Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Jaksa Menunggu Izin BI untuk Buka Rekening

Jaksa baru memblokir lima rekening perusahaan milik PT Sarana Rekatama Dinamika di Bank Danamon dan satu rekening Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bank BNI Cabang Tebet, Jakarta. Saat ini jaksa masih menunggu izin Gubernur Bank Indonesia untuk dapat membuka rekening tersebut.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy menyampaikan hal itu, Selasa (25/11). PT Sarana Rekatama Dinamika adalah perusahaan pelaksana Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Saat ditanya soal pemblokiran rekening para pihak yang diduga menerima aliran dana dari access fee (biaya akses) Sisminbakum, Marwan malah menjawab, ”Nah, kalau kamu tahu, tolong dikasihlah.”

Senin (24/11), Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Jasman Panjaitan menyampaikan, jaksa meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melacak aliran dana dalam kasus Sisminbakum.

Sisminbakum yang bisa diakses melalui http://www.sisminbakum.go.id memberlakukan biaya akses dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk PNBP, besarnya Rp 200.000 per pemohon, sedangkan biaya akses Rp 1,35 juta per pemohon. Dari dana yang terkumpul, sebesar 90 persennya masuk ke PT SRD dan 10 persen ke Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM (KPPDK).

Marwan juga mengatakan, uang yang disita jaksa, yakni Rp 18,5 miliar dari KPPDK dan Rp 2,41 miliar dari Ditjen AHU merupakan sisa dari bagian 10 persen biaya akses.

Jaksa dari Tim Satuan Khusus Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu ini akan memeriksa dua tersangka korupsi Sisminbakum, yakni Zulkarnain Yunus dan Syamsuddin Manan Sinaga.

Mereka pernah menjabat Direktur Jenderal AHU. Zulkarnain—yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dalam kasus korupsi pengadaan alat pemindai sidik jari (AFIS)—akan diperiksa di LP Cipinang.

Sabas Sinaga, pengacara Syamsuddin, menyampaikan, pihaknya sudah memperoleh pemberitahuan dari jaksa mengenai rencana pemeriksaan kliennya.

”Pak Syamsuddin akan diperiksa di rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tempat beliau ditahan,” kata Sabas.

Menurut Sabas, mestinya Syamsuddin diperiksa di Kejagung. Pasalnya, pemeriksaan kali ini sudah menyangkut materi perkara, bukan lagi soal identitas seperti pada awal pemeriksaan sebelumnya. (idr)

Sumber: Kompas - Rabu, 26 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6338