Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Adanya Sistem Pelaporan Kembangkan Transparansi

Kehadiran Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System dinilai membantu mengembangkan transparansi. Sistem itu juga dinilai mampu memberikan jaminan keamanan kepada pelapor.

Meskipun perlu pengembangan lebih lanjut pada pengolahan penanganan laporan, sistem itu dinilai dapat berdampak dalam pencegahan korupsi. Apalagi, selama ini, khususnya di lingkungan pemerintahan, peran inspektorat tidak efektif, terutama dalam pelaporan dugaan penyelewengan pada instansinya.

Meskipun demikian, sistem yang nantinya melayani laporan pengaduan non-instansi itu tetap layak didukung. Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan Haryono Umar, Senin (10/11) di Jakarta.

Haryono melihat sistem yang diluncurkan Komite Nasional Kebijakan Governance itu berdampak positif pada program tata kelola pemerintahan yang baik. ”Sistem itu bisa membantu membangun keterbukaan atas akses informasi, seperti harga, waktu, persyaratan, serta pelaporan jika seseorang menemukan pelanggaran,” kata Haryono.

Koordinator Tim Penyusun Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran Yunus Husein mengatakan, pedoman itu efektif untuk mencegah korupsi. Alasannya, pedoman itu mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

Efektivitas itu, lanjutnya, terlihat dari waktu penindakan yang relatif singkat. Untuk jangka panjang, pedoman itu akan mendorong perubahan sikap dan perilaku yang baik dalam berbisnis. Hal itu dapat diharapkan karena sistem tersebut menjadi bagian dari pengendalian internal suatu organisasi.

Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), I Ktut Sudiharsa, menyambut baik kehadiran sistem pelaporan itu. Bahkan, LPSK bersedia membantu dan menjamin perlindungan terhadap pelapor. (JOS)

Sumber: Kompas - Selasa, 11 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6278