Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Lampiran Catatan Akhir Tahun MTI

Lampiran Catatan Akhir Tahun MTI

Analisa Peraturan Perundang-undangan dan Lembaga Pemberantasan Korupsi

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Tahun 2005

I
Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Pemberantasan Korupsi

Kekurangan pengaturan dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi telah lama terjadi di Indonesia. Bukan hanya terjadi dalam lapangan hukum pidana materil (hukum pidana subtantif), tetapi juga hukum pidana formilnya (hukum acara pidana). Hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Kenyataan ini menuntun para pembuat kebijakan untuk membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai bentuk semangat reformasi hukum terhadap penegakan tindak pidana korupsi.

Untuk menindak lanjuti semangat reformasi hukum ini lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan teknis pemberantasan tindak pidana korupsi Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mewadahi koordinasi anatara Kepolisian, Kejaksaan, instansi terkait, dan unsur masyarakat dalam upaya penanganan kasus-kasus korupsi secara lebih efektif.

Rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut merupakan awal dari lahirnya lembaga-lembaga Negara baru yang berkompetensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang diharapkan dapat lebih mengefektifkan penanganan tindak pidana korupsi, di mana kewenangan ini sebelumnya hanya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan seperti layaknya tindak pidana biasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga negara baru yang dibentuk dengan semangat reformasi hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus (ad hoc) yang berwenang untuk melakukan penanganan kasus-kasus korupsi tertentu seperti yang disyaratkan oleh Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu, pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, kedua, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, ketiga, menyangkut kerugian Negara paling sedikit satu miliar. Tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi momok kehancuran Indonesia membutuhkan penanganan yang luar biasa, sehingga membutuhkan lembaga khusus (ad hoc) seperti KPK.

Sementara itu Kepolisian dan Kejaksaan juga memiliki wewenang dalam penanganan kasus korupsi di luar yang disyaratkan dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hal ini dapat membuka ruang adanya tumpang tindih penanganan kasus-kasus korupsi antara Kepolisian dengan Kejaksaan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai kasus yang seharusnya ditangani oleh Kepolisian maupun Kejaksaan.

Dengan lahirnya KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan kasus-kasus korupsi  yang ditangani oleh lembaga-lembaga terkait baik Kepolisian maupun Kejaksaan.

Kemudian tanggal 9 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan sebagai hari anti korupsi nasional dan sekaligus mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini terdiri dari 10 Instruksi Umum dan 11 Instruksi Khusus yang ditujukan kebeberapa instansi pemerintahan. Instruksi Umum tersebut ditujukan kepada hampir 500 Intansi Pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan Instruksi Khususnya ditujukan kepada Mengko Perekonomian, Menkeu, Bappenas, Menpan, MenhukHAM, Kem.BUMN, Mendiknas, Mengkofindo, Jaksa Agung, Kapolri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Semangat Presiden tidak berhenti sampai di situ, tahun 2005 terbentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005.  Timtas Tipikor yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diamanahkan untuk melakukan koordinasi antar lembaga dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya masing-masing. Timtas Tipikor juga memiliki target-target khusus terhadap penanganan beberapa kasus korupsi seperti layaknya lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi semangat Presiden dalam membentuk Timtas Tipikor di lain sisi ternyata menimbulkan ketidakefektifan penanganan kasus-kasus korupsi. Eksistensi KPK yang menjadi coordinator dan supervisor antar lembaga-lembaga yang menangani kasus-kasus korupsi, seharusnya didukung dengan suprastruktur maupun infrastruktur yang berkualitas. Tidak dengan pembentukan tim, yang justru melangkahi ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Keppres 11 Tahun 2005, telah mengadopsi wewenang untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yang seharusnya hanya dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan (dalam kasus pidana tertentu) serta KPK (ad hoc). Ketentuan ini ada dalam KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981). Memang unsur lembaga yang ada dalam Timtas Tipikor terdiri atas Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP. Namun jika tindakan yang mereka lakukan dalam proses penanganan tindak pidana korupsi masih menggunakan almamater Timtas Tipikor, maka lembaga tersebut tidak bisa menggunakan kewenangan yang diamanahkan dengan aturan hukum KUHAP, selaku peraturan payung dalam hukum acara pidana.

Dalam aturan dasar hukum, dikenal adanya Lex Superior derogat Lex Priori, di mana aturan hukum yang kedudukannya lebih tinggi (dalam hal ini KUHAP) dapat mengesampingkan aturan yang berada di bawahnya (Keppres), dan jika terdapat penyimpangan terhadap aturan di atasnya (KUHAP), otomatis aturan yang lebih rendah dinyatakan tidak berlaku demi hukum. Dan setiap tindakan yang dilandasi atas aturan tersebut adalah tidak sah, dan melanggar hukum. Artinya, Timtas Tipikor tidak dapat bergerak dalam kewenangan yang telah melanggar aturan payung dalam hukum acara pidana.

Umumnya sistem peradilan pidana dipahami sebagai kesatuan sistem yang terintegrasi yang terdiri dari subsistem Kepolisian (Police), subsistem Kejaksaan (Prosecution Service), subsistem Pengadilan (Court) dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan (Correction Institution). Demikian pula halnya dengan desain prosedur sistem peradilan pidana yang ditentukan dalam KUHAP. Prosedur tersebut membagi fungsi penegakan hukum dalam dua subsistem yang terpisah. Dalam hal ini, penyidikan (criminal investigation) dan penuntutan (prosecution) sebagai bagian terpenting dalam penegakan hukum dirancang untuk dilaksanakan oleh subsistem yang terpisah. Penyidikan menjadi fungsi utama subsistem Kepolisian, sementara penuntutan sepenuhnya menjadi fungsi subsistem Kejaksaan. Hal inilah yang kerap kali menimbulkan persaingan antar kedua lembaga khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi, hingga ada inisiatif untuk membentuk tim yang sifatnya koordinasi, namun ternyata memilki kewenangan yang sangat besar, bahkan melebihi sistem utama dalam pemberantasan korupsi.

