Kumpulan Berita Hukum Indonesia
KPK yang Tak Selalu Langsung Menahan Tersangka...

Kepemimpinan Antasari Azhar sejak Desember 2007 memunculkan sejumlah hal baru di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal itu antara lain tidak langsung ditahannya seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka suatu kasus korupsi.

Kebijakan itu, Senin (3/11), kian terlihat saat KPK memeriksa untuk pertama kalinya empat mantan deputi gubernur Bank Indonesia (BI) sebagai tersangka kasus aliran dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) dan BI. Setelah diperiksa sekitar enam jam, keempat tersangka, yaitu Aulia T Pohan, Aslim Tadjuddin, Bunbunan EJ Hutapea, dan Maman Soemantri, meninggalkan gedung KPK dengan naik mobil dinas BI.

Menurut Antasari, penahanan tersangka masih menunggu hasil penyidikan KPK.

Kebijakan tidak langsung menahan tersangka itu bukan yang pertama kali di KPK. Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah juga baru ditahan pada 10 April 2008. Padahal, Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah mengumumkan status Burhanuddin sebagai tersangka dalam kasus aliran dana dari YPPI dan BI sejak 28 Januari 2008.

Mantan Konsul Jenderal Indonesia di Kinabalu, Malaysia, Arifin Hamzah dan Muchamad Sukarna serta tujuh pejabat lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pungutan tarif dokumen keimigrasian di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu sejak awal September 2008. Namun, mereka baru ditahan pada pertengahan Oktober.

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi sampai sekarang bahkan belum ditahan. Padahal, sejak 26 Mei 2008, dia ditetapkan sebagai tersangka karena menerbitkan radiogram yang berisi permintaan bagi sejumlah daerah agar mengadakan mobil pemadam kebakaran dengan spesifikasi tertentu.

Mantan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, yang pada 21 Juli 2008 ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran di provinsinya, sampai sekarang juga belum ditahan.

Ranendra Dangin, mantan Direktur Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), juga belum ditahan. Pengumuman tersangka kasus pengadaan impor gula pasir putih yang diadakan PT RNI dan Bulog, yang dilakukan pada 8 Oktober 2008, juga memperlihatkan fenomena baru lainnya di KPK. Sebab, pada 6 Oktober 2008, Antasari sudah mengatakan, pada 8 Oktober akan ada pengumuman perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di sebuah badan usaha milik negara.

Kebiasaan berbeda dijalankan KPK ketika komisi itu dipimpin Taufiequrachman Ruki pada 2003-2007. Saat itu masyarakat umum baru mengetahui bahwa seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka saat dia ditahan.

Guru besar hukum pidana di Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, menduga pertimbangan KPK untuk tak langsung menahan seorang tersangka, antara lain, untuk membuka kesempatan mencari bukti baru. KPK lebih sulit mencari bukti baru saat seseorang ditahan.

Terbatasnya waktu penahanan dan jumlah hakim di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi juga menjadi pertimbangan lain. Tetapi, semoga tindakan itu sama diperlakukan kepada siapa pun. (m hernowo)

Sumber: Kompas - Sabtu, 8 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6269