Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Putusan Urip Diperkuat

Jaksa Urip Tri Gunawan tetap divonis 20 tahun oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim di tingkat banding berpendapat sama dengan majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi bahwa Urip telah melindungi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Sjamsul Nursalim.

Vonis ini dibacakan dalam sidang dengan majelis hakim Ny Miswari Ismiyati (ketua), Madya Suhardja, As’adi Al Mahruf, Abdulrahman Hassan, dan Suryajaya di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (27/11).

Menurut Madya, Jumat (28/11) di Jakarta, vonis itu tidak bulat. Ada dua hakim mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Suryajaya dan Abdulrahman Hassan.

Menurut Madya, vonis yang dijatuhkan kepada Urip sama dengan putusan Pengadilan Tipikor, yaitu 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider delapan bulan penjara.

”Pertimbangannya sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Terdakwa dinilai melindungi kepentingan penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pak Abdulrahman dan Pak Suryajaya, yang berbeda pendapat dengan putusan, mengajukan Urip dihukum seumur hidup,” ungkap Madya.

Di Pengadilan Tipikor, Urip terbukti melindungi Sjamsul. Majelis Pengadilan Tipikor yang dipimpin Teguh Hariyanto menjatuhkan putusan yang lebih berat dari tuntutan jaksa yang meminta Urip dipidana 15 tahun penjara (Kompas, 5/9).

Urip didakwa menerima suap senilai 660.000 dollar Amerika Serikat dari Artalyta Suryani untuk kepentingan Syamsul, mantan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Urip juga berkomunikasi dengan jaksa Hendro Dewanto yang disebutsebut sebagai orang yang berperan dalam pemeriksaan saksi dan menganalisis kasus sampai dengan dikeluarkannya kesimpulan dan saran BLBI terkait BDNI, yang menyebutkan tak ada unsur melawan hukum pada 29 Februari 2008.

Hakim Suryajaya mengatakan, Urip harus divonis seumur hidup karena sebagai penegak hukum ia tak memberikan teladan yang baik. Apalagi uang yang diberikan Artalyta justru terkait dengan penyelidikan kasus BLBI. ”Ada kepentingan yang lebih besar yang dikorbankan Urip demi uang itu. Kewajiban Sjamsul sebesar Rp 4,758 triliun menjadi tidak jelas dengan hasil penyelidikan yang dilakukan Urip,” katanya lagi.

Ia berpendapat, penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung justru memberikan cek kosong kepada Menteri Keuangan untuk menagih kewajiban Sjamsul. Akibatnya, Menkeu tak mampu menagih kepada Sjamsul karena dokumen aslinya hilang.

Kejaksaan terkejut

Putusan di tingkat banding itu mengejutkan kejaksaan. Namun, seperti disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Jasman Panjaitan, terhadap putusan terhadap Urip yang belum berkekuatan hukum tetap itu, Kejaksaan menyerahkannya kepada proses hukum.

Urip saat ini diberhentikan sementara sebagai jaksa. Namun, ia masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy, secara terpisah, mengatakan, kekurangan pengembalian aset sebesar Rp 4,758 triliun yang harus dibayar Sjamsul pada pemerintah adalah hitungan jaksa, bukan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hakim diharapkan tidak memasalahkan angka itu karena metodenya tak pas. (vin/idr)

Sumber: Kompas - Sabtu, 29 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6365