Untuk percepatan pemberantasan korupsi yang terintegrasi, maka eksistensi Timtas Tipikor dalam sistem pemberantasan korupsi harus dikaji ulang. Pertama, dari sisi hukum eksistensi Timtas Tipikor tidak sah karena aturan pembentukannya melangkahi KUHAP. Kedua, fungsi koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi telah diserahkan (UU No. 30 Tahun 2002) kepada KPK, selaku lembaga ad hoc dalam pemberantasan korupsi, sehingga pembentukan Timtas Tipikor justru menimbulkan overlapping dalam percepatan pemberantasan korupsi. Ketiga, koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan tanpa harus melalui Keppres (atau peraturan perundang-undangan lain), tetapi menjadi keharusan bagi masing-masing lembaga tersebut untuk memilki komitmen bersama dalam mengintegrasikan percepatan pemberantasan korupsi. Keempat, jika bentuk koordinasi perlu disistemkan, maka fungsi penyidikan (criminal investigation) dan penuntutan (prosecution) dapat dijadikan satu subsistem, yakni subsistem penegakan hukum. Seperti dikatakan Davies, Croal dan Tyrer, sistem peradilan pidana terdiri dari subsistem pencegahan kejahatan (crime prevention), subsistem penegakan hukum (law enforcement), subsistem pengadilan (court), dan subsistem pemasyarakatan (correction), (Davies, Croal and Tyrer, 1995:2).

Selain lembaga-lembaga yang bertugas sebagai sistem utama dalam pemberantasan korupsi, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berfungsi sebagai support system penanganan kasus-kasus korupsi dengan menyusun data keuangan yang terindikasi sebagai kasus korupsi. Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi tentu saja akan sangat membutuhkan data yang disusun oleh BPK, BPKP, dan PPATK khususnya dalam upaya pembuktian.
Upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, maupun Timtastipikor tidak akan berarti tanpa peran lembaga peradilan khususnya Pengadilan Ad Hoc Korupsi yang akan menetapkan putusan yang bersifat final dan mengikat terhadap kasus-kasus korupsi. Keberadaan Pengadilan Ad Hoc Korupsi ini didasari oleh BAB VII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan demikian Pengadilan Ad Hoc Korupsi menjadi puncak dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

RUU yang tak kunjung Rampung

Tahun 2005 ini banyak agenda legislasi yang terangkum dalam prolegnas. Namun RUU yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi sampai saat ini masih belum disahkan. Bahkan masih menjadi bahan perdebatan diberbagai kalangan. RUU Perlindungan Saksi baik dari versi pemerintah maupun dari versi koalisi LSM sudah lama selesai dirumuskan. Namun hingga saat ini advokasi ke DPR masih mengalami berbagai kendala. Antara pemerintah dan DPR sendiri terkesan tidak serius untuk dapat segera mengesahkan RUU tersebut. Sama halnya dengan RUU Perpajakan, RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Inteligen Negara yang sampai saat ini belum disahkan. Padahal siginifikansi dari RUU tersebut dapat membantu proses pemberantasan korupsi.
 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus segera merampungkan beberapa RUU yang sempat tetunda pengesahannya di tahun 2005. Khususnya untuk RUU yang terkait langsung dalam pemberantasan korupsi. karena tanpa peraturan hukum yang tegas dan jelas, maka percepatan pemberantasan korupsi hanya menjadi slogan sampai akhir tahun 2005 saja.

 RUU Perlindungan Saksi
Dalam pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan yang terkait dengan perlindungan bagi pelapor adalah, bahwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Ketentuan ini belum mengatur secara tegas tentang perlindungan dan jaminan hukum yang diperoleh saksi atau pelapor tindak pidana korupsi.
Melihat modus korupsi yang tersistematis dengan baik, disertai adanya keterlibatan para pejabat negara, maupun orang-orang yang cukup berpengaruh, maka ketakutan para saksi atau pelapor adanya indikasi korupsi perlu dihilangkan dengan kepastian hukum dan pemenuhan akan rasa keadilan yang hendak dicapainya.  Dalam hal ini RUU perlindungan saksi jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan kasus-kasus korupsi. Undang-undang ini nantinya diharapkan mampu memotivasi orang-orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi untuk berani menguak kebenaran yang selama ini sengaja ditutupi oleh konspirasi dari para koruptor.

Selama ini banyak saksi pelapor kasus korupsi yang justru diadukan melakukan pencemaran nama baik. Bahkan belakangan ini ketika terdapat fenomena “wistle blower” tanpa adanya UU Perlindungan Saksi, kesaksian dari para “wistle blower” dapat menjadi boomerang. Wacana wistle blower atau “peniup peluit” muncul seiring perkembangan pemberantasan korupsi. Namun pada beberapa kasus korupsi, wacana tersebut terealisasikan, tanpa aturan dan kepastian hukum.
Perkembangan RUU Saksi hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti. Bentuk-bentuk advokasi telah dilakukan oleh Koalisi LSM, yang menamakan dirinya Koalisi Perlindungan Saksi. Mereka terus mendesakkan agar RUU segera ditindaklanjuti oleh DPR, kemudian disahkan secepatnya. Tahun ini telah terjadi fenomena yang mengharuskan seorang saksi yang membantu menguak kasus korupsi di KPU, justru di jadikan tersangka kasus korupsi untuk perkara korupsi DAU. Ada pula seorang pelaku suap yang mengharapkan perlindungan KPK, karena dia berani mengungkapkan fakta adanya mafia peradilan di MA.
Ketiadaan aturan hukum tentang perlindungan saksi, memperlambat langkah penegakkan hukum untuk memberantas korupsi. Karena kasus korupsi yang umumnya melibatkan “orang penting”, menyebabkan semakin besarnya ancaman atas keselamatan para pelapor dan para saksi.

 RUU Perpajakan
 Dalam rapat paripurna tanggal 20 September 2005 10 fraksi di DPR menyetujui Pansus RUU Perpajakan yang terdiri atas 50 orang anggota DPR. DPR mengharapkan RUU perpajakan yang sudah diajukan pemerintah kepada DPR mendapat masukan dari berbagai pihak. Pembahasan perubahan substansi RUU Perpajakan diharapkan selesai April 2006. Sehingga diharapkan RUU Perpajakan akan lebih komprehensif saat disahkan pada 2007 mendatang.

RUU Perpajakan saat ini mendapat kecaman dari berbagai kalangan, salah satunya karena banyak pasal di dalamnya memperbesar kewenangan Ditjen Pajak. Selain itu, banyak pula pasal yang bisa menjadi area abu-abu. Misalnya, Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan menyebutkan Pemerintah dapat menetapkan tarif pajak, dasar penghasilan kena pajak (tax base) dan sifatnya atas penghasilan lainnya. Kemudian mengenai aturan dan pidana untuk tax amnesty harus jelas, sehingga tidak ada lagi wilayah dimana antara Wajib Pajak dan petugas pajak bisa melakukan penyimpangan.

