Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Lampiran Catatan Akhir Tahun MTI (2)

7. Komisi Pemberantasan Korupsi

Korupsi dinilai sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crime) sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini diharapkan dapat menangani kasus-kasus korupsi, dibuat tidak berdaya dalam proses penangannya. Bahkan dinilai oleh khalayak umum bahwa kedua institusi itupun sudah masuk ke dalam virus korupsi itu sendiri. Untuk itulah KPK dibentuk, sebagai jawaban atas mandulnya penanganan korupsi yang terjadi selama ini. Berbeda dengan tim-tim antikorupsi yang terbentuk sebelumnya, kehadiran KPK selain dikuatkan dalam bentuk UU, kewenangan KPK pun dinilai super.

Mengacu pada pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki kewenangan yang juga dapat dilakukan oleh pihak penyidik, yaitu diantaranya, menyadap dan merekam pembicaraan, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait. Dan sebagai sebuah lembaga yang memiliki kewenangan super, KPK sebenarnya punya senjata untuk memangkas jalur birokrasi untuk mengusut pejabat negara yang diduga ‘makan uang haram’ itu. Dalam pasal 12 huruf e Undang-undang No.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mempunyai kewenangan untuk memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka korupsi agar tersangka diberhentikan sementara dari jabatannya.

Begitu pula dengan pemeriksaan aparat ataupun pejabat negara yang terlibat dengan dugaan korupsi, wewenang untuk memerintah presiden agar membuat izin juga dimiliki oleh KPK. Kewenangan ini pernah digunakan KPK dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter MI-2 senilai Rp12 miliar yang melibatkan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Abdullah Puteh.

Namun, pada praktiknya kewenangan di atas kertas yang merupakan kewenangan super itu, tetapi pada tingkat implementasi mengalami sejumlah hambatan. Misalnya saja, kewenangan KPK untuk meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, pada awalnya KPK mengalami sejumlah hambatan. Untungnya, MA mengeluarkan fatwa 2 Desember 2004. Fatwa MA Nomor KMA/694/R.45/XII/2004 yang ditandatangani Ketua MA Bagir Manan telah membuka akses KPK dalam membuka rahasia bank. Fatwa MA itu menjawab Surat Gubernur Bank Indonesia (BI) tertanggal 8 Agustus 2004 Nomor 6/2/GBI/DHk/Rahasia yang meminta pertimbangan hukum MA untuk menjawab persoalan kewenangan KPK dalam membuka rahasia bank. Hambatan lainnya yang dialami KPK selama ini diantaranya ialah KPK tidak bisa menangani uang hasil korupsi (hal ini masuk domain money laundering), padahal penanganan korupsi sekaligus uang hasil korupsi akan lebih mudah; KPK juga memerlukan ijin tertulis Menteri Keuangan untuk membuka data perpajakan, bahkan setelah dijadikan tersangka; KPK tidak punya kewenangan memadai untuk me-manage SDM KPK sendiri; serta KPK harus meminta ijin Ketua Pengadilan Negeri untuk penggeledahan, padahal untuk penyitaan tidak perlu ijin.

KPK dibentuk berdasarkan Undang-undang sehingga mempunyai legitimasi yang kuat, KPK juga bersifat independen dan bebas dari pengaruh siapapun. Kasus pertama yang berhasil dibawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga ke meja pengadilan adalah dugaan korupsi dalam proyek pembelian helikopter jenis MI-2 buatan PLC Rostov dari Rusia yang melibatkan mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)  Abdullah Puteh. Terlepas dari keistimewaannya sebagai kasus pertama yang dibawa KPK hingga ke hadapan para hakim, kasus tersebut rupanya menghadirkan tantangan lain yang cukup berat bagi KPK. Tantangan tersebut dipicu dengan diajukannya gugatan yang dilempar Bram HD Manoppo, Direktur Utama PT Putra Pobiagan Mandiri yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi dalam proyek pembelian helikopter tadi. Bram mengajukan gugatan judicial review terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar berdirinya KPK kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut mulai disidangkan MK pada akhir November 2004. Dalam gugatannya, Bram mempersoalkan pasal 68 UU KPK yang menurutnya menerapkan azas retroaktif. Pasal 68 tersebut menyebutkan “Semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9”. Pasal tersebut diaqnggap oleh Bram HD Manoppo dinilai bertentangan dengan pasal 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan yang lebih tinggi tingkatnya itu menegaskan: "Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun". Gugatan Bram inilah yang kemudian menghasilkan putusan MK yang dinilai banyak kalangan sebagai kontroversial.

