Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Presiden: Masalah Peradilan, Setengah Masalah Bangsa

Mahkamah Agung (MA) baru saja menorehkan sejarah dalam hubungan ketatanegaraan Indonesia, khususnya antara eksekutif dan yudikatif. Hari ini (20/12), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendatangi gedung MA yang letaknya persis di sebelah Istana Kepresidenan, dalam rangka menghadiri acara “Tatap Muka Presiden dan Ketua MA dengan Para Hakim Empat Lingkungan Peradilan”.
 
“Bertahun-tahun yang lalu Presiden Soeharto pernah berada disini tetapi hanya untuk meresmikan pemakaian gedung ini, bukan untuk suatu kunjungan apalagi bertemu wicara dengan para hakim,” kata Ketua MA Bagir Manan dalam sambutan pembukanya.

Ia mengakui forum seperti ini dimana pimpinan lembaga saling mengunjungi satu sama lain, memang rentan memunculkan tudingan adanya intervensi kelembagaan. Tudingan-tudingan seperti ini, menurutnya, tidak bisa dilepaskan dari sejarah ketatanegaraan masa lalu ketika kekuasaan eksekutif yang begitu perkasa dapat mempengaruhi kekuasaan lain, termasuk yudikatif.

Namun, lanjut Bagir, kekhawatiran akan terjadinya intervensi antara lembaga saat ini sudah tidak relevan lagi. Pasalnya, sebagai salah satu buah dari bergulirnya reformasi, bangsa Indonesia dipandang telah berhasil meletakkan prinsip-prinsip check and balances yang mendasari tata hubungan antar lembaga negara secara proporsional.

Dalam acara yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, Bagir juga berkesempatan menyampaikan tentang hal-hal apa saja yang dilakukan oleh MA dalam rangka mereformasi lembaga peradilan. Bagir, diantaranya, memaparkan mengenai penyusunan sejumlah cetak biru  dalam rangka pembaruan peradilan yang rampung disusun tahun 2003.

“Harus diakui, masih banyak yang harus dikerjakan. Tetapi perlu disadari, bahwa yang sedang dikerjakan tidak sekedar memperbarui mekanisme atau teknik bekerja, melainkan juga sistem yang membutuhkan ketelitian, kesabaran, kesungguhan, dan kerja keras,” jelas Bagir.

Sementara itu, Presiden SBY dalam pidatonya menyampaikan tentang adanya persepsi yang berkembang, baik di lingkup nasional maupun internasional, yang menyatakan sistem peradilan Indonesia sudah rusak total. Terhadap persepsi tersebut, SBY secara optimis menyatakan keyakinannya bahwa sistem peradilan Indonesia tidak seluruhnya rusak.
 
Namun begitu, SBY mengakui ada sejumlah kelemahan dan penyimpangan yang memang terjadi tidak hanya di lembaga peradilan tetapi juga di lembaga-lembaga lainnya. Untuk itu, SBY mengajak sejumlah pihak untuk bersinergi dan bahu-membahu memperbaiki kekurangan dan mengeleminir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga persepsi negatif tentang sistem peradilan dapat terbantahkan.

“Kalau kita melakukan tugas secara benar, tanpa mempengaruhi independensi satu sama lain, maka separuh persoalan negeri ini akan dapat diselesaikan,” ujar SBY.

Capacity building

SBY menegaskan reformasi lembaga peradilan sebagai bagian dari agenda besar reformasi total di negeri ini merupakan sesuatu yang teramat penting, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat internasional. Bagi masyarakat internasional, lanjut SBY, lembaga peradilan yang baik merupakan jaminan bagi iklim investasi yang kondusif.

“Iklim investasi yang baik, salah satunya adalah adanya legal certainty (kepastian hukum, red.),” tegasnya.

Untuk mewujudkan reformasi peradilan, SBY sependapat dengan Ketua KPK dan Ketua MA yang memandang pentingnya penguatan kapasitas (capacity building) lembaga peradilan. Menurut SBY, capacity building perlu dilakukan mulai dari aspek organisasi hingga sumber daya yang meliputi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM).

“Kalau semua penyelenggara negara ditingkatkan kapasitasnya, kompetensinya, sumber dayanya maka whole system di negeri kita ini akan kredibel,” ujar SBY.

SBY mengatakan dari segi organisasi, lembaga peradilan perlu dikaji apakah tata organisasi yang ada sekarang sudah cukup baik, dalam arti efisien dan efektif untuk mencapai tujuan lembaga. Dia menambahkan aspek pendanaan juga memiliki peran penting dalam rangka capacity building. Kata dia, anggaran pengadilan sudah sepatutnya diprioritaskan apabila hukum dan keadilan memang ingin ditegakkan. 

Di luar itu, SBY juga menyoroti tentang struktur penggajian pejabat pengadilan yang dinilai masih minim dibandingkan dengan penyelenggara negara lainnya. Untuk itu, SBY menginformasikan tentang rencana pemerintah untuk menata ulang sistem penggajian pejabat penyelenggara negara secara proporsional disesuaikan dengan tanggung jawab, intensitas tugas, jabatan, dan kapasitas. 

“Bagaimana mungkin diharapkan mampu mengemban tugas yang berat kalau kapasitas dan resources tidak ada,” tegasnya. (CR-3)

Sumber: Hukumonline - Selasa, 20 Desember 2005 

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
43