Kumpulan Berita Hukum Indonesia
DPR Salahkan Kelambatan Penyerahan dari Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat menyalahkan pemerintah yang dinilai terlambat menyerahkan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi atau RUU Pengadilan Tipikor. Draf ini lama berada di tangan pemerintah hingga hampir dua tahun.

Kritik itu disampaikan Ketua Panitia Khusus RUU Pengadilan Tipikor Dewi Asmara di Jakarta, Selasa (25/11). Menurut Dewi, RUU itu baru diserahkan ke DPR beberapa hari menjelang hari raya Idul Fitri, Oktober lalu.

”Selama ini DPR dikritik kalau sengaja memperlama pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Apa enggak salah, ya? Pemerintah agak terlambat menyerahkan draf RUU Pengadilan Tipikor ini ke DPR. Coba sudah berapa lama berada di tangan pemerintah? Hampir 2 tahun,” kata Dewi Asmara, anggota Komisi III DPR yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.

Dewi menjelaskan, sekarang anggota DPR baru bekerja kembali seusai masa reses. Diharapkan, pada awal Desember ini Pansus RUU Pengadilan Tipikor akan mengadakan dengar pendapat dengan masyarakat.

Dewi mengatakan, selaku Ketua Pansus, ia optimistis RUU Pengadilan Tipikor akan selesai sebelum batas MK habis, yaitu 19 Desember 2009. ”Kami sangat ingin menyelesaikan RUU ini, sebab kalau tidak, akan menjadi pekerjaan rumah. Tidak enak,” kata Dewi.

Koordinator Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firmansyah Arifin mengatakan, Pansus harus mengintensifkan pembahasan RUU Pengadilan Khusus Tipikor. Diharapkan RUU Pengadilan Tipikor sudah selesai sebelum pemilu.

”Pansus bisa menentukan isu-isu krusial mana yang penting,” kata Firmansyah.

Imbauan senada datang dari kelompok yang menamakan diri Jaringan Kerja Antikorupsi Jawa Timur. Mereka mendesak DPR segera menyelesaikan pembahasan RUU Tipikor. Bila pembahasan terus mandek, dikhawatirkan upaya pemberantasan korupsi akan terhenti. (VIN/INA)

Sumber: Kompas - Rabu, 26 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6337