Kumpulan Berita Hukum Indonesia
Romli Tuding Yusril Ihza

JAKARTA -- Kejaksaan Agung menahan Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Bandung, kemarin sore. Ia terjerat kasus korupsi di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah diperiksa di Gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar enam jam, bekas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum itu langsung dibawa ke Rumah Tahanan Salemba.

"Alat bukti surat dan keterangan saksi sudah cukup untuk menjadi dasar penahanannya," kata ketua tim penyidik kejaksaan, Faried Harianto, di kantornya kemarin. "Ini murni penegakan hukum, tidak ada target-targetan."

Ia menegaskan hal itu menanggapi tudingan Romli yang menyebut kejaksaan telah membuat skenario sebelumnya.

Sesaat sebelum memasuki mobil tahanan, Romli memang berteriak, "Ini sudah direncanakan sejak 8 Oktober 2008." Menurut Denny Kailimang, penasihat hukum Romli, kliennya tetap ditahan kendati menolak menandatangani surat penahanan.

Kasus yang melilit Romli bermula ketika pada 2001 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum menerapkan pelayanan permohonan dan perubahan nama perusahaan melalui situs http://www.sisminbakum.com.

Menurut kejaksaan, dalam sebulan, Direktorat itu bisa meraup duit Rp 9 miliar. Namun, duit tersebut diduga tidak masuk rekening kas negara, melainkan ke rekening PT Sarana Rekatama Dinamika--penyedia jasa aplikasi sistem administrasi badan hukum--dan sejumlah pejabat Direktorat. Akibatnya, keuangan negara diduga dirugikan lebih dari Rp 400 miliar.

Dalam kasus ini, kejaksaan juga telah menahan Syamsuddin Manan Sinaga, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Denny mengatakan, saat pemeriksaan, kepada Romli diperlihatkan tiga surat. Dua surat di antaranya berupa surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Surat itu mengatur tentang pemberlakuan sistem administrasi badan hukum di Departemen Hukum serta penunjukan pengelola dan pelaksana sistem administrasi badan hukum di Departemen Hukum, yakni PT Sarana Rekatama Dinamika. Satu surat lagi berupa perjanjian kerja sama Koperasi Pengayoman (koperasi pegawai di Departemen Hukum) dengan PT Sarana Rekatama.

"Semua surat ditandatangani oleh Yusril Ihza Mahendra selaku pembina koperasi," kata Denny, "klien kami juga bukan konseptor surat itu."

Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza membantah jika dikatakan bahwa surat-surat yang ia tanda tangani menyalahi hukum. "Saya tidak melihat sesuatu yang melawan hukum," katanya saat dimintai konfirmasi. Penunjukan langsung PT Sarana, menurut Yusril, dibolehkan karena proyek sistem administrasi badan hukum tak menggunakan uang negara.

"Kami menggunakan uang swasta. Mereka investornya," ujar Yusril. Ihwal besaran pembagian uang yang diterima pejabat Departemen Hukum dari koperasi, menurut dia, hal itu bukan kewenangannya. "Kebijakan menteri tak sampai ke sana," ujar Yusril. DWI WIYANA | ANTON SEPTIAN

Sumber: Koran Tempo - Selasa, 11 November 2008

Solusi Kesalahan Mengetik Artikel
6273