Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Hendy Boedoro Mengaku Tak Mampu Bayar Uang Pengganti

Bupati Kendal (nonaktif), Jawa Tengah, Hendy Boedoro mengaku tidak mampu membayar uang pengganti korupsi sebesar Rp 13,121 miliar. Ia juga mengaku tak sanggup membayar denda Rp 500 juta dan menyebutkan siap menjalani hukuman subsider selama enam bulan kurungan.

Sejak 11 November lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengeksekusi Hendy ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Demikian dijelaskan jaksa penuntut umum Chatarina Muliana Girsang di Jakarta, Selasa (18/11).

Pada 4 Juni 2008, majelis hakim kasasi yang terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, MS Lumme, Odjak Parulian, dan Bahauddin Qaudry memperberat hukuman terhadap Hendy menjadi tujuh tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan membayar uang pengganti Rp 13,121 miliar.

Menurut Chatarina, KPK mendapat surat dari Hendy yang menyatakan tidak sanggup membayar denda dan uang pengganti itu. ”Kalau untuk uang pengganti, KPK akan melakukan asset tracing (penelusuran aset). Kami akan telusuri aset dan kekayaannya. Sampai saat ini ada mobil milik istrinya dan juga uang, uang tabungan dari rekanan pihak ketiga yang disimpan di BPD sebesar Rp 19 miliar. Mungkin minggu depan akan kami sita,” ujarnya.

Putusan kasasi MA lebih berat daripada putusan banding di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam putusan banding, Hendy dihukum selama lima tahun penjara, sama seperti putusan Pengadilan Tipikor. Kemudian hukuman penjara menjadi tujuh tahun dijatuhkan oleh MA.

Uang pengganti yang diwajibkan untuk dibayar meningkat, dari Rp 3,474 miliar di Pengadilan Tipikor tingkat pertama menjadi Rp 13,121 miliar di MA. Denda juga meningkat dari Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.

Bupati Kendal Hendy Boedoro didakwa jaksa penuntut umum melakukan beberapa tindak pidana korupsi, yaitu penyelewengan dana APBD Kendal tahun 2003, 2004, dan 2005, serta selama 2003-2005 menerima uang Rp 24,314 miliar dari sembilan rekanan yang mendapat proyek yang dibiayai dari dana bantuan Pemerintah Provinsi Jateng dan APBD Kendal.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jateng Boyamin mengatakan, KPK harus melacak kekayaan Hendy. Jika tak sanggup membayar uang pengganti, kekayaannya harus disita. Jangan diganti hukuman penjara.

”Kalau asetnya masih belum cukup juga, harus dicatat sebagai utang. Sampai anak cucunya harus membayar,” kata Boyamin lagi. (VIN)

Sumber: Kompas - Rabu, 19 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6308