Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Presiden Ajak Melawan Mitos Sistem Negara Rusak
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak para hakim dan pejabat negara lain bersinergi melawan dan mematahkan mitos dan persepsi yang mengatakan seluruh sistem negara Indonesia, termasuk lembaga peradilan, rusak dan korup.

Perlawanan dilakukan tidak dengan bantahan, tetapi dengan reformasi dan perubahan, termasuk lembaga peradilan.

”Sering saya mendengar ada yang mengatakan sistem di Indonesia rusak dan korup, baik polisi, Mahkamah Agung, peradilan, dan birokrasi. Saya tidak sependapat. Kekurangan, kelamahan, dan penyimpangan ada juga di banyak negara. Mari kita bersinergi untuk melawan dan membuktikan mitos itu tidak benar dengan reformasi dan perubahan,” kata Presiden Yudhoyono di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (20/12).

Presiden mendatangi Mahkamah Agung atas gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendesakkan perlunya reformasi peradilan beberapa bulan lalu.

Menurut Presiden, reformasi sektor peradilan merupakan bagian dari reformasi menyeluruh yang masih akan diteruskan pemerintah. Reformasi menyeluruh itu menyangkut juga reformasi di bidang politik, ekonomi, birokrasi, dan militer. Dia tidak menyebutkan apa saja yang perlu dilakukan dalam reformasi di sektor peradilan karena menurutnya hal itu tidak tepat. Presiden menyadari para hakim sudah tahu apa saja hal pokok yang perlu direformasi.

Namun, secara umum, Presiden menyebut lembaga peradilan sebagai sebuah organisasi harus direformasi menjadi lebih efisien dan efektif. Untuk itu, Presiden menjanjikan tambahan anggaran menjadi setidaknya memenuhi kebutuhan minimal.

Sumber: Kompas (http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0512/21/Politikhukum/2305708.htm)

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
51