Kumpulan Berita Hukum Indonesia
KPK Awasi Rangkap Jabatan Penyelenggara Negara

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengawasi pegawai negeri yang melakukan rangkap jabatan. Meskipun tidak diatur dalam undang-undang tertentu, larangan rangkap jabatan sudah diatur dalam United Nation Convention of Anti-Corruption (UNCAC).

"Rangkap jabatan diatur dalam Konvensi PBB Nomor 7 Tahun 2000. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, berarti setiap negara hukum positifnya mengatur soal rangkap jabatan," ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Mochamad Jasin di auditorium KPK kemarin. Apabila seorang pegawai negeri melakukan rangkap jabatan, menurut Jasin, ia harus mengumumkan aset yang sudah dimiliki. CHETA NILAWATY


Sumber: Koran Tempo - Sabtu, 6 Desember 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6385