Putusan MK tersebut  dikhawatirkan akan mengebiri wewenang dan ruang gerak KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Dalam keputusan yang dibacakan dalam sidang pada 15 Februari 2005, para hakim MK memang menolak gugatan Bram Manopo. Namun begitu, dalam bagian pertimbangan dari keputusan tersebut, MK mengemukakan hal-hal yang menimbulkan persepsi bahwa KPK tidak boleh menyelidiki kasus-kasus korupsi yang terjadi sebelum UU KPK ditetapkan, yakni pada 27 Desember 2002.

Tentu bukan hanya kepada KPK harapan penegakan antikorupsi berpulang. Bila merunut proses kelahiran berbagai produk perundangan maka porsi harapan yang tak kalah besarnya berpulang pula kepada jajaran legislatif. Pelajaran ini yang mengemuka dibalik lahirnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan judicial review Bram Manoppo. Sebagai produk legislasi maka sejatinya masih banyak kelemahan di dalam UU Nomor 30 tahun 2002 yang luput dari perhatian. Diantaranya kelemahan itu antara lain KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan suatu tindak pidana korupsi, tapi dalam UU itu belum dielaborasi, bagaimana dengan eksekusinya. Dalam Rapat Dengar Pendapat antara KPK dengan DPR di akhir tahun 2004 lalu, beberapa anggota DPR melakukan pandangan dan tafsiran yang berbeda-beda mengenai pasal-pasal di dalam UU No. 30 tahun 2002. Sehingga perlu dipikirkan mengenai amandemen pasal-paal dalam UU No. 3o tahun 2002 yang belum jelas penafsirannya. Untuk mendukung UU tersebut, perlu dibuat peraturan perundang-undangan lainnya, misal dalam bentuk Perpu.

Pesan penting dari kasus keputusan Mahkamah Konstitusi tentang KPK dan juga berbagai kasus lain adalah agar legislatif lebih hati-hati, lebih cermat dan lebih cerdas dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Kerja legislasi harus dilakukan serius karena ketidak akuratan sebuah produk hukum berdampak dalam banyak hal. Lembaga legislatif, betapa pun juga, tetap memiliki tanggung jawab moril terhadap semua produk peraturan perundang-undangan.

Organisasi KPK dijalankan oleh 5 (lima) orang Pimpinan, 1 (satu) Sekretaris Jenderal, 3 (tiga) orang Deputi dan 9 (sembilan) orang Direktur/Kepala Biro, serta pegawai tetap yang terdiri dari tenaga fungsional dan administratif sebanyak 107 orang. Selain itu, organisasi KPK juga didukung oleh tenaga pendukung sebanyak 59 orang. Jadi total pegawai, termasuk Pimpinan KPK, berjumlah sekitar 150 orang. Jumlah ini terlalu ”kecil” untuk dapat menangani kasus-kasus korupsi yang jumlahnya semakin menumpuk di negeri ini. Bila mengacu pada UU, tidak tertutup kemungkinan KPK dapat memperluas jaringannya dengan membuka kantor perwakilan di daerah-daerah. Tentu saja diperlukan perencanaan dan kajian yang mendalam untuk hal ini, agar nantinya, perluasan KPK ini tidak menjadi ajang baru korupsi di daerah-daerah.