RUU Perpajakan digunakan untuk menambah kewenangan mereka dalam mencari target supaya zona korupsi yang mereka nikmati sekarang tidak diganggu. Untuk memenuhi permintaan pemerintah yang menargetkan penerimaan dari pajak, Ditjen Pajak seharusnya mengurangi zona korupsi dan bukannya meminta kewenangan lebih. Dengan cara ini penerimaan pajak bisa dipenuhi tanpa langkah ekstensifikasi.  Menurut Faisal Basri RUU Perpajakan yang akan dibahas DPR dalam waktu dekat memiliki sejumlah keanehan. Pertama, jika seseorang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka harus membayar 20 persen lebih besar dari orang yang sudah punya NPWP dan itu ditagih oleh kantor tempat orang itu bekerja. Kedua, Wajib Pajak (WP) juga harus merinci pengeluaran di SPT, jika WP khilaf dalam menulis,maka harus masuk penjara selama tiga bulan. Ketiga, RUU ini digunakan untuk menambah kewenangan mereka untuk mencari target supaya zona korupsi yang mereka nikmati tidak diganggu.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrahman Ruki menegaskan bahwa Perbuatan Wajib Pajak yang menghindari pajak atau petugas pajak yang merugikan keuangan negara termasuk tindak pidana korupsi. Pasal 36 A ayat (1) RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa apabila petugas pajak dalam menghitung dan menetapkan pajak tidak sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketua KPK menilai perbuatan petugas pajak tersebut sudah tergolong tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20/2001. Oleh karena itu, untuk menangani pelanggaran tersebut harus diserahkan kepada instansi atau lembaga yang berwenang yaitu KPK, kepolisian atau kejaksaan. Ketua KPK berharap dalam Pasal 36 A ayat (2) disebutkan bahwa yang disebut sebagai instansi yang berwenang adalah penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK. Hal ini, lanjut ia, agar tidak terjadi perdebatan di lapangan bahwa yang berwenang adalah Ditjen Pajak. Ketua KPK berpendapat rumusan tindak pidana perpajakan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) RUU KUP yang dikaitkan dengan kata-kata ‘dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara’ adalah termasuk rumusan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, KPK mengusulkan agar dalam dua pasal itu ditambahkan ayat yang berbunyi bahwa ‘setiap orang atau WP yang secara melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 atau 39 yang dapat merugikan keuangan atau pendapatan negara dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana korupsi.’

 RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, RUU Rahasia Negara & RUU Intelijen Negara
 Sejak Desember 1998 sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membentuk koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi (RUU KMI). Koalisi menyusun Rancangan Undang-Undang yang diajukan kepada Parlemen. RUU KMIP sangat penting karena dapat menjadi upaya preventif atas terjadinya tindak pidana korupsi. Secara umum RUU KMIP kurang mendapat perhatian dari masyarakat maupun pers, padahal RUU KMIP ini sagat berpengaruh terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kebebasan memperoleh informasi, berarti akan memberi ruang bagi publik untuk dapat mengakses informasi yang terkait dalam program percepatan pemberantasan korupsi. Karena keberadaan undang-undang ini memberi implikasi bagi para penyelenggra negara untuk transparan dan memiliki sistem akuntabilitas yang kuat.
 Namun RUU KMIP dihadapkan dengan RUU Rahasia Negara yang memuat ketentuan yang membahayakan berkaitan dengan klasifikasi Kerahasiaan Negara. RUU Kerahasiaan Negara tersebut antara lain menyebutkan kewenangan untuk menentukan sebuah informasi sebagai rahasia negara berada pada masing-masing pimpinan lembaga Negara, lembaga pemerintahan departemen maupun non-departemen, pimpinan angkatan bersenjata, pimpinan Badan Usaha Milik Negra (BUMN), dan pimpinan badan-badan lain yang ditunjuk pemerintah. Hingga saat ini ada tiga RUU Kerahasiaan Negara, yaitu versi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, DPR, dan pemerintah.

Selain itu terdapat pula RUU Intelejen Negara mempunyai semangat untuk memaksimalkan peran badan intelejen dalam upaya melakukan pencegahan untuk mengamankan Negara, namun dalam praktik seringkali mempunyai benturan-benturan dengan hak asasi manusia dan akses publik. Begitu pula halnya dengan RUU Rahasia Negara, dapat berpengaruh cukup banyak terhadap badan intelejen sehingga informasi yang besifat publik yang ada pada tertutup atau sangat sedikit dapat diakses oleh publik. Paradigma RUU KMIP adalah maximum access limited exemption yaitu keterbukaan, sedangkan paradigma RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelejen Negara adalah limited access maximum exemption yaitu ketertutupan. Terdapat kekhawatiran apabila RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelejen Negara lebih didahulukan daripada RUU KMIP. Dengan demikian perlu adanya harmonisasi paradigma pembahasan ketiga RUU tersebut. Harmonisasi itu penting agar rezim ketertutupan tidak mendominasi rezim keterbukaan yang dijamin dalam UUD 1945. LSM koalisi RUU KMIP berpendapat UU KMIP menjadi semacam payung bagi UU Kerahasiaan Negara dan RUU Intelejen Negara. Bahkan saat ini ada kemungkinan terjadi penyatuan untuk ketiga RUU tersebut.

II
Lembaga-Lembaga Dalam Pemberantasan Korupsi

1. Mahkamah Agung (MA)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meletakkan Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kewenangan utama MA adalah memeriksa dan memutus; permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan PK putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Dalam proses peradilan perkara korupsi, MA adalah peluang terakhir bagi mereka untuk memperoleh kebebasan atau minimal pengurangan hukuman. Posisi ini sangat strategis dalam percepatan pemberantasan korupsi. Selain dapat berperan langsung dengan memberi petunjuk pada pengadilan yang sedang menangani kasus korupsi, MA juga dapat mengawasi penerapan hukum di PN maupun PT. Kewenangan ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Namun selama ini kewenangan strategis tersebut belum efektif dilakukan karena adanya ketakutan terdapat intervensi terhadap independensi hakim dalam memutus suatu perkara.

