Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Vista Bella Gugat Perdata Menteri Keuangan

JAKARTA - PT Vista Bella Pratama mengajukan gugatan terhadap Menteri Keuangan terkait dengan pencairan dana Rp 1,2 triliun yang diduga merupakan aset PT Timor Putra Nasional yang sebelumnya dijadikan jaminan piutang. Gugatan disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin.

“Intinya, kami menggugat Menteri Keuangan perkara sejumlah dana milik PT Timor Rp 1,2 triliun yang disimpan dalam bentuk deposito yang coba dicairkan,” kata kuasa hukum PT Vista Bella Pratama, Rahman Andit, saat ditemui di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin sore.

Vista Bella menggugat karena Rp 1,2 triliun jaminan piutang PT Timor tidak ikut dicantumkan dalam daftar aset PT Timor ketika dijual kepada Vista Bella. “Tiba-tiba pada saat ini mereka mau mencairkan jaminan piutang tersebut,” ujar Rahman.

Dalam sidang gugatan itu, Menteri Keuangan diwakili kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Departemen Keuangan. Dalam sidang gugatan pertama itu keduanya diberi kesempatan melakukan mediasi selama 40 hari. “Karena itu, dalam waktu dekat ini kami disuruh memilih siapa yang akan menjadi mediator,” kata Rahman.

Selain dalam kasus ini, Vista sedang beperkara dengan Amazonas Finance Ltd di Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal hak tagih piutang PT Timor. Dalam sidang kemarin siang, kedua pihak menyampaikan kesimpulan masing-masing. Intinya, Vista dan Amazonas merasa memiliki hak terhadap hak tagih piutang (cessie) tersebut.

“Sidang akan dilanjutkan 2 Desember. Agendanya pembacaan putusan,” kata panitera pengganti, Suryono. Majelis hakim yang mengadili kasus ini diketuai oleh Sutoto Hadi dan beranggotakan Siti Farida serta Hartadi.

Kasus ini bermula pada 2003 ketika Vista membeli hak tagih utang PT Timor senilai Rp 512 miliar melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Vista menjual aset itu kepada Amazonas. Belakangan diketahui bahwa Vista diduga masih memiliki kaitan dengan Grup Humpuss milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sehingga pembelian hak tagih itu dipersoalkan.

Amazonas, sebagai penggugat, mengatakan Vista telah mengalihkan hak tagih itu kepada Amazonas sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) No. 6 tertanggal 30 Juni 2003. Kuasa hukum Amazonas, Ghuntar Bahrumsjah, mengatakan PT Timor juga telah mengakui Amazonas sebagai pemilik sah hak tagih. Hal itu terdapat pada surat Debt Settlement Agreement tertanggal 5 November 2003 dan 9 Juli 2003. “Kami menganggap hak tagih ini adalah milik kami berdasarkan akta-akta yang ada,” kata Ghuntar melalui sambungan telepon.

Kuasa hukum Vista, Rahmat Andit, membantah pendapat Ghuntar. Menurut Rahmat, gugatan Amazonas salah alamat karena Vista merasa tidak pernah punya hubungan hukum dengan Amazonas. “Kami menolak seluruh dalil penggugat,” ujarnya. Vista juga menilai seharusnya penggugat mengikutsertakan Badan Penyehatan sebagai pihak bersengketa. “Penggugat juga tidak bisa membuktikan kerugian apa yang secara nyata dideritanya,” kata Rahmat. CHETA NILAWATY | TITO SIANIPAR

Sumber: Koran Tempo - Rabu, 19 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6309