Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Mobil Rekanan Berpelat Nomor Mabes TNI

Direktur Utama PT Istana Sarana Raya, Hengky Samuel Daud, yang merupakan rekanan pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah daerah tahun 2002-2004, diperkirakan sering menggunakan mobil berpelat nomor Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

Demikian disampaikan mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Jumat (7/11) di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan tersangka mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi.

”Wah, saya tidak tahu. Cuma mobilnya memakai nomor Markas Besar TNI,” kata Hari saat ditanya apakah Hengky yang sekarang tidak diketahui keberadaannya itu seorang anggota intelijen.

Seusai diperiksa pada 30 Oktober 2008, Oentarto mengatakan pada Desember 2002 menerbitkan Radiogram Mendagri Nomor 22 Tahun 2002 tentang pengadaan mobil pemadam kebakaran di sejumlah daerah karena diminta oleh Hengky yang saat itu diketahuinya sebagai staf khusus Hari Sabarno.

Oentarto juga mengatakan, saat meminta pembuatan radiogram, Hengky sempat mengeluarkan senjata api dan kartu identitas sebagai anggota intelijen.

Spesifikasi mobil pemadam kebakaran yang disebut di dalam radiogram itu ternyata hanya dimiliki oleh PT Istana Sarana Raya. Akibatnya, sejumlah kepala daerah lalu memesan mobil kepada perusahaan itu.

Dalam kasus ini, sejumlah kepala daerah telah diproses hukum. Mereka antara lain mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, mantan Wali Kota Makassar Baso Amirrudin Maula, mantan Gubernur Riau Saleh Djasit, dan Wali Kota Medan Abdillah.

Hari mengaku tidak tahu dan tidak pernah diminta pendapat oleh Oentarto tentang radiogram tersebut. Menurut dia, radiogram itu juga tidak lazim karena tembusannya hanya satu, yaitu menteri sebagai laporan. Padahal, tembusan seharusnya juga diberikan kepada sekjen, irjen, dan dirjen yang terkait, yaitu Dirjen Pemerintahan Umum dan Dirjen Kesatuan Bangsa.

Hari yang menjadi Menteri Dalam Negeri pada 2001-2004 juga mengatakan baru mengenal Hengky sekitar satu tahun setelah menjadi menteri. ”Setelah tidak jadi menteri, saya tidak pernah berhubungan dan tidak tahu lagi keberadaannya,” katanya.

Sedangkan Lukarni Muluk, pengacara Hari, mengaku pernah mendengar informasi bahwa Hengky sudah sering berada di kantor Menteri Dalam Negeri sebelum kliennya jadi menteri.

Hengky tidak diketahui keberadaannya beberapa saat setelah KPK menggeledah rumahnya pada Mei 2007. (NWO)

Sumber: Kompas - Sabtu, 8 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6268