Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Caleg Tidak Perlu Laporkan Kekayaan

Calon anggota legislatif peserta Pemilihan Umum 2009 tidak perlu melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini merupakan kemunduran dalam upaya pencegahan korupsi karena pelaporan harta kekayaan itu diwajibkan pada Pemilu 2004.

”Saya tidak tahu mengapa kewajiban melaporkan harta kekayaan itu tidak ada lagi. Padahal, kami tidak memiliki masalah untuk memprosesnya,” kata Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK Muhammad Sigit di kantornya, Kamis (4/12).

Sekarang masyarakat dapat mengakses data kekayaan penyelenggara negara pada sebuah komputer yang ditempatkan di Pojok Anti Korupsi, gedung KPK. Dari 110.453 penyelenggara negara yang wajib melaporkan hartanya, sudah 95.209 orang yang melakukannya. Dari jumlah itu, data milik 76.240 orang sudah dapat diakses.

September lalu, KPK sempat menutup akses masyarakat terhadap LHKPN di kantornya. Mereka yang berkepentingan melihat data itu diminta melihatnya dalam Lembaran Berita Negara yang ada di Percetakan Negara.

Sigit menuturkan, pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu cara mencegah korupsi. Selain menjadi pendeteksi awal terjadinya korupsi, pelaporan itu akan menanamkan sifat kejujuran, tanggung jawab, serta membangkitkan rasa takut melakukan korupsi pelapornya.

Ketentuan Pasal 68 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan adanya fotokopi tanda bukti penyerahan daftar kekayaan bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan kebijakan yang terpuji.

Namun, ketentuan itu tidak ada lagi dalam UU No 10/2008 yang akan menjadi dasar pelaksanaan pemilu legislatif 2009. ”Ini kemunduran,” kata Sigit.

Tommy Legowo dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai, tidak adanya keharusan para caleg melaporkan kekayaannya merupakan kecolongan besar. Ketentuan itu dapat lolos karena konsentrasi masyarakat saat itu pada pembahasan pengelolaan dana kampanye.

”Padahal, pelaporan harta kekayaan sama pentingnya dengan pelaporan dana kampanye. Dengan mengetahui kekayaan seorang caleg, sejak awal sudah dapat diketahui seperti berapa sumbangan kampanyenya yang wajar dan pertambahan hartanya yang layak ketika kelak menjadi anggota legislatif,” kata Tommy. (NWO)

Sumber: Kompas - Jumat, 5 Desember 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6381