Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Perpanjangan Usia Pensiun PNS Dipersoalkan

Perpanjangan usia pensiun bagi pejabat eselon I yang memangku jabatan struktural dipersoalkan ke Mahkamah Agung. Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 itu dinilai mematikan proses kaderisasi dan regenerasi karier pegawai negeri sipil.

Permohonan uji materi disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi, Boyamin Saiman, Jumat (28/11). Ia meminta Mahkamah Agung (MA) membatalkan ketentuan PP Nomor 65 Tahun 2008 dan memberlakukan PP Nomor 32 Tahun 1979.

Ketentuan mengenai perpanjangan usia pensiun tercantum dalam Pasal 4 Ayat 3. Disebutkan, usia pensiun untuk pejabat eselon I yang memangku jabatan struktural diperpanjang dua tahun dari 60 tahun menjadi 62 tahun. Perpanjangan pensiun itu diberikan kepada pejabat yang berkinerja baik.

Menurut Boyamin, ketentuan berkinerja baik tersebut sangat abstrak. ”Kalau disebutkan berprestasi baik, saya tidak akan protes. Namun, perpanjangan usia pensiun ini diberlakukan untuk pegawai yang berkinerja baik,” ujarnya.

Ketentuan tersebut, ujar Boyamin, telah diterapkan untuk dua pejabat di lingkungan Departemen Keuangan, yaitu Dirjen Pajak Darmin Nasution dan Dirjen Bea Cukai Anwar Supriyadi. Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 127/M Tahun 2008.

Padahal, jelas Boyamin, keduanya tidak menunjukkan kinerja baik, apalagi berprestasi. Hal ini dapat dilihat dari target pajak yang ditetapkan. Pada tahun 2006 masih terjadi minus target. Demikian pula pada tahun 2007.

Selain itu, ujar dia, perpanjangan usia pensiun itu menambah beban keuangan negara karena harus memberikan gaji dan segala tunjangannya kepada pejabat.

Di samping itu, perpanjangan usia pensiun telah menghambat proses kaderisasi dan regenerasi karier PNS. (ana)

Sumber: Kompas - Sabtu, 29 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6366