[kop-baru.htm]  
 


Sebuah Pengakuan:

AKU TERJEBAK
DALAM SURAT PERJANJIAN

Saya, —sebut saja Ana—  karyawati  pada sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Sebagai seorang sarjana Psikologi dari sebuah Universitas Negeri terkenal di Jakarta, wajarlah bila saya juga mendambakan suatu pekerjaan yang sekiranya bisa mencukupi kebutuhan hidup saya. Saya ingin ilmu saya dan perjuangan saya meraih gelar ini tidak sia-sia. Namun saya malah  mengalami kejadian yang tidak mengenakkan hati. Saya dibohongi, hak-hak saya dilecehkan.

 Kejadian ini berawal ketika saya mengajukan lamaran pada sebuah perusahaan swasta di Jakarta, tepatnya tanggal  31 Mei 1996. Karena saya langsung mendatangi kantor tersebut, sebut saja PT LBP,  saya dapat langsung mengetahui hasilnya. Syukur pada Tuhan, hari itu juga saya dinyatakan lulus setelah melalui tes wawancara dan tes lainnya sebagaimana biasa dalam setiap penerimaan calon karyawan. Sejak tanggal 15 Juli 1996, saya mulai bekerja sebagai staf HRD di perusahaan ini.

Sebagai seorang calon karyawan, sebelumnya saya juga diharuskan mengisi formulir yang disediakan perusahaan. Seorang Asisiten Manager HRD yang kebetulan salah satu teman kuliah saya, —sebut saja Adi—, meminta saya untuk mengisi formulir tersebut. Tetapi karena kedatangan saya pada waktu itu sudah menjelang sore,  Adi menyarankan untuk mengisinya di rumah saja dan kemudian mengirimkannya lewat pos. Dia  sempat mengatakan bahwa pengisian formulir itu hanya formalitas saja dan bahkan dia katakan bahwa ini hanya main-main saja, tidak diisi juga tidak masalah.

Formulir yang harus saya isi hanya berisi data-data pribadi, seperti  nama, alamat, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Baru pada halaman terakhir formulir tersebut ada pernyataan khusus untuk calon karyawati yaitu bersedia tidak hamil dalam jangka waktu satu setengah tahun. Awalnya saya isi dengan kata YA, tetapi setelah saya baca dan telaah lagi saya menganggap bahwa hal ini akan merugikan saya. Karena formulir ini saya anggap bukanlah sebuah surat perjanjian sehingga tidak akan apa-apa jika tidak diisi, akhirnya saya putuskan menghapusnya dengan menggunakan tip ex (cairan penghapus tinta, red) dan membiarkannya kosong.

Mulailah saya bekerja dan seiring berjalannya waktu, saya mulai menyukai pekerjaan tersebut. Ketika kehamilan saya memasuki usia delapan bulan, masalah pun datang. Saya mengajukan cuti hamil ketika usia kehamilan saya masih dini, —tepatnya tanggal 28 April 1997—. Sampai usia kehamilan saya menginjak delapan bulan, surat permohonan cuti hamil yang saya ajukan belum juga mendapat tanggapan dari perusahaan. Bahkan ini kemudian menjadi persoalan dan saya bisa dikeluarkan hanya gara-gara itu. Karena ternyata formulir yang saya isi itu sekaligus juga perjanjian dan saya dianggap telah menyetujui untuk tidak hamil selama jangka waktu satu setengah tahun. Kemudian saya hamil, otomatis saya dianggap telah melanggar perjanjian. Ketika saya nyatakan bahwa yang saya isi hanya data-data pribadi saja dan tidak mengisi yang berkaitan dengan perjanjian itu, mereka lalu menjawab “Kalaupun tidak mengisi, tapi dengan membacanya itu berarti sudah mengerti ada peraturan mengenai hal itu”. 

Saya tetap ngotot bahwa saya belum pernah menandatangani peraturan yang isinya menyatakan kesediaan saya untuk tidak hamil selama waktu yang ditentukan. “Memang benar saya telah menandatangani formulir tersebut, tapi saya hanya mengisi data-data pribadi saja, sedang bagian yang berkenaan dengan kesediaan untuk tidak hamil tidak saya isi,” tandas saya. Selain formulir itu, tidak ada lagi surat-surat yang diharuskan diisi oleh setiap calon karyawan. Tidak ada Surat Perjanjian atau Kesepakatan kerja Bersama (KKB).

