Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Tahanan KPK Wajib Memakai Baju Seragam

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mewajibkan para tahanannya untuk memakai baju tahanan yang telah disediakan komisi itu. Namun, ketentuan yang berlaku sejak 1 September 2008 itu hanya berlaku saat para tahanan ada di ruang tahanan.

Ketua KPK Antasari Azhar, Senin (1/12) di Jakarta, mengatakan, ketentuan para tahanan KPK memakai baju tahanan tercantum dalam surat Deputi Penindakan KPK Nomor B-50/10/XI/2008. Dalam surat itu disebutkan, setiap tahanan KPK hendaknya memakai baju tahanan.

Pada 7 Agustus 2008, Wakil Ketua KPK M Jasin menuturkan, selain mengenakan baju khusus, KPK juga berencana memborgol tahanannya. Upaya ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jera dan malu di kalangan aparat dan masyarakat untuk melakukan korupsi.

Langkah itu juga untuk menciptakan perlakuan yang sama di muka hukum karena tahanan kepolisian juga biasa memakai baju tahanan (Kompas, 8/8).

Baju tahanan yang disiapkan KPK berupa kaus warna biru dengan tulisan ”Tahanan KPK” berwarna kuning di bagian punggungnya. Tulisan serupa yang ditambah nomor tahanan juga terdapat di bagian dada depan sebelah kanan. Setiap tahanan laki-laki mendapat dua baju. Adapun tahanan perempuan memperoleh tiga baju.

Menurut Antasari, baju tahanan itu wajib dipakai tahanan KPK saat berada di rumah tahanan (rutan). Selama ini KPK menitipkan tahanannya di rutan Markas Brimob Kelapa Dua, Depok, Jabar; rutan Mabes Polri; rutan Polda Metro Jaya; dan rutan milik lima polres di Jakarta.

KPK akan menanyakan kepada rutan yang bersangkutan jika ternyata ada tahanannya yang belum memakai baju tahanan yang ditetapkan. Tentang pemakaian baju itu saat tahanan diperiksa di gedung KPK atau menghadiri persidangan, KPK masih akan mengkajinya.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra, mengatakan, kebijakan KPK itu masih setengah hati sehingga tidak akan menimbulkan efek jera atau malu, seperti yang diinginkan. Sebab, kebijakan itu hanya dilakukan di tahanan hingga tidak diketahui dan memberikan pesan yang kuat ke masyarakat.

”Jika KPK bersungguh-sungguh, dapat meminta tahanannya memakai baju itu saat datang dan diperiksa di KPK serta menghadiri persidangan. KPK memiliki wewenang untuk melakukan cara-cara yang luar biasa guna melawan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa,” papar Saldi.

Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Abdul Hakim Garuda Nusantara menambahkan, KPK juga dapat mohon kepada majelis hakim agar selama persidangan terdakwa memakai baju khusus yang disiapkan. ”Selama baju itu sopan dan rapi, majelis hakim kemungkinan akan menerimanya,” tutur dia sambil meyakini, baju yang disediakan KPK akan layak.

Abdul Hakim juga berpendapat, kebijakan KPK juga tak melanggar asas praduga tak bersalah. ”Tersangka atau terdakwa belum tentu bersalah. Namun, statusnya sudah berbeda dengan orang yang tak menjadi tersangka atau terdakwa,” katanya. (nwo)

Sumber: Kompas - Selasa, 2 Desember 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6369