Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Anwar Nasution Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (13/11), untuk keenam kalinya, memeriksa Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus penarikan dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia.

Namun, pemeriksaan Anwar itu adalah yang pertama untuk tersangka empat mantan Deputi Gubernur BI, yaitu Aulia Pohan, Bunbunan EJ Hutapea, Maman Soemantri, dan Aslim Tadjuddin.

Untuk keempat tersangka tersebut, kemarin KPK juga memeriksa anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004, Hamka Yandhu dan Daniel Tandjung.

Anwar yang mengenakan batik warna merah tiba di KPK sekitar pukul 13.45. Dia hanya menjawab ”tidak tahu saya” saat ditanya tentang putusan majelis hakim dalam perkara mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah pada 29 Oktober lalu.

Dalam putusan itu, Anwar dinyatakan sebagai salah satu pihak yang bekerja sama dengan Burhanuddin dalam penarikan dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Pihak lainnya adalah empat mantan Deputi Gubernur BI yang sekarang sudah dinyatakan sebagai tersangka, serta dua pejabat BI, Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak, yang Rabu lalu divonis hukuman empat tahun penjara.

Salah satu pertimbangan kesimpulan itu, karena tanpa Rapat Dewan Gubernur BI pada 3 Juni dan 22 Juli 2003, penarikan dana itu tidak akan terjadi. Anwar yang saat itu menjadi Deputi Gubernur Senior BI memang tidak hadir dalam Rapat Dewan Gubernur 3 Juni, yang keputusannya meminta YPPI menyisihkan dana Rp 100 miliar untuk menanggulangi kegiatan BI yang bersifat mendesak dan insidentil. Keputusan Rapat Dewan Gubernur itu juga tak diberitahukan kepada Anwar.

Namun, Anwar hadir dalam Rapat Dewan Gubernur 22 Juli 2003 yang memutuskan membentuk Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PPSK), yang tugasnya memanfaatkan dana YPPI untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.

Akan tetapi, dalam pernyataan tertulis BPK yang dibagikan kepada wartawan, Anwar menyatakan setelah menjadi Ketua BPK baru mengetahui bahwa dana YPPI yang diperuntukkan bagi PPSK itu ternyata tidak ada yang digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan, melainkan untuk bantuan hukum para pejabat BI dan dialirkan ke sejumlah anggota komisi IX DPR terkait amandemen UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia.

Sementara itu, seusai diperiksa, Hamka Yandhu kembali menegaskan telah membagikan sejumlah uang dari YPPI itu kepada rekan-rekannya di DPR. ”Saya benar kok kasih uang,” ujarnya.

Namun, Daniel Tandjung tidak mau berkomentar. (NWO)

Sumber: Kompas - Jumat, 14 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6292