Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Gerakan Berantas Politisi Busuk Belum Optimal

Gerakan memberantas politisi bermasalah atau politisi busuk cenderung masih terkonsentrasi di kalangan penggiat gerakan masyarakat sipil. Hingga kini gerakan tersebut belum mengarah pada masyarakat luas. Kelompok masyarakat di tingkat akar rumput dan di daerah cenderung belum memahami gerakan ini.

”Sosialisasi ke sejumlah daerah yang sudah melakukan deklarasi gerakan perlu diintensifkan. Tokoh daerah juga harus lebih banyak dilibatkan,” ujar pakar hukum dan pengacara Budi Santosa dalam seminar ”Gerakan Tidak Pilih Politisi Busuk” yang digelar oleh Forum Lembaga Swadaya Masyarakat, Jumat (21/11).

Kemunculan gerakan antipolitisi busuk merupakan antiklimaks dari ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif. Ketidakberesan di tingkat legislatif ini pada akhirnya telah menimbulkan embrio arogansi di tingkat eksekutif. ”Pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan oleh politisi yang baik dan bermoral,” tambah Budi.

Kriteria politisi busuk, antara lain, pelanggar hak asasi manusia, pelaku korupsi, dan pelaku penyimpangan seksual. Karena setiap orang berhak atas perlindungan kehormatan dan martabatnya, pengusutan politisi busuk jangan sampai mengabaikan hak- hak tersebut.

Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat Octo Lampito menambahkan, media massa memiliki peran besar untuk memberantas politisi busuk. (WKM)

Sumber: Kompas - Senin, 24 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6328