Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Diperiksa, Yusril Sebut Mahfud MD

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra diperiksa lagi di Kejaksaan Agung sebagai saksi perkara korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum, Kamis (20/11). Selasa lalu, Yusril juga diperiksa terkait dugaan korupsi di instansi yang pernah dipimpinnya itu.

Kamis, jaksa juga menyita uang Rp 18,5 miliar dari Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (KPPDK).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Jasman Panjaitan mengatakan, Kamis, jaksa juga memeriksa mantan Sekretaris Jenderal Dephuk dan HAM Hasanuddin, HAS Natabaya (mantan staf ahli Menhuk dan HAM), serta Harun Kamil dari Ikatan Notaris Indonesia.

Saat tiba di Kejagung sekitar pukul 14.15, Yusril sempat memberi keterangan kepada wartawan sekitar 6 menit. Ia menegaskan lagi tidak tahu pembagian dana biaya akses (access fee) antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Dephuk dan HAM serta KPPDK. Pembagian dana itu tertuang dalam perjanjian kerja sama tanggal 25 Juli 2001 yang ditandatangani Ketua Umum KPPDK Ali Amran Djanah dan Dirjen AHU Romli Atmasasmita.

Marsilam atau Mahfud

Menurut Yusril, perjanjian kerja sama itu terbit saat Menteri Kehakiman dijabat Marsilam Simanjuntak. ”Wajar saja jika saya tak tahu dan tidak dilaporkan kepada saya,” katanya.

Namun, di sela-sela pemeriksaan yang berlangsung di lantai dasar Gedung Bundar Kejagung, Kamis petang, Yusril keluar dari ruang pemeriksaan dan menyapa wartawan. Ia mengatakan ada perbaikan atas keterangan yang ia sampaikan sebelumnya.

”Saya meminta maaf kepada teman-teman dan Pak Marsilam. Saat itu, ternyata yang menjadi Menteri Kehakiman adalah Pak Mahfud MD,” ujar Yusril.

Berdasarkan catatan Kompas, jabatan Menteri Kehakiman dijabat berturut-turut oleh Yusril, Baharuddin Lopa, Marsilam Simanjuntak, Mahfud MD, lalu Yusril lagi. Mahfud, yang kini menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dilantik sebagai Menteri Kehakiman 20 Juli 2001. Namun, tiga hari kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid yang mengangkatnya merangkap Menteri Pertahanan, lengser. Sisminbakum diresmikan pada Februari 2001 dan ditetapkan dengan keputusan tanggal 4 Oktober 2001 yang ditandatangani Yusril.

Seusai diperiksa pukul 22.55, Yusril mengaku Marsilam pernah menegur supaya biaya akses Sisminbakum masuk ke kas negara. Saat itu, dia tidak lagi menjabat Menkeh dan HAM. (idr)

Sumber: Kompas - Jumat, 21 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6320