Tahun 2005 menjadi tahun yang sulit bagi MA karena adanya kasus suap oleh Probosutedjo terhadap hakim PN, PT hingga MA, demi kelancaran proses pengadilan atas kasus korupsi dana reboisasi. Merebaknya isu ini disesalkan oleh semua pihak, karena turut menyeret nama Ketua MA. Namun proses penyidikan tetap dilakukan oleh KPK hingga saat ini. Komisi Yudisial juga turut berperan dalam menguak tabir mafia peradilan, yang telah merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Namun di tahun 2005 ini pula, tepatnya di Hotel Sahid Kuta, 18-22 September 2005, Mahkamah Agung menggelar Rapat Kerja Nasional. Sekitar 400 hakim dan pimpinan pengadilan menghadiri acara tersebut. Memasuki tahun ke-enam sejak penyatuan atap dicanangkan oleh Tap MPR No. X/MPR/1998, MA praktis belum berhasil merampungkan sistem pengelolaan lembaga peradilan satu atap yang nantinya dijadikan pedoman pengelolaan pengadilan di bawah sistem satu atap. Sistem pengelolaan peradilan satu atap dituangkan dalam bentuk produk peraturan internal MA. Misalnya SK Ketua Mahkamah Agung (KMA) tentang struktur organisasi, pengadilan khusus, pembinaan karir hakim, sistem penilaian kinerja hakim, mekanisme dan tanggung jawab pengawasan dan kewajiban pelaporan kekayaan.

Di forum akbar tersebut, MA menyampaikan kekurangan internal lembaga, seperti pertama, tidak mencukupinya anggaran yang dialokasikan negara untuk dunia peradilan. Jika dibandingakan dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk Kepolisian yang sebesar Rp 13 triliun, maka anggaran MA (dengan sistem satu atap) saat ini tentu sangat kurang. Kedua, rendahnya kapasitas dan kesejahteraan aparat pengadilan. Penyatuan atap yang membawa konsekuensi pelimpahan tanggung jawab yang begitu besar memang memerlukan manajemen yang profesional. MA sebagai penanggungjawab utama, tentunya perlu dilengkapi dengan individu yang profesional dan memiliki kemampuan manajemen yang cukup. Ketiga, Gaji hakim dan aparat pengadilan saat ini di rasa belum cukup memadai. 

Kemudian menjelang akhir tahun (28 November 2005), MA membuat sebuah kejutan, di mana hakim kasasi mengeluarkan vonis atas Probosutedjo. Padahal selama ini kasus tersebut seperti dibiarkan mengambang, tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Sebelumnya kasus ini ditangani oleh Anggota majelis kasasi Bagir Manan (Ketua Majelis), Parman Suparman, dan Usman Karim. Putusan belum sempat diambil, Komisi Pemberantasan Korupsi justru membongkar dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung, terkait dengan majelis hakim dalam kasus Probo. Menyikapi berbagai isu dan wacana, akhirnya Ketua MA membubarkan majelis yang disebut-sebut terlibat dalam kasus suap. Sehingga dibentuklah majelis hakim baru untuk menyelesaikan kasus yang sama, yakni Iskandar Kamil, Harifin A Tumpa, Atja Sondjaja, Djoko Sarwoko, dan Rehngena Purba. Putusan kasasi dihasilkan oleh majelis beru secara bulat, memutuskan 4 tahun penjara atau menegaskan putusan PN yang telah dianulir dengan putusan PT (2 tahun penjara).

Namun banyak kritikan atas putusan tersebut. Pertama, proses pemeriksaan dinilai terlalui cepat, yakni kurang lebih satu bulan, sejak terbentuknya majelis baru. Sehingga dikhawatirkan putusan tersebut adalah putusan balas dendam dari pihak hakim kepada Probosutedjo yang telah mengungkapkan terjadinya suap di tubuh MA.

Kedua, pembacaan putusan tidak dilakukan di ruang sidang dan tidak dibuka untuk umum. Sehingga pada saat hari H putusan dibacakan, tidak ada pihak luar yang mengetahui berapa vonis yang dijatuhkan, dengan alasan, pihak Kejaksaan belum menerima hasil putusan, sehingga tidak bisa disebarluaskan. Namun apakah asas terbuka untuk umum yang didalilkan dalam KUHAP hanya sebatas kata-kata, bahwa sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kalau waktu persidangan saja tidak diketahui kapan dan di mana, bagaimana publik dapat mengawasi Mahkamah yang “agung” itu?


2. Komisi Yudisial (KY)

Pasal 24B Amandemen Ketiga UUD 1945 mengamanahkan berdirinya Komisi Yudisial (KY). Mereka terdiri atas outsiders seperti mantan hakim, jaksa, advokat, akademisi hukum, dan anggota masyarakat; bukan insiders dalam arti bukan dari kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan  legislatif. Kewenangan Komisi Yudisial menurut pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah: (i) mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan (ii) wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Peran KY sebenarnya cukup besar dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi, khususnya dalam lembaga pengadilan. Di awal masa kerjanya, Komisi Yudisial telah berkomitmen untuk memfokuskan pengawasan terhadap 49 hakim agung MA dan para hakim yang berada di kota-kota besar. Selain itu, KY akan membahas lebih rinci rencana pengawasan yang lebih progresif, yakni pengembangan intelijen peradilan. Hal lain yang akan dikembangkan KY adalah pengoptimalan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Di tahun 2005 KY menunjukkan progresivitasnya atas beberapa kasus korupsi yang melibatkan nama beberapa hakim agung. Dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki, KY mencoba berimprovisasi atas undang-undang yang mengatur tentang KY. Hasilnya, banyak kritikan sekaligus pujian yang dilontarkan dari berbagai kalangan. Terlepas dari benar-tidaknya tindakan hukum yang diambil oleh KY, sikap optimis dan semangat dalam pemberantasan korupsi menjadi nilai lebih dari komisi ini.

Sejak dibentuk, KY telah membuat gebrakan yang cukup membuat gentar para hakim yang cenderung memiliki esprit de corps. Di awali dengan kasus putusan hakim Pengadilan Tinggi (PT) dalam perkara Pilkada depok. Berdasarkan hasil pemeriksaan majelis yang menangani sengketa pilkada, Walikota Depok terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pengambilan putusan yang dibacakan 4 Agustus 2005. Lebih rinci, ia memaparkan bahwa pelanggaran yang dilakukan majelis yang terdiri dari lima anggota itu adalah pelanggaran terhadap kode etik hakim, hukum acara dan prinsip-prinsip keadilan.

Kasus berikutnya yang menjadi prioritas bagi KY adalah kasus dugaan suap di dalam tubuh MA. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, KY memeriksa adanya dugaan perilaku hakim yang mencoreng derajat dan martabat hakim. Beberapa hakim agung telah diperiksa dan bersedia memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga yang menangani penuh kasus ini. Namun manakala KY ingin menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki, bentrokan argumentatif muncul bersahutan. KY dinilai tidak layak untuk masuk ke dalam pemeriksaan perkara, terlebih pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya pada hakim, tetapi KY juga memanggil Probo untuk dimintai keterangan. Perkembangan terakhir, Ketua MA menolak panggilan KY untuk diperiksa sehubungan dengan tuduhan Probo atas dirinya. Lika-liku perjalanan KY dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya cukup terhambat dengan ketiadaan aturan yang mengakomodir sinergitas KY dengan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya.

