Kumpulan Berita Hukum Indonesia
UU Harus Paksa DPR dan Setjen Transparan

Selama empat tahun terakhir ini, Dewan Perwakilan Rakyat terus menjadi sasaran hujatan masyarakat. Untuk memperbaiki kondisi ini, undang-undang harus memaksa anggota Dewan maupun Sekretariat Jenderal DPR untuk lebih transparan.

Pandangan itu mengemuka dalam diskusi tentang ”Formulasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas” dalam Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang diadakan Koalisi NGO untuk Penyempurnaan Paket UU Politik di Jakarta, Jumat (5/12).

Mencermati daftar isian masalah yang diajukan fraksi-fraksi, Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mengingatkan bahwa persoalan transparansi dan akuntabilitas belum menjadi perhatian besar fraksi-fraksi.

”Hanya empat fraksi yang punya perhatian soal akuntabilitas yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,” paparnya.

Terkait kewajiban sekretariat jenderal terhadap penegakan akuntabilitas dan transparansi, malah tidak ada satu fraksi pun yang menyinggungnya. Padahal, peran setjen sangat strategis.

Laporan kekayaan

Agus Sudibyo dari Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi meminta agar UU Susduk mengharuskan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengumumkan harta kekayaan dan aset yang dimilikinya begitu dilantik.

Jajaran setjen pun, baik di MPR, DPR, DPD, maupun DPRD, harus segera menunjuk pejabat yang memberikan pelayanan informasi kepada publik. UU Susduk juga dapat mengadopsi pengklasifikasian informasi yang sudah diatur dalam UU Kebebasan Informasi Publik.

Setjen wajib mengumumkan secara berkala informasi yang terkait dengan kinerja lembaga publik, seperti rencana ke luar negeri atau laporan keuangan. Setjen juga harus mengumumkan informasi yang bersifat serta-merta, seperti keputusan DPR yang bersifat krusial, misalnya tentang kenaikan harga bahan pokok.

Anggota Panitia Khusus RUU Susduk dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, berharap UU yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah ini benar-benar dapat merombak semua sistem yang merupakan warisan Orde Baru.

Terkait fungsi legislasi, dicontohkan, hampir semua produk merupakan usulan pemerintah. Terkait fungsi anggaran pun tidak ada karya Dewan. Hal ini disebabkan DPR tidak memiliki staf untuk mengkritisi anggaran pemerintah yang tebalnya ribuan lembar. (SUT)

Sumber: Kompas - Sabtu, 6 Desember 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6388