemerintah dan DPR agar benar-benar mengimplementasikan komitmen yang telah dibuat, khususnya atas Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konvensi CEDAW) maupun berbagai ratifikasi Konvensi PBB lainnya seperti Konvenan Hak Sipil dan Politik serta Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

  4. Melakukan upaya-upaya strategis dan sistematis untuk mengurangi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik dengan menindaklanjuti kebijakan yang sudah ada seperti UU PKDRT dan kesepakatan 3 mentri (Meneg PP, Menkes, Mensos) dengan Kepolisian RI untuk penanganan terpadu bagi penghapusan KTP (Katmagatripol). Sekaligus pengalokasian dana dan mempercepat pengesahan berbagai RUU yang terkait dengan kepentingan penghapusan KTP seperti RUU Trafiking, RUU Kesehatan, RUU Perlindungan Saksi dan RUU Kewarganegaraan. 

  5. Mencabut Perda-Perda dan Kebijakan lainnya yang diskriminatif dan meminggirkan/mengancam hak-hak perempuan secara ekonomi maupun sosial serta mengkriminalkan perempuan/korban.

  6. Menghimbau kepada masyarakat luas agar meningkatkan partisipasinya dalam pelaksanaan UU PKDRT serta upaya-upaya penghapusan segala bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan lainnya. Sebaliknya menghentikan pendekatan dan upaya yang semata-mata mereduksi persoalan KTP yang sifatnya struktural sebagai isu moralitas/kesusilaan yang sempit.

Demikian catatan dan rekomendasi yang kami sampaikan agar dapat menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan.

Jakarta, 5 Januari 2005

 Direktur LBH APIK
Ratna Batara Munti, MS.i


[1] Pasal 2 CEDAW ayat: Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan bersepakat dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi teerhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha untuk:

(a)      Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat

(b)     Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan.

(c)      Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;

(d)     Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun;

(e)      Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktek-praktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;

(f)      Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.
 

[kop-bawah.htm]

 

Kembali Ke Halaman Utama

       


Holistic Solution Center | Hypnosis Association | EFT Indonesia | Psikoterapis | Bawah Sadar | Belajar Hipnotis | Layanan Hipnoterapi | Belajar Hipnoterapi | Buku Hipnotis Gratis | Hypnosis Training | Organisasi Hipnosis | Master Hipnotis | Solusi Salah Ketik | Fakir Magic | Sekolah Sulap | Psikologi Indonesia | Terapi Musik | Aktivasi Otak | Neurotherapy | Pengobatan Herbal | Artikel Kesehatan | Pakar Seks | Terapi Seks | Master Seks | Obat Ejakulasi Dini | Perusahaan Furniture | Master Indonesia | Toko Barang Antik | Terapi Tertawa | Kota Jepara | Pelatihan Internet Marketing