Komisi Yudisial mengungkapkan rencana mereka untuk mengatasi kekosongan hukum atas tindakan hukum yang harus diambil oleh KY, maka perlu segera dilakukan amandemen terhadap UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial. Amandemen yang diusulkan lebih memfokuskan pada perubahan kewenangan KY agar lebih besar dari yang ada sekarang. Selain masalah kewenangan, amandemen juga akan diarahkan pada pengembangan pola pembinaan SDM hakim. Salah satu yang akan dikembangkan oleh Komisi Yudisial, lanjutnya, adalah sistem teknologi informasi yang memuat data-data hakim secara lengkap yang nantinya berguna untuk pola pembinaan SDM hakim.

3. Kejaksaan Agung

Sebelum KPK terbentuk, kewenangan penanganan tindak pidana korupsi ada pada Jaksa Agung dan Kepolisan. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 dalam pasal 26 menyebutkan: "Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini." Sedangkan sampai saat ini hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia masih tetap menggunakan KUHAP, kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dalam pasal 27 yang berbunyi: "Dalam hal ditemukannya tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung."  Dalam konteks pemberantasan korupsi Jaksa Agung memiliki Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS), yang bertugas dalam melakukan proses penyidikan hingga pada penuntutan. Namun jampidsus belum dapat melaksanakan kewenangan secara optimal, khususnya dalam hal penyidikan kasus korupsi.

Kontroversi di Kejaksaan Agung muncul sejak Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyatan bahwa pihak kejaksaan akan menggunakan asas oportunitas yang dimilikinya, untuk mengesampingkan perkara seseorang. Pemberlakuan asas ini diberlakukan dengan melihat fakta sulitnya penanganan kasus korupsi besar, karena tidak ada jaminan bagi saksi yang menguatkan.

Secara normatif asas oportunitas diatur dalam pasal 14 huruf h KUHAP yang menyatakan, bahwa (penuntut umum berwenang) menutup perkara demi kepentingan umum. Selanjutnya ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pasal 35 huruf c, yang menyatakan kejaksaan berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara, serta masyarakat luas. Mengesampingkan perkara dapat dilakukan oleh jaksa agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari keuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Di sinilah integrasi beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi diperlukan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainya.

Asas oportunitas yang diberikan harus memiliki second opinion dari lembaga kompeten dalam pemberantasan korupsi, khususnya KPK. Kemudian Jaksa agung memiliki kewajiban untuk menerima dan melakukan analisis atas setiap rekomendasi yang diberikan. Selain itu KPK seyogyanya diberikan kewenangan agar dapat meminta jaksa agung secara khusus menerapkan asas oportunitas dalam kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Untuk memungkinkan terjadinya kerjasama seperti ini, maka perlu dilakukan revisi dalam aturan perundang-undang yang telah ada.

Besarnya kewenangan yang menuai protes tersebut, bukan tanpa alasan. Banyak yang merasa bahwa kejaksaan belum mampu mengemban kewenangan yang terlalu luas. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa salah satu lembaga negara yang memiliki koruptor terbanyak adalah kejaksaan. Modus yang dimilki pun beragam, mulai dari pengeluaran SP3, pengurangan hingga penghapusan tuntutan, diulurnya waktu pelaksanaan putusan pengadilan, lelang pasal bahkan dalam hal tawar-menawar tempat mutasi.

Hal tersebut merupakan kelemahan internal kejaksaan, di mana SDM yang dimiliki selama ini belum menunjukkan integritas tertingginya bagi bangsa dan negara. Sedangkan saat ini korupsi sudah memiliki modus yang semakin canggih, sehingga diperlukan SDM yang memiliki kompetensi yang lebih menunjang proses penyidikan.Institusi kejaksaan dibentuk mulai dari pusat hingga pada kota/kabupaten, hal ini seharusnya menjadi simultan atas kinerja kejaksaan dalam percepatan pemberantasan korupsi. Namun kualitas SDM masih dominan dalam aspek hukum, padahal diperlukan disiplin ilmu lain dalam pemberantasan korupsi. Kurangnya kualitas aspek SDM yang dimilki kejaksaan juga diawali dari proses rekruitmen yang marak akan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Selain itu sistem mutasi yang juga tak luput dari praktek KKN. Karenanya diperlukan sistem pelatihan terpadu bagi jaksa, dalam hal ini materi yang sesuai dengan konteks pemberantasan korupsi. Dari aspek keuangan, kejaksaan memiliki anggaran khusus dari APBN. Yang menjadi kendala dan kelemahan selama ini adalah, renumerasi dan dana operasional belum memadai dan layak, khususnya bagi satuan yang khusus menangani korupsi.

Eksistensi Jampidsus pun perlu dipertanyakan. Selama ini Kejaksaan menerima laporan korupsi dalam jumlah yang sangat banyak. Namun kasus-kasus yang ditangani tidak seimbang dengan jumlah laporan yang masuk. Salah satu kendalanya adalah SDM yang masih belum berkualitas khususnya dalam hal yang terkait dengan korupsi. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan antara jumlah jaksa dan jumlah kasus yang diajukan ke pengadilan masih sangat minim, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparat kejaksaan agar jumlah penanganan kasus yang bisa diselesaikan dapat lebih berkualitas.

Aspek lain yang masih memiliki kendala adalah dari segi sarana dan prasarana yang selama ini belum menunjang adanya peningkatan kualitas SDM. Seperti halnya literatur yang terkait dengan korupsi, serta alat-alat penyidikan yang diperlukan di lapangan. Kemudian dalam hal sistem penggajian, perlu dikaji ulang. Mengingat organisasi kejaksaan yang khusus menangani korupsi ini harus memiliki kemampuan finansial yang cukup dan layak, guna menghindari praktek-praktek korupsi di internal.

Dampak dari citra buruk yang terbentuk terhadap kejaksaan telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin skeptis dan kurang memiliki kesadaran hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut perlu disikapi dengan pendekatan lembaga dan sosialisasi konsep pemberantasan korupsi yang strategis dan berkesinambungan. Konsep ini harus disusun oleh kejaksaan dengan melakukan sharing program dengan lembaga negara lain yang kompeten. Harus diakui bahwa besarnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, akan mampu mewujudkan iklim kondusif dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam aspek organisasi, selama ini JAMPIDSUS belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan dalam penanganan kasus korupsi, di samping kualitas SDM yang masih kurang. Karenanya perlu kerjasama antar institusi maupun organisasi yang selama ini kompeten dalam pemberantasan korupsi, seperti KPK, BPKP, bahkan POLRI. Selain itu perlu pembatasan yang tegas dalam setiap kewenangan yang dimiliki masing-masing institusi.

