Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Press Release: Legalisasi Korupsi Penghasilan DPRD DKI Jakarta

Press Release

LEGALISASI KORUPSI

PENGHASILAN DPRD DKI JAKARTA

Tanggal 30 September 2005, Peraturan Gubernur No. 114 tahun 2005 Tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta ditetapkan. Pergub ini selanjutnya diundangkan pada tanggal 04 Oktober 2005. Dibalik penetapan ini Aliansi Peduli Kota (SITA) DKI Jakarta  menemukan beberapa permasalahan yang muncul :

  1. Secara hierarki Perundangan, Pergub No. 114 tahun 2005 melebihi kewenangan. Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Gubernur sifatnya mengatur ke dalam atau internal eksekutif. Peraturan Gubernur biasanya dipakai untuk menjabarkan Perda, seperti penjabaran APBD. Sementara, Pergub No. 114 tahun 2005, sebagai turunan langsung dari PP 24 Tahun 2005,  mengatur eksternal keuangan DPRD DKI Jakarta. Ini berarti posisi Pergub ini telah melanggar atau berada di luar kewenangannya.

  2. Penetapan Pergub  No. 114 Tahun 2005 pada saat sebelum penetapan ABT (Anggaran Biaya Tambahan) APBD DKI Jakarta Tahun 2005 dapat dipandang sebagai upaya penjinakan eksekutif terhadap DPRD DKI Jakarta. Ini terbukti dengan mulusnya penetapan ABT APBD 2005 berjalan tanpa kritikan dewan. Ini karena dalam ABT tersebut juga dicantumkan kenaikan penghasilan DPRD. Dengan demikian Pergub ini dapat diartikan sebagai indikasi persekongkolan eksekutif dan legislatif berkaitan dengan Penetapan ABT APBD DKI Jakarta.

  3. Pergub No. 114 Tahun 2005 merupakan bentuk pelegalan  terjadinya korupsi di DPRD DKI Jakarta. Dalam PP 24 tahun 2004 yang telah dirubah dalam PP 37 Tahun 2005, tidak satupun pasal yang menyebutkan adanya insentif khusus atau uang lelah bagi anggota DPRD. Sementara dalam pasal 8, 9, 18 dan 20 Pergub 114 tahun 2005 menyatakan pimpinan dan anggota DPRD diberikan insentif khusus/uang lelah untuk membahas hal tertentu yang bersifat khusus dan segera, melakukan kunjungan kerja dalam wilayah kota, menerima tamu dan delegasi.  Besarnya insentif khusus, untuk ketua sebesar Rp. 2.000.000,- , wakil ketua Rp. 1.750.000,- dan anggota Rp. 1.500.000,- untuk setiap kali melakukan kegiatan. Di dalam Pergub diatur juga bahwa untuk kegiatan komisi dapat dilakukan paling banyak 30 kali, Panitia anggaran sesuai kebutuhan, Badan Kehormatan sesuai kebutuhan, Panitia Musyawarah sesuai kebutuhan (Pasal 9 ayat 2). Ini berarti, penghasilan pimpinan DPRD DKI Jakarta yang menjabat sebagai ketua Panggar dan Panmus memiliki kemungkinan bertambah sebesar Rp 60 juta setiap bulannya.

  4. Pengaturan mengenai tunjangan perumahan DPRD DKI Jakarta di dalam  Pergub No. 114 Tahun 2005 merupakan bentuk pemborosan anggaran. Dalam PP 24 tahun 2004 dan PP 37 tahun 2005 pengaturan mengenai tunjangan perumahan tidak jelas. Pergub No. 114 tahun 2005 memberikan tunjangan perumahan Per bulan sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pimpinan dan  Rp. 15.000.0000,- untuk anggota. Hal ini berarti Penghasilan DPRD DKI Jakarta Per Bulan sangat tidak memenuhi prinsip keadilan dan kepatutan anggaran seperti yang dinyatakan Dalam pasal 3 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dengan adanya Pergub ini, besarnya penghasilan anggota DPRD DKI Jakarta untuk pimpinan berkisar antara Rp. 57 juta  sampai Rp. 59 juta, sementara  anggota berkisar antara Rp. 51 Juta sampai dengan Rp. 52 Juta. Penghasilan ini belum termasuk biaya perjalanan dinas dalam kota, luar kota, luar negeri, biaya koordinasi dan konsultasi, dan biaya staff  khusus.

Ironisnya, sebagai wakil rakyat, Pergub ini tidak mendapat tanggapan serius dari DPRD DKI. Tidak ada kepedulian wakil rakyat terhadap pemborosan anggaran apalagi di tengah penderitaan rakyat pasca kenaikan BBM. Ini juga dapat dipandang sebagai sikap tidak mendukung upaya pemeberantasan korupsi.

Oleh karenanya, SITA menuntut beberapa hal berikut ini:

  1. Diduga kuat telah terjadi pelanggaran kewenangan dengan berlakunya Pergub No. 114 Tahun 2005, dan tidak sahnya segala bentuk pendapatan tambahan anggota DPRD DKI yang didasarkan pada Pergub ini. Jika masih diberlakukan, ini dipandang sebagai sebuah indikasi korupsi. Oleh karenanya SITA menuntut pihak berwenang untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

  2. Meminta DPRD DKI Jakarta untuk mengembalikan segala bentuk pengahasilan yang bertentangan dengan PP 24 tahun 2004 sebagaimana diubah dalam PP 37 Tahun 2005,  termasuk tunjangan perumahan anggota dewan yang mengangkangi rasa keadilan

  3. Meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut Pergub No. 114 Tahun 2005 karena bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.

  4. Berdasarkan hasil temuan SITA, ditemukan 3 versi yang berbeda PP No. 37 tahun 2005 yang beredar di masyarakat. Jika hal ini tidak dipertegas kemungkinan akan terjadi berbagai pelanggaran peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengaturan keuangan DPRD. Oleh karena itu, SITA meminta kepada Depdgari untuk mempertegas PP 37 tahun 2005 yang dan berlaku.

Jakarta, 21 Desember 2005

SITA (ALIANSI PEDULI KOTA)

Seknas Fitra, ICW, LBH Jakarta, Formappi,

TII, MTI, Jari, P3M, KRHN

 

 

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
74