Karena saya tetap bertahan,  manager HRD yang baru —sebut saja Pak Eko— akhirnya memperlihatkan formulir yang baru dibuatnya. Manager inilah yang mengancam akan memecat saya.  Melihat betapa keras kepalanya saya, dia kelihatan sangat marah. Bahkan dia sempat mengatakan akan menuntut saya. Lalu  saya bilang,  “Kenapa ini jadi masalah, sedangkan formulir lamaran kerja yang baru tidak tercantum pernyataan tidak akan hamil?”. Bukankah itu berarti bila ada karyawan perempuan baru yang masuk, otomatis dia bebas saja tanpa dibebani ketentuan tersebut. “Ini tidak adil! Saya kena sementara mereka (karyawati yang baru masuk,red) tidak ”.

Pak Eko kemudian mengatakan bahwa dia akan membuat ketentuan tentang itu dan memberi materai untuk ditandatangani. Tapi saya pikir itu tidak akan mengubah apa-apa. Karena selama saya bekerja, peraturan itu tidak ada dan itu berarti saya seharusnya tidak dikenai peraturan baru yang  dibuatpun belum. Tetapi kemudian dia berkilah bahwa untuk sementara ini secara lisan saja. Baru nanti kalau ada karyawati baru dia akan menyuruh mereka untuk berjanji di hadapannya bahwa dia akan tidak akan hamil selama waktu yang ditentukan.

Meskipun saya katakan bahwa itu tidak ada dasar hukumnya, Pak Eko tetap bersikeras dan tetap meminta saya untuk berhenti bekerja. Pada tanggal 31 April saya terima surat PHK dengan alasan saya hamil. Tetapi rupanya surat PHK itu kurang kuat sehingga akhirnya keputusan diubah dengan memutasikan saya ke anak perusahaan lain yang kedudukannya masih dibawah perusahaan PT. LBP. 

Kemudian Pak Eko menawarkan tiga pilihan yang menurut saya sangat merugikan, yaitu:

1.  Berhenti bekerja atau mengundurkan diri untuk kemudian tiga bulan berikutnya masuk kerja kembali dengan membuat lamaran baru dan akan diterima dengan masa kerja nol tahun.

2.  Mengundurkan diri dengan diberi uang sejumlah satu bulan gaji. (uang tersebut bukan  uang perusahaan tapi uang pribadi Pak Eko, atas dasar kasihan. Ketika saya menolaknya, dia menjanjikan untuk memberi satu bulan gaji lagi dari pimpinan perusahaan. Tetapi saya tetap menolak karena saya tidak mau dianggap mengundurkan diri)

3.  Di PHK tanpa dapat uang pesangon.

Saat itu juga langsung saya katakan bahwa saya memilih pilihan yang ketiga. Karena saya yakin kalau saya di PHK meskipun tidak mendapatkan uang pesangon,  saya bisa mengajukan kasus saya lebih  lanjut. Pak Eko keberatan, malahan Pak Eko memberi pilihan lain, yaitu mutasi ke anak perusahaan lain. Saya jadi bertanya-tanya “Aneh, diberi hak untuk memilih, tetapi tetap saja saya dipaksa untuk dimutasi. Lalu untuk apa semua pilihan itu?”.

Melihat Pak Eko ketakutan lantaran saya ingin mengajukan kasus ini lewat pengadilan, saya katakan bahwa sejujurnya, saya tidak keberatan jika memang saya dimutasi ke anak perusahaan lain, tetapi saya ingin permohonan cuti melahirkan saya dikabulkan terlebih dahulu, karena memang saya ajukan sudah jauh hari sebelum surat PHK atau mutasi. Dengan segala kesombongannya Pak Eko berkelit;  “Itu urusan disana bukan urusan saya lagi. Pokoknya terserah saya,  itu birokrasi saya. Saya akan kasih cuti  kapan saja itu terserah saya”.

Yang lebih membuat saya kesal ketika dia memutuskan bahwa saya mulai saat ini tidak lagi diberi pekerjaan, semua pekerjaan diberikan pada teman saya. Saya benar-benar kecewa, sedih bercampur tidak mengerti apa yang seharusnya saya lakukan.

Ternyata pengalamannya selama 15 tahun sebagai seorang manager personalia di sebuah perusahaan otomotif terkenal, tidak menjamin dia mampu menyelesaikan masalah di perusahaannya  dengan bijaksana. Padahal yang saya tuntut hanya kewajiban perusahaan untuk memberikan hak cuti melahirkan yang memang sudah semestinya didapatkan oleh seorang pekerja perempuan yang sedang hamil dan akan melahirkan.

