Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Jaksa Periksa Yusril Ihza Pekan Depan

Kejaksaan Agung sudah melayangkan surat panggilan kepada mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Yusril diperiksa Selasa mendatang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) M Jasman Panjaitan, Rabu (12/11) di Jakarta, membenarkan adanya pemanggilan itu. Namun, ia menolak menjelaskan keterangan yang dibutuhkan dari Yusril.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy juga menyatakan, kesaksian Yusril dalam perkara itu cukup penting. ”Apalagi, orang-orang yang diperiksa menyebut namanya,” katanya.

Dugaan korupsi Sisminbakum itu mengakibatkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Hukum dan HAM Syamsuddin Manan Sinaga serta dua mantan dirjen AHU Romli Atmasasmita dan Zulkarnaen Yunus ditahan Kejagung. Romli menilai ada skenario untuk menahannya (Kompas, 11-12/11).

Pada Rabu jaksa kembali memeriksa Hartono Tanoesoedibjo, wakil pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), pelaksana Sisminbakum. Hartono juga diperiksa Selasa lalu.

Jaksa juga meneliti Perjanjian Kerja Sama tanggal 25 Juli 2001, yang ditandatangani Dirjen AHU Romli Atmasasmita dengan Ketua Umum Koperasi Pengayoman Pegawai Depkeh Kehakiman dan HAM (KPPDK) Ali Amran Djanah. Perjanjian itu memuat kesepakatan, dari akses fee yang diterima KPPDK, Ditjen AHU memperoleh 60 persen dan KPPDK memperoleh 40 persen.

Selain Yusril, jaksa Satuan Khusus Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejagung juga memanggil seorang perempuan sebagai saksi kasus korupsi Sisminbakum pada Senin depan. Saat Sisminbakum mulai diberlakukan, suami perempuan itu disebutkan menduduki jabatan penting di Depkeh dan HAM.

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menyatakan tak tahu-menahu rencana penangguhan penahanan Romli. Ia juga tak tahu, apakah Romli atau penasihat hukumnya mengirimkan surat permohonan penangguhan penahanan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tak sepeser pun

Dalam penjelasan tertulisnya, Rabu, Romli menegaskan tak pernah menuding Yusril terkait kasus Sisminbakum itu. Namun, Sisminbakum adalah hak, wewenang, dan keputusan Menteri Hukum dan HAM saat itu.

Romli juga mengatakan, ia dan keluarganya tidak menerima sepeser uang pun dari pengelolaan Sisminbakum. Ia juga tidak menerima uang Rp 10 juta per bulan yang disebut-sebut berasal dari PT SRD. ”Silakan Kejagung kalau mau memeriksa rekening saya,” katanya, melalui penasihat hukumnya, Juniver Girsang, Selasa malam kepada Kompas.

Menurut Romli, ia sudah melaporkan kekayaannya sebagai penyelenggara negara kepada Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) sebagaimana dicantumkan pada Tambahan Berita Negara tahun 2002 dan 2005.

”Tuduhan saya dan keluarga di belakang PT SRD juga tak benar sama sekali,” ujarnya. Ia juga menyatakan tidak bersalah dalam hal penunjukan KPPDK dan PT SRD, termasuk penentuan akses fee dalam Sisminbinkum.

Marwan mengakui, Sisminbakum memang tak menggunakan uang negara. ”Tetapi, jangan lupa, ini memungut dari masyarakat. Pungutan dilarang, apa pun dalihnya,” ujar dia.

Marthen Pongrekun, penasihat hukum Hartono, juga menyatakan, Sisminbakum tak memakai uang negara. (idr/har/mam)

Sumber: Kompas - Kamis, 13 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6284