[logo-kop.htm]

 

 

 

 

 

 

Ringkasan penelitian:

 

Dampak Pembakuan Peran Jender

terhadap Kondisi Kerja Kaum Perempuan Kelas Bawah

di DKI Jakarta

 

 

LBH APIK Jakarta sejak awal memfokuskan diri dalam upaya merubah sistem hukum yang dirasa tidak adil bagi perempuan kearah sistem hukum yang berkeadilan jender. Salah satu aspek ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan, diidentifikasi   sebagai akibat adanya pembakuan peran gender yang ada dimasyarakat Indonesia, dan disahkan dalam UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Oleh karena itu, maka dirasa perlu adanya penelitian lebih lanjut menyangkut isu pembakuan peran jender tersebut, LBH APIK Jakarta bekerjasama dengan PKPM Unika Atmajaya Jakarta telah melakukan penelitian mengenai Dampak Pembakuan Peran Jender terhadap Kondisi Kerja Kaum Perempuan Kelas Bawah. Berikut ini beberapa point penting dari penelitian tersebut.

 

Apakah Peran Jender dan Pembakuan Peran Jender itu ?

 

Peran jender adalah peran laki-laki dan perempuan yang dirumuskan oleh masyarakat berdasarkan polarisasi stereotipe seksual maskulinitas-feminitas. Misalnya peran laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih rasional, lebih kuat serta identik dengan sifat-sifat superior lainnya—dibandingkan dengan perempuan. Pembakuan jender adalah ketika peran jender tersebut di legitimasi oleh negara melalui aturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini UU Perkawinan No.1 tahun 1974. Dalam pasal 31 (3) UUP menetapkan bahwa peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya, dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1) sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (pasal 34 ayat 2) Dengan pembagian peran tersebut, berarti peran perempuan yang resmi diakui adalah peran domestik yaitu peran mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, merawat anak dan berkewajiban untuk melayani suami.

 

Apakah Dampak dari Pembakuan Peran Jender ?

 

Adanya pembakuan peran jender dalam UUP memberi dampak adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan jender bagi kaum perempuan (istri). Kedudukan suami-istri menjadi tidak seimbang dan itu bertentangan dengan ketentuan dalam pasal yang sama yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Relasi yang tidak setara dan lebih bersifat dominasi-subordinasi tersebut pada akhirnya  memberi peluang munculnya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan baik di dalam wilayah rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun secara khusus menyangkut kekerasan seksual. Maupun di wilayah publik, seperti upah pekerja perempuan menjadi rendah karena dipandang bukan pencari nafkah utama. Namun, dampak pembakuan peran jender tidak hanya pada para istri tetapi juga terhadap perempuan secara keseluruhan, karena ia merupakan penegasan bahwa memang perempuan posisinya lebih rendah dari laki-laki. Perempuan tidak akan pernah menjadi pemimpin, pihak yang mengendalikan, pengambil keputusan akhir dan yang memiliki akses pertama terhadap segala sumber daya kekuasaan di dalam maupun diluar hirarki keluarga. Dan keluarga dikatakan sebagai unit terkecil dari negara. Artinya, ketentuan di wilayah domestik ini mencerminkan dan sebaliknya bisa menjadi acuan bagi kebijakan maupun praktek kekuasaan di wilayah publik.  

 

Siapakah yang Paling di rugikan dari Pembakuan Peran Jender ?

 

Pada dasarnya kaum perempuan secara umum dirugikan dengan pembakuan peran jender, namun khususnya bagi kaum perempuan dari kelas bawah (miskin), mereka menjadi lebih menderita. Pembakuan peran jender menyebabkan perempuan miskin   menerima ketidak adilan ganda, yang artinya bahwa kaum perempuan miskin tidak hanya mengalami ketidak adilan jender atau kekerasan yang terwujud dalam fenomena subordinasi, domestifikasi, marginalisasi dan beban kerja berlebih yang terjadi di berbagai tingkatan, tetapi juga mengalami ketidakadilan karena posisi sosial mereka yang berada pada lapisan bawah masyarakat. Kelas bawah secara struktural cenderung kurang atau bahkan tidak memiliki akses disegala bidang baik ekonomi, kesehatan maupun pendidikan, dibandingkan kelas lainnya. Tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan kelas bawah umumnya rendah. Faktor minimnya akses yang mereka miliki membuat perempuan kelas bawah lebih sulit untuk masuk dalam kerja sektor formal atau wilayah-wilayah kerja yang lebih memberi perlindungan terhadap mereka.

 

Bagaimanakah Dampak Pembakuan Peran Jender dengan  Kondisi Kerja Perempuan Miskin ?

 

Pembakuan peran jender berdampak pada kondisi kerja kaum perempuan, baik yang sifatnya kerja reproduktif maupun produktif. Pada umumnya mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan  yang terdiri dari :

 

1.      Kekerasan Ekonomi

Merupakan setiap tindakan yang mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi atau tereksploitasi. Seperti  kaum perempuan mendapatkan warisan lebih kecil daripada kaum laki-laki, kemungkinan tidak diberi uang belanja oleh suami. Dan  dalam hubungan kerja, perempuan sering mendapatkan upah lebih rendah daripada upah laki-laki.

 

2.      Marginalisasi

merupakan suatu kondisi dimana posisi perempuan terpinggirkan, seperti dalam hal kerja pihak perusahaan cenderung menekan upah buruh perempuan, karena perempuan dianggap tidak banyak menuntut meskipun upah mereka lebih rendah dari laki-laki, selain itu karena mereka dianggap bukan pencari nafkah utama. Selain itu kondisi kerja mereka  buruk seperti tempat dan situasi kerja yang membahayakan kesehatan, tidak adanya jaminan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3), tidak adanya jaminan sosial (Jamsostek),  dan mereka tidak pernah mendapatkan cuti haid.

