Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Harifin: Jangan Curiga

Harifin A Tumpa, Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Agung atau MA, meminta masyarakat jangan terlalu curiga dengan disetujuinya perpanjangan usia pensiun hakim agung menjadi 70 tahun oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ia membantah adanya ”kesepakatan” di balik persetujuan itu.

”Kecurigaan orang kadang terlalu. Tak ada barter apa-apa. Kalau DPR dan pemerintah sudah setujui, itu resultan dari kehendak rakyat. Hasil keinginan rakyat,” katanya, Jumat (5/12).

Sebelumnya beredar kabar persetujuan usia pensiun hakim agung itu dibarter dengan ”jatah” setiap anggota Komisi III DPR untuk mengusulkan dua orang calon sebagai hakim.

Kebetulan, MA tengah menggelar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS), termasuk calon hakim. Pada 10 Desember 2008 ujian CPNS akan diselenggarakan di seluruh Indonesia.

Menurut dia, seleksi CPNS MA dilakukan bersama dengan Universitas Indonesia (UI), Jakarta. ”Yang membuat soal, memeriksa, dan mengumumkan hasil seleksi itu UI. MA tidak bisa intervensi,” ujar Harifin.

Secara terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, MK tak mengusulkan usia pensiun hakim konstitusi menjadi 70 tahun. MK menyerahkan sepenuhnya proses revisi UU MK kepada DPR.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan mengungkapkan ada permintaan dari hakim MK untuk mengubah usia pensiun hakim MK menjadi 70 tahun (Kompas, 5/12).

Menurut Mahfud, dalam pertemuan MK dengan Komisi III DPR memang terlontar soal usia pensiun hakim MK menjadi 70 tahun, yang dikemukakan hakim Akil Mochtar. Namun, ungkapan itu hanya semacam gurauan atau sindiran terkait keputusan DPR.

Politik perundang-undangan

Di Jakarta, Jumat, Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas menilai keputusan Panitia Kerja Komisi III DPR memperpanjang usia pensiun hakim agung dari 65 tahun menjadi 70 tahun menunjukkan ketidakjelasan politik perundang-undangan pemerintah, terutama terkait pembangunan kekuasaan kehakiman.

”Pemerintah dan DPR seperti sengaja membiarkan citra kekuasaan kehakiman kurang bagus,” kata Busyro.

Busyro menuturkan, ketidakjelasan politik perundang-undangan itu tak hanya terlihat dari ngotot-nya pemerintah dan DPR memperpanjang usia pensiun hakim agung, tetapi juga lambannya mereka membahas Rancangan UU KY, RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan RUU MK.

Perpanjangan usia pensiun hakim agung, lanjut Busyro, hanya bagian dalam sinkronisasi di antara ketiga RUU itu. (nwo/ana)

Sumber: Kompas - Sabtu, 6 Desember 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6387