Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Penyidikan Perkara Korupsi VLCC Dihentikan Kejagung

Meski ada perbuatan melawan hukum, jaksa penyidik tidak menemukan fakta yang mendukung unsur kerugian negara. Dalih itu yang menjadi alasan penyidikan perkara korupsi penjualan kapal tanker raksasa atau very large crude carrier/VLCC Pertamina diusulkan dihentikan.

Demikian kesimpulan ekspos kasus korupsi penjualan VLCC yang digelar di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (20/11), seperti disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) M Jasman Panjaitan. Ekspos dipimpin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy dan diikuti perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta jaksa penyidik. ”Kesimpulan ekspos, sulit menentukan kerugian negara,” kata Jasman.

Laksamana Sukardi, salah satu tersangka perkara korupsi penjualan VLCC Pertamina, menyambut baik keputusan Bagian Tindak Pidana Khusus Kejagung. ”Artinya, kejaksaan tidak tunduk pada tekanan,” katanya.

Menurut Jasman, selanjutnya kesimpulan itu akan disampaikan kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji. ”Setelah disetujui pimpinan untuk menghentikan penyidikan, nama baik tersangka akan dipulihkan. Cekal (cegah dan tangkal) juga dicabut,” kata Jasman.

Soal pertanggungjawaban jaksa atas penyidikan dan penetapan tersangka perkara itu, Jasman hanya menjawab, penyidikan untuk mengumpulkan bukti. Penetapan tersangka juga disetujui pimpinan. Namun, ternyata tak ada bukti yang khusus menyangkut kerugian keuangan negara.

Pada November 2007, jaksa penyidik menetapkan tiga tersangka dalam perkara korupsi penjualan dua VLCC Pertamina tahun 2004. Mereka adalah mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi, mantan Direktur Utama Pertamina Ariffi Nawawi, serta mantan Direktur Keuangan Pertamina Alfred H Rohimone. Mereka juga dicegah ke luar negeri selama satu tahun.

Laksamana yang sedang berada di Cilacap, Jawa Tengah, menambahkan, sejak awal penyidikan di Kejagung, ia menyampaikan, kalau dihitung-hitung, negara malah diuntungkan dengan penjualan VLCC itu. Sebelum ditangani Kejagung, kasus itu pernah diteliti KPK. KPK juga tidak menemukan kerugian negara.

”Kasus itu politis. Untung kejaksaan berani,” katanya. (idr)

Sumber: Kompas - Jumat, 21 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6319