Kumpulan Berita Hukum Indonesia
“Jatah Anggota PDI Perjuangan Rp 3,15 Miliar”

JAKARTA - Mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Hamka Yandhu, menyatakan telah memberikan jatah sejumlah Rp 3,15 miliar kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. "Uang itu saya berikan kepada Dudie Makmun Murod sebagai koordinator fraksi," kata Hamka, yang duduk sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan kasus skandal dana Bank Indonesia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

Sidang kali ini menghadirkan tiga saksi, yaitu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution dan dua mantan anggota Komisi IX, yakni Dudie Makmun Murod dan Darsup Yusup. Bersama Antony Zeidra Abidin, Hamka Yandhu didakwa telah membagikan aliran dana BI senilai Rp 31,5 miliar kepada para anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004.

Dudie Makmun Murod membantah disebut telah menerima uang dari Hamka. "Saya tak pernah menerima uang, apalagi membagikannya kepada anggota lain di Fraksi PDIP," kata Dudie dalam kesaksiannya.

Hakim Slamet Subagjo tak percaya pada pengakuan Dudie tersebut. Pasalnya, dua rekan Dudie yang telah bersaksi pekan lalu, yaitu William Tutuarima dan Agus Condro, mengaku menerima uang dari Dudie. "Mana yang benar? Dua saksi sebelumnya mengaku menerima uang dari Anda," kata Slamet.

Hingga sidang berakhir, Dudie tetap mengaku tidak menerima. "Padahal Dudie menerima Rp 300 juta dan membagikan kepada anggota lain masing-masing Rp 200 juta," kata Hamka. Menurut Hamka, dia memberikan uang senilai Rp 3,15 miliar itu secara bertahap kepada Dudie dan asisten pribadinya, Yoyo.

Darsup Yusup mengaku menerima Rp 250 juta dari Hamka Yandhu. "Tapi saya tidak tahu itu uang apa. Sudah saya kembalikan karena saya takut," kata Darsup, yang mengaku tidak pernah mengikuti rapat pembahasan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Dalam kesaksian mereka, Dudie dan Darsup mengaku pernah mengikuti kunjungan DPR ke beberapa negara bersama Bank Indonesia. "Biaya perjalanan dari DPR," kata Dudie, yang membawa serta istrinya dalam kunjungan itu. Sedangkan Darsup mengaku hanya ikut, sehingga tidak mengetahui siapa yang membiayai perjalanan itu.

Hamka memberikan keterangan berbeda. Menurut dia, perjalanan mereka diurus oleh Bank Indonesia dan dijamu juga oleh bank sentral setiba di tujuan. "Jadi mungkin perjalanan itu dibiayai BI," kata Hamka.

Sidang kemarin juga menghadirkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution, karena skandal ini terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui kesaksiannya, Anwar Nasution membantah adanya motif balas dendam dalam laporannya kepada KPK. "Antony menuduh saya melapor karena kecewa tidak dicalonkan menjadi Gubernur BI tahun 2004," kata Anwar.

Antony menyatakan berkeberatan atas kesaksian Anwar. "Saya hanya bertanya-tanya, kenapa cuma ada nama saya dalam laporan BPK, dan tidak ada nama Hamka Yandhu," kata Antony. Y TOMI ARYANTO | FAMEGA SYAVIRA

Sumber: Koran Tempo - Kamis, 20 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6316