Kumpulan Berita Hukum Indonesia
KPK Pertanyakan Perubahan Komposisi Hakim Tipikor

Komisi Pemberantasan Korupsi akan mempertanyakan perubahan komposisi hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor.

Komposisi hakim Pengadilan Tipikor yang diserahkan kepada ketua pengadilan negeri dinilai justru rawan intervensi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Jumat (5/12), seusai acara jumpa pers terkait dengan pelaksanaan hari antikorupsi yang akan jatuh pada 9 Desember mendatang. Haryono menyebutkan, kepedulian KPK ini akan disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus RUU Pengadilan Khusus Tipikor.

”Inisiatif pertemuan dari Komisi III. KPK diundang untuk memberikan masukan terkait dengan pembahasan RUU Pengadilan Khusus Tipikor. Kalau KPK sangat concern dengan Pasal 27 RUU Pengadilan Khusus Tipikor, yaitu soal komposisi hakim Pengadilan Khusus Tipikor yang akan ditentukan Ketua Pengadilan Negeri,” ujar Haryono.

Haryono menjelaskan, KPK akan mempertanyakan mengapa yang sekarang sudah baik, yaitu komposisi 2 hakim karier dan 3 hakim ad hoc, akan diubah. ”Mengapa yang sudah baik justru mau diubah? Ini kenapa? Ini yang menjadi concern kami. Don’t change the winning team, bukannya kami tidak ingin ada perubahan. Tetapi komposisi hakim yang ada sekarang ini sudah merupakan perubahan dari sistem,” ujarnya.

Haryono menilai kemampuan hakim ad hoc tipikor tidak kalah dibandingkan kemampuan para hakim karier. ”Lihat saja kinerja para hakim Pengadilan Tipikor, hakim ad hoc menunjukkan kinerja mereka. Pandangan kalau hakim ad hoc tidak berpengalaman, harus melihat kenyataannya. Para hakim ad hoc ini membawa warna sehingga Pengadilan Tipikor jauh lebih efektif dibandingkan pengadilan-pengadilan biasa,” kata Haryono.

Ketua Panitia Khusus RUU Pengadilan Khusus Tipikor Dewi Asmara menyatakan optimistis RUU Pengadilan Khusus Tipikor akan selesai sebelum batas MK habis, 19 Desember 2009. (VIN)

Sumber: Kompas - Sabtu, 6 Desember 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6389