Dalam waktu dekat ini, KPK juga perlu melakukan pembangunan kelembagaan organisasi. Pembangunan kelembagaan organisasi ini merupakan sasaran jangka pendek yang harus segera terwujud agar KPK dapat segera melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peranannya. Pembentukan organisasi meliputi struktur organisasi, sistem remunerasi, adanya reward and punishment, personel yang akan mengisi struktur organisasi tersebut, penyusunan metode dan prosedur kerja, penyiapan sarana dan prasarana kerja serta berbagai kelengkapan organisasi lainnya, di atas landasan budaya kerja, perilaku organisasi modern, dan nilai-nilai bermartabat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diperlukan tenaga-tenaga yang handal dan mempunyai kemampuan di atas rata-rata untuk setiap personel  KPK. Apabila diperlukan, badan ini dapat merekrut tenaga baru dengan berbagai kompetensi yang ada. Jalur kariernya pun dimungkinkan untuk dikembangkan setara dengan SDM dengan kompetensi-kompetensi yang sudah ada. Kelemahan mendasar dari personel KPK terletak pada para penyelidik dan penyidiknya, padahal inilah yang menjadi core KPK dalam menjalan fungsinya. Seperti diketahui, keahlian menyidik dan menyelelidik terletak pada instansi Kepolisian dan Kejaksaan. Bila orang-orang terbaik dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan direkrut dan diambil alih oleh KPK, maka dengan sendirinya akan melemahkan kedua institusi tersebut. Dalam hal ini pun, tenaga Penyelidik dan Penyidik KPK dibatasi hanya dari Kepolisian atau Kejaksaan, ini menjadikan KPK akan mandul menghadapi jenis korupsi yang kompleks. Rumusan status diberhentikan sementara dari Kepolisian  atau Kejaksaan bagi Penyelidik/Penyidik/Penuntut KPK yang berasal dari Kepolisian  atau Kejaksaan tidak jelas. Oleh karena itu KPK perlu merekrut tenaga-tenaga penyelidik dan penuntut dari luar.

Dalam hal infrastruktur penunjang, KPK belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperi gedung yang masih menumpang dan terpisah satu dengan lainnya, sistem security yang masih rentan, juga kendala lainnya yang harus harus segera dibenahi secepatnya.

Personel KPK yang dipilih, dilakukan melalui seleksi dan rekrutmen yang ketat. Tetapi dalam rekrutmen yang sudah dijalankan oleh KPK selama ini, KPK mempunyai keterbatasan SDM dalam hal spesialisasi dan keahlian. Perlu menambah kompetensi SDM di bidang sistem informasi, hukum, akuntansi dan auditing, bisnis, banking sistem, bisnis internasional, serta keahlian lainnya. Perlu dilakukan seleksi ketat terhadap SDM yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan BPKP yang nantinya akan dialihkan ke KPK.

Kesejahteraan pegawai di tingkat bawah yang rendah (underpaid) juga perlu ditingkatkan. Hal ini untuk mengurangi terjadinya risiko personel KPK yang rawan terhadap uang sogokan.

SDM di dalam struktur organisasi KPK perlu memiliki jalur karier tertutup.  Jalur karier tertutup ini maksudnya adalah bahwa yang bersangkutan dibatasi hanya berkarier di dalam insitusi tersebut.  Jadi, tidak dimungkinkan terjadinya promosi, mutasi, atau demosi dari institusi tersebut ke lembaga lain. Hal ini perlu dilakukan karena tenaga teknis tersebut akan mengetahui banyak informasi rahasia, termasuk segala macam prosedur kerja institusi.  Tentu saja, ketentuan ini tidak berlaku untuk tingkat pimpinan tertinggi institusinya. Apabila informasi-informasi rahasia tersebut dibawa keluar institusi karena SDM yang memiliki informasi tersebut bekerja di lembaga lain, maka ada risiko bahwa yang bersangkutan akan menggunakan informsi tersebut untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.  Karier tertutup seperti itu juga memungkinkan untuk membina SDM tersebut secara khusus, termasuk masalah penggajiannya.  Di samping itu, dapat dilakukan pemantauan secara khusus terhadap kehidupan pribadi dan kekayaan yang dimilikinya untuk menghindarkan SDM tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi atau pemerasan-pemerasan.

