Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Butuh Sepekan Terbitkan Perintah Penyidikan

Direktur Penyidikan pada Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerbitkan surat perintah penyidikan tertanggal 26 November 2008 atas nama Yohanes Waworuntu. Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika itu ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum yang diduga merugikan negara Rp 400 miliar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Jasman Panjaitan menyampaikan, dari hasil pemeriksaan saksi, Dirut PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) yang berinisial YM berperan dan dapat disangka melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

”Hal ini berdasarkan keterangan saksi dan dokumen yang diperoleh jaksa,” kata Jasman, Rabu (26/11). Dengan demikian, butuh lebih dari sepekan untuk menerbitkan surat perintah penyidikan berkaitan dengan tersangka perkara korupsi tersebut.

Pada 17 November 2008, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy pernah menyampaikan penetapan tersangka baru dalam perkara korupsi Sisminbakum. Tersangka baru itu berasal dari PT SRD, selaku pelaksana Sisminbakum, sebagaimana tertuang dalam surat keputusan tanggal 10 Oktober 2000 yang ditandatangani Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra.

Sebagai dirut

Kepada Kompas, saat itu Marwan mengatakan, tersangka berperan dalam kontrak Sisminbakum karena menandatangani surat kontrak. Saat Kompas menanyakan, apakah Direktur Utama PT SRD yang menjadi tersangka? ”Ya, iyalah,” kata Marwan (Kompas, 18/11).

Soal perlu waktu sepekan untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan terhadap tersangka dari PT SRD, Jasman menjawab, untuk menentukan seseorang menjadi tersangka harus melalui mekanisme ekspos atau gelar perkara. ”Setelah tim melakukan ekspos, kemudian pimpinan menyetujui, baru ditetapkan hari ini sebagai tersangka,” kata Jasman.

Peranan Yohanes dalam Sisminbakum sehingga ditetapkan sebagai tersangka itu, kata Jasman, dia sebagai Dirut PT SRD.”

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 Oktober 2000 menunjuk Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan HAM (KPPDK) serta PT SRD sebagai pengelola dan pelaksana Sisminbakum. Pada 8 November 2002, Ketua Umum KPPDK Ali Amran Djanah dan Direktur Utama PT SRD Yohanes Waworuntu menandatangani perjanjian kerja sama tentang pengelolaan dan pelaksanaan Sisminbakum.

Beberapa waktu lalu, jaksa menetapkan tiga tersangka yang semuanya mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM. Mereka adalah Romli Atmasasmita, Zulkarnain Yunus, dan Syamsuddin Manan Sinaga. (idr)

Sumber: Kompas - Kamis, 27 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6347