Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Ketua Koperasi Mengaku Dipaksa

Jaksa menindaklanjuti keterangan Ketua Umum Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Ali Amran Djanah. Keterangan itu terkait penyidikan perkara korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum yang diduga merugikan negara Rp 400 miliar.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy mengatakan, saat diperiksa, Ketua Umum KPPDK mengaku pernah menolak saat ditugaskan untuk mengelola Sisminbakum.

”Dia menolak dengan alasan, apa payung hukumnya? Namun, dia mengaku dipaksa atasannya,” kata Marwan, Jumat (28/11).

Dia menolak menyebutkan atasan yang dimaksud oleh Ali Amran Djanah itu. Jaksa akan menyidik, apakah keterangan Ali itu benar.

KPPDK ditetapkan sebagai pengelola Sisminbakum berdasarkan keputusan tanggal 10 Oktober 2000 yang ditandatangani Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

Pada 25 Juli 2001, Ali Amran Djanah dan Direktur Administrasi Hukum Umum Dephuk dan HAM Romli Atmasasmita menandatangani perjanjian kerja sama tentang pembagian uang antara KPPDK dan Ditjen AHU.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Sisminbakum, Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika Yohanes Waworuntu juga dicegah ke luar negeri. Mengenai keterlibatan direktur lain atau komisaris PT SRD dalam perkara itu, Marwan mengatakan, saat ini jaksa masih meneliti satu per satu.

”Apakah ada fakta yang menyebutkan keterlibatan pihak lain dari PT SRD? Itu kami teliti,” kata Marwan.

Beberapa pimpinan PT SRD sudah diperiksa jaksa sebagai saksi, termasuk Bambang R Tanoesoedibjo (kuasa pemegang saham) dan Hartono Tanoesoedibjo (wakil pemegang saham). Mereka masih berstatus saksi (IDR)

Sumber: Kompas - Sabtu, 29 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6362