 Marginalisasi juga berarti meminggirkan perempuan menjadi pekerja sektor informal yang jauh dari akses perlindungan hukum, dengan kondisi seperti penghasilannya tidak menentu dan tidak berkesinambungan juga waktu atau jam kerjanya panjang.   

 

c.      Kekerasan Sosial

yaitu berupa Domestifikasi, dimana perempuan dianggap bertanggung jawab terhadap pengurusan rumah tangga. Mereka tetap dituntut untuk mengurus rumah tangga dan mengasuh anak walaupun mereka bekerja mencari nafkah (produksi). Hal ini menyebabkan banyak kaum  perempuan terutama yang sudah berumah tangga ingin bekerja dekat dengan rumah agar tetap bisa mengurus rumah tangganya.

 

d.     Beban kerja yang berlebih

Merupakan tuntutan terhadap kaum perempuan untuk tetap memikirkan dan membagi waktunya dalam mengurus rumah tangga, melayani suami atau anggota keluarga yang lain dan merawat anak, walaupun mereka bekerja mencari nafkah (produksi). Sehingga  mengakibatkan jam kerja perempuan menjadi sangat panjang dan beban kerja berlebih. Hal ini juga yang memungkinkan mereka menjadi kurang istirahat, kelelahan, tidak ada waktu untuk mengurus diri sendiri, kekurangan waktu luang, kesulitan membagi waktu, tertekan dan mengalami gangguan hubungan dengan suami, anak atau anggota keluarga yang lainnya.

 

e.      Tidak diakui sebagai pencari nafkah keluarga

Kaum perempuan secara de facto banyak yang bekerja mencari nafkah, bahkan pada perempuan kelas bawah istri secara tidak langsung dituntut untuk mencari nafkah, dan apabila satu pekerjaan penghasilannya belum mencukupi, maka mereka akan mencari sumber penghasilan lainnya. Namun walaupun perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tetap saja dia dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Hal ini disebabkan, karena adanya anggapan yang melekat dalam masyarakat patriarki bahwa perempuan bukan pencari nafkah utama dalam keluarganya dan penghasilan kerja perempuan dianggap sebagai tambahan penghasilan suami.

 

f.       Kekerasan fisik, kekerasan priskologis dan kekerasan seksual

Selain mengalami hal-hal diatas, perempuan juga bisa mengalami kekerasan lain seperti : kekerasan fisik, yaitu setiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka fisik atau cacat pada tubuh. Yang termasuk kekerasan fisik meliputi pemukulan, beban kerja yang berlebih atau perampasan kemerdekaan yang sewenang-wenang ( tidak boleh bergaul, tidak boleh menyatakan pendapat, dsb). Kekerasan psikologis, yaitu setiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya atau bahkan hingga gila. Kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual atau memaksa untuk berhubungan seksual.

 

Apakah rekomendasi dari penelitian ini ?

 

Adapun rekemondasi dari penelitian ini untuk tindak lanjut kedepan adalah :

 

a.    Melakukan perombakan atau penghapusan terhadap isi pasal 31 ayat 3 dan pasal 34  yang kontradiksi dengan pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974  tentang perkawinan. Karena pasal tersebutlah yang menetapkan pembedaan peran laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan.

 

b.    Ketentuan mengenai warisan yang sangat diskriminatif terhadap anak kandung laki-laki dan perempuan. Sebaiknya diubah agar pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama.

 

c.     Sudah waktunya diadakan perubahan-perubahan menuju pada masyarakat yang berkeadilan jender. Dalam masyarakat, keluarga, lingkungan dan kegiatan-kegiatan keagamaan agar tidak perlu lagi mensosialisasikan pembakuan peran jender suami istri. Dalam keluarga, lingkungan kemasyarakatan, sekolah maupun dalam kegiatan keagamaan sebaiknya gencar diperkenalkan perihal kesetaraan jender. Hal ini tentunya akan dapat berjalan dengan lebih efektif, apabila pemerintah juga mendukung program ini. Dengan langkah pertama adalah merubah semua peraturan maupun kebijakan yang bersifat diskriminatif terutama UU tentang perkawinan tersebut.

 

Dari point-point diatas jelas terlihat masih adanya ketimpangan tanggung jawab dalam rumah tangga. Padahal dalam Undang- undang No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dinyatakan bahwa hak dan tanggung jawab suami dan istri selama perkawinan adalah sama, demikian juga hak dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Dan sudah selayaknya ketimpangan tersebut dirubah kearah kesetaraan atau kesamaan, dan untuk merubah semua itu tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama.


Lihat penelitian lainnya

Kembali Ke Halaman Utama

       


Holistic Solution Center | Hypnosis Association | EFT Indonesia | Psikoterapis | Bawah Sadar | Belajar Hipnotis | Layanan Hipnoterapi | Belajar Hipnoterapi | Buku Hipnotis Gratis | Hypnosis Training | Organisasi Hipnosis | Master Hipnotis | Solusi Salah Ketik | Fakir Magic | Sekolah Sulap | Psikologi Indonesia | Terapi Musik | Aktivasi Otak | Neurotherapy | Pengobatan Herbal | Artikel Kesehatan | Pakar Seks | Terapi Seks | Master Seks | Obat Ejakulasi Dini | Perusahaan Furniture | Master Indonesia | Toko Barang Antik | Terapi Tertawa | Kota Jepara | Pelatihan Internet Marketing