Kumpulan Berita Hukum Indonesia
10 Juta NPWP Bermasalah

Sekitar 10 juta nomor pokok wajib pajak yang sudah dibuat Direktorat Jenderal Departemen Keuangan tidak dapat digunakan karena disusun tidak berdasarkan informasi yang valid. Ini menjadi ganjalan dalam proses pembersihan dan reformasi data di Ditjen Pajak.

Meski tidak bisa dipakai, data 10 juta nomor pokok wajib pajak (NPWP) itu tak serta merta dapat dihapus. Untuk menghapusnya, pemerintah harus memeriksa satu per satu alamat yang ada di NPWP itu.

”Data 10 juta itu sangat memberatkan sistem yang kami bangun. Di luar itu, kami memiliki data 9 juta wajib pajak lain yang benar-benar digunakan sebagai basis penerimaan,” ujar Dirjen Pajak Darmin Nasution, Rabu (3/12) di Jakarta.

Dalam beberapa bulan terakhir, dalam catatan Ditjen Pajak terdapat penambahan jumlah wajib pajak aktif sebanyak 1,8 juta orang. Dengan demikian, saat ini total wajib pajak yang aktif membayar menjadi 9 juta dan 1,1 juta di antaranya adalah wajib pajak badan atau perusahaan, selebihnya wajib pajak orang pribadi.

”Adapun data NPWP bermasalah yang mencapai 10 juta itu tetap ada dalam data induk kami, tetapi dipisahkan dari wajib pajak aktif,” ujar Darmin.

Anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo, mempertanyakan kemampuan Ditjen Pajak membersihkan data induknya dari informasi-informasi yang mengganggu.

Dradjad H Wibowo juga mempertanyakan proteksi terhadap data wajib pajak yang masuk dalam data induk pemerintah dari intervensi asing.

Perlindungan data

Pertanyaan terkait perlindungan data sangat beralasan karena dana yang digunakan Ditjen Pajak untuk mereformasi sistem informasi data wajib pajak diperoleh melalui hibah dari Uni Eropa, Pemerintah Belanda, dan Jepang yang nilainya 145 juta dollar AS.

Dana itu untuk proyek Pintar (Project for Indonesia Tax for Administration Reform), atau proyek pengembangan perangkat lunak di Ditjen Pajak.

”Kalau asing yang memberikan dana itu memiliki akses terhadap pengembangan sistem di Ditjen Pajak, bagaimana keamanan datanya. Di sistem itu pasti ada data semua wajib pajak, mulai dari Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) hingga data saya,” ujar Dradjad.

Menurut Darmin. meski dananya dari asing, pengerjaan proyek Pintar dilakukan oleh tenaga Indonesia. ”Jadi, akses pihak asing sangat dibatasi,” ujar Darmin.(OIN)

Sumber: Kompas - Kamis, 4 Desember 200

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6376