Berbagai kelemahan yang dimiliki kejaksaan di atas, merupakan salah satu faktor ditolaknya wacana asas oportunitas yang ditawarkan oleh jaksa agung. Selain itu KPK yang diakui secara yuridis sebagai tigger mechanism dalam pemberantasan korupsi, ternyata tidak memilki kewenangan untuk mengesampingkan suatu perkara, atau diperkenankannya “freies ermessen” (kewenangan/ kebijaksanaan diskresioner).

Maka yang dapat dilakukan adalah, merangkul jaksa agung dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia. Integrasi lembaga negara dalam pemberantasan korupsi juga dapat mencegah “overlapping” atau tumpang tindih wewenang antara lembaga yang satu dengan lainnya.  Penerapan asas oportunitas merupakan peluang bagi gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Di dalam tubuh KPK dan jaksa agung masih terdapat kelemahan-kelemahan, sehingga satu sama lain dapat saling melengkapi dan membentuk sebuah wewenang yang lebih kompeten dalam pemberantasan korupsi.

Ancaman yang timbul dari kewenangan jaksa agung dalam menerapkan asas oportunitas adalah, lahirnya sebuah ajang konspirasi yang lebih canggih dalam malakukan korupsi. Sikap waspada harus senantiasa dijaga, agar oknum jaksa yang sering menjadi calo tidak ditempatkan dalam satuan pemberantasan korupsi. Selain itu lembaga pengawasan kejaksaan harus mampu melakukan kontrol atas setiap kinerja kejaksaan. Penilaian suatu kasus untuk dapat diterapkan asas ini tentunya sangat subjektif, baik individu maupun institusional, karenanya kejaksaan harus mampu memberikan pertanggungjawaban yang objektif dan bertanggung jawab atas setiap putusan instansi, terkait dalam pemberantasan korupsi.
Saat ini Kejaksaan telah masuk dalam Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Timtas Tipikor), yang dibentuk berdasarkan Keppres Presiden No. 11 Tahun 2005. Akan tetapi tim ini tentu tidak diperlukan, manakala kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi telah optimal dan sinergi dengan lembaga pemberantasan korupsi lainnya. Jika banyaknya perkara yang tidak tertangani oleh Kejaksaan, harus ditambah dengan perkara korupsi yang menjadi tanggung jawab Timtas Tipikor, maka kasus-kasus yang seharusnya menjadi prioritas Kejaksaan, belum tentu dapat dijadikan prioritas dalam Timtas Tipikor. Hasilnya, tidak terdapat efektifitas dan efisiensi dalam pemberantasan korupsi.
 
4. Kepolisian

Tugas dan kewenangan Polri telah diatur dalam pasal 13-19 UU No.2 Th.2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara umum tugas dan wewenang Polri adalah menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No.2 Th.2002 hanya mencakup aturan-aturan umum dalam lembaga kepolisian, sementara mengenai strategi Kepolisian dalam memberantas korupsi tidak diatur secara jelas dan detail. Dalam konteks pemberantasan korupsi, dalam UU No.2 Th.2002 Kepolisian hanya memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan layaknya pada kasus pidana lainnya, padahal korupsi termasuk salah satu tindak pidana yang membutuhkan penanganan secara khusus, sehingga dalam upaya pemberantasan korupsi Polri membutuhkan istrumen hukum yang lebih spesifik khususnya dalam hal kewenangan Polri dalam pemberantasan korupsi. Ketidakmandirian Polri dalam eksekutif yang tercantum dalam pasal 8 UU No.2 Th.2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia akan dapat menimbulkan conflict of interest dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi di tubuh pemerintah.
Tugas dan kewenangan Polri yang utama, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam poin pertama (a) Pasal 13 dinyatakan bahwa tugas pokok Polri: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Akan tetapi tugas dan kewenangan, serta tugas pokok Polri tersebut masih kurang bersifat persuasive, tapi masih sebatas reaktif. Artinya Polri baru bergerak jika ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana. Dalam penanganan pemberantasan korupsi khususnya pada tahapan penyelidikan dan penyidikan memungkinkan terjadinya tumpang tindih dengan lembaga-lembaga lain, misalnya Kejaksaan atau bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, kepolisian memiliki White Collar Crime (WCC)-Korps Reserse Polri. Di dalam fungsi Reserse Polri hukum berfungsi sebagai yang melindungi hak-hak asasi warga negara sesuai aturan undang-undang. Reserse melaksanakan praktek-praktek Kepolisian represif dari penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan sampai penahanan. Dan di Bareskrim pula mekanisme sistem administrasi peradilan dalam rangka criminal justice system terselenggara.

Sebagai suatu lembaga, Polri harus didukung oleh SDM yang memiliki berkompetensi. Salah satu misi Polri adalah mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Misi ini menjadi dasar dari upaya pembinaan dan pengembangan kompetensi anggota Polri. Dengan adanya misi yang menyentuh aspek sumber daya manusia maka sebenarnya Polri telah berupaya untuk berkomitmen terhadap kualitas kompetensi yang baik bagi para anggotanya. Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pembinaan profesi Kepolisian secara umum  sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya jenjang karier yang jelas. 

Dalam pasal 32 UU No.2 Th.2002 mewajibkan setiap pejabat Kepolisian dalam melakukan vertical movement harus melalui pembinaan profesi yang ditetapkan dalam Keputusan Kapolri. Dalam upaya pembinaan dan pengembangan kompetensi anggotanya, Polri masih dihadapkan dengan permasalahan kuantitas yang tidak memadai. Rekrutmen anggota baru di tubuh Polri tidak seimbang dengan perbandingan perkembangan penduduk di Indonesia. Obyek kerja Polri jauh di atas kemampuan kuantitas Polri. Terlebih lagi bagi anggota Polri seperti Reserse yang memang bertugas dalam penegakan hukum pidana, atau secara khusus dalam konteks korupsi maka Reserse menjadi core unit, tentu Polri membutuhkan input sumber daya manusia yang bukan hanya cukup secara kuantitas tapi juga baik secara kualitas.

