Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Penasihat Hukum Nyatakan Dasar Hukum Jaksa Keliru

Jaksa penuntut umum mengajukan penuntutan dengan melimpahkan perkara atas dasar hukum yang salah atau keliru. Penasihat hukum meminta majelis hakim menyatakan bahwa tuntutan jaksa tidak dapat diterima.

Demikian eksepsi atau keberatan setebal 20 halaman yang dibacakan Aji Wijaya, salah seorang penasihat hukum Andy Rachman Alamsyah, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (21/12). Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Sutjahjo Padmo, mantan Direktur Investasi PT Jamsostek Andy R Alamsyah didakwa merugikan negara—dalam hal ini PT Jamsostek—sebesar Rp 411,085 miliar.

Kerugian itu berupa investasi yang dilakukan Andy R Alamsyah dalam bentuk surat utang jangka menengah sebesar Rp 311,085 miliar—bersama-sama dengan mantan Direktur Utama Ahmad Djunaidi—dan obligasi subordinasi di Bank Global sebesar Rp 100 miliar.

Dalam eksepsinya, penasihat hukum menyebutkan, jaksa menggunakan dasar pelimpahan perkara dengan menunjuk Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Padahal, Pasal 81 KUHAP mengenai permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan.

”Oleh karena jaksa mengajukan penuntutan dengan melimpahkan perkara atas dasar hukum yang salah atau keliru dan cacat hukum, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa penuntutan jaksa tidak dapat diterima,” kata Aji.

Penasihat hukum juga menyebutkan, dakwaan jaksa tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena menguraikan perbuatan yang persis sama baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

Sumber: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0512/22/Politikhukum/2308046.htm

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
64