Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Renovasi Ruang Dewan Dihentikan Sementara

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono mengatakan dirinya telah meminta Sekretariat Jenderal DPR menghentikan sementara renovasi ruang kerja anggota di gedung Nusantara I DPR/MPR. Proyek akan dilanjutkan setelah Badan Urusan Rumah Tangga dan Sekretaris Jenderal Dewan mengevaluasi proyek tersebut.

"Evaluasi dilakukan setelah masa reses berakhir pada 24 November," kata Agung di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin.

Penghentian sementara dilakukan setelah sehari sebelumnya pimpinan fraksi dan anggota Dewan menolak renovasi ruang kerjanya. Fraksi penolak renovasi, antara lain, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Mereka menganggap proyek ini menghamburkan uang negara.

Sejak Sabtu dua pekan lalu Sekretariat Jenderal DPR merenovasi ruang kerja anggota Dewan. Renovasi menelan biaya Rp 33,4 miliar. Dana itu meliputi pemasangan partisi untuk staf ahli dan sekretaris anggota, perbaikan toilet, pembuatan sepuluh ruang kerja baru, dan pemasangan instalasi.

Pemasangan partisi dan renovasi ruang kerja menghabiskan Rp 9,1 miliar. Perbaikan toilet menghabiskan sekitar Rp 157 juta. Pembuatan sepuluh ruang kerja baru berbiaya Rp 10 miliar. Pemasangan instalasi menelan Rp 7,7 miliar, dan biaya sistem keamanan Rp 2,5 miliar. Anggarannya diambil dari alokasi keperluan mendesak.

Saat ini renovasi sudah dilakukan di lantai 15 hingga 22. Sebanyak 320 ruang anggota Dewan masih belum diperbaiki. Agung mengatakan evaluasi diharapkan bisa menemukan item yang bisa dikurangi. "Agar lebih berhemat," kata dia. Renovasi dilanjutkan setelah Sekretariat Jenderal memperoleh konfirmasi dari anggota Dewan yang menolak ruangnya diubah.

Sekretaris Jenderal Nining Indra Shaleh, seusai pertemuan pimpinan Dewan, mengatakan akan mengembalikan dana renovasi ruang kerja anggota DPR setelah fraksi memastikan penolakannya. "Jika menolak, dananya akan dikembalikan ke kas negara," kata dia.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Abdul Hakim, mengatakan biaya renovasi ruang kerja yang tak jadi dipakai masuk kategori sisa anggaran 2008. Sisa anggaran ini bisa dikembalikan ke kas negara. Sisa anggaran ini, kata Abdul Hakim, "Dikembalikan ke Departemen Keuangan."

Ia memastikan sisa anggaran Dewan tak dialokasikan untuk proyek lain karena waktunya sudah mendesak. Proyek dan pengalokasian dana pengerjaan proyek, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, memerlukan waktu panjang. "Tidak mungkin dialokasikan ke program lain," kata dia. Dwi Riyanto Agustiar

Sumber: Koran Tempo - Rabu, 19 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6306