Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Menteri Tak Boleh Menjadi Komisaris atau Anggota Direksi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sudah diundangkan pada 9 November 2008. Dengan berlakunya UU ini, seluruh menteri tidak boleh lagi menjadi komisaris atau anggota direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta maupun merangkap pimpinan organisasi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara Agun Gunandjar Sudarsa mengingatkan hal itu, Kamis (20/11).

”Menteri harus fokus pada pekerjaannya. Rangkap jabatan juga bisa menjadi potensi korupsi,” katanya.

Peraturan ini juga berlaku bagi menteri yang menjadi pemilik perusahaan swasta. Menteri tersebut tidak boleh lagi terlibat dalam pengambilan kebijakan perusahaan.

Dalam UU Kementerian Negara, larangan rangkap jabatan diatur pada Pasal 23. Pasal itu menyebutkan, Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.

Selanjutnya, Pasal 24 Ayat 2 menyebutkan, ”Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena: d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.”

Menurut Agun, apabila presiden tidak mengambil tindakan pada menterinya yang memiliki jabatan rangkap, DPR bisa menggunakan hak-haknya, seperti interpelasi, untuk mendesak presiden karena melanggar UU.

Berdasarkan pengamatan Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo, para menteri umumnya sudah melepas posisi komisaris atau direksi.

”Tapi, tampaknya itu hanya di atas kertas,” paparnya.

Adanya keterlibatan diam-diam para menteri di sejumlah perusahaan itu bisa dipersoalkan. Namun, secara legal agak sulit karena dalam akta perusahaan sudah tidak ada namanya. (sut)

Sumber: Kompas - Jumat, 21 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6318