Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Keterlibatan Suyitno Landung Sedang Diselidiki

Jakarta, Kompas - Tim penyidik Polri kini sedang menyelidiki lebih cermat keterlibatan Komjen Suyitno Landung dalam kasus penyalahgunaan wewenang saat menangani kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,2 triliun. Berkaitan dengan itu, saat ini tim sedang meneliti sejumlah dokumen penting.

”Polisi sedang memeriksa sejumlah dokumen terkait kasus ini, selain memeriksa status kepemilikan mobil Nissan X-Trail yang dipermasalahkan. Pemeriksaan terhadap SL terus dilakukan dan tidak ada langkah untuk mengendurkan penyelidikan,” kata Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Bambang Kuncoko seusai acara serah terima jabatan 13 kepala kepolisian daerah, Senin (19/12).

Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci tentang isi dokumen dimaksud dan keterkaitan dengan Suyitno Landung yang hingga kini masih diperiksa, tetapi tak ditahan. Bambang hanya memberi keterangan singkat tentang dokumen tersebut yang dikatakannya terkait dengan pihak-pihak yang telah dilaporkan ke pengadilan.

Apakah penyelidikan juga mengarah kepada mantan Kepala Polri Dai Bachtiar, Bambang menjawab sejauh ini belum ada indikasi ke arah sana.

BAP bermasalah

Mengenai dugaan pemalsuan paraf dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus impor gula ilegal Nurdin Halid, Bambang menyebutkannya masih dalam proses penyelidikan. Namun, penyelidikan masih berkisar pada klarifikasi terhadap prosedur terkait administrasi penyidikan.

”Kami belum ke arah pemalsuan paraf. Sejauh ini sedang diklarifikasi hasil pemeriksaan penyelidikan. Apa yang menyebabkan terjadinya BAP bermasalah,” kata Bambang.

Ketika ditanya hasil pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Mabes Polri sejak Agustus 2005 atas kasus BAP itu, Bambang menjawab proses yang dijalani memang panjang.

Pasalnya, berkas yang diperiksa tidak hanya satu atau dua. Pihaknya sudah mengecek kepada Kepala Pusat Provoost dan mendapat jawaban upaya penyelidikan masih terus berjalan.

Sedangkan menyangkut persoalan teknis sudah dilakukan koordinasi dengan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Mabes Polri juga belum memeriksa oknum lain di luar enam perwira yang terlibat dalam dugaan tanda tangan palsu dalam BAP Nurdin Halid. Tetapi, lanjut Bambang, pemeriksaan akan dilakukan menyeluruh kepada personel terkait.

Sumber di Badan Reserse mengatakan, sebuah BAP cacat mestinya tidak akan dinyatakan P-21 (lengkap) oleh kejaksaan.

Seperti diberitakan, majelis hakim PN Jakarta Utara menolak dakwaan jaksa atas Nurdin Halid dalam perkara impor gula ilegal akibat BAP bermasalah itu. (ONG)

Sumber: Kompas - Selasa, 20 Desember 2005

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
50