Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Butuh Dua Bulan untuk Perekrutan Staf KPK

Dibutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk merekrut orang-orang yang akan mengisi sejumlah jabatan di Komisi Pemberantasan Korupsi yang sekarang kosong. Untuk itu, aturan bagi pegawai negeri yang dikontrakkan di Komisi Pemberantasan Korupsi perlu lebih disempurnakan.

Aturan yang ada saat ini memungkinkan adanya penarikan sewaktu-waktu bagi mereka yang ada di komisi itu untuk kembali ke instansi induknya meski kontrak belum selesai.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Saldi Isra, Rabu (26/11), mengatakan, ketentuan pada Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 membuka peluang adanya penarikan yang terkesan tiba-tiba terhadap pegawai negeri yang ada di KPK.

Penempatan pegawai negeri di KPK, baik itu dari kejaksaan, kepolisian, maupun BPKP, selama ini berdasarkan PP tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK itu. Pasal 3 PP menyebutkan, pegawai KPK terdiri dari pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan, dan pegawai tidak tetap.

Sedangkan dalam Pasal 5 Ayat 3 dinyatakan, masa penugasan pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK paling lama empat tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali.

Aturan itu juga membuat sekitar 80 personel KPK akan mengakhiri kontraknya secara bersamaan pada 4 Desember 2008.

Menurut Saldi, aturan itu perlu diubah. Misalnya, semua pegawai negeri dikontrak untuk empat tahun dengan masa perpanjangan satu kali. Pengembalian ke instansi asal sebelum kontrak habis hanya dapat dilakukan jika pegawai negeri itu melakukan kesalahan fatal atau tindak pidana saat bertugas di KPK.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menambahkan, jika masa kerja dibuat tetap selama empat tahun, seleksi kerja di KPK harus lebih diperketat. Jangan sampai mereka yang dikirim ke komisi itu adalah orang-orang yang tidak berkualitas. ”Setahu saya, orang-orang yang dikirim Polri dan kejaksaan ke KPK selama ini adalah orang-orang pilihan,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, dibutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk merekrut orang-orang yang akan mengisi sejumlah jabatan kosong di komisi itu.

Namun, dia memastikan proses itu tidak akan mengganggu kinerja KPK. Alasannya, selain karena sistem kerja di KPK adalah tim dan bukan perorangan, proses perekrutan juga sudah direncanakan.

Secara terpisah, anggota Komisi Kepolisian Nasional Novel Ali mengatakan, Polri harus memberi penjelasan terbuka terkait penarikan dua anggotanya dari KPK. Polri tak cukup hanya memberi penjelasan normatif saja seperti yang kerap disampaikan terkait penarikan tersebut.

Novel menambahkan, Polri dinilai publik tidak serius mendukung program pemberantasan korupsi. ”Tidak heran, penarikan perwira itu dinilai menjadi refleksi kegagalan Polri memberantas korupsi di lingkungannya sendiri,” ujar Novel.

Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal (Pol) Sulistyo Ishak menegaskan, tak ada alasan politis apa pun terkait penarikan kedua perwira polisi tersebut dari KPK. ”Mabes Polri juga baru menggelar mutasi terhadap 78 perwira menengah. Mutasi itu pun karena kebutuhan restrukturisasi organisasi,” ujarnya. (nwo/SF)

Sumber: Kompas - Kamis, 27 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6346