Kumpulan Berita Hukum Indonesia
6 Perwira Diperiksa dalam Kasus Nurdin

JAKARTA -- Enam perwira polisi yang menyidik Nurdin Halid dalam kasus impor gula ilegal diperiksa di Mabes Polri. Pemeriksaan dilakukan karena ada indikasi pemalsuan 19 paraf saksi dari 25 saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Nurdin Halid. ''Sedang dipelajari kebenarannya. Apa benar mereka melakukan itu,'' jelas Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabidpenum) Mabes Polri, Kombes Bambang Kuncoko, Senin (19/12).

Bambang memastikan pihaknya akan menggunakan semua sarana teknis dalam pembuktian pemalsuan paraf dalam BAP Nurdin. ''Termasuk Labkrim,'' kata dia.

Selain memeriksa enam perwira itu, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, juga mengevaluasi administrasi penyidikan di BAP. Menurut Bambang, jika nanti hasil evaluasi menunjukkan paraf di BAP terbukti palsu, maka akan ada pertimbangan untuk menyidik ulang kasus Nurdin. Jika itu terjadi, kata dia, penyidikan tentu akan lebih menekankan pada titik prioritas dan seleksi, serta koordinasi dengan pihak lain yang terkait. ''Sudah tentu dilakukan recovery tim,'' jelasnya.

Kamis (15/12) lalu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) melepas Nurdin dari dakwaan dengan alasan 19 paraf saksi diduga palsu. Padahal, jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Nurdin dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Menurut majelis hakim, BAP dalam berkas perkara Nurdin Halid cacat hukum dan tidak sah. Hal ini karena sebagian besar saksi, yakni 19 dari 25 saksi, yang dihadirkan dalam persidangan, mengaku tidak pernah diperiksa dalam perkara Nurdin.

Kejaksaan Agung (Kejakgung) belum mengambil sikap pasti untuk menindaklanjuti perkara Nurdin. Pasalnya, hingga kemarin, Kejakgung belum menerima salinan putusan lengkap dari PN Jakut. ''Jadi, kami belum bisa mempertimbangkan apakah akan meminta periksa ulang, verset, atau kasasi,'' ujar Kepala Bidang Hubungan Media Kejakgung, Warih Sadono.

Sumber: Republika - Selasa, 20 Desember 2005

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
41