Saya mencium sesuatu yang tidak benar disini. Banyak perkataan-perkataan yang tidak nyaman didengar yang keluar dari orang-orang tertentu yang kesal dengan apa yang saya lakukan. Diantaranya seorang manager lain, seorang perempuan, dia mengatakan: ”Kamu tahu nggak, bukan hanya kamu yang hamil pada saat bekerja, banyak teman kamu yang seperti itu. Karena mereka ingin tetap bekerja, mereka memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Bahkan ada yang sampai tiga kali. Berani-beraninya kamu, sudah tahu begitu masih hamil juga”. Ya Tuhan, masakan saya harus menggugurkan kandungan saya hanya karena saya ingin mempertahankan pekerjaan saya. Padahal, setahu saya cuti melahirkan adalah hak bagi setiap pekerja.

Karena sadar tidak mampu berbuat apa-apa lagi, tanggal 1 Mei 1997 saya mendatangi kantor LBH APIK untuk meminta bantuan penyelesaian kasus saya ini. Atas anjuran pengacara LBH APIK tanggal 2 Mei 1997 saya mengajukan cuti hamil/ melahirkan mulai 5 oktober 1997 s/d 5 Agustus 1997. Ternyata tanggal 6 Mei 1997 saya mendapat surat PHK dengan keputusan memberhentikan saya mulai tanggal 1 Mei 1997 dengan alasan absensi saya yang kurang baik dan masa kerja saya kurang dari 1 tahun dan pada tanggal 20 Mei 1997 saya mendapat surat skorsing.

Berkat bantuan dari LBH APIK  pada tanggal 18 Juli 1997  lewat surat keputusan No. B. 2148/W.9/K.14/1997,  Depnaker Bekasi mengeluarkan anjuran  yang pada intinya menolak Pemutusan Hubungan Kerja saya dan saya diwajibkan untuk kembali bekerja setelah cuti melahirkan selesai.

Adapun pertimbangan yang dijadikan dasar dalam anjuran yang dikeluarkan Depnaker dalam sidang perantaraan di Depnaker, pengusaha tidak bersedia untuk memberi jawaban tentang keberadaan saya yang sedang hamil. Sementara itu sikap perusahaan yang telah menyodorkan formulir pernyataan untuk tidak hamil dan tidak memberikan cuti melahirkan juga merupakan pelanggaran, karena yang saya tahu, cuti hamil dan melahirkan merupakan hak bagi setiap pekerja perempuan. Bahkan menurut pengacara saya dari LBH APIK, pelarangan cuti hamil dan melahirkan itu   melanggar pasal 4 Konvensi Perempuan. Juga bertentangan dengan UU No. 1 tahun 1951 juncto peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3 tahun 1996 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dan pasal 2 PMTK No. 3 tahun 1989 yang menyatakan Pengusaha dilarang mengadakan PHK bagi pekerja wanita karena menikah, hamil atau melahirkan. Jadi, alasan yang mendasari PHK terhadap saya adalah jelas tidak benar.

Saya lega, karena akhirnya saya mendapatkan keadilan yang selama ini saya dambakan, meski pada akhirnya saya tidak melanjutkan kasus tersebut sampai tingkat P4D karena saya sudah mendapatkan pekerjaan yang baru. Tapi minimal, dari kasus ini, saya bisa mengerti bahwa masih banyak orang yang melakukan pendiskriminasian dalam segala bidang hanya karena perbedaan jenis kelamin. (IR/SA)
 

[kanan.htm] 
 

Lihat kisah lainnya

 

Kembali Ke Halaman Utama

       


Holistic Solution Center | Hypnosis Association | EFT Indonesia | Psikoterapis | Bawah Sadar | Belajar Hipnotis | Layanan Hipnoterapi | Belajar Hipnoterapi | Buku Hipnotis Gratis | Hypnosis Training | Organisasi Hipnosis | Master Hipnotis | Solusi Salah Ketik | Fakir Magic | Sekolah Sulap | Psikologi Indonesia | Terapi Musik | Aktivasi Otak | Neurotherapy | Pengobatan Herbal | Artikel Kesehatan | Pakar Seks | Terapi Seks | Master Seks | Obat Ejakulasi Dini | Perusahaan Furniture | Master Indonesia | Toko Barang Antik | Terapi Tertawa | Kota Jepara | Pelatihan Internet Marketing