Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Reformasi DPR Mesti Disertai Reformasi Setjen

Reformasi DPR tidak akan bernilai tanpa reformasi di sekretariat jenderal. Sekretariat jenderal mesti bisa menyeimbangkan tugas pelayanan dengan tugas dukungannya terhadap anggota DPR.

Hal itu disampaikan anggota Panitia Khusus RUU Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Darul Siska (Fraksi Partai Golkar, Sumatera Barat II), dalam diskusi yang diselenggarakan Koalisi NGO untuk Penyempurnaan Undang-Undang Politik di Jakarta, Rabu (12/11) siang. Pembicara lain adalah Sekretaris Jenderal DPR 1998-2002 Sri Sumaryati dan Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Darul menyebutkan, perilaku sekretariat jenderal berpengaruh terhadap kinerja maupun terbentuknya citra DPR dalam masyarakat. Misalnya, pengadaan staf ahli dan laptop untuk meningkatkan kinerja DPR. Keduanya merupakan satu paket, tetapi anggaran yang diterima Departemen Keuangan hanya untuk pengadaan laptop.

Semestinya, sekretariat jenderal tidak menenderkan pengadaan laptop ketika usul anggaran untuk staf ahli tidak disetujui. ”Buat apa laptop diadakan? Itu malahan mencoreng citra DPR,” ujar Darul.

Darul Siska yang juga mantan Wakil Ketua Tim Peningkatan Kinerja DPR menyebutkan, 80 persen staf sekretariat jenderal menjalankan fungsi administratif.

Menurut dia, mesti ada perubahan struktur di sekretariat jenderal dengan memperbanyak tenaga profesional atau dengan peningkatan kapasitas staf untuk menjalankan fungsi pendukung anggota DPR menjalankan tugasnya di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Sementara itu, Sri Sumaryati berpendapat, soal sekretariat jenderal tidak tepat jika diatur dalam UU Susduk. Mestinya ada undang-undang tersendiri untuk mengatur sekretariat jenderal parlemen sehingga kesekretariatan tidak ”terseret arus” setiap kali pergantian DPR. Dengan demikian, komposisi Sekretariat Jenderal DPR bisa seimbang antara fungsi teknis-administratif dan keahlian.

Sedangkan Ronald Rofiandri menyebutkan, pola kesekretariatan legislatif pun mesti berubah. Idealnya, pola hubungan pertanggungjawaban sekjen kepada lembaga yang dilayaninya seperti yang telah diterapkan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi dukungan terhadap parlemen pun tidak terganggu loyalitasnya. (dik)

Sumber: Kompas - Kamis, 13 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6291