Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Yusril Ihza sebagai Saksi

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, Selasa (18/11), diperiksa di Kejaksaan Agung. Ia datang sendiri untuk diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum dengan tersangka mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Romli Atmasasmita.

”Saya datang sendiri, tak ada penasihat hukum. Saya sebagai saksi,” kata Yusril saat tiba di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Yusril dicecar jaksa dengan 45 pertanyaan. Ia diperiksa sejak pukul 10.00 hingga pukul 21.30. Seusai diperiksa, Yusril yang mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku itu menegaskan, ia tidak menerima uang biaya akses Sisminbakum.

Yusril menyatakan pula, dirinya baru mengetahui ada pembagian dana biaya akses (access fee) antara Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM (KPPDK) dengan Ditjen AHU Departemen Hukum dan HAM sebesar 40 persen dan 60 persen. Komposisi itu berasal dari bagian 10 persen yang masuk ke KPPDK dari biaya akses yang dibayarkan pengguna Sisminbakum. Adapun 90 persen diserahkan kepada PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD).

”Saya mendengar setelah kasus ini disidik Kejagung, ada perjanjian 60:40, yang ditandatangani delapan bulan sesudah penandatanganan perjanjian antara Koperasi dan PT SRD,” kata Yusril. Jaksa memiliki salinan perjanjian kerja sama pembagian dana yang ditandatangani Ketua Umum KPPDK Ali Amran Djanah dengan Dirjen AHU (saat itu) Romli Atmasasmita.

Yusril menjelaskan, persiapan Sisminbakum dilakukan sejak Muladi menjabat Menteri Kehakiman serta Romli sebagai Dirjen Hukum dan Perundang-undangan. Rencana itu direalisasikan saat ia menjabat Menkeh dan HAM. PT SRD sebagai pelaksana Sisminbakum dibahas pada level Ditjen dengan KPPDK.

Yusril mengatakan, karena ada memo dari Ketua KPPDK pada 7 September 2000, dikeluarkanlah dua surat keputusan Menkeh dan HAM. SK pertama tentang Pemberlakuan Sisminbakum dan SK kedua tentang Penunjukan PT SRD. Pada awalnya ketika draf perjanjian antara KPPDK dan PT SRD dibahas, diparaf, serta diketahui Dirjen AHU dan PT SRD, ada nota dari Ketua KPPDK. Nota itu menyebutkan, perlu dipertegas dalam perjanjian antara KPPDK dan PT SRD, pembagian hasil usaha antara KPPDK dan Ditjen AHU.

”Saya menyampaikan kepada Sekjen Depkeh dan HAM Hasanuddin untuk mengundang Dirjen AHU, KPPDK, dan PT SRD untuk menjembatani perbedaan, keberatan, dan usulan. Dalam draf final perjanjian memang tidak dimasukkan perjanjian antara KPPDK dan Ditjen AHU yang besarnya 40 persen dibanding 60 persen,” kata Yusril.

Sisminbakum dengan komputerisasi dimulai tahun 2001. Sisminbakum berada di bawah Ditjen AHU Dephuk dan HAM.

Keputusan Menkeh dan HAM tentang Sisminbakum ditandatangani Yusril Ihza pada 4 Oktober 2001. Yusril juga menandatangani Surat Keputusan tentang Penetapan Pengelola dan Pelaksana Sisminbakum, yakni KPPDK dan PT SRD.

Andi siap diperiksa

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Jasman Panjaitan menyampaikan, tiga saksi dari rekanan juga diperiksa jaksa. Mereka adalah Rukman Prawirasastra (Komisaris PT SRD tahun 2000), Sunarto (Komisaris PT SRD tahun 2001), dan Koes Hendarto dari Bhakti Aset Management. ”Modal PT SRD untuk pembuatan Sisminbakum berasal dari Bhakti Aset Management,” kata Jasman.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) Ali Mochtar Ngabalin, yang juga datang ke Kejagung, mengaku ingin memberi dukungan moral pada Yusril. Ia juga berkepentingan untuk melihat penyidikan kasus Sisminbakum tidak untuk kepentingan politis.

Secara terpisah, Menhuk dan HAM Andi Mattalatta menyatakan, ia siap jika dipanggil Kejagug terkait perkara korupsi Sisminbakum itu.

”Ya, tergantung kejaksaanlah. Kita serahkan pada proses hukum. Tidak ada alasan untuk tidak siap. Hal itu sudah menjadi kewajiban hukum,” ujar Andi, seusai rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan di Jakarta, Selasa. (idr/ana/dwa)

Sumber: Kompas - Rabu, 19 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6310