Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Tidak Etis, Anggaran DPR Dinaikkan

Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tidak pantas menaikkan anggarannya dari Rp 1,653 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 1,948 triliun pada tahun 2009 atau naik Rp 295 miliar (17,8 persen).

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Arif Nur Alam menyampaikan pernyataan itu kepada pers, Rabu (26/11).

”Tak pantas, tak elok, dan tak rasional kenaikan fantastis seperti itu tanpa evaluasi mendasar terhadap penggunaan anggaran, kegiatan, akuntabilitas kinerja tahun lalu, dan disampaikan ke publik. Apalagi, mengingat DPR disibukkan dengan agenda pemilu yang semakin dekat,” papar Arif.

Fitra juga mendesak Ketua DPR Agung Laksono sebagai penanggung jawab keuangan agar konsisten dengan janjinya untuk menghemat anggaran.

Konsistensi itu diwujudkan dengan merevitalisasi anggaran DPR dan menghentikan kunjungan kerja yang berpotensi pemborosan dan tidak subtantif dalam memperkuat fungsi DPR.

Juga, menghentikan aneka kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi rakyat, sebagai wujud menjaga kehormatan dan martabat parlemen.

Golput

Arif juga mengingatkan pimpinan DPR bahwa memori publik terhadap audit anggaran DPR oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang selalu bermasalah masih terekam kuat. Apabila hal ini tidak segera dibenahi, dikhawatirkan akan meningkatkan suara golongan putih.

Bukan hanya itu, anggota DPR periode 2004-2009 pun tidak akan banyak dipilih lagi dalam Pemilu 2009 mendatang. ”Apalagi anggota DPR yang selalu pelesiran,” tambahnya.

Fitra juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi terus membidik penggunaan anggaran DPR.

Anggaran MPR dan DPD

Berdasarkan data yang diperoleh, kenaikan anggaran ini ternyata tidak hanya di DPR, tetapi juga di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

MPR yang setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kewenangannya sangat terbatas, kenaikan anggarannya pun tidak kecil. Apabila anggaran DPR naik 17,8 persen dari tahun sebelumnya, anggaran MPR pada tahun 2009 naik 72 persen. Anggaran MPR tahun 2007 Rp 176,5 miliar, tahun 2008 Rp 195,4, dan tahun 2009 menjadi Rp 337,69 miliar atau naik Rp 142,2 miliar.

Kenaikan anggaran juga terjadi di Dewan Perwakilan Daerah. Anggaran DPD tahun 2007 Rp 254,3 miliar, tahun 2008 Rp 281,2 miliar, dan tahun 2009 menjadi Rp 462.235.701 miliar atau naik Rp 181 miliar (64,3 persen).

Anggaran MPR dan DPD ini bila dibandingkan dengan anggaran DPR jauh lebih kecil. Anggaran DPR 2009 Rp 1,948 triliun setara dengan 5,7 kali anggaran MPR atau 4,2 kali anggaran DPD. (SUT)

Sumber: Kompas - Kamis, 27 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6351