Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Rakyat Gugat DPR Pergi ke Mesir, Badan Kehormatan DPR Tunggu Pengaduan

Jakarta, Kompas - Rakyat di tiap-tiap daerah pemilihan perlu menggugat atau mempersoalkan keberangkatan 15 anggota Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat ke Mesir kepada Badan Kehormatan DPR.

Langkah politik rakyat seperti itu penting untuk memberikan efek jera kepada anggota Dewan agar tak seenaknya membuang- buang waktu dan uang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa manfaat bagi rakyat. Apalagi, di tengah kondisi keuangan negara sangat terbatas dan rakyat sedang susah.

”Nama-nama dan daerah pemilihan dari 15 anggota DPR yang berangkat ke Mesir itu sudah banyak ditulis di media massa. Sekarang tinggal organisasi-organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat di daerah pemilihan masing-masing untuk mengirim surat ke BK, mempersoalkan ini agar mereka dipanggil dan beri sanksi,” kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Sabtu (17/12). Dia menanggapi derasnya kritik masyarakat terhadap keberangkatan rombongan BURT DPR ke Mesir yang dilakukan secara diam-diam, 16-23 Desember 2005.

Dia berpandangan studi banding BURT ke Mesir ini sangat layak untuk diprotes. Selain tidak memiliki tujuan yang jelas, jumlah uang yang dihabiskan cukup besar. ”Studi banding ini tak terlalu penting, unsur main-mainnya lebih tinggi ketimbang unsur pendidikan,” ujarnya. Adanya protes masyarakat ini penting untuk menunjukkan kepada anggota DPR bahwa masyarakat pemilih di daerah-daerah sudah mulai kritis. Hal ini juga akan semakin mendorong DPR bekerja lebih baik.

Apabila DPR bisa memulai untuk lebih mengefektifkan perjalanan dinas luar negeri, pada akhirnya DPR juga bisa mengkritik keras eksekutif yang juga kerap menghambur-hamburkan anggaran perjalanan dinas luar negeri. ”Situasi sulit saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk hambur-hamburkan uang. Harus ada seleksi betul-betul,” katanya.

Anggota Badan Kehormatan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Soeratal HW, menunggu adanya surat masuk dari masyarakat tersebut. Menurut dia, tanpa adanya surat pengaduan masyarakat, BK DPR tidak mungkin memverifikasi dan menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran kode etik.

”Wartawan juga bisa kirim surat ke BK,” ucap anggota DPR PDI-P dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII.

Soeratal berpendapat studi banding ke luar negeri sesungguhnya tak harus selalu dilakukan dengan berbondong-bondong ke luar negeri yang memakan biaya besar. Terkecuali, apabila ada kegiatan kerja sama atau mengikuti konferensi antarparlemen di luar negeri.

Dicontohkan, anggota DPR bisa memanfaatkan kedutaan-kedutaan negara sahabat yang banyak di Jakarta. Menurut dia, akses ini pun belum dioptimalkan DPR. ”Ini mungkin lebih murah dan lebih efektif,” ucap Soeratal yang banyak berkecimpung di dunia pendidikan itu.

Dia juga menyesalkan kepergian BURT ke Mesir yang terkesan di masyarakat tidak transparan karena dilakukan dengan diam-diam.

”Dalam era reformasi ini, sebaiknya semua itu dilakukan dengan transparan saja,” paparnya. (sut)

Penulis: Sutta Dharmasaputra

Sumber: Kompas - Senin, 19 Desember 2005

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
37