Masalah lain yang juga menambah kelemahan Polri dalam upaya pembinaan dan pengembangan SDM adalah pendanaan. Bagaimanapun juga peningkatan kualitas anggota Polri membutuhkan biaya yang cukup menunjang untuk meng-cover kebutuhan di seluruh Indonesia. Badan Kehormatan Kepolisian masih kurang memberikan perhatian kepada pelanggaran kode etik maupun penyalahgunaan wewenang anggota Polri. Hanya kasus-kasus yang ter-blow up oleh media yang mendapatkan perhatian khusus. Padahal reward dan punishment di kalangan anggota Polri harus berjalan efektif. Khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, sudah menjadi rahasia umum terjadi mutasi jabatan yang disebabkan oleh conflict of interest sesama anggota Polri. Kondisi ini bukan hanya menyebabkan tidak sehatnya proses karier internal anggota Polri, tapi juga dapat berkembang menjadi sindikat white collar crime di tubuh Polri sendiri. Permasalahan lain dalam hal SDM ditubuh Polri adalah masih adanya perolehan jenjang karier yang didasarkan pada loyalitas yang salah kepada atasan (baca: menjilat) maupun nepotisme.

Dalam hal kelengkapan organisasi Polri sudah cukup memadai, paling tidak Polri mampu mencapai di setiap Kecamatan di seluruh Indonesia. Keberadaan infrastruktur Polri yang dekat dengan masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.  Momentum reformasi Polri sejak tahun 1999 ditandai pisahnya Polri dari TNI tidak juga dimanfaatkan dengan baik. Polri belum berhasil mereformasi dirinya meliputi reformasi struktural dan kultural. Dari tiga agenda yang diusung, reformasi kultural yang paling sulit dilakukan. Pada dasarnya polisi tidak mau mengubah kultur karena itu menyenangkan, menguntungkan. Polri juga bukan sebuah institusi yang sadar dan mau bersikap transparan dan akuntabel. Semua itu enggan dilakukan karena masih adanya anggapan tidak memberi manfaat dan keuntungan bagi Polri. Sesungguhnya, upaya perbaikan polisi bisa dilakukan sehingga citra Polri akan menjadi lebih baik khususnya jika bidang reserse bisa dibenahi. Membenahi bagian reserse Polri sudah memperbaiki 50 persen masalah di Polri. Reserse adalah bagian dari Polri yang bertugas menegakkan hukum, menindak, dan menyeret para pelaku ke pengadilan. Fungsi ini yang selama ini selalu ditonjolkan Polri.

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Di Tahun 2005 ini, seakan ingin menjawab sinisme yang beredar tentang sebuah negeri paling korup dengan tak satu pun koruptor yang tertangkap, gerakan pemberantasan korupsi boleh dicatat telah menorehkan sejarah baru dalam pemberantasan korupsi. Beberapa pejabat negara yang dulu tak tersentuh hukum, kini sudah bisa menjadi penghuni hotel prodeo alias lembaga pemasyarakatan yang tentu saja karena tersangkut pada kasus korupsi. Salah satu kasus yang cukup menyentak adalah tertangkap tangannya anggota KPU Mulyana W Kusumah dalam kasus suap terhadap auditor BPK Khairiansyah Salman. Seperti diketahui kasus ini berlanjut dengan pembongkaran kasus-kasus korupsi di tubuh KPU.

Banyak tanggapan kemudian menilai, tertangkap tangannya Mulyana adalah pintu masuk KPK dalam upayanya mengungkap kasus korupsi di KPU. Tanpa “tiupan peluit” yang dilakukan Khairiansyah, ada keraguan KPK mampu membuka borok korupsi di tubuh KPU. Apa yang dilakukan auditor BPK ini kemudian memopulerkan istilah “whistle blower” (peniup peluit). Dari kasus suap KPU ini, memicu reaksi pro-kontra terhadap aksi auditor BPK ini. Di satu sisi ada yang menilai bahwa “whistle blower” dibutuhkan untuk mengungkap pelbagai praktik-praktik korupsi yang telah kronis di Indonesia. Namun di sisi lain, dari dalam BPK sendiri seperti terasa ada yang terusik, sehingga Ketua BPK Anwar Nasution menolak aksi anggotanya yang turut membongkar kasus suap KPU. Ada apa dengan BPK? Apa yang mengganjal di hati hingga aksi dari anggotanya tidak mendapat dukungan moral dari sana?

Padahal, jika kita menilik peran dan tanggung jawab BPK, adalah keharusan bagi BPK untuk turut membongkar praktik-praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Sebab, BPK adalah lembaga tinggi negara yang mempunyai tanggung jawab kepada publik dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian segala hal yang menyangkut sumber daya publik dan dilangsungkan oleh negara harus dapat diawasi oleh BPK.

Berdasarkan landasan hukumnya, kewenangan BPK telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23E, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kemudian dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ditegaskan pula tugas dan wewenang BPK untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara, memeriksa semua pelaksanaan APBN, dan berwenang untuk meminta keterangan berkenaan dengan tugas yang diembannya.

Di tahun 2005 ini hasil audit BPK sering mendeteksi adanya indikasi korupsi dalam penggunaan APBN. Di sinilah peran BPK untuk senantiasa melaporkan hasil auditnya kepada lembaga yang kompeten untuk pemberantasan korupsi. Validitas data BPK dapat dijadikan data awal bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan atas indikasi korupsi yang dilaporkan. Laporan BPK yang akurat juga akan menjadi alat bukti dalam pengadilan.

Bukti peran BPK cukup berpengaruh besar terhadap proses penindakan kasus-kasus korupsi yaitu banyak proses hukum akan terhambat jika hasil audit BPK tidak kunjung selesai. Contohnya dapat terlihat pada penyidikan kasus korupsi KPU DKI yang terhambat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK yang seharusnya melakukan audit keuangan untuk 2003-2004 mengaku tidak dapat melakukan audit dengan alasan datanya kurang. Segera kita melihat ada persoalan di tubuh BPK. Entah ini persoalan kapasitas teknis yang memang kurang memadai, atau kinerja yang tidak maksimal.

Melihat pada peran dan wewenang yang besar dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, BPK hendaklah mau terbuka dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya. Termasuk dalam hal ini dapat menggunakan tenaga ahli lain dari luar BPK seperti penggunaan tenaga BPKP.
Dan oleh sebab itu, BPK sudah seharusnya mampu mendefinisikan diri sebagai lembaga yang  berada di barisan pertama dalam jajaran pemberantasan korupsi. Harus ada sinergisitas dengan lembaga-lembaga lain yang turut berperan dalam pemberantasan korupsi.

6. Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan  (BPKP)

Menengok pada  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kita akan menemukan sebuah lembaga pemerintahan non departemen di bidang pengawasan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang luas namun tak terberdayakan dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Berdasarkan Keppres Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, BPKP adalah institusi pemerintah yang diberi tanggung jawab luas di tingkat pemerintah pusat untuk merumuskan dan menyusun rencana dan program-program pengendalian, melaksanakan pengendalian umum atas keuangan pemerintah pusat dengan mengadakan audit intern atas kegiatan kementerian-kementerian negara dan kantor-kantor proyek mereka.

Kemudian berdasarkan Keppres Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 103 tahun 2001, dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan BPKP tidak hanya sampai disitu saja, BPKP juga dapat melakukan pemeriksaan khusus atau audit investigasi untuk membongkar kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan sebagian orang. Bila ada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi maka acuan yang digunakan BPKP dalam melakukan audit investigasinya adalah UU No. 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan fungsi dan wewenangnya, disini telihat bahwa peran BPKP dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dijadikan modal dasar yang kuat dalam memerangi kejahatan korupsi yang sudah mewabah di negeri ini.   

Saat ini, BPKP boleh dibilang adalah lembaga pemerintahan yang paling canggih dalam fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan. Bagaimana tidak? Didukung dengan tata kerja organisasi yang sudah cukup mapan dalam perencanaan, penugasan, pertanggungjawaban, dan sistem kepegawaian dengan proses rekrutmen yang selektif dan kompetitif, BPKP telah memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman luas dengan disertai kemampuan teknis yang memadai di bidang audit keuangan dan kinerja. Tidak cuma itu, BPKP juga memiliki kapasitas besar dalam hal audit investigasi yang kiranya dapat diandalkan untuk melacak pelbagai penyimpangan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara. Saat ini BPKP memiliki lebih dari 4000 orang auditor yang tersebar di berbagai daerah.

Sayangnya, keunggulan yang dimiliki BPKP ini nyatanya belum tampak memainkan  peran yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Justru yang terjadi adalah pelemahan peran dan ruang lingkup kerja BPKP. Lembaga pemerintahan non departemen ini, sejak desentralisasi, tidak lagi memiliki mandat untuk mengaudit pemerintah daerah. Sebab, mandat untuk melaksanakan pengendalian internal atas pemerintah daerah yang sebelumnya menjadi tugas utama dari 27 kantor perwakilan BPKP yang ada di hampir semua provinsi di Indonesia, sekarang berada pada Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Sedangkan mandat untuk memeriksa keuangan negara dan daerah – sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara – dipegang oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Selain itu, gelombang privatisasi BUMN/D yang menempatkannya menjadi perusahaan publik (go public) telah mengharuskannya diaudit oleh akuntan publik, tidak lagi oleh BPKP.    

Boleh jadi, keadaan ini diperburuk dengan lemahnya kepemimpinan di tingkat organisasi internal BPKP yang tidak mampu mendefinisikan posisi BPKP di tengah lingkungan eksternal yang sedang mengalami perubahan-perubahan. Kondisi ini memberikan dampak yang negatif. Yang paling kelihatan dari dampak itu – dan patut disayangkan jika melihat pada kapasitas besar yang dimiliki BPKP – adalah berkurangnya beban kerja. Saat ini ribuan auditor BPKP di kantor pusat dan di banyak daerah menganggur atau setengah menganggur.

Melemahnya tugas dan peran BPKP ini djuga dapat dipahami dengan melihat pada aspek hukumnya. Dengan hanya berpayungkan Keppres, fungsi pengawasan BPKP tidak sekuat BPK ataupun Bawasda yang berlandaskan undang-undang. Tidak adanya aturan main yang jelas antara tiga lembaga pengawas ini telah menempatkan posisi pengawasan BPKP menjadi sekunder atau bukan yang utama. Dibanding BPK dan Bawasda, legitimasi eksistensi BPKP dengan Keppres ini tidaklah kokoh. Pembubaran BPKP dapat dilakukan setiap saat dengan dicabutnya Keppres yang ada karena pencabutan Keppres tidak memerlukan persetujuan dari lembaga tinggi negara lainnya.        

Lalu, di mana posisi BPKP dalam upaya pemberantasan korupsi kini di Indonesia? Ketika Timtas Tipikor dibentuk – melalui Keppres Nomor 11 tahun 2005 – BPKP  bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian dilibatkan dalam tugas yang bersifat koordinatif untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi. Sekali-kali, BPKP juga diminta KPK untuk melakukan audit terhadap beberapa kasus yang masuk ke KPK untuk menemukan indikasi penyimpangan. Sekali lagi kita melihat, BPKP dengan potensi dan kapasitasnya yang cukup besar, masih ditempatkan dalam peran sekunder dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.  

Kalaulah boleh menyarankan, di tengah beratnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, BPKP sudah seharusnya mendapat porsi lebih besar dan menantang baginya dalam memerangi korupsi yang telah berurat berakar di semua sektor kehidupan bangsa ini. Dengan kapasitas yang dimiliki, BPKP sebenarnya dapat berperan sebagai berikut:

• Mengembalikan fungsi lembaga internal auditor pemerintah dengan tugas memanfaatkan hasil kerja ITJEN, BAWASDA dan Aparat Pengawasan Pemerintah lainnya. Kemudian mengolah temuan dan rekomendasi serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya. Hal ini memungkinkan BPKP dapat melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung, jika dipandang perlu. Dengan demikian BPKP dapat menjadi mitra kerja dan memberikan dukungan kepada BPK.
• Menjadikan BPKP sebagai Analis Kebijakan dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan lainnya sebagai bahan analisis kebijakan publik. Kemudian memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kebijakan publik. 
• Sebagai Lembaga Investigasi, yaitu menjadi pendukung utama bagi KPK, Kejagung, dan Polri dalam upaya pemberantasan korupsi.
Dari dua peran pertama di atas dapat diposisikan BPKP memainkan peran strategis pemberantasan korupsi di tingkat pencegahan. Sedangkan peran ketiga lebih diberdayagunakan untuk peran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Peran-peran ini tentu saja harus didukung dengan langkah-langkah pembenahan terhadap BPKP sendiri. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menegaskan dasar hukum bagi BPKP agar tidak rentan setiap terjadi pergantian pemerintah. Karena seperti kita ketahui selama ini BPKP memiliki peran dan kewenangan yang sangat bergantung pada “selera” dan kebutuhan presiden yang berkuasa.  

ke halaman berikutnya

<< Halaman Utama >>/index.php?pilih=lihatberita&id=151

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
150