Selama periode 2005 menurut data KPK, sudah ada 16 kasus yang ditangani KPK, baik dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Pengaduan yang masuk berjumlah hampir 10 ribu kasus selama dua tahun terakhir. Dari jumlah itu, hanya 1 persen yang masuk kategori layak ditindaklanjuti. Selama dua tahun kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga pemburu para koruptor ini dinilai diskriminatif dalam mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara. BAnayk yang menilai, KPK masih tebang pilih. Padahal, kehadiran KPK dua tahun ini diyakini dapat membangun harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Namun dalam perjalanannya, ternyata belum mampu memenuhi harapan rakyat.  Kasus BLBI, korupsi mantan presiden Soeharto, kasus Illegal Loging, money politics pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004, kasus korupsi di birokrasi, korupsi di pabean dan pajak dan kasus-kasus korupsi yang menyangkut kepala daerah dan anggota DPRD merupakan deretan pekerjaan rumah yang belum tersentuh oleh KPK. Di luar kasus-kasus di atas, masih banyak kasus-kasus korupsi yang secara langsung merugikan masyarakat, yaitu kasus korupsi di pelayanan publik; pungli dalam pembuatan KTP, SIM, sertifikat tanah, Surat Izin Usaha, Paspor, dan surat perijinan lainnya.

KPK belum memperlihatkan kinerjanya secara optimal sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan undang-undang.  Di dalam undang-undang, KPK berperan sebagai ’dirigen’ sekaligus ’pemain’ dalam gerakan pemberantasan korupsi nasional. Saat ini peran yang lebih menonjol dimainkan baru sebatas ’pemain’. Maka tidak mengherankan apabila muncul keluhan-keluhan teknis dari para petingginya, seperti kurangnya personel, pendanaan yang tidak lancar dan masih belum lengkapnya undang-undang pendukung. Keluhan itu mungkin benar apabila KPK menempatkan diri sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggungjawab untuk memberantas korupsi.


8. Tim Tastipikor

Bertempat di Istana Negara, Presiden melantik Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang beranggotakan 48 orang dan diketuai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji. Tim yang terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan itu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. SBY juga menginstruksikan secara eksplisit agar Tim Task Tipikor segera melakukan langkah hukum atas 16 badan usaha milik negara (BUMN), empat departemen, tiga perusahaan swasta, dan 12 koruptor yang lari ke luar negeri. Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11/2005 pada 2 Mei 2005 itu akan bekerja selama dua tahun dan bisa diperpanjang lagi jika dianggap perlu.

Kewenangan Tim Tastipikor ini digugat oleh beberapa pihak. Kepemimpinan Hendarman Supandji pun dipertanyakan, pembentukan tim ini dinilai membuat adanya dua matahari di Kejaksaan Agung. Hal ini beralasan, mengingat Hendarman Supandji yang sehari-hari bertugas sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung juga menjabat sebagai Ketua Tim Tastipikor. Kewenangan Tim Tastipikor dalam melakukan penangkapan pelaku korupsi dipersoalkan, padahal dasar hukumnya hanya Keppres. Hal ini mengingatkan kembali pada pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dahulu, yang pada akhirnya upaya yang dilakukan TGPTPK dalam pemberantasan korupsi kandas di Mahkamah Agung..

Dalam aturan dasar hukum, dikenal adanya Lex Superior derogat legi Priori, di mana aturan hukum yang kedudukannya lebih tinggi (dalam hal ini KUHAP) dapat mengesampingkan aturan yang berada di bawahnya (Keppres), dan jika terdapat penyimpangan terhadap aturan di atasnya (KUHAP), otomatis aturan yang lebih rendah dinyatakan tidak berlaku demi hukum. Dan setiap tindakan yang dilandasi atas aturan tersebut adalah tidak sah, dan melanggar hukum. Artinya, Timtas Tipikor tidak dapat bergerak dalam kewenangan yang telah melanggar aturan payung dalam hukum acara pidana.

