Kumpulan Berita Hukum Indonesia
BPK Cermati Lonjakan

Badan Pemeriksa Keuangan memerintahkan aparatnya untuk mencermati penggunaan anggaran Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2009, yang melonjak Rp 142, 2 miliar atau naik 72,2 persen dari tahun 2008.

Anggota BPK, Baharuddin Aritonang, menyampaikan hal itu di Jakarta, Sabtu (29/11), sehubungan lonjakan anggaran MPR yang drastis dan seakan-akan tidak diketahui pimpinan MPR. ”BPK pasti mencermati. Sama dengan renovasi Gedung DPR, kami sudah perintahkan staf untuk ikuti dan saat audit nanti akan buka mata lebar-lebar,” paparnya.

Jika ada penyimpangan, BPK akan meminta penjelasan. Namun, jika tak ada penyimpangan, BPK juga akan mengakuinya.

Aritonang juga merasa heran jika lonjakan anggaran yang sedemikian besar tak sepengetahuan pimpinan MPR. Bahkan, pimpinan MPR malah mempertanyakan kenaikan anggaran itu.

”Itu yang aneh. Walau Sekjen yang membuat pengajuan awal, semestinya harus dipelajari pimpinan MPR,” ucapnya.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud saat ditanya, pekan lalu, mengaku tidak tahu-menahu dengan kenaikan anggaran MPR. Menurut Hidayat, anggaran MPR dibuat Sekjen MPR. Tahun 2009 pun tidak ada program MPR yang spesial dan sama dengan tahun sebelumnya.

”Saya cenderung akan mengusulkan anggaran (MPR) dikurangi,” ucap Hidayat saat itu.

Menurut Aritonang, kalau kenaikan anggaran itu diperlukan, pimpinan MPR tidak perlu khawatir dan pada akhir jabatan mempertanggungjawabkannya.

Kalau belum mempelajari rancangan yang disusun sekretariat jenderal, pimpinan MPR bisa memanggil Sekjen MPR yang adalah aparatnya untuk menjelaskan tujuan penggunaan anggaran. Pos anggaran yang dianggap perlu bisa diteruskan, sedangkan yang tak perlu bisa dicoret dan dananya dikembalikan ke kas negara.

”Itu baru pimpinan. Tidak boleh buang badan,” ujarnya.

Keterlibatan fraksi

Sekretaris Fraksi Partai Golkar (F-PG) MPR Hajriyanto Y Thohari secara terpisah, Sabtu di Jakarta, menyatakan, fraksi-fraksi tidak pernah diajak bicara oleh pimpinan MPR soal anggaran. Jika ada rapat gabungan, biasanya hanya membicarakan rancangan kegiatan usulan pimpinan MPR.

”Tidak pernah ada rapat gabungan membicarakan sisi anggaran,” ungkapnya.

Menurut Hajriyanto, strategi pengelolaan anggaran MPR merupakan tugas pimpinan MPR. Atas dasar itu, dia berkeyakinan bahwa pimpinan MPR seharusnya mengetahui adanya kenaikan anggaran MPR. (sut)

Sumber: Kompas - Senin, 1 Desember 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6368