Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Tommy Telah Terima SP3

Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menerima salinan surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 kasus korupsi dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia oleh pengurus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh. Ia datang ke Kejaksaan Agung untuk menandatangani berita acara pelaksanaan penghentian penyidikannya, Jumat (7/11).

Selain status tersangkanya dicabut, Tommy pun bisa kembali bepergian ke luar negeri. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy menyampaikan, Bagian Tindak Pidana Khusus Kejagung segera mengirimkan surat kepada Bagian Intelijen Kejagung untuk meminta agar pencegahan Tommy ke luar negeri dibuka lagi.

Berdasarkan catatan Kompas, Kejagung memutuskan mencegah Tommy ke luar negeri terhitung sejak 10 November 2006. Alasannya, agar pengawasan dalam pelepasan bersyarat bisa lebih efektif (Kompas, 11/11/2006). Tommy lepas bersyarat pada 30 Oktober 2006 setelah menjalani dua pertiga dari masa hukuman selama 10 tahun penjara dalam pembunuhan terhadap Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita.

Jumat, kedatangan Tommy di Kejagung luput dari pantauan wartawan. Informasi yang dihimpun Kompas, Tommy tiba pukul 08.45. Seusai bertemu jaksa penyidik Darmo Wijoyo dan Adhi Prabowo, 15 menit kemudian mantan Ketua Umum BPPC itu meninggalkan Gedung Bundar.

Pengacara Tommy, OC Kaligis, yang dihubungi pukul 09.00, menyatakan, memang sudah selayaknya penyidikan kasus korupsi KLBI di BPPC dihentikan. ”Karena kredit itu sudah dibayar lunas. Ada buktinya,” katanya.

Tommy pernah diperiksa Kejagung sebagai tersangka korupsi KLBI di BPPC pada 16 Agustus 2007. Saat itu, Tommy mengakui, BPPC menerima pinjaman Rp 759 miliar, yang terdiri dari KLBI Rp 569 miliar dan sisanya kredit komersial. Kredit itu lalu berubah menjadi kredit komersial yang pada saat bersamaan diselesaikan melalui promisery note (surat utang) anggota BPPC.

”Semua selesai pada Juli 1995. Jadi, tidak ada kredit macet atau tunggakan kredit dari anggota BPPC, apalagi KLBI, sebab selesai pada September 1993,” kata Tommy (Kompas, 18/8/2007).

Dalam jumpa pers di Kejagung, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Jasman Panjaitan menjelaskan, berdasarkan fakta yang diperoleh jaksa, pendirian BPPC sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, KLBI sebesar Rp 759 miliar berikut bunganya sudah dilunasi. ”Ada bukti 22 lembar bilyet giro, yang total nilainya sekitar Rp 900 miliar,” kata Jasman lagi.

Menurut Jasman, kerugian negara dalam kasus itu tak terbukti. Karena itu, penyidikan kasusnya dihentikan. (idr)

Sumber: Kompas - Sabtu, 8 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6267