Untuk percepatan pemberantasan korupsi yang terintegrasi, maka Timtas Tipikor harus dibubarkan. Pertama, dari sisi hukum eksistensi Timtas Tipikor tidak sah dan melanggar KUHAP. Kedua, fungsi koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi telah diserahkan (UU No. 30 Tahun 2002) kepada KPK, selaku lembaga ad hoc dalam pemberantasan korupsi, sehingga pembentukan Timtas Tipikor justru menimbulkan overlapping dalam percepatan pemberantasan korupsi. Ketiga, koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan tanpa harus melalui Keppres (atau peraturan perundang-undangan lain), tetapi menjadi keharusan bagi masing-masing lembaga tersebut untuk memilki komitmen bersama dalam mengintegrasikan percepatan pemberantasan korupsi.

Tim Tastipikor terdiri dari tiga orang penasihat, seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan empat puluh lima orang anggota yang berasal dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP, masing-masing lima belas orang. Ketuanya dijabat oleh Hendarma nSupandji yang tak lai nadalah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Mereka sendiri bukanlah orang-orang terbaik yang dikirimkan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP. Sehingga kapabilitas mereka pun diragukan dapat memberikan hasil yang terbaik, padahal mereka diberi waktu 2 tahun untuk dapat melaksanakan tugasnya, walau dapat diperpanjang lagi. Dan sebaliknya, bila orang-orang terbaik dari lembaga-lembaga tersebut direkrut oleh Tim Tastipikor, justeru akan melemahkan lembaga-lembaga terkait. Hal ini menjadi dilema tersendiri. Sesungguhnya hal ini tidak terjadi bila instansi-instansi yang ada diperkuat peranannya dan melakukan fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing.

Banyak yang menilai bahwa kelemahan kinerja dari Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP dalam menangani kasus-kasus korupsi menyebabkan lahirnya Tim Tastipikor. Tetapi perlu digaris bawahi, bahwa lahirnya Tim Tastipikor ini bukan terdiri dari orang-orang baru. Mereka hanyalah muka-muka lama yang dipindahkan ke tempat yang lain. Kinerja Kejaksaan, kepolisian dan BPKP selama ini memang telah disorot tajam oleh banyak pihak. Banyak kasus-kasus korupsi tertahan dan mandek pada institusi-institusi tersebut dan justeru melahirkan adanya korupsi baru.  

Tanpa mengurangi niat baik dari pembentukan tim tersebut, eksistensi Timtas Tipikor masih perlu dikaji ulang, karena tim ini terdiri dari lembaga-lembaga yang memang secara langsung bertanggung jawab atas percepatan pemberantasan korupsi. Ketiadaan koordinasi antar lembaga, melahirkan keinginan untuk memasukkan koordinasi tersebut ke dalam sistem. Kasus korupsi yang ditangani Timtas Tipikor saat ini adalah pengawasan terhadap Instansi pemerintah; Sekretariat Negara, Departemen Agama dan Departemen Pertahanan. Untuk BUMN saat ini ada sekitar 17 kasus, 10 kasus pertama adalah Pertamina, Gelora Senayan, PT Telkom, PT Angkasa Pura, PT Pelindo, Pupuk Kaltim, PT Jamsostek, BNI, PLN, Bank Mandiri. Seluruh kasus tersebut ditangani tanpa memiliki prioritas atau strategi penanganan yang jelas. Hasilnya, kinerja dari Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP justru tidak optimal dan masih belum dapat menentukan prioritas kasus yang seharusnya mereka tangani.

ke halaman sebelumnya
<< Halaman Utama >>/index.php?pilih=lihatberita&id=150

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
151