Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Hamka Sebut Serahkan Uang

Hamka Yandhu, terdakwa kasus aliran dana Bank Indonesia dan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, menyatakan, ia memberikan uang Rp 3,150 miliar kepada Dudi Makmun Murod untuk diteruskan kepada anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR periode 1999-2004. Uang itu diserahkan Hamka secara bertahap.

Hal itu disampaikan Hamka, menanggapi kesaksian Dudi di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (19/11). Dudi, mantan anggota DPR Darsup Yusuf, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution diperiksa sebagai saksi bagi terdakwa Hamka dan Anthony Zeidra Abidin.

”Uang itu saya serahkan kepada Dudi atau asisten pribadinya, Yoyok. Saya memberikan kepada Saudara Dudi untuk disampaikan kepada anggota F-PDIP,” ujarnya.

Namun, Dudi membantah keterangan Hamka. Ia menyatakan tak pernah sama sekali menerima uang dari Hamka atau menyalurkan dana itu.

Hakim Slamet Subagyo mengingatkan Dudi, beberapa saksi di pengadilan menyebutkan mereka menerima uang dari Dudi. Namun, kata Dudi, ia sama sekali tak pernah menerima uang itu.

Sebaliknya, Darsup mengakui, ia pernah menerima uang Rp 250 juta dari Hamka. Namun, ia tidak tahu dari mana uang itu. Uang itu ia peroleh dari Hamka sebagai bantuan bagi dirinya yang akan melakukan kunjungan ke daerah dan menghadiri seminar.

”Saat saya tanya, Pak Hamka bilang ini uang halal. Jadi, saya terima. Saya kembalikan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) setelah membaca berita soal aliran dana BI. Saya merasa bersalah jangan-jangan uang yang saya terima dari sana,” kata Darsup.

Hamka mengatakan, ia tidak pernah mengucapkan kata ”halal”. ”Saat saya serahkan ke saksi Darsup, saya katakan itu dana dari BI. Saya tidak bicara halal,” jelasnya lagi.

Bertemu dua kali

Anwar Nasution dalam kesaksiannya menjelaskan, ia bertemu Anthony dua kali. Dalam pertemuan pertama, Anthony mempersoalkan mengapa BPK mengirim surat panggilan kepadanya, padahal ia tidak menerima uang.

Anthony juga mempersoalkan kenapa namanya disebut. ”Saya menjawab waktu itu, saya tidak tahu karena yang menyusun surat itu adalah anak buah saya. Saya hanya menandatangani saja,” papar Anwar.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Anthony memutarkan rekaman pembicaraan antara Anthony dan Anwar. Namun, rekaman pembicaraan yang diputar di pengadilan itu kurang jelas.

Anthony Zeidra Abidin (AZA): Sekarang begini, surat itu sudah dikirim?

Anwar Nasution (AN): Sudah

AZA: Nama saya masih ada di sana?

AN: Masih

AZA: Tidak dikoreksi?

AN: Ya

AZA: Itu tentu ada konsekuensinya

AN: Kembali pada itu, si Rusli bahwa itu....

AZA: Masak Abang percaya sama pengakuan satu orang, kemudian saya dikorbankan. Wakil Gubernur Jambi dikorbankan. Uang begitu besar.

AN: Itu soal penyelidikan penegak hukum. Nanti kita carilah bagaimana jalan keluarnya. Jadi, kalau terjadi apa-apa, kasih tahu ini urusan lima tahun. Ya, bagilah Rp 31,5 miliar itu dalam lima tahun. Enam miliar satu tahun. Satu bulan berapa? Murah itu.

AZA: Saya cuma menyampaikan.....

AN: Aku ini Ketua BPK sekarang. Tidak ada lagi kemampuan aku mencari dana sebesar itu. Kalau aku Gubernur BI kau bikin, selesai bagian penggantinya. Jadilah, sekarang kau bikin si Burhan jadi Gubernur BI. Sekarang, mati kau! Ha-ha-ha....

Anwar menjelaskan, ”Saya sudah dekat dengan dia. Saya terima dia sebagai sahabat. Jadi, saya bercanda, seperti perkataan saya, matilah kau. Itu bercanda.”

Perlakukan sama

Secara terpisah, Rabu di Jakarta, Ketua KPK Antasari Azhar berjanji memperlakukan sama bagi empat mantan Deputi Gubernur BI yang menjadi tersangka kasus penarikan dana Rp 100 miliar dari YPPI dan BI. Mereka adalah Aulia Pohan, Maman Soemantri, Bunbunan EJ Hutapea, dan Aslim Tadjuddin.

”KPK tetap menghormati asas persamaan di muka hukum. Anda tahu setiap tersangka, sebelum ke pengadilan, ada status khusus untuk mereka,” ujar Antasari.

Aulia, seusai menjalani pemeriksaan di KPK, Rabu, menyebutkan, akan mengikuti semua proses di KPK. (vin/nwo)

Sumber: Kompas